Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas makna yang menampilkan citra empati pada iklan Milka tahun 2014 & 2020. Data yang dipakai berupa unsur verbal dan visual dari video iklan Milka tahun 2014 & 2020 yang diperoleh dari kanal Youtube W&V (Werben & Verkaufen) dan Deutsche Werbespots. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah unsur verbal dan visual yang digunakan dalam iklan serta makna unsur verbal yang digunakan dalam menampilkan citra empati dalam iklan Milka tahun 2014 dan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur verbal dan visual serta makna unsur verbal yang digunakan dalam menampilkan citra empati dalam iklan Milka tahun 2014 & 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori semantik dari Gustav Blanke (1973) serta teori fungsi persuasi dalam bahasa iklan dari Nina Janich (2010) yang digunakan untuk menganalisis makna pada unsur verbal dan strategi iklan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna dalam unsur verbal yang menunjukkan citra empati dalam iklan Milka tahun 2014 & 2020 tidak selaras dengan karakteristik maupun stereotip masyarakat Jerman.

---

This research discusses the meaning that shows an image of empathy in Milka advertisements in 2014 & 2020. As research data, videos of Milka advertisements were obtained from W & V (Werben und Verkaufen) and Deutsche Werbespots YouTube channels. The issues raised in this study are the verbal and visual elements used in the advertisements and also the meaning of the verbal elements used in presenting the empathetic image in Milka’s 2014 & 2020 advertisements. This research aims to determine the verbal and visual elements and also the meaning of verbal elements used in displaying empathy images in Milka advertisements in 2014 & 2020. This research is using qualitative method with Gustav Blanke’s semantic theory and Nina Janich’s theory of persuasion function in advertising are used to analyze the meaning of verbal elements and advertising strategies. The results show that the meanings of verbal elements that show empathetic images in Milka advertisements in 2014 & 2020 are not in line with the characteristics nor the stereotypes of German society."

"Tesis ini membahas kelayakan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan dengan standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana dan prasarana yang dimiliki RSU Kota Tangerang Selatan saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Pesatnya pembangunan di Kota Tangerang Selatan dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Banten, dengan pertumbuhan penduduk 3.04 % pertahun, pertumbuhan ekonomi 3.75%, pendapatan perkapita yang tinggi dan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021 akan ada pembangunan dua RS kelas C di Kota Tangerang Selatan dan RSU Kota Tangerang Selatan akan menjadi RS Rujukan dan rencana peningkatan menjadi Kelas B dibutuhkan studi kelayakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder yang dilakukan di RSU Kota Tangsel dengan menggunakan data sekunder selama 3 tahun (2017-2019). Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B menggunakan self Assesment berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 dan menggunakan analisis SWOT pada faktor internal dan eksternal.Dari hasil analisis pemenuhan standar pelayanan, SDM, Bangunan dan Prasarana, dan Peralatan sudah sangat memenuhi standar rumah sakit umum kelas B, hanya pemenuhan standar minimal tempat tidur rumah sakit kelas B yang belum terpenuhi, berdasarkan situasi faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT mendapatkan nilai EFE 3.54 dan IFE 3.21, berada pada sel I yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi rumah sakit Kelas B.Kelayakan Peningkatan Kelas RSU Kota Tangerang Selatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Self Assessment pemenuhan standar permenkes 3/2020 dan analisis SWOT (faktor eksternal dan internal) layak untuk diimplementasikan

---

This thesis discusses the feasibility of the South Tangerang General Hospital with the service standards, human resources, equipment and infrastructure currently owned by South Tangerang General Hospital that have exceeded the standards of Class C hospitals. Rapid development in South Tangerang City with the highest human development index in Banten Province, with a population growth of 3,04% per year, 3.75% economic growth, high per capita income and with a growing population, based on the 2016-2021 South Tangerang City RPJMD there will be the construction of two class C hospitals in South Tangerang City and South Tangerang General Hospital will become Referral hospital and quality improvement to Class B required a feasibility study.

This research is a case study research with a quantitative approach with secondary data analysis methods conducted at South Tangerang General Hospital using secondary data for 3 years (2017-2019). Increasing Class Upgrading of South Tangerang General Hospital to become a Class B hospital using self-assessment based on Permenkes No. 3/2020 and using a SWOT analysis on internal and external factors.

From the results of the analysis of the fulfillment of service standards, human resources, buildings and infrastructure, and equipment, it has met the standards of a class B public hospital, only the fulfillment of the minimum standard for class B hospital beds has not been fulfilled, based on the situation of internal and external factors using SWOT analysis to get a value EFE 3.54 and IFE 3.21, are in cell I which supports the growth and upgrading of the South Tangerang City Hospital class into a Class B hospital.

Feasibility of Class Upgrading South Tangerang General Hospital to be Class B General Hospital based on the Self-Assessment of the fulfillment of Permenkes 3/2020 standards and SWOT analysis (external and internal factors) is feasible to implement."

"Latar Belakang: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 yang dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan belum diketahui hubungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan penerapan kebijakan protokol 3M dengan tingkat kepatuhan pengguna terhadap protokol kesehatan 3M fasilitas umum pada 12 provinsi di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang deskriptif analitik dengan menggunakan data hasil surveilans fasilitas umum PERDOKI periode Mei – November 2021. Sebanyak 126 fasilitas umum dari 12 provinsi dilakukan analisis. Variabel bebas adalah regulasi penggunaan masker, protokol jaga jarak, dan regulasi mencuci tangan. Variabel tergantung adalah tingkat kepatuhan pengguna fasilitas umum terhadap protokol kesehatan 3M. Analisis data bivariat menggunakan uji Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logstik. Hasil: Regulasi penggunaan masker berupa teguran langsung (p= 0.00) dan media promosi (p=0.017) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menggunakan masker. Protokol jaga jarak berupa pembatasan kapasitas (p= 0.004) dan penerapan lebih dari 2 metode jaga jarak (p=0.032) memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna >75% menjaga jarak. Regulasi mencuci tangan berupa sarana cuci tangan (p= 0.000), penempatan sarana cuci tangan pada beberapa lokasi (p= 0.008), pengering tangan (p= 0.000), dan pengawas cuci tangan (p=0.027) memiliki hubungan dengan fasilitas umum yang penggunanya patuh mencuci tangan. Kesimpulan: Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di fasilitas umum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2020 memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pengguna yang lebih tinggi terhadap protokol kesehatan 3M di fasilitas umum.

---

Background: The implementation of COVID-19 prevention and control policies in public facilities in accordance with Decree of the Minister of Health No. 382 of 2020, which is tied to the level of compliance of public facility users with health protocols, is currently unknown. This study aims to determine the relationship between the application of the 3M protocol policy and the level of user compliance with the health protocol in 12 provinces of Indonesia. Method: This study used a descriptive analytic cross-sectional design utilizing surveillance results of PERDOKI public facilities. Twelve provinces' total of 126 public facilities were analyzed. Analysis of bivariate data using the Chi-Square test and analysis of multivariable data using logistic regression. Result: Regulation of the use of masks in the form of direct warnings and promotional media has a correlation with the level of compliance of users who use masks at a rate greater than 75%. The social distancing protocol in the form of capacity limitation and the application of more than two methods of keeping distance had a correlation with the level of user compliance in maintaining a distance of greater than 75%. There is a correlation between hand washing facilities, the placement of hand washing facilities in multiple location, hand dryers, and hand washing supervisors with public facilities whose users comply wash their hands. Conclusion: The application of Decree of Minister Health Number 382 of 2020 in public facilities has a relationship with a higher level of user compliance with health protocols in public facilities."

"Desa siaga aktif merupakan kebijakan Desa siaga aktif merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemecahan permasalahan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Data dan Informasi Pengembangan Desa Siaga Aktif didapatkan bahwa cakupan Nasional Desa Siaga Aktif pada tahun 2012 masih 65% dan target tahun 2015 80%. Sementara di Sumedang pelaksanaan telah seluruhnya tercapai (100%) namun bukan berdasarkan Desa Siaga Aktif, tetapi Desa Siaga. Selain itu, permasalahan masih tersisa yaitu PHBS berada di bawah target provinsi pada tahun 2014 (<49.4%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sumedang tahun 2014. Dilaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Informan terdiri dari 7 orang dari level pemerintahan yang berbeda.Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan permasalah utama Desa Siaga Aktif. Sementara faktor lainnya yaitu komunikasi, kemitraan lintas sektor, birokrasi, persepsi pejabat dan sosioekonomi politik mempengaruhi secara tidak langsung. Hampir semua pendanaan berasal dari uang masyarakat dan bersifat terbatas. Perlunya merampingkan beberapa program lintas sektor dan memfokuskan satu atau dua program sangat diperlukan. Strategi ini akan menambah alokasi anggaran kepada program penting dan dapat meningkatkan mekanisme koordinasi.

---

Desa Siaga Aktif is a form of community empowerment policy that have important role to make community able to solve health problems by their own. Based on the Data and Information of Desa Siaga Aktif, national coverage of Desa Siaga Aktif was 65% in 2012, and the target in 2015 is 80%. While in Sumedang, the coverage was 100% but based on Desa Siaga Aktif. The other problem remain is PHBS achievement which still below the province target (<49.4%) in 2014. This study is to analyze the policy implementation of Desa Siaga Aktif in Sumedang year 2014. Qualitative study has been conducted with depth interview and secondary data review method. It involves seven informants, which were from national and local government offices.The result indicate that budget allocation is the main problem in Desa Siaga Aktif. While other factors like communication, sectorial partnership, bureaucracy, official perception and socioeconomic politic affect the implementation process indirectly. Almost all the budget allocation was from villagers, and it was limited. Cutting down on some of sectorial programs and focusing on one or two programs is required. This strategy will earn budget allocation to certain programs that was important and will increase the coordination mechanism."

"Latar belakang: Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh pada orang yang terinfeksi. HIV masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang dihadapi Indonesia khususnya provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 jumlah kasus baru HIV mencapai 5.666 kasus jauh dibandingkan rata-rata kasus baru Indonesia. Transmisi HIV sangat berbeda tergantung pada konteks Tujuan: Mengetahui faktor demografi dan sosial ekonomi yang berhubungan dengan prevalensi HIV di Jawa Barat pada tahun 2020. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi deskriptif dengan menggunakan studi ekologi korelasi perbandingan wilayah, dengan populasi 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografi kepadatan penduduk memiliki hubungan yang signifikan dengan prevalensi HIV  (P=0,038) kekuatan hubungan sedang dengan arah positif  (r=0,4). Faktor sosial ekonomi Indeks Pembangunana Manusia memiliki hubungan signifikan dengan prevalensi HIV (P=0,035) kekuatan hubungan sedang dengan arah positif (r=0,407). Sementara, faktor demografi jenis kelamin dan faktor sosial ekonomi PDRB per Kapita memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan prevalensi HIV. Kesimpulan: Pencegahan HIV dapat memperhatikan karakteristik spesifik wilayah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan demografi.

---

Background: Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a virus which attacks the immune system of an infected person. HIV become a serious problem being faced in Indonesia especially West Java province. In 2020 the number of new HIV infection in West Java reach 5.666 cases, higher than an average new cases in Indonesia. The spread of HIV depend on social context and region-specific characteristic.

Goal: This study aims to analyze demographic and socioeconomic factors associated with HIV prevalence in West Java Province in 2020.

Methods: Epidemiology descriptive using ecological correlation study with multiple-group study. Populations in this study are all 27 regencies and municipalities in West Java Province.

Results: The result of this study showed that population density part of demographic factor has a significant relation with HIV prevalence (P=0,038), with a moderate relationship and positive pattern (r=0,4). Human Development Index part of socioeconomic factor has a significant relation with HIV prevalence (P=0,035), with a moderate relationship and positive pattern (r=0,407). Meanwhile, for sex ratio and GRDP per Capita showed an insignificant relationship with HIV prevalence.

Conclusion: Considering characteristic specific areas based on socioeconomic and demographic can be a good way for HIV prevention."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keuangan padaBadan Layanan Umum (BLU) dan tanda-tanda yang menunjukan kerentanankeuangan tersebut, untuk melihat BLU yang benar-benar berkinerja baik, danuntuk mengevaluasi kinerja BLU yang ada. Berdasarkan hasil pengujian kepada128 BLU, terdapat 17 BLU yang mengalami kerentanan keuangan dan variabelyang berpengaruh terhadap kerentanan keuangan adalah EQUITY, ADMIN, danMARGIN. Sedangkan variabel dummy yang berpengaruh adalah dummykesehatan. Hal ini berarti BLU bidang kesehatan lebih rentan daripada BLU yanglain. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Hasilstudi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagaisalah satu cara dalam menilai kinerja BLU terutama kinerja keuangan selain rasiokeuangan yang telah digunakan saat ini dalam Perdirjen Perbendaharaan NomorPER-36/PB/2012, melakukan monitoring yang intensif terhadap BLU yangmengalami kerentanan keuangan, dan perlu adanya evaluasi berkala untukmenentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi dapat dilakukan setiap dua tahunsesuai dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu mengalami kerentanankeuangan selama dua tahun berturut-turut.

---

ABSTRACTThis study aimed to analyze the financial vulnerability in the PublicService Agency (BLU) and the signs that show to the financial vulnerability, tosee the BLU that really perform well, and to evaluate the performance of existingBLU. Based on test results to 128 BLU, there are 17 BLU experiencing financialvulnerability and variables influencing the financial vulnerability is EQUITY,ADMIN, and MARGIN. While the dummy variables that influence the healthdummy. This means that the health sector BLU BLU more vulnerable than others.This research was conducted using logit regression. The results of this studyrecommend the analysis of financial exposure included as one way of assessingthe performance BLU mainly financial performance in addition to financial ratioshave been used today in Regulatory Number PER-36/2012, monitoring theintensive BLU experiencing financial exposure, and the need for periodicevaluation to determine the feasibility of a BLU. Evaluation can be done everytwo years in accordance with the definition of financial vulnerability, which isexperiencing financial vulnerability for two consecutive years"

"Sesuai rekomendasi dari Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), saat ini Indonesia telah mulai melaksanakan program keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang berorientasi pada hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender. Sejalan dengan kondisi yang ditempuh, maka upaya peningkatan partisipasi priallakilaid dalam program ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan penanganan masalah kesehatan reproduksi yang berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, tapi juga dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.Pemberian kesempatan kepada kaum perempuan untuk berperan di dalam pembangunan, seperti tergambar dalam arah program pembangunan dari women in development (1970-1980), women and development (1980-1990), sampai pada gender and development (pertengahan 1990-an sampai dengan sekarang). Dukungan terhadap keadilan dan kesetaraan gender yang diperjuangkan ferninisme, dikenal dengan istilah 'profeminisme'. Bukan pekerjaan mudah untuk merepresentasikan profeminisme dalam masyarakat patriarkal, sehingga menjadi hal menarik untuk meneliti apakah ada gambaran profeminisme dalam iklan layanan masyarakat program KB dan KR yang diproduksi oleh BKKBN tahun 1970 - 2000.Penelitian terhadap isi teks iklan layanan masyarakat yang melukiskan gambaran profeminisme di media, merupakan inti dan kajian yang dilakukan. Berdasarkan konsep analisis antarteks (intertextuality analysis) yang dilandasi oleh teori realitas sosial Berger & Luckmann, serta teori hegemoni Gramsci yang dijadikan sebagai kerangka teoritis (theoritical framework), keduanya digunakan untuk mengintegrasikan tiga level kerangka analisis (analytical framework) model Fairclough. Oleh karenanya jenis kajian ini termasuk dalam metode penelitian "kasus tunggal dengan analisis bertingkat (singlecase multilevel analysis). Pendekatan framing analysis dan Pan & Kosicki, pada level teks dipilih mengingat penulis yakin bahwa representasi makna dan nilai profeminis dalam ildan layanan masyarakat program KB dan KR, dapat menimbulkan diskursus yang cukup menarik apabila dikaji dari sudut komunikasi dan konstruksi realitas sosial di media.Pada setiap dekadenya, dan sembilan ildan layanan masyarakat yang terpilih, realitas sosial yang dimunculkan bukanlah bersifat tunggal. Akan tetapi realitas sosial yang dimunculkan cenderung sebagai "realitas yang beragam" (multiple reality). Kuatnya hegemoni ideologi dari pemerintah terkesan dorninan dalam penciptaan ragam realitas simbolik di media. Ideologi pemerintah dilihat sebagai seperangkan nilai-nilai yang diterapkan untuk kepentingan pengendalian pertumbuhan penduduk Hal ini juga ternyata belum berakibat pada munculnya "hegemoni tandingan" (counter hegemony) yang dapat memberikan ruang publik bagi kelompok yang dirugikan dan dipinggirkan untuk menyampaikan konsep tandingan sebagai alternatif ideologi.Temuan data penelitian berisikan antara lain: Pertama, secara fisik, laki-laki masih digambarkan sebagai sosok yang kuat, gagah, berkumis, dengan asumsi mampu memimpin dan melindungi keluarganya. Kedua, relasi gender masih bias, laki-laki mendominasi peran di ruang publik, sementara perempuan mendominasi peran di ruang privat. Ketiga, perempuan tetap menjadi sasaran utama program KB dan KR, ini terlihat dari lima slat kontrasepsi yang diperkenalkan yang empat di antaranya untuk perempuan. Keempat, gambaran partisipasi laki-laki, lebih pada dukungan moril dan tidak ditampilkan dukungan materi. Bahkan bare muncul himbauan agar laid-laid turut ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi pada dekade 2000-an.Dengan demikian, realitas simbolik mengenai profeminisme yang dikonstruksi dalam iklan layanan masyarakat KB dan KR hanya bersifat artifisial Realitas simbolik yang ada ternyata malah memperkuat dan melanggengkan bias gender dalam masyarakat patriarkal. Ideologi feminisme yang diperjuangkan oleh kaum feminis tidak terwakilkan. Justru yang tampak yaitu hegemoni dari pemerintah, melalui komunikasi persuasif agar warganya mau dan tetap ber-KB. Maka dapat dikatakan bahwa ada distorsi makna dan nilai profeminisme dalam iklan layanan masyarakat program KB dan KR. Hal ini berarti cita-cita untuk mewujudkan profeminisme dan androgynous society masih hams menempuh jalan panjang.Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi untuk menindak lanjuti penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kritis untuk melihat dominasi dan resistensi pada konstruksi realitas sosial di media. Sebaiknya juga dilakukan wawancara mendalam dengan khalayak .luas, untuk menggali dan memperoleh data mengenai praktek-praktek sosial budaya khususnya tentang gambaran profeminisme di masyarakat. Sehingga akan memperkaya temuan data dan juga akan memperkecil kemungkinan kesalahan dalam menarik kesimpulan."

"Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit.Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada.Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU.

---

In order to improve the quality of hospital services in Indonesia, one of the government?s efforts is a system of Public service Agency (BLU). So the government hospitals in Indonesia are required to implement this system public service agency.The purpose of this study was to get an overview from identification aspects of a Public Service Agency requirements, the elaboration of regulatory, human resources and hospital performance.

This research is a type of observational study with a qualitative and quantitative approach through interviews, document review techniques and questionnaires. The study was conducted in three Army hospital with ten people as the informants.

The results showed that all three hospitals ever prepare requirements and ready to be BLU in term of substantive requirements, technical, administrative and human resources. Performance and financial services increased in 2014 with the passage of National Health Insurance (JKN) implementation. Elaboration of internal policies related to BLU unclear and actual implementation is not clear yet.

This study suggests that Army hospital can be advisable to obtain the status of full BLU. It gradually starts from the Hospital level two Dustira and was followed by two other hospitals by learning and imitating of the Hospital who already have the status of Public service agency."

"Penelitian ini membahas jenis dan makna metafora yang digunakan dalam iklan layanan masyarakat (ILM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan korpus tiga video ILM “Zusammen gegen Corona” yang diunggah di kanal Youtube resmi Bundesregierung pada tanggal 15 & 16 November 2020. Korpus data diperoleh dengan menggunakan metode simak dengan teknik catat kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kamus Duden (2020) sebagai acuan. Dalam penelitian ini ketiga iklan dianalisis menurut teori metafora Kurz (1982). Kemudian iklan tersebut diklasifikasikan berdasarkan teori jenis metafora Kurz (1982) dan Knowles & Moon (2006) serta dianalisis maknanya dengan membandingkan unsur Bildspender (ranah sumber) dan Bildempfänger (ranah sasaran) berdasarkan teori Weinrich (1963). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 18 kalimat bermakna metaforis yang terdiri dari: tiga kalimat personifikasi, lima kalimat metafora konvensional, 10 kalimat metafora kreatif, dan tidak ditemukan kalimat berjenis metafora mati. Penggunaan metafora dalam ILM bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan lockdown dengan cara yang lebih menarik agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

---

This research is about types and meanings of metaphors used in public service advertisements (PSA). This research uses a qualitative descriptive method through a literature study using a corpus of three PSA videos "Zusammen gegen Corona" which was uploaded on the Bundesregierung official Youtube channel on 15 & 16 November 2020. The corpus of data was obtained using the listening method with a note-taking technique and then translated into Indonesian using the Duden (2020) dictionary as a reference. In this study, the three advertisements will be analyzed according to Kurz's (1982) metaphor theory. Then the advertisements were classified based on the theory of metaphorical types of Kurz (1982) and Knowles & Moon (2006) and their meaning was analyzed by comparing the elements of Bildspender (source domain) and Bildempfänger (target domain) based on Weinrich's theory (1963). Based on the results of the study, 18 sentences of metaphorical meaning were found, consisting of: three personification sentences, five conventional metaphorical sentences, 10 creative metaphorical sentences, and no dead metaphorical sentences. The use of metaphors in PSAs aims to socialize the lockdown policy in a more attractive way so that it is easily understood and accepted by the public."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."