Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam potensi ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adalah infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur dan kemiskinan  Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2013-2022. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel infrastruktur yang terdiri dari jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan. Hasil statistik mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian ini adalah variabel air minum layak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan memiliki koefisien terbesar sehingga Pemerintah Kab/Kota Kalimantan Timur disarankan untuk berfokus pada penyediaan akses air minum kayak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  

---

East Kalimantan is a province that has various economic potentials. However, the number of poor people in regencies/cities in East Kalimantan Province still shows an increasing trend. One of the reason is thought to be infrastructure, which is an important factor in development. This study aims to determine the relationship between infrastructure and poverty in Regencies/Cities in East Kalimantan in 2013-2022. The model in this study uses panel data with infrastructure variables consisting of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities. Statistical results confirm that there is a negative significant relationship between the variables of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities with the number of poor people. The result from this study is that the variables of proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities have the largest coefficient so that the Regency/City Government of East Kalimantan is advised to focus on providing access to proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities to reduce the number of poor people in the Regencies/Cities in East Kalimantan Province."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (berupa investasi pada tanah, peralatan dan mesin, sarana, sumber daya alam), human resources, kemajuan teknologi, akses informasi, inovasi dan kemampuan pengembangan diri serta budaya kerja.Infrastruktur merupakan faktor produksi yang memegang peranan strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Efisiensi dan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menjamin perekonomian berfungsi dengan efektif sekaligus menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan/sektor yang dapat dikembangkan. Infrastruktur yang baik akan mengurangi jarak antar daerah, mengintegrasikan pasar nasional dan menghubungkannya ke negara/wilayah lain dengan biaya rendah.Penelitian ini akan menganalisa signifikansi hubungan antara infrastruktur, pengeluaran pemerintah, modal manusia, dan ukuran sektor pemerintah (goverment size) dengan output perekonomian regional Propinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh PDRB per kapita. Penelitian dilakukan dengan melakukan uji regresi model ekonometrika terhadap data panel kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2004 - 2010, dimana pendekatan modelnya merupakan pengembangan dari fungsi produksi Cobb-Douglass.Hasil analisa menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut di atas berpengaruh signifikan positif terhadap output perekonomian dimana infrastruktur yang berpengaruh paling besar adalah jalan sedangkan secara keseluruhan, variabel pendidikan memiliki pengaruh paling besar terhadap output perekonomian.

---

Income Economic growth of a country is affected by the accumulation of capital (in the form of investment in land, equipment and machinery, infrastructure, natural resources), human resources, technological advances, access to information, innovation and self-development skills and work culture.

Infrastructure is a factor of production that has a strategic role to drive economic growth.Availability of quality infrastructure is one of the determinants of the attractiveness of an area / region. Efficiency and infrastructure development are needed to ensure the economy to function effectively and be an important factor in determining the location of economic activity and the types of activities / sectors that can be developed. Good infrastructure will reduce the distance between the regions, integrating the national market and connecting it to other countries / regions with low cost.

This study will analyze the significance of the relationship between infrastructure, goverment spending, human capital, and the size of the government sector (goverment size) with an output of regional economies in Central Java. It was conducted by econometric regression models for panel data of Regencies / Cities Central Java in 2004 - 2010, which is the model approach of the Cobb-Douglass production function.

The analysis shows that all of the above variables positif significant effect on the output of the economy which is the road is the most influential infrastructure compared to other infrastructures, while overall, the education variables have the most influence on the economy's output."

"ABSTRAKSelama lebih dari satu dasawarsa pelaksaaan desentralisasi fiskal di Indonesia, perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan masih sangat kurang serta masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari Pusat. Ada 2 hal yang merupakan masalah bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya (Le, Minh. et al, 2008). Pertama, keterbatasan taxable capacity, dan kedua adalah rezim perpajakan cenderung kurang efisien dan efektif dari upaya pengumpulan pajak (tax effort). Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi pajak (taxable capacity) dan tax effort pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta menghitung perkiraan potensi pajak setelah adanya kebijakan pendaerahan PBB. Kemudian mengestimasi respon dari hasil pungutan pajak terhadap perubahan perekonomian daerah menggunakan pendekatan elastisitas pajak (tax elasticity).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel. Tax effort adalah rasio dari penerimaan pajak actual (actual tax collections) terhadap kapasitas pajak (taxable capacity). Nilai actual tax merupakan jumlah penerimaan pajak, sedangkan taxable capacity merupakan hasil estimasi dari potensi pajak.Hasil Estimasi taxable capacity Pajak Daerah menunjukkan bahwa koefisien variabel konsumsi makanan, jumlah hotel, konsumsi listrik, luas lahan bangunan rumah dan variabel dummy desentralisasi signifikan secara statistik dengan taraf nyata 5% (α=5%). Sedangkan variabel luas lahan baku sawah tidak signifikan secara statistik. Dan dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan peningkatan tax effort dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan maka tax effort index Pajak Daerah sebelum pendaerahan PBB lebih tinggi daripada setelah adanya pendaerahan PBB (simulasi). Hal ini disebabkan karena perhitungan tax effort berdasarkan asumsi bahwa data realisasi PBB yang digunakan adalah data masa lalu dimana pada saat itu PBB masih merupakan Pajak Pusat dan tingkat penggunaan potensi PBB masih rendah sehingga tidak cukup menstimulus peningkatan tax effort index.Nilai total elastisitas Pajak Daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB) baik sebelum maupun setelah kebijakan pendaerahan PBB dapat dikatakan cukup responsif terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Namun jika melihat dari analisis dekomposisi elastisitas pajak, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang responsif terhadap perkembangan perekonomian akan tetapi hampir semua variabel basis Pajak Daerah memiliki kinerja pemungutan yang cukup baik.

---

ABSTRACTFor more than one decade of fiscal decentralization implementation in Indonesia, the development of regional financial capability to fund the governance is still deficient; furthermore, there is still high dependence level towards the central government. There are two problems for regions to increase their revenue (Le, Minh. et. al, 2008). First, the limitation of taxable capacity and the second is taxation regime that tends to be less efficient and effective in the tax effort. The objectives of this study are to count the taxable capacity and the tax effort in regencies/cities of East Java, and also to count the estimation of taxable capacity and tax effort after the existence of Property Tax decentralization policy. Then, this study will estimate responses from the result of tax collections towards regional economics changes using tax elasticity approach.The method used in this study is regression analysis by using panel data. Tax effort is the ratio of actual tax collections towards taxable capacity. The value of actual tax is the amount of tax collections, and the taxable capacity is the estimation result of tax base.The estimation result of taxable capacity of Local Tax indicates that the coefficient variables of food consumption, numbers of hotel, electricity consumption, width of house building land and dummy variables are statistically significant with real level 5% (α=5%). Nevertheless, the variable of standard farmland width is not statistically significant. The implementation of fiscal decentralization in Indonesia shows the increased tax effort year by year. If we make a comparison, tax effort index of Local Tax before Property Tax decentralization policy is higher than after Property Tax decentralization policy (simulation). It is because based on the assumption that the data interface is the realization of the Property Tax past data which low level use of potency so that it does not stimulate the improvement of tax effort index.The total value of Local Tax elasticity towards regional economy before and after Property Tax decentralization policy can be categorized quite responsive towards the development of local economy. Nevertheless, if we look tax elasticity decomposition analysis, it can be concluded that kinds of Local Tax nowadays have tax bases which are less responsive towards the economy development. However, almost all Local Tax bases variables have fairly good tax effort performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pengeluaran rumah tangga (pada pengeluaran non makanan sektor pendidikan dan kesehatan), pengeluaran pemerintah per kapita, serta kredit mikro, kecil dan menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam mengukur dan menganalisa digunakan data runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross section) atas 19 kabupaten/kota pada periode 2008 s/d 2012. Analisa data menggunakan metode efek tetap (Fixed Effext). Penggunaan metode ini dapat menjelaskan perbedaan karakteristik IPG di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah per kapita dan serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap Indeks Pembangunan Gender di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah per kapita menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit, mikro, kecil dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel-variabel bebas, yakni 0,0170 untuk variabel pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan, 0,012245 untuk variabel pengeluaran pemerintah serta 0,011526 untuk kredit mikro, kecil dan menengah.

---

This study aims to analyze how much influence household spending (at the expense of non-food sectors and health education), government spending per capita, as well as micro-credit, small and medium-sized commercial banks and rural banks granted to the Gender Development Index (GDI). Used in measuring and analyzing time series data (time series) and a cross (cross section) over 19 districts / cities in the period of 2008 s / d 2012. Analysis of the data using fixed effects (Fixed Effext). The use of this method can explain the differences in the characteristics of IPG in each district / city in Central Java.

Results of this study showed a significant relationship between the pattern of consumption / household expenditure, government expenditure per capita and as well as micro-credit, small and medium enterprises against the Gender Development Index in Central Java. From the analysis showed that all independent variables associated positively and significantly with the IPG. Government expenditure per capita shows the smallest contribution, while credit, micro, small and medium showed the greatest contribution to the IPG. The amount of influence is shown by the coefficient of the independent variables, namely 0.0170 to variable household spending education and health sectors, 0.012245 to 0.011526 variable government spending as well as to credit for micro, small and medium enterprises."

"Penelitian ini membahas determinan kebijakan penetapan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), PDRB, pengangguran, tingkat kepadatan penduduk, jumlah angkatan kerja berpendidikan SMA terhadap penetapan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan menganalisis kebijakan publik Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum Kabupaten/Kota. Metodologi penelitian ini secara kuantitatif dilakukan dengan model ekonometrika regresi data panel metode estimasi Random Effect menggunakan bantuan software Stata versi 13. Penelitian kualitatif dengan metode pengamatan dan wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan secara statistik Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat angkatan kerja berpendidikan minimal SMA terbukti signifikan dan positif mempengaruhi kebijakan penentuan Upah Minimium Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun pengangguran dan kepadatan penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan dan berkorelasi negatif dengan upah minimum. Kebijakan upah minimum dipengaruhi oleh kepemimpinan gubernur. Kabupaten/kota yang berdekatan secara geografis cenderung mempunyai tingkat range nilai upah minimum yang sama.

---

This study discusses the minimum wage fixing policy determinants for regencies/cities in Central Java Province. The purpose of this study was to determine the effect of Living Needs, GDP, unemployment, population density, the level of at least high school educated work force against the determination of the value of the Minimum Wages Regency/City and analyze the public policy of Governors in the context of minimum wage fixing. The quantitative research methodology conducted by econometric panel data regression (Random Effects estimation methods) using statistical software Stata version 13. Qualitative research methods using observation and in-depth interviews. The analysis showed statistically that the Living Needs, GDP, the level of at least high school educated work force proved significant and positively affect the determination of minimium wages policy. As for the unemployment and population density has a significant influence and negative to the minimum wage. Minimum wage policy influenced by governor leadership. Districts/cities that are geographically contiguous, tend to have same minimum wages range."

"Disertasi ini adalah menggambarkan perubahan prevalensi balita stunting pada Kabupaten/Kota kategori membaik dan Kabupaten/Kota kategori memburuk di Indonesia dari tahun 2007 ke tahun 2013. Metode cross sectional studi, sampel yaitu 163 Kabupaten/Kota, sumber data sekunder Balitbangkes dan Kementerian Keuangan. Uji statistik t-test dan diskriminan. Hasil: perubahan prevalensi balita stunting pada 49 Kabupaten/Kota kategori membaik 30,1%, dan 114 Kabupaten/kota kategori memburuk 69,9%. Sembilan cakupan program kesehatan dan sosial pada Kabupaten/Kota kategori membaik yang memiliki perubahan lebih besar dari Kabupaten/Kota kategori memburuk yaitu prevalensi BBLR, cakupan penimbangan balita ≥ 4 kali, cakupan vitamin A, cakupan imunisasi lengkap, persentase ketersediaan air bersih, persentase pengelolaan sampah diangkut petugas kebersihan, persentase ketersediaan jamban keluarga, persentase cuci tangan pakai sabun, dan persentase KK pegawai negeri sipil. Lima cakupan program kesehatan dan sosial pada Kabupaten/Kota ketegori memburuk yang perubahannya tidak jauh berbeda dari Kabupaten/Kota kategori membaik yaitu cakupan ANC-K4, prevalensi KEK ibu hamil, prevalensi TB-Paru balita, indeks kapasitas fiskal, dan persentase KK pendidikan tinggi. Delapan cakupan program kesehatan dan sosial dengan akurasi perubahan prevalensi balita stunting pada Kabupaten/Kota kategori membaik 83,7% dan Kabupaten kategori memburuk 92,1% yaitu cakupan timbangan balita ≥ 4 kali, cakupan imunisasi lengkap, cakupan ANC-K4, persentase sampah diangkut petugas kebersihan, persentase ketersediaan jamban keluarga, persentase cuci tangan pakai sabun, indeks kapasitas fiskal, dan persentase KK PNS.

---

This dissertation is describing changes in the prevalence of stunting toddlers the Regencies/ Cities category improves and deteriorates in Indonesia, from 2007 to 2013. Cross sectional study method, samples are 163 Regencies/Cities, secondary data source Balitbangkes and Ministry of Finance. T-test and discriminant statistical test. Results: changes in the prevalence of stunting toddlers 49 Regencies/Cities category improved 30.1%, and 114 Regencies/Cities category deteriorated 69,9%. Nine coverage of health and social programs the Regencies/Cities category improved which has a change greater than Regencies/Cities category deteriorated namely the prevalence of LBW, toddler weighing coverage ≥ 4 times, vitamin A coverage, complete immunization coverage, percentage of availability of clean water, percentage of waste management carried by janitors, percentage of availability of family latrines, percentage of hand washing with soap, and the percentage of family heads of civil servants. Five coverage of health and social programs in the Regencies/Cities category deteriorated, whose changes are not much different from the Regencies/Cities category improved namely ANC-K4 coverage, prevalence of less chronic energy in pregnant women, prevalence of toddler pulmonary TB, fiscal capacity index, and the percentage of family heads of higher education. Eight coverage of health and social programs with accuracy changes in the prevalence of stunting toddlers at the Regencies/ Cities category improved 83,7% and Regencies/Cities category deteriorated 92.1% namely toddler weighing coverage ≥ 4 times, complete immunization coverage, ANC-K4 coverage, percentage of waste management carried by janitors, percentage of availability of family latrines, percentage of hand washing with soap, fiscal capacity index, and the percentage of family heads of civil servants."

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan eksplanatori berfokus pada kemiskinan di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mcnggunakan data primer dan data sekunder di tiga lokasi penelitian (Sajingan Besar, Kartiasa dan Biawak-Malaysia) maka pennasalahan untuk mengetahui bagaimana karakteristik kemiskinan rumah tangga dan komtmitas di Kabupaten Sambas dapat diketahui, dimana pada kemiskinan rumah tangga daerah non perbatasan (Kartiasa) lebih miskin sedangkan dari sisi kerniskinan kommmitas daerah perbatasan (Sajingan Besar) iebih miskin. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat digunakanlah data seku.nder dari berbagai terbitan BPS dan Pernerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi sebuah model regresi data panel yang diolah menggunakan software eviews 4.1. PDRB perkapita, angka harapan hidup, inflasi, listrik mempakan faktor yang mempengamhi kcmiskinan di provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten perbatasan lebih miskin dari pada kabupaten / kota non perbatasan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pemerintah dan stakeholder hendaknya menerapkan pola yang berbeda antara kawasan perbatasan dan non perbatasan dalam rangka penganggulangan kemiskinan secara menyeluruh. W

---

This research utilized descriptive and explanatory analysis focusing at poverty in border area of West Kalimantan Province. In order to have a comprehensive perspective on poverty at community and household level, the study examined primary and secondary data in three fields of study (Sajingan Besar, Kartiasa and Biawak-Malaysia), where household poverty in non border area (Kartiasa) is poorer rather than other. While in temms of community poverty, Sajingan Besar experienced the worst condition. To know the factors influencing poverty in West Kalimantan province used by secondary data from BPS and Local Govcmmcnt of West Kalimantan Province published become a model of panel data regression processed use the software eviews 4.1. PDRB per capita, a spark of life number, inflation, electricity represent the factor influencing poverty in West Kalimantan province where the border area is poorer than non border area. As recommendation li'om this research result is govemment and stakeholder should apply the different pattern between border area and non border area in order to reduce comprehensive poverty."

"Tesis ini berusaha mempelajari pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Sumatera dengan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi data panel yang mencakup series data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 pada sepuluh propinsi di Sumatera. Hasil esimasi koefisien regresi dengan model efek random menunjukkan, bahwa infrastruktur jalan, listrik dan air bersih berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera yang terlihat dari ketiga tanda koefisiien infrastruktur tersebut yang memiliki tanda negatif, namun demikian tingkat signifikansinya berbeda. Oleh karena itu, kebijakan utama yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana masing - masing pemerintah provinsi di Sumatera meningkatkan ketersediaan termasuk akses terhadap infrastruktur tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

---

The aim of this thesis attempts to study the effect of infrastructure on poverty in Sumatera using a quantitative approach of regression panel data which consist of series data over the period 2006 ? 2012 in 10 Sumatera provinces. The regression coefficient estimate results using the random effect model reveal that road, electricity and water infrastructure have statistically significant influence on poverty alleviation in Sumatera, as It can be seen that all the coefficients have a negative sign, however, the significant level are vary among the three of them. Hence, the main policy concern is how local government to improve access to such infrastructures especially for the poor."