Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak di bawah umur untuk dijadikan Saksi dalam tindak pidana pencabulan. Mengenai keterangan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan Pasal 171 KUHAP dikatakan bahwa anak di bawah 15 (lima belas) tahun tidak berkompeten untuk dijadikan Saksi, dikarenakan anak yang memberikan keterangan tidak berada di bawah sumpah dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk guna menambah keyakinan Hakim jika ditunjang oleh alat bukti yang sah lain. Namun, jika keterangan anak hanya dijadikan alat bukti petunjuk, tidak dapat pula dikatakan sebagai alat bukti yang sah, karena tidak disumpah. Sedangkan pada kasus tindak pidana pencabulan, banyak ditemukan anak menjadi Saksi dan/atau Korban sebagai alat bukti satu-satunya. Oleh sebab itu, pada skripsi ini akan membahas yaitu, kekuatan pembuktian Anak Saksi dalam tindak pidana pencabulan, yang memenuhi kriteria fit to stand a trial, perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka melindungi anak sebagai Saksi tindak pidana pencabulan dan RUU KUHAP dapat mengakomodasi hal tersebut. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana data penulisan ini berasal dari studi kepustakaan, wawancara Ahli dan Undang-Undang terkait. Hasil penulisan ini mengarahkan untuk dilakukan perbaikan pengaturan hukum di Indonesia yaitu anak di bawah umur yang akan dijadikan saksi tindak pidana pencabulan harus memenuhi batasan minimal umur dan melewati pemeriksaan kompetensi sesuai prinsip fit to stand a trial. Dan dalam rangka melindungi hak anak sebagai Saksi, anak wajib didampingi oleh Ahli Psikiatri Forensik sebelum persidangan, persidangan dan setelah persidangan.

---

This thesis discusses the strength of proof of the testimony of minors to be used as witnesses in criminal acts of obscenity. Regarding the testimony of minors as stipulated in Article 171 of the Criminal Procedure Code, it is said that children under 15 (fifteen) years are not competent to be made witnesses, because children who give statements are not under oath and their statements are only used as a guide to add to their conviction. Judge if supported by other valid evidence. However, if the child's statement is only used as evidence, it cannot also be said to be valid evidence, because it is not sworn in. Meanwhile, in cases of criminal acts of sexual abuse, many children were found to be witnesses and/or victims as the only evidence. Therefore, this thesis will discuss, namely, the strength of proof of Child Witnesses in criminal acts of obscenity, which meet the fit to stand a trial criteria, improvements that need to be made in order to protect Children as Witnesses in criminal acts of obscenity and the Criminal Procedure Code Bill can accommodate this. This writing uses a juridical-normative method, where the data for this writing comes from literature studies, expert interviews and related laws. The results of this writing direct the improvement of legal regulations in Indonesia, namely that minors who will be used as witnesses to criminal acts of obscenity must meet the minimum age limit and pass a competency examination according to the principle of fit to stand a trial. And in order to protect the rights of children as witnesses, children must be accompanied by a forensic psychiatrist before the trial, the trial and after the trial."

"Pelecehan seksual di jalanan (street harassment) merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan sangat meresahkan. Dalam Islam, tindakan pelecehan seksual sangat tidak dibenarkan karena merupakan tindakan tercela dan keluar dari jalur syariat. Pelecehan seksual merupakan kemaksiatan dan dapat mendekatkan pelakunya dengan perbuatan zina. Pelecehan seksual tidak sampai kepada perbuatan persetubuhan, sehingga perbuatan tersebut belum tergolong sebagai zina. Pelecehan seksual jalanan tergolong sebagai jarimah takzir dan pelakunya harus dijatuhi ‘uqubat takzir. Di Indonesia, ‘uqubah takzir pelecehan seksual jalanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Dalam perspektif hukum Islam, ‘uqubat dianggap baik apabila telah sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pelecehan seksual di jalanan dan apakah Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN.Wtp, Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN.Bks dan Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN.Bli sebagai contoh putusan mengenai kasus pelecehan seksual di jalanan telah sesuai dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam mengenai street harassment dan menilai putusan-putusan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di jalanan. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer berupa tiga putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat putusan yang ‘uqubat-nya telah sesuai dengan maqashid syariah dan memberikan keadilan bagi korban. Akan tetapi, terdapat juga putusan yang belum sesuai dengan maqashid syariah dan tidak cukup adil bagi para korban.

---

Street harassment is the type of crime that is closest to society and is very disturbing. In Islam, the act of sexual harassment is not justified because it is a despicable act and goes out of the path of sharia. Sexual harassment is a sin and can bring the perpetrator closer to adultery. The sexual harassment examined in this thesis does not reach the act of intercourse, so that when associated with Islamic law, the actions of the perpetrators of sexual harassment are not yet classified as adultery. In Islamic law, street sexual harassment is classified as jarimah takzir and the perpetrator must be sentenced to 'uqubat takzir. In Indonesia, 'uqubat tazkir in the case of street sexual harassment is regulated in the Criminal Code, Criminal Code Law, TPKS Law, and Jinayat Law on Qanun Aceh. In the perspective of Islamic law, 'uqubat is considered good if it is in accordance with maqashid sharia. Therefore, this study seeks to determine street sexual harassment in terms of Islamic criminal law and whether Decision Number 36/Pid.B/2020/PN.Wtp, Decision Number 209/Pid.B/2020/PN.Bks and Decision Number 53/Pid.B/2021/PN.Bli are in accordance with takzir in Islamic criminal law. This research aims to explain the view of Islamic criminal law on sexual harassment and assess decisions related to sexual harassment on the streets. This research is in the form of normative juridical with qualitative research methods with the support of primary data in the form of court decisions. From the results of the research, it was found that there are decisions whose 'uqubat' is in accordance with maqashid sharia and provides justice for victims. However, there are also decisions that are not in accordance with maqashid sharia and do not provide enough justice for victims."

"Permasalahan korupsi di Indonesia, terutama dalam bentuk gratifikasi masih marak terjadi dan sulit diatasi, namun lebih jauh terdapat bentuk gratifikasi lain yang belum secara komprehensif diatur dan di kriminalisasi, yaitu gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat gratifikasi seksual pada berbagai kasus korupsi di Indonesia sebagai bentuk kejahatan dan serta berupaya menawarkan model pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis terhadap kajian literatur ilmiah, disertai dengan wawancara mendalam terhadap pelaku gratifikasi seksual, KPK, jaksa, kriminolog dan LSM. Temuan penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa terdapat kekosongan norma hukum berkaitan dengan fenomena ini, begitu pula norma sosial yang kemudian membuatnya sulit dideteksi dan dipidanakan. Melalui teori fraud triangle oleh Cressey (1958) penelitian ini mengajukan strategi pencegahan gratifikasi seksual

---

The problem of corruption in Indonesia, especially in the form of gratification, is still rife and difficult to overcome, however, there are other forms of gratification that have not been comprehensively regulated and criminalized, namely sexual gratification. This study seeks to examine sexual gratification in various corruption cases in Indonesia as a \ crime and aim to offer a model of prevention. This research is a descriptive qualitative study with an analysis of the scientific literature review, accompanied by in-depth interviews with perpetrators of sexual gratification, KPK, prosecutors, criminologists and NGOs. Current study finds that there is a void in legal norms associated with this phenomenon, as well as social norms which then make it difficult to detect and criminalize. Through the fraud triangle theory by Cressey (1958), this study proposes a prevention strategy of sexual gratification"

""Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana". Secara khusus tesis ini lebih menitikberatkan penelitian terhadap kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana kepada anak korban kekerasan seksual, (2) Sejauh manakah peran pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di DKI Jakarta dalam kurun tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, (3) Bagaimanakah peran anak dalam proses pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut, (4) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), apakah UU PKDRT telah mengakomodasi masalah-masalah yang dihadapi selama ini dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum masih terbatas sifatnya karena lebih terpaku pada ada tidaknya aturan yang mengharuskan mereka untuk melakukan hal itu, padahal kedudukan seorang anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual adalah sangat penting yaitu sebagai kunci perkara, namun dalam praktek di Jakarta ada beberapa Pengadilan Negeri yang mengabaikan hak-hak anak sebagai saksi yaitu dalam hal penerapan Pasal 171 KUHAP. Masalah mendasar yang harus diutamakan dalam pemeriksaan saksi maupun korban kekerasan seksual yang masih anakanak adalah membantu mengatasi penderitaan fisik maupun psikis korban karena korban yang mengalami depresi sulit untuk dilakukan komunikasi dalam pemeriksaan di sidang. Kemudian dikaitkan dengan keluarnya UU PKDRT merupakan hal yang sangat menggembirakan karena dapat mengisi kekosongan aturan yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak erat kaitannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena hasil penelitian pelaku kekerasan seksual cenderung mengacu pada orang-orang yang berada dekat dengan korban dalam kehidupan sehari-harinya."

"ABSTRAKPELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: Studi Kualitatif atas Pandangan dan Reaksi Sekretaris Perempuan yang Bekerja pada Sejumlah Perusahaan di Jakai ta.Oleh: Dewi Larasati AgustyowatiTesis ini merupakan sebuah tinjauan deskriptif mengenai masalah pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya yang terjadi pada sekretaris. Pengambilan tema dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masalah pelecehan seksual selama ini belum dibuka secara sosial. Subjek penelitian adalah sekretaris perempuan yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Lokasi penelitian di Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami pandangan dan reaksi sekretaris perempuan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Perspektif yang melihat dan berusaha menguraikan penyebab diskriminasi yang dialami kaum perempuan.Permasalahan tersebut meliputi tiga hal. Pertama, bagaimanakah pandangan sekretaris tentang pelecehan seksual di tempat kerja? Kedua, bagaimanakah reaksi sekretaris terhadap pelecehan seksual di tempat kerja? Ketiga, mengapa pandangan dan reaksi tersebut berada pada posisi pemahaman tertentu?Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan reaksi sekretaris perempuan itu masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sebuah budaya yang mengedepankan/mengunggulkan nilai-nilai laki-laki. Suatu perbuatan dipandang sebagai bentuk pelecehan seksual oleh sekretaris jika sudah terlihat merendahkan, mengancam, dan menyentuh fisik perempuan secara paksa. Sekretaris tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di lingkup sosial karena menganggap permasalahannya sepele, pribadi, dan takut disalahkan sebagai pihak yang memulai timbulnya pelecehan seksual. Mereka mempunyai pandangan seperti itu karena selama ini informasi mengenai pelecehan seksual yang disosialisasikan oleh masyarakat patriarki selalu menyudutkan perempuan sebagai pihak yang memicu terjadinya pelecehan seksual. ABSTRACTSEXUALHARASSMENT AT WORK PLACE: Qualitative Studies on the Perception and Reaction of Women Secretaries Who Work at Some Enterprises in Jakarta.By Dewi Larasati AgustyowatiThis thesis covers a descriptive studies concerning the matters of sexual-harassment especially happen to women secretaries at work place. The theme is basically based on phenomena that sexual harassment cases are not exposed socially. The subject of the research is the secretaries who undergo the experience of sexual harassment at work place. The location of the research is conducted in Jakarta. The research is aimed to understand the perception and response of women secretaries toward the sexual harassment at work place viewed by using the qualitative approach in terms of women perspective. The perspectives are to find out and attempt to describe the causes of discrimination experienced by women secretaries at work place.The focus of the problem covers three components. Firstly, what is their perception about the sexual harassment at work place ? Secondly, how do they react and response toward thew sexual harassment ? Lastly, why are the perception and the reaction at the position of a given understanding ?The result of this research indicates that the perception and the reaction of women secretaries at work places is still influenced by the culture of patriarchy. The culture that gives special privileges and higher values for men. The perception said to be sexual harassment toward women secretaries when the actions involved humiliating, threatening, and even touching them physically by force. Mostly, the secretaries as the victims do not report the negative events they undergo socially, for they think it is a minor problem, and a privacy. Even they feel worried when blamed as the cause of creating the sexual harassment. They have perception due to the fact that the information of sexual harassment so far is not socialized by patriarchy communities, usually blame women as the cause of the sexual harassment problem."

"Dalam platform media digital, khususnya Twitter, terdapat konten revenge porn. Pada media sosial Twitter terdapat banyak akun yang menyediakan layanan berupa kumpulan konten revenge porn yang dikomodifikasikan dengan sistem membership. Konten revenge porn dapat menjadi sebuah komoditas karena masyarakat masih terbiasa dengan objektifikasi perempuan di dalam dunia maya. Komodifikasi merupakan pemahaman bahwa segala hal yang mereduksi nilai kemanusiaan menjadi nilai ekonomis dan kemudian membuat berbagai perbedaan menjadi sama yang seharusnya menjadi karakteristik kehidupan sehari-hari. Dari proses komodifikasi tersebut terdapat beberapa pihak yang mendapatkan social capital. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisa proses objektifikasi perempuan menjadi penyebab komodifikasi dari konten revenge porn dan juga bagaimana komodifikasi berpengaruh terhadap social capital dari pihak yang terkait dengan konten tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif yang membandingkan beberapa penelitian yang membahas topik serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai objek yang memiliki nilai untuk diperjualbelikan lalu beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan komodifikasi lalu social capital, sang pelaku dan korban dalam revenge porn mengalami perbedaan perubahan kapital-nya dan bersifat berat sebelah atau dalam kata lain hanya bersifat positif bagi laki-laki saja.

---

Revenge porn has grown prevalent on Twitter. Realising the potential of a digital market, an exclusive band of users have found ways to collect and distribute ‘exclusive’ revenge porn, and eventually established a paid membership system for such content. A commodity of sorts. One in which women are objectified. This journal critically analyzes how women are commodified as revenge porn content, as well as how commodification affects the dynamics of social capital for those involved in the process of revenge porn distribution. This journal uses a comparative analysis of secondary sources that discuss similar topics, as well as an interview with past revenge porn victims. The research results confirm the perception that women are valuable ‘objects’, allowing them to be exploited and commodified, including in the form of digital images. As a further result, this perception tips social capital in favor of men."

""Can you say anything about sex at the office anymore? Yes, maybe, but read this first. Sexual harassment is a malign specter hovering over workplaces everywhere. One touch of its foul breath can devastate businesses, causing them to lose millions of dollars, not to mention waste bundles of time and energy. Needless to say, organizations are running scared. This book provides managers with vital information to protect themselves and their companies from lawsuits, bad publicity, decreased employee morale, and other associated miseries. Topics covered include: * laws and court decisions (including the most recent Supreme Court rulings) * what behavior is acceptable--and what isn't * preventive policies and staff training * investigating complaints, and more. With one of every three cases filed with the EEOC involving a sexual harassment claim, managers need help. This complete ""answer book""--with real-life scenarios, self-help quizzes, checklists, and thoughtful analysis--gives them just the guidance they need.""

"

Penelitian ini bertujuan mengungkap kekerasan seksual dalam industri musik dangdut dan praktik saweran, serta bagaimana perempuan penyanyi dangdut mengupayakan strategi dan bernegosiasi untuk bertahan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa dalam pertunjukan musik dangdut, para perempuan penyanyi dangdut sering mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual ketika sedang bekerja. Komodifikasi, eksploitasi, pelabelan negatif, serta pelecehan seksual dapat terjadi kepada mereka, salah satunya melalui praktik saweran tidak hanya saat sedang tampil di panggung, namun juga ketika berada di luar panggung. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berperspektif feminis yang mempertimbangkan narasi pengalaman empat perempuan penyanyi dangdut dengan berbagai macam latar belakang sebagai subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori MacKinnon mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan bekerja dan juga negosiasi sebagai konsep utamanya. Hasil studi kasus terhadap sejumlah perempuan penyanyi dangdut di DKI Jakarta ini memperlihatkan bagaimana para perempuan penyanyi dangdut menjawab berbagai tantangan yang mereka hadapi di industri musik dangdut dalam situasi yang selalu problematis, dalam kontrol otoritas patriarki yang terus berlangsung, dengan tujuan mempertegas posisi diri sebagai manusia yang berharga.

 

Kata-kata kunci: praktik saweran, perempuan peanyanyi dangdut, kekerasan seksual, negosiasi, perspektif feminis.

 

---

This study aims to reveal sexual harassment in dangdut music industry and saweran practices, as well as how female dangdut singers build strategies and negotiate in order to survive. I assume that in dangdut performances, female dangdut singers often experience various forms of sexual harassment while working. Commodification, exploitation, negative labeling, and sexual harassment can occur to them, especially through saweran practices, not only when they are performing on stage, but also when they are off stage. Therefore the approach used in this research is feminist approach that considers the experiences of four female dangdut singers with various backgrounds as the subjects. This study uses MacKinnon's theory of sexual harassment on working women and also negotiation as the main concept. The results of this case study of those female dangdut singers in DKI Jakarta show how female dangdut singers respond to the challenges they face in the dangdut music industry which is always problematic, in the ongoing control of patriarchal authority, with the aim of reinforcing their position in the society as valuable human beings.

 

"