Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Peraturan Kepailitan sebelum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”) diundangkan mengatur ketentuan norma bahwa hanya Debitor saja yang dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), sedangkan pada UUKPKPU membolehkan Kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU. Dibolehkannya Kreditor mengajukan Permohonan PKPU telah membuat banyaknya Permohonan PKPU dibandingkan dengan Permohonan Kepailitan. Hal ini karena waktu proses hukum acara PKPU lebih cepat dibandingkan dengan proses hukum acara Kepailitan, dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MKRI”) Nomor 23 Tahun 2021 terhadap Putusan PKPU pada tingkat pertama tidak terbuka upaya hukum apapun, dan setelah adanya Putusan MKRI Nomor 23 Tahun 2021 telah membuka upaya hukum Kasasi bagi Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor dan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima oleh Kreditor. Putusan MKRI Nomor 23 Tahun 2021 dimaksud masih membedakan upaya hukum yang dapat dilakukan atas Putusan Pailit dengan Putusan PKPU, sehingga masih dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Pada penelitian ini, norma ketentuan yang membolehkan Kreditor mengajukan Permohonan PKPU tanpa adanya tes insolvensi dianggap kurang tepat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian ini hendak mengkaji tentang apakah norma ketentuan yang membolehkan Kreditor mengajukan Permohonan PKPU tanpa adanya tes insolvensi telah sesuai dengan teori keadilan dari John Bordley Rawls, teori banyak nilai (teori visi etis) dari Elizabeth Ann Warren, dan Prinsip Perencanaan Rasional dari Donald R. Korobkin. Pendekatan metode penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Negara-negara terbanding dalam penelitian ini diambil dari negara Belanda yang mewakili negara dengan sistem hukum Civil Law, dan negara Singapura dan Amerika Serikat yang mewakili negara dengan sistem hukum Common Law, serta organisasi dunia United Nations Commission On International Trade Law (“UNCITRAL”) yang dalam penelitian ini dianggap sebagai ‘wasit’ yang mewakili sebagai pihak yang netral. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan PKPU dalam UUKPKPU lebih berpihak kepada Kreditor daripada Debitor, sehingga perlu dilakukan reformulasi norma hukum yang terdapat pada UUKPKPU terkait dengan pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU. Atas hal tersebut, diberikan 2 (dua) pilihan alternatif: Pertama, hanya Debitor saja yang mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan PKPU; Kedua, dalam hal Kreditor diberi hak untuk mengajukan Permohonan PKPU harus dilekatkan tes insolvensi.

---

The Bankruptcy Regulations before Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("UUKPKPU") were promulgated regulated the norm that only Debtors could submit Applications for Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU"), whereas the UUKPKPU allowed Creditors to submit a PKPU application. Allowing Creditors to submit PKPU Applications has made PKPU Applications more numerous compared to Bankruptcy Applications. This is because the legal process for PKPU is faster than the procedural law for bankruptcy, and prior to the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia ("MKRI") Number 23 of 2021 against the PKPU Decision at the first level there was no legal remedy whatsoever, and after the Decision MKRI Number 23 of 2021 has opened a Cassation legal effort for the PKPU Application submitted by the Creditor and the Reconciliation Plan submitted by the Debtor is not accepted by the Creditor. The Constitutional Court Decision Number 23 of 2021 is intended to still distinguish the legal remedies that can be taken on a Bankruptcy Decision from a PKPU Decision, so that it is still considered as not fulfilling a sense of justice. In this research, the norm of provisions that allow creditors to submit an application for PKPU without an insolvency test is considered inappropriate. By using the normative legal research method (normative juridical), this research examines whether the provisions that allow creditors to apply for a PKPU without a bankruptcy test are in accordance with the theory of justice from John Bordley Rawls, the theory of multiple values (ethical vision theory) from Elizabeth Ann Warren, and the Principles of Rational Planning from Donald R. Korobkin. The legal research method approach in this study uses several approaches, namely: a comparative legal approach and a statutory approach. The results of this research indicate that the PKPU provisions in UUKPKPU are more in favor of creditors than debtors. Based on this research and comparison with the bankruptcy laws of the Netherlands, Singapore, the United States, and the world organization United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”), it is necessary to amend the UUKPKPU on the following matters, namely: First, only debtors are has the right to submit a PKPU application; Second, in the event that the creditor is given the right to submit an application for PKPU, it must be accompanied by an insolvency test.

"

"Abstrak Penulisan tesis ini mengenai perlindungan hukum debitor termohon PKPU terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor separatis berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 serta menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst, dengan menggunakan metode kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan berdasarkan analisis data, bahwa pengaturan terhadap pengajuan PKPU tidak merujuk bagi kreditor separatis karena adanya pemisahan dari jaminan agunan yang dipegang dan dapat dieksekusi untuk pelunasan piutangnya, sesuai dengan UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 pasal 6 jo. pasal 20 ayat 1 huruf a mengenai hak eksekutorial kreditor separatis. Pasal 244 huruf a UU No. 37 Tahun 2004 merupakan instrument perlindungan hukum debitor termohon PKPU bahwa pengajuan PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.Dalam menganalisis putusan PKPU No. 113/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga-Jkt.Pst., bahwa majelis hakim pengadilan niaga dinilai kurang-cermat, putusannya didasarkan atas pemenuhan syarat formil dan materiil permohonan saja konsep simply doesn rsquo;t pay tanpa menilai aspek-aspek hukum lainnya.

---

The writing is concerning the legal protection of the debtor PKPU rsquo s petition against PKPU 39 s proposal filed by separatist creditor pursuant to the Act of Bankruptcy and PKPU No. 37 of 2004 and analyzing the decision of PKPU. 113 Pdt.Sus PKPU 2017 PN.Niaga Jkt.Pst, using library method, the required data is secondary data with normative juridical approach.

The result of writing based on data analysis, that the arrangement of PKPU submission does not refer to separatist creditor because of separation from collateral assurance held and can be executed for the settlement of its receivables, in accordance with the Insurance Rights Act No.4 of 1996 article 6 jo. Article 20 paragraph 1 letter a regarding the right of the executor of the separatist creditor. Article 244 letter a of Law No. 37 of 2004 is a legal instrument of the debtor PKPU rsquo s petition that PKPU 39 s application does not apply to bills secured by pledge, fiduciary guarantee, mortgage rights, or collateral right on other properties.

In analyzing the decision of PKPU. 113 Pdt.Sus PKPU 2017 PN.Niaga Jkt.Pst., that the judges of the commercial court are judged to be inadequate, the ruling is based on formal compliance and request material only simply doesn rsquo t pay concept regardless of aspect other legal aspect."

"Proses PKPU menjadi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan tagihan/piutangnya kepada debitor, Dalam penelitian ini PT Brent Ventura menempuh proses PKPU sebagai langkah proses hukum dalam hal penyelesaian utang debitor kepada seluruh kreditornya sehingga proses PKPU menjadi proses hukum yang final dan maksimal daam memberik keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi keseluruhan kreditornya. Namun, dalam proses PKPU, ditemukan beberapa permasalahan khususnya mengenai kreditor yang terlambat dan bahkan ada kreditor yang sengaja dan sadar tidak mengajukan tagihannya dalam proses PKPU. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum putusan PKPU yang bersifat final dan mengikat final dan binding dan kesepakatan perdamaian dalam PKPU. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan statute approach dan pendekatan kasus case approach.Proses PKPU adalah jalan terbaik bagi debitor dan para kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutangnya secara damai. Sehingga disarankan kepada Para kreditor untuk dapat mengajukan tagihan dalam proses PKPU sewaktu-waktu adanya PKPU terhadap debitornya sehingga PKPU menjadi wadah penyelesaian utang-piutang antara debitor dan para kreditor tanpa harus adanya pailit. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan PKPU. Selanjutnya harus menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum saat ini dan yang akan datang terkait dengan kewajiban penyebaran informasi oleh Pengurus PKPU untuk memberitahukan Kreditor dan mengumumkan perkembangan perkara Kepailitan PKPU yaitu diantaranya dapat dilakukan dengan cara perbaikan UUK-PKPU No. 37 tahun 2004 tentang Kepalitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya ketentuan mengenai kewajiban Pengurus PKPU untuk memberitahukan dan mengumumkan kepada Kreditor melalui surat kabar harian dalam setiap Proses kepailitan PKPU yang sedang dijalankan.

---

PKPU process becomes an opportunity for creditors to submit bill receivables to debtor. In this research, PT Brent Ventura pursued PKPU process as legal process step in settling debtor debt to all creditors so PKPU process becomes final and maximal legal process in provide justice, certainty law and benefits for the entire creditors. However in the PKPU process, some problems were found, especially concerning late creditors and even some creditor who deliberately and consciously did not file their bills in the PKPU process. This research is descriptive research that is normative juridical to examine the rule legal principle related to the legal certainty of PKPU decision which is final and binding and peace agreement in PKPU. Applied approach method is statute approach and case approach.

The PKPU process is the best way for debtors and creditors to settle their debt issues peacefully. So it is advisable to the creditors to be able to submit a bill in the PKPU process at any time PKPU to the debtor so that PKPU becomes a place to settle debts between the debtor and the creditors without the need for bankruptcy. This is in accordance with the objectives of Bankruptcy Law as stated in the General Explanation of Bankruptcy PKPU Law. Furthermore, it should be the government 39 s attention to provide solutions to current and future legal issues related to the information dissemination obligation by the Management of PKPU to notify the Creditor and announce the development of Bankruptcy PKPU case that can be done by means of UUK PKPU repair. Law No. 37 Year 2004 concerning Shallowing Postponement of Debt Payment Obligations, especially the provisions regarding the obligations of the Management of PKPU to notify and announce to the Creditor through daily newspapers in every ongoing bankruptcy PKPU process."

"ABSTRAKPerekonomian yang dipengaruhi oleh globalisasi dunia usaha memungkinkan para pengusaha untuk menambahkan modal usahanya dengan melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam penyelesaian utang piutang di antara mereka. Lembaga Kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan lembaga yang memberikan solusi penyelesaian masalah utang piutang di Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana implikasi hukum atas permohonan PKPU terhadap debitor asing di Pengadilan Niaga Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengadilan Niaga Indonesia dapat memeriksa dan mengadili perkara permohonan PKPU terhadap debitor asing apabila debitor asing tersebut terbukti melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

---

ABSTRACTThe economy that is affected by the globalization of the corporate world allows entrepreneurs to growth its business capital by acquiring loans from local or foreign source. However, it can cause problems about the debts settlement between them. The Indonesian institution of Bankruptcy and Suspension of Payment is an institution that provides resolution of debts settlement in Indonesia. This research will review how is the legal implication of the appeal of suspension of payment toward foreign debtor in Indonesian Commercial Court. The research method used in this research is the juridical normative research. This research found that the Indonesian Commercial Court may examine and adjudicate the appeal of suspension of payment toward foreign debtor if the foreign debtor proved doing business activities in Indonesia."

"PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi hutang – hutangnya kepada kreditor dengan cara, debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran utang baik secara keseluruhan ataupun sebagian utangnya kepada para kreditor. Rencana perdamaian yang telah disepakati oleh mayoritas kreditor wajib disahkan oleh pengadilan. Namun didalam Pasal 285 Ayat (2) Huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwasannya pengadilan dapat menolak suatu rencana perdamaian apabila pelaksanaan perdamaiannya tidak cukup terjamin. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin dalam proses PKPU dan menganalisis implementasi kriteria rencana perdamaian yang pelaksanaannya cukup terjamin di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dinyatakan cukup terjamin. Hal ini berbeda dengan Amerika dan Singapura yang mengatur mengenai kriteria dalam membuat suatu rencana perdamaian. Walaupun tidak adanya pengaturan mengenai kriteria rencana perdamaian di Indonesia, namun terdapat kasus dimana debitor sudah menerapkan kriteria rencana perdamaian dalam PKPU sebagaimana yang terdapat di Amerika dan Singapura

---

PKPU is an opportunity for debtors to restructure their debts to creditors by means of the debtor's proposed accord plan which includes an offer to pay off debts in whole or in part of their debts to creditors. An accord plan that has been agreed by creditors must be approved by the court. However, in Article 285 (2) Letter b of UU No 37/2004, the court can reject an accord plan that is not adequately assured. Therefore, this thesis aims to analyze of proposal accord plan criteria that adequate assured in PKPU process and to analyze the implementation of the criteria in Indonesia. The results of this study indicate that in Act No. 37/2004 there is no criteria in making an accord plan whose implementation can be declared adequately assured. This is different from America and Singapore which are contained the criteria of an accord plan in their regulation. Although there is no regulation regarding the criteria for an accord plan in Indonesia, there have been cases where the debtor has applied the PKPU accord plan criteria as in America and Singapore."

"Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemi, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan perjanjian. Adanya Pandemi Covid-19 ini, berpotensi meningkatkan risiko dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimana si debitur seakan memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai dasar untuk tidak melaksanakan, mengingkari, atau membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, dengan dasar bahwa Pandemi Covid-19 ini ditujukan sebagai suatu alasan keadaan memaksa atau force majeure. Atas dasar hal tersebut, di dalam berberapa putusan pengadilan hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara terkait permasalahan dampak dari Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang memaksa (force majeure) atau bukan untuk dapat menunda atau menghapus pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 saat ini dapat diklasifikasikan sebagai force majeure relatif. Artinya, kesepakatan para pihak menjadi kunci aktif atau tidak aktifnya status Covid-19 sebagai suatu alasan keadaan memaksa. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini, terdapat dua pandangan yaitu ada yang mengkategorikan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa dan sebagiannya tidak. Tetapi pada intinya, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian yaitu berupa penundaan atau penghapusan pelaksanaan kewajiban debitur.

---

The 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic has affected various sectors of life, such as economic growth which has experienced a slowdown in Indonesia. With the policies made by the government in dealing with the pandemic, it has a huge impact on the continuity of the agreement. The existence of the Covid-19 Pandemic has the potential to increase risks in the implementation of an agreement, where the debtor seems to take advantage of this pandemic condition as a basis for not carrying out, reneging on, or canceling an agreement that has been agreed between the parties, on the basis that the Covid-19 Pandemic intended as a reason of force majeure. In this regard, in several court decisions judges have different views in deciding cases related to the impact of the Covid-19 Pandemic. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 Pandemic can be said as a force majeure or not to be able to postpone or erase the implementation of obligations under the agreement. This research is a normative juridical research where only literature or secondary data are studied, including primary and secondary legal sources. From this study, it was concluded that the current Covid-19 pandemic can be classified as a relative force majeure. This means that the agreement of the parties is the key to the activation or inactivity of the Covid-19 status as a reason for force majeure. The judge in his legal considerations in deciding this case, there are two views, namely there are those who categorize the Covid-19 Pandemic as a force majeure and some who do not. But in essence, the legal consequences arising from the agreement are in the form of delaying or eliminating the implementation of the debtor’s obligations."

"Dalam PKPU, Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibat apabila Debitor lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian maka Kreditor dapat menuntut Pembatalan Perdamaian, yang menyebabkan Debitor pailit.PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian antara Debitor dan Kreditor supaya tidak perlu dipailitkan.Terkait praktik di Indonesia, PKPU sering diupayakan terlebih dahulu supaya Debitor tetap membayar utang-utangnya kepada Kreditor dengan menentukan bagaimana metode cara pembayaran utangnya tersebut di dalam Perjanjian Homologasi. Namun dalam hal Pembatalan Perdamaian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, Debitor atau Kreditor tidak dapat mengajukan upaya kasasi oleh karena menurut Undang-Undang tidak mengenal adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki bentuk yuridis normatif.

---

Suspension of Payment's Homologation Agreement is legalizing Peace Agreement by Commerical Court which contains the time period of payment. If Debtor can't fulfill contens of Peace Agreement which had been homologated, the Creditors can sue Cancellation of Agreement. The characteristic of Homologation Agreement is binding Debtor's Creditors. Basically agreement is an act between one or more party which one or more party are binding one to another. The agreement is arising the legal relation between one or more party in which entitled the rights and obligations of one or more party. The consequences of failing the agreements is the Creditors may sue Cancellation of Agreement, which causes Debtor bankcrupt.

Suspension of Payment is a way used by the Debtor or the Creditors in the case of judjing the Debtors or Creditors feels that Debtor can't pay his debt, or insolvency in the time given to them by the agreement, which has passed the deadline, with the intention of fulfilling Peace Agreement between the Debtor and Creditors, so there is no need for Debtor to go Bankcrupt.

Related to the practice in Indonesia, Suspension of Payment is prefered to be use, so the Debtor still pays its debts to the Creditors, to determine the methods of payment in Homologation Agreement. However in case of Cancellation of Agreement, is granted by Commercial Court, Debtor can't submit cassation because in Regulations does not recognize any legal effort againts Suspension of Payment's Verdict. This thesis has normative juridical methods."

"Adanya perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terjadi akibat Rehabilitasi berdasarkan Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA di Filipina menyebabkan perlunya perbandingan mengenai PKPU dengan negara lain. Filipina merupakan negara ASEAN pertama yang sudah mengadopsi UNCITRAL Model Law yang mengatur tentang kepailitan lintas negara. Undang-undang kepailitan di Filipina dianggap selangkah lebih maju daripada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji mengenai perbandingan PKPU di Indonesia dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat Rehabilitasi di Filipina serta menjelaskan mengenai perbedaan apa saja yang ada dalam kedua sistem tersebut.

---

The difference between Suspension of Payment PKPU based on Law Number 37 Year 2004 applicable in Indonesia and Suspension of Payment due to Rehabilitation under the Financial Rehabilitation and Insolvency Act FRIA in the Philippines led to the need for comparison of PKPU with other countries. The Philippines is the first ASEAN country to have adopted the UNCITRAL Model Law that governs cross border insolvency. Insolvency law in the Philippines is considered one step ahead of Indonesian law. This paper will examine the comparison of PKPU in Indonesia and the Suspension of Payment due to Rehabilitation in the Philippines and explain what differences exist within the two systems."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah bank PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk merupakan bank yang mempunyai keunggulan fasilitas kredit pemilikan rumah. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai pertumbuhan kredit pemilikan rumah yang cukup tinggi sehingga dengan adanya pertumbuhan yang tinggi ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai risiko yang besar terhadap adanya kredit bermasalah atau macet pada debitur kredit pemilikan rumah. Hal ini dibuktikan dengan persentase non performing loan dari kredit pemilikan rumah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengalami peningkatan.Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dalam menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dalam hal ini telah berusaha melaksanakan ketentuan dalam penyelesaian kredit macet namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Pelaksanaan Good Coorporate Governance dan POJK Penerapan Manejemen Risiko yang belum dilaksanakan dengan baik.Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT. Bank Tabungan Negara, Tbk harus menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur dalam PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance dan POJK Penerapan Manajemen Risiko.

---

This thesis aims to study about on how the dispute settlement in terms of non performing mortgage loan between the debtor and the creditor in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. One of the bank's business activity is giving loan. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has business specialty, which is financing housing credit program. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has mortgage loan that grows high and as a result, PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has a great risk towards their non performing mortgage loan. It is clearly shown by data that the percentage of non performing mortgage loan from 2012 until 2017 seems uprising.

This final thesis explains about the mechanism for the dispute settlement of non performing mortgage loan in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. from the perspective of debtor. The methods used in this thesis is normative juridical research that produces a descriptive research typology.

The final result found that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has tried to implemented all of the regulations regarding dispute settlement in terms of non performing loan mortgage loan. However, there are some provisions in PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Corporate Governance and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation of Risk Management that have not been implemented properly.

Thus, the author suggest that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk should make sure that the mechanism for dispute settlement in terms of non performing mortgage loan is compatible with all the regulations, especially PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Coorporate Governonce and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation Execution of Risk Management."