Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sustainable procurement melalui pengadaan konstruksi memiliki potensi yang cukup besar untuk memajukan strategi keberlanjutan proyek di mana pengadaan produk, peralatan, mesin, dan layanan merupakan aspek penting, terutama di gedung-gedung tinggi. Kurangnya kebijakan dan dukungan dari organisasi untuk penerapan sustainable procurement secara tepat dan jelas. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengembangan framework sustainable procurement dengan melihat di negara mana atau perusahaan mana yang sudah menerapkan dan sesuai untuk diimplementasikan di proyek apartemen TOD LRT. Maka metode dalam penelitian ini dengan memvalidasi faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan serta menguji hubungan kebijakan dan kelembagaan terhadap sustainable procurement, melalui kuisioner yang akan diolah menggunakan metode PLS-SEM dengan software SmartPLS. Setelah itu, dilakukan benchmarking ke negara atau perusahaan untuk menentukan model framework yang tepat untuk diterapkan di proyek apartemen TOD LRT berdasarkan validasi pakar. Hasil penelitian menunjukkan berbagai faktor diperoleh pada kebijakan dan kelembagaan sustainable procurement, yang dapat menjadi dasar pengembangan framework. Lalu didapat hubungan antar variabel dimana kebijakan berpengaruh positif terhadap kelembagaan, kebijakan berpengaruh positif terhadap sustainable procurement, dan kelembagaan berpengaruh positif terhadap sustainable procurement. Kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa framework SOP pengadaan yang eksisting di-improve berdasarkan integrasi kebijakan dan kelembagaan yang saling berkorelasi untuk mengembangkan model framework SOP sustainable procurement pada proyek apartemen TOD LRT.

---

Sustainable procurement through construction procurement has considerable potential to advance project sustainability strategies where the procurement of products, equipment, machinery and services is an important aspect, especially in High-rise buildings. Lack of policies and support from organizations to implement sustainable procurement in a precise and clear manner. One solution that can be done is to develop a sustainable procurement framework by looking at which countries or which companies have implemented it and are suitable for implementation in the TOD LRT apartment project. So the method in this study is to validate policy and institutional factors as well as examine policy and institutional relationships with sustainable procurement, through a questionnaire that will be processed using the PLS-SEM method with SmartPLS software. After that, benchmarking is carried out to countries or companies to determine the right framework model to be implemented in the TOD LRT apartment project based on expert validation. The results of the research show that various factors are obtained in sustainable procurement policies and institutions, which can become the basis for developing a framework. Then we get the relationship between variables where policies have a positive effect on institutions, policies have a positive effect on sustainable procurement, and institutions have a positive effect on sustainable procurement. Then, this study shows that the existing procurement SOP framework is improved based on the integration of policies and institutions that correlate with each other to develop a sustainable procurement SOP framework model for the TOD LRT apartment project.

"

"ABSTRAKKontrantor konstruksi proyek pengadaan LRT Jabodebek selain berfungsisebagai pelaksana juga merupakan investor proyek. Untuk menjamin terlaksanyaproyek pengadaan ini, maka kontraktor berinvestasi dalam pengembangan wilayahsekitar stasiun untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai kontraktor. Pengembanganwilayah dilakukan dengan pendekatan transit oriented development TOD yangmengintegrasikan pengembangan wilayah dan sistim transit LRT. TOD yangsuskses memiliki karakteristik ndash; karakteristik TOD yang memungkinkan tercapainyakeuntungan keuntungan seperti pemasukan tambahan dari pengembangan propertidan meningkatnya penngunaan sistim transit . Derdasarkan temuan awal, ditemukangap pada desain TOD eksiting. Studi Value Engineering dilakukan untukmemetakan fungsi objek penelitian. Dengan melakukan studi kasus terhadapbenchmark, dilakukan pengembangan terhadap desain TOD eksisting. Hasilnya,diajukan desain pengembangan konseptual TOD untuk LRT Jabodebek sebagaialternatif pengembangan properti konvensional agar proyek pengembangkan bisamenikmati manfaat dari penerapan TOD.

---

ABSTRACTIn the case of Jabodebek LRT Construction Project, the contractor aside fromconducting construction also invest as an investor. To increase its capacity, thecontractor develops transit oreinted developments TOD properties around thetransit stations. Successful TOD developments around the world exhibitscharacteristic that leads to potential revenue increase from property developmentand increasing transit use. With gaps diecovered in current TOD designs, Valueengineering study is conducted to develop design beterment. Utilising benchmarkcase studies, TOD conceptual designs are produced and proposed as an alternativeto the conventional development for the case of TOD developments for JabodebekLRT."

"Banyak pemerintah pusat maupun daerah saat ini mengembalikan fokus strategi pembangunan mereka kepada kebijakan peningkatan transportasi publik untuk menanggulangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari kemacetan lalu-lintas kendaraan bermotor di kota-kota mereka. Dengan tujuan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memutuskan untuk membangun Light Rail Transit LRT di Kota Palembang dengan jalur dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin SMB II sampai ke kawasan Jakabaring. Namun, apakah pembangunan LRT di Kota Palembang cukup untuk mencegah terjadinya kemacetan total pada tahun 2019 dan apakah LRT Palembang akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palembang yang telah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum eksisting? Dengan dasar pemikiran ini, diadopsi teori Transit Oriented Development TOD pada penelitian ini sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis potensi penerapan konsep TOD pada kawasan Stasiun Simpang Polda LRT Kota Palembang dengan menggunakan beberapa indikator pengukur lsquo;TOD-ness rsquo; dari beberapa penelitian terdahulu dan TOD Standard oleh ITDP. Menggunakan 8 indikator pengukur potensi yang baru, penilaian potensi penerapan konsep TOD pada kawasan Stasiun Simpang Polda LRT Kota Palembang menunjukkan bahwa kawasan transit ini memiliki cukup potensi untuk diterapkannya konsep TOD dengan menerapkan beberapa rencana pengembangan pendukung konsep TOD.

---

Many central and local governments are now restoring the focus of their development strategy to public transportation improvement policies to address the health, social and economic impacts from traffic congestion in their cities. With this goal, the government of South Sumatera Province decided to build Light Rail Transit LRT in Palembang City with the route from Sultan Mahmud Badaruddin II Airport to Jakabaring area. However, is the development of LRT in Palembang city enough to prevent total traffic congestion in 2019 and whether LRT Palembang will be utilized by the people of Palembang City who have been accustomed to using private vehicles and public transportation existing With this rationale, the Transit Oriented Development TOD theory was adopted in this study as the answer to those questions. This study focused on analyzing the potential application of the TOD concept on the Simpang Polda Station Area by using several 39 TOD ness 39 measurement indicators from some previous research and TOD Standard by ITDP. Using 8 new potential indicators, the assessment of the potential application of the TOD concept on the Palembang City LRT Simpang Police Station showed that this transit area has enough potential for the implementation of the TOD concept by applying several supporting development plans."

"Pada umumnya pemerintah menganggarkan sejumlah dana dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk proyek pengembangan kawasanTOD maupun melalui pinjaman ataupun kerjasama dari pihak luar negeri. Selainsumber pembiayaan tersebut, pembangunan suatu proyek khususnya untuk proyekpengembangan TOD ini juga dapat menggunakan beberapa sumber pendanaan alternatifseperti pasar modal, obligasi, asuransi, dan dana pensiun. Penelitian ini akan mengkaji secara khusus pembiayaan proyek pengembangan konseptual TOD yang bersumber dari investasi dana asuransi. Pembiayaan ini membutuhkan dana yang sangat besar berdasarkan hasil perhitungan analisis life cycle cost. Hasil analisis finansial menunjukkan nilai IRR sebesar 5,77% apabila menggunakan sumber pembiayaan dana asuransi seluruhnya. Nilai IRR tersebut berada dibawah WACC asuransi yakni sebesar 11,55% , ini menunjukan bahwa proyek tidak layak secara finansial. Sehingga untuk dapat meningkatkan nilai IRR agar diperoleh nilai yang optimal maka dilakukan upaya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Nilai IRR optimal diperoleh sebesar 11,56% dengan rincian pihak asuransi menanggung 41,47% biaya pembangunan, 48,27% biaya operasional dan pemeliharaan, serta 77,49% pendapatan. Sementara itu, dari hasil analisis kemampuan investasi dana asuransi yakni sebesar Rp 61,39 triliun dapat menutupi kebutuhan pembiayaan proyek pengembangan tod yaitu sebesar Rp 24,31 triliun dengan rata-rata rasio sebesar 0,39.

---

In general, the government has budgeted some funds from the State Revenue and

Expenditure Budget (APBN) which are devoted to the TOD development project or

through loans or cooperation from foreign parties. Apart from relying on these sources, the construction of a project, can use several alternative sources such as capital markets, bonds, insurance, and pension funds. This research will specifically examine the financing of the TOD conceptual development project using insurance fund invesment. This financing requires a very large amount of funds based on the calculation of life cycle cost analysis. Financial analysis show that the IRR value is 5,77% if using insurance fund entirely. This value is below the WACC value for insurance, which is 11.55%, means that the project is not financially feasible. So that to increase the IRR value to obtain an optimal value, efforts are made for Public-Private Partnership (PPP).

The optimal IRR value on this scheme is 11.56%, with the details that insurance covers 41.47% initial costs, 48,27% operational and maintenance costs, and 77,49% revenues. Meanwhile, based on an analysis of insurance fund of Rp. 61,39 trillion, it could cover the initial cost of Rp. 24,31 trillion with an average ratio of 0,39

"

"Proses pengadaan peralatan dan material di dalam proyek EPC dapat mencapai 60% dari waktu keseluruhan proyek. Salah satu masalah yang sering timbul adalah peralatan dan material yang belum/tidak sesuai dengan PO/spesifikasi proyek dikirim ke Site. Hal ini menimbulkan adanya pekerjaan ulang atau pekerjaan tambahan. Adanya tambahan waktu penyelesaian masalah ini dapat menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian proyek. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek adalah dengan mendeteksi dan mengendalikan risiko pada tahap pengadaan peralatan dan material. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekomendasikan pengembangan perencanaan pengadaan peralatan dan material dengan menerapkan Equipment Criticality Rating pada tahap pengadaan sebagai alternatif tindakan pencegahan dan perbaikan untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian peralatan dan material terhadap spesifikasi proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan strategi penelitian berupa analisa arsip, survei, studi kasus serta validasi pakar. Instrument penelitian ini adalah interview para pakar profesional dan kuesioner pada profesional yang telah lama bekerja dalam proyek EPC fasilitas oil & gas. Risk analysis digunakan untuk mengetahui tingkat risiko dan analytical hierarchy process digunakan untuk menentukan keputusan alternatif penanganan faktor penyebab ketidaksesuaian. Hasil penelitian ini akan diperoleh pengembangan proses perencanaan pengadaan peralatan dan material dengan peningkatan inspection level pada saat fabrikasi dapat menurunkan terjadinya pengiriman peralatan dan material yang tidak atau belum sesuai spesifikasi sehingga mendukung meningkatkan kinerja waktu.

---

The procurement process of equipment and materials in the EPC project are able to reach 60% to the overall project time. Problems that often arises are equipment and materials which not yet or is not conform to the PO or Project Specification are sent to the site. This condition results an additional work or rework. The additional time to resolve this problem could be one of the causes of project completion delays. One of the way to prevent project completion delays is to detect and control risks at the procurement stage.

The purpose of this study is to recommend the improvement procurement planning for the equipment and materials by implementing Equipment Critical Rating at the procurement stage as an alternative preventive and corrective action for the factors which cause equipment and material unconformity to project specifications.

The research method is quantitative descriptive method with a research strategy in the literature review, surveys, case studies and expert validation. The instrument of this research is interviewing experts and questionnaires to professionals who have worked in the EPC project for oil & gas facilities.

The results of this study are the improvement procurement planning process of equipment and materials by increasing inspection levels at fabrication or manufacturing stage able to reduce delivery of non-conform equipment and materials to specifications and so it supports improving project time performance."

"Pekerja konstruksi merupakan profesi dengan tingkat risiko yang tinggi, seringkali dijumpai pekerja mengalami kejadian stres akibat pekerjaan. Faktor yang berkontribusi pada kejadian stres kerja ini yaitu faktor bahaya fisik dan faktor psikososial, namun tidak menutup kemungkinan pengaruh dari karakteristik individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tekanan panas dan faktor psikososial di tempat kerja dengan tingkat stres kerja pada pekerja konstruksi proyek pembangunan Depo LRT Jabodebek, Jatimulya, Bekasi Timur tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Faktor-faktor yang diteliti diantaranya yaitu faktor bahaya fisik berupa tekanan panas, faktor psikososial meliputi konten pekerjaan (beban kerja, jadwal kerja, dan desain tugas) dan konteks pekerjaan (peran dalam organisasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja), serta karakteristik individu yang dihubungkan dengan tingkat stres kerja. Sebanyak 185 pekerja konstruksi berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 155 pekerja konstruksi (83,8%) mengalami tingkat stres sedang dan 145 pekerja (78,4%) mengalami kejadian tekanan panas. Ditemukan hubungan yang signifikan antara faktor jadwal kerja, beban kerja, desain tugas, peran dalam organisasi, hubungan interpersonal, dan status pernikahan dengan tingkat stres kerja. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap pajanan panas dan faktor psikososial yang terdapat pada proyek pembangunan Depo LRT Jabodebek supaya dapat meminimalisir terjadinya stres pada pekerja.

---

Construction workers are professions with a high level of risk since it is often found that workers experience work-related stress. Factors which contribute to the occurrence of work stress are physical hazard factors and psychosocial factors, but it does not rule out the influence of individual characteristics. The aim of this study is that to analyze the relationship between heat stress and psychosocial factors in the workplace to work stress levels on construction workers at the Jabodebek LRT Depot development project, Jatimulya, East Bekasi in 2021. Furthermore, this study was a quantitative study with a cross-sectional study design. The factors studied including physical hazard factors in the form of heat stress, psychosocial factors including work content (workload, work schedule, and task design) and work context (role in the organization, interpersonal relationships, and job satisfaction), as well as individual characteristics associated with work stress levels. A total of 185 construction workers participated in this study. The result shows that 155 construction workers (83.8%) experience moderate stress levels and 145 workers (78.4%) experience heat stress events. Moreover, there is a significant relationship between work schedule, workload, task design, role in the organization, interpersonal relationships, and marital status with work stress levels. In addition, based on the result it is necessary to control the heat exposure and psychosocial factors in the Jabodebek LRT Depot development project to minimize stress on workers."

"ABSTRAK

Pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome Fase I memiliki tujuan khusus untuk melancarkan Asian Games yang ke-18 di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2018. Namun waktu tersebut tidak dapat tercapai karena keputusan desain yang lama dan penambahan ruang lingkup pekerjaan di bangunan Transit Oriented Development (TOD). Di sisi lain pembangunan TOD ini merupakan jalur kritis jadwal proyek LRT Kelapa Gading-Velodrome Fase I. Oleh karena itu, untuk mempercepat waktu pelaksanaan maka dibuatlah pembagian zona dengan metode fast track. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan faktor-faktor dominan penentuan teknik zonasi dalam percepatan waktu serta mengembangkan konsep fast track dengan menggunakan alternatif teknik zonasi dalam percepatan waktu proyek. Metode penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dan diolah menggunakan SPSS versi 20 hingga mendapatkan persamaan regresi. Kemudian mengembangkan konsep fast track berbasis zonasi menggunakan metode CPM dengan bantuan software Microsoft Project. Hasilnya adalah pembuatan zonasi akan ditentukan oleh kapasitas tenaga kerja dan risikonya serta zonasi grid adalah zonasi yang tepat dalam percepatan waktu pekerjaan struktur bawah karena waktu penyelesaian pekerjaan dapat tereduksi ±41 hari. Sementara zona dalam bentuk linear tidak dapat mengurangi durasi pekerjaan.

---

ABSTRACT

 

---

The development of Kelapa Gading-Velodrome LRT Phase I Project has a specific goal of launching the 18^th Asian Games in Jakarta on August 10^th, 2018. However, this time cannot be achieved because of the design takes a long time and there is an addition of work scope in the Transit Oriented Development (TOD) building. On the other hand, the construction of the TOD is a critical path for the LRT Kelapa Gading-Velodrome project phase I. Therefore, to speed up the implementation time, a zone division with the fast track method was made. The purpose of this study are to develop the dominant factors in determining zoning techniques in accelerating time and developing fast track concepts by using alternative zoning techniques in the acceleration of project time. This research method uses questionnaire instruments and processed by using SPSS version 20 to obtain a regression equation. Then developed the concept of the zoning-based fast track using the Microsoft. Project software. The result is zoning will be determined by labor capacity and its risk. Grid zoning is the right zoning in time acceleration of the lower structural work because the work completion time can be reduced ±41 days. While zones in linear form cannot reduce the duration of work.

 

"

"ABSTRAKKelembagaan dalam pembangunan infrastruktur c.q. Light Rail Transit (LRT) perlu mendapatkan perhatian khusus karena skema kelembagaan yang tepat dapat menentukan keberhasilan pengelolaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi skema kelembagaan yang pernah digunakan apabila diterapkan pada LRT, menyusun berbagai skenario skema kelembagaan LRT yang efisien dari sisi biaya, informasi dan pengambilan keputusan serta menyusun kerangka konsep kelembagaan LRT berbasis DSS. Metode analisa yang digunakan adalah Decision Support System untuk mengetahui pengelolaan skema kelembagaan optimal. Hasil penelitian ini adalah kerangka konsep kelembagaan yang memberikan efisiensi dari sisi biaya, informasi dan pengambilan keputusan.

---

ABSTRACTInstitutional framework in infrastructure c.q. Light Rail Transit (LRT) development has significant role that affect successness level of infrastructure management. This paper intention primarily are to obtain efficiency level if various institutional frameworks that widely applied around the globe were used in LRT, to design institutional framework alternatives considering efficiency in terms of cost, information and decision making. Last but not least, is to design LRT?s conceptual framework based on Decision Support System (DSS). Analytical method used is DSS which is very helpful in providing recommendation. The conclusion is conceptual framework that gave efficiency in terms of cost, information and decision making."

"Tesis ini membahas kesenjangan penerapan keamanan informasi antara Standar LPSE dengan ISO 27001, serta pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem  tersebar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan LKPP selaku pembina dan pengawas LPSE, untuk melengkapi kriteria dan kontrol kemanan informasi, serta membuat panduan resmi dan terperinci untuk mengurangi kesenjangan antara Standar LPSE dengan ISO 27001; memanfaatkan kerangka kerja usulan berbasis Standar LPSE dan ISO 27001 sehingga LPSE dapat menerapkan kedua standar tersebut secara bersamaan; LKPP juga perlu melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan penerapan Standar LPSE pada LPSE; selain itu, LKPP perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang berbasis ISO 27001 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016.

---

The focus of this study is discusses about the gap of information security between the LPSE and ISO 27001 Standards, and the development of an information security framework for distributed public electronic procurement system. This research is qualitative research with a case study method, combined with quantitavie research with a quantitative descriptive method. The researcher suggests that LKPP as the supervisor and controller of LPSE, to complete the criterias and controls of information security, and also make an official and detailed guidelines to reduce the gap between the LPSE and ISO 27001 Standards; LKPP and LPSE use the proposed framework based on LPSE and ISO 27001 Standards to implement both of these standards simultaneously; LKPP also  needs to conduct periodic assessments and evaluations to ensure that LPSE applies these standards continuously; in addition, LKPP needs to coordinate with the Ministry of Communication and Information to disseminate the implementation of Information Security Management System based on ISO 27001 which contained in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016."

"Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengelolaan proyek konstruksi merupakan keniscayaan dan juga harus berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Industri konstruksi menggunakan semua sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berada pada titik kritis sehingga mereka harus harmonis dan efisiensi. Pengembangan model integrasi proses yang menjadi tujuan penelitian ini diusulkan agar penerapan sistem manajemen yang ada berdampak signifikan pada peningkatan keberlanjutan proyek konstruksi terutama pada aspek penurunan risiko ekonomi, sosial dan lingkungan, penyelenggaraan organisasi yang baik, transparan dan akuntabel, optimalisasi sumber daya, penerapan penghargaan dan hukuman, dan pengembangan inovasi teknologi baru. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada penerapan sistem manajemen dalam pengelolaan proyek konstruksi di perusahaan milik negara bidang pekerjaan umum. Proses integrasi sistem manajemen dengan klausul dan sub klausul dalam struktur ISO:2015 mempengaruhi sistem untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. Hubungan antar klausul integrasi proses saling mempengaruhi dalam pendekatan PDCA yang merupakan struktur utama standar sistem manajemen. Kepemimpinan, kebijakan dan perencanaan merupakan faktor penting keberhasilan penerapan integrasi proses.

---

Application of the quality management system, environmental management system and management system of safety and occupational health on the construction project management is a must and should be oriented to the sustainable improvement. Construction industry uses all of economic, social, and environment resource that are at a critical point so that they must be harmonized and efficiency. Development of model integration process into this proposed research objectives in order that the implementation of the management system, there is a significant impact on improving the sustainability of construction project, especially risk reduction of economic, social and environmental, organizing a good organization, transparent and accountable, optimization of resources, application of reward and punishment and development of new innovation technologies.

This research method using case studies on the application of management systems of construction project management in state owned companies in the field of public works. The integration process of management systems with the clauses and sub clauses in the structure of ISO 2015 affects the system to achieve a sustainable improvement. Process integration clause relations interplay in the PDCA approach, which is the main structure of the standard management system. Leadership, policy and planning important factor successes the implementation of the integration process."