Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jawa memiliki dimensi sejarah yang rumit dan memiliki intensitas urbanisasi tertinggi di antara wilayah lain di Indonesia. Pusat kota di kota-kota pesisir Jawa salah satunya Surabaya yang kemudian difungsikan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah dari Belanda ke Timur Tengah akhirnya tumbuh sebagai tempat utama kegiatan dari lalu lintas kegiatan perdagangan yang tinggi. Pengaruh Belanda akan menyarankan perubahan dalam pemukiman manusia di mana pola baru dari sistem kerajaan Jawa sebelumnya kemudian akan dimodifikasi di sebagian besar kota-kota besar pesisir. Intensitas urbanisasi di Jawa kemudian menjadi menarik karena juga menunjukkan adanya aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan pemukiman manusia yang dibangun di sekitar pusat kota kolonial awal. Permukiman manusia akan selalu tumbuh dan berubah seiring dengan usaha manusia untuk menciptakan keadaan pemukiman yang paling optimal. Belanda membangun dan merencanakan pusat kota di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pemukiman mereka di lingkungan perkotaan. Konsep Ekistic oleh Doxiadis terlihat melengkapi pertanyaan bagaimana pusat kota di kawasan kolonial yang lingkungannya berubah menjadi lokus aktivitas pusat kota baru yang berkembang dan signifikan di masa kini. Fenomena ini sendiri akan berkorelasi dengan lima unsur alam, manusia, masyarakat, kerang, dan jaringan sebagai unsur Ekistik. Ekistic kemudian ditarik kembali sebagai salah satu metode berpikir dalam proyek-proyek sebelumnya dimana pemikiran pertumbuhan kota diterapkan. Fenomena ini sendiri akan berkorelasi dengan lima unsur alam, manusia, masyarakat, bangunan, dan jaringan sebagai unsur Ekistik. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kawasan dari beberapa pusat kota maju di Surabaya yang terus berkembang tak terpisahkan dari masyarakat masa kini dengan menggunakan elemen Ekistik dari Doxiadis.

---

Java has an elaborate historical dimension and has the highest urbanization intensity among Indonesia's other regions. The downtown in coastal cities of Java and one of them is Surabaya which then functioned as the spice trade route from the Netherlands to the Middle East ends up growing as the primary placeholder of the activities from high traffic of the trading activities. The influence of the Dutch would suggest changes in a human settlement where the new pattern of earlier systems of the Javanese kingdom would later be modified in most coastal big cities. The Intensity of urbanization in Java then becomes intriguing since it also indicates the activity needed to create human settlements built in the initial surrounding colonial city centers. The human settlement would always grow and change as man endeavored to create the most optimum settlement state. The Dutch built and planned the surrounding city center to satisfy their settlement needs in an urban setting. The concept of Ekistic by Doxiadis is seen to complement the question of how the city center in the colonial area has its surroundings turned into a significant activity in the development of a new city center in the present time. This phenomenon alone would correlate with the five elements of nature, man, society, shells, and networks as the Ekistic elements. Ekistic then retracted as one of the thinking methods in his previous projects where the thinking of city growth was applied. This phenomenon alone would correlate with the five elements of nature, man, society, shells, and networks as the Ekistic elements. This thesis aims to analyze the area of the several developed city centers in Surabaya that continues to grow inseparably amongst present people using the Ekistic elements from Doxiadis."

"Pembangunan superblok merupakan upaya pemanfaatan ruang dalam skala besar dengan membangun kawasan terpadu dan multifungsi untuk menciptakan kenyamanan masyarakat kota. Pembangunan superblok di Kawasan Koridor Satrio hingga saat ini belum berhasil mengatasi berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan dan ketersediaan pedestrian, ruang terbuka publik dan hunian murah bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak unit pemerintah dalam pembangunan superblok, sehingga dibutuhkan koordinasi untuk menciptakan keharmonisan dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dalam pembangunan superblok dalam rangka pemanfaatan ruang di Kawasan Koridor Satrio. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi dalam pembangunan superblok dilakukan melalui Rapat Pimpinan (RAPIM) dengan output berupa penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Setelah SIPPT diterbitkan, koordinasi seringkali dilakukan dalam bentuk komunikasi informal. Koordinasi dalam pemanfaatan ruang di DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala seperti tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) koordinasi, sulit memastikan kehadiran anggota BKPRD dalam RAPIM, dan sumber daya manusia yang terbatas.

---

Superblock development is space utilization effort on large scale by building an integrated and multifunctional area to create the comfort of urban society. Superblock Development in Koridor Satrio region has not managed to overcome various urban problems, such as congestion and availability of pedestrian, public space and low occupancy for the community. It depands on the involvement of many units of government, so it takes coordination to create harmony in superblock development . This study aims to analyze coordination in superblock development in order to utilize the space in the Koridor Satrio region. The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. The results showed that coordination is done through the superblock development RAPIM with the output of the Permit Land Use Designation Issuance (SIPPT). After SIPPT published, coordination is often done in informal communication. Coordination in space utilization in Jakarta faces some obstacles such as the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) coordination, difficult to ascertain the presence BKPRD members at the meeting, and human resources are limited."

"Kota Semarang mengalami pertumbuhan pesat yang mendorong perluasan ke pinggiran kota bahkan melewati batas administrasi. Pembangunan yang tidak terencana dapat menimbulkan masalah lingkungan dan dampak negatif seperti banjir, longsor, dan polusi. Dalam perencanaan pengembangan permukiman, diperlukan analisis kondisi fisik wilayah dan aspek kenyamanan agar pemanfaatan ruang optimal, aman, dan berkelanjutan. Penelitian bertujuan menganalisis hasil pemodelan lokasi-lokasi yang sesuai untuk perkembangan permukiman berbasiskan kenyamanan, menganalisis prediksi perkembangan kota, dan mensintesa perbandingan prediksi perkembangan tersebut dengan rencana tata ruang wilayah. Digunakan metode AHP dan SMCA dalam membangun model lokasi-lokasi yang sesuai untuk perkembangan permukiman, CA-Markov untuk melakukan prediksi perkembangan ke depan dan windrose untuk menganalisis arah perkembangan kota, serta olah crosstab tumpang susun SIG untuk perbandingannya terhadap rencana tata ruang. Secara keseluruhan hampir setengah cakupan kajian (41,5%) memiliki kelas kesesuaian yang sesuai seluas 381.7 km2, dan 21,1% sangat sesuai seluas 194 km2. Dari 2000-2022 hingga prediksi 2040, terdapat perkembangan seluas 214,21 km2 (97,51 km2 dan 116.74 km2), dengan arah perkembangan ke pinggiran Kota Semarang arah Selatan dan Tenggara. Dari simulasi pertumbuhan 2040 terdapat 39,75 km2 area yang berpotensi bias dari rencana tata ruangnya, selain itu hanya sedikit (3,01 km2 atau 2,7%) rencana permukiman belum terbangun yang memiliki kesesuaian lahan permukiman yang buruk.

---

Semarang is experiencing rapid growth which is driving expansion to the outskirts of the city and even beyond administrative boundaries. Unplanned development can cause environmental problems and negative impacts such as flooding, landslides, and pollution. In planning of residential development, an analysis of the physical conditions of the area and aspects of livability is needed so that land utilization is optimal, safe, and sustainable. The study aims to analyze the results of modeling locations suitable for livability-based residential development, analyze predictions of urban development, and synthesize comparisons of these development predictions with spatial plans. AHP and SMCA methods were used in building models of locations suitable for residential development, CA-Markov to predict future development, and windrose to analyze the direction of urban development, as well as SIG overlay crosstab analysis for comparison with landuse plan. Almost half of the study area (41.5%) has suitable suitability classes covering 381.7 km2, and 21.1% are very suitable covering 194 km2. From 2000-2022 to the 2040 projection, there are 214.21 km2 development area (97.51 km2 and 116.74 km2), with the direction of development to the outskirts of Semarang City south and southeast. From the 2040 growth simulation there are 39.75 km2 areas that have the potential to bias from landuse plan, besides that there are only a few (3.01 km2 or 2.7%) planned residential areas that have not been built which have poor residential land suitability."

"[ABSTRAKPerkembangan manusia menyebabkan krisis lingkungan dan memunculkan pemikiran pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasinya. Kota hijau merupakan sebuah metafora dari pencapaian tujuan- tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota hijau diwujudkan melalui pemenuhan 8 atribut, terdiri atas green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, dan green energy. Salah satu atribut yang secara nyata dapat diukur dan telah menjadi masalah adalah green open space (ruang terbuka hijau). Isu kebutuhan akan ruang terbuka, terutama ruang terbuka hijau, muncul sebagai akibat perubahan lingkungan fisik yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.Kota Depok sebagai kotamadya yang baru berusia 14 (empat belas) tahun, secara administratif berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok merupakan wilayah hunian tujuan masyarakat Jabodetabek dan wilayah dengan fasilitas pendidikan yang dituju oleh seluruh Indonesia. Kota Depok telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan kota hijau melalui penandatanganan Piagam Kota Hijau tanggal 8 November 2012. Kemampuan kota Depok mewujudkan kota hijau dapat dilihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung, potensi sosial dan budaya serta penegakan hukum di kota tersebut.

---

ABSTRACTHuman development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city., Human development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada proses tersebut menunjukan bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan, perumusan masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara bersama – sama pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam setiap tahapan, yang menunjukan perencanaan partisipatif atau perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah tahapan pengkajian keadaan desa atau tahapan penggalian. Sebab pada tahapan ini masyarakat diberikan kewenangan seluas – luasnya untuk mengusulkan proyek/program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap paska pengkajian keadaan desa, tahapan – tahapan berikutnya hanya diikuti oleh perwakilan atau delegasi dari tiap – tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian untuk menentukan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara perangkingan yang di nilai oleh masyarakat secara bersama – sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa.This study is aimed to observe how the participatory planning process of the development of Pejengkolan Village during 2019 - 2025. This research uses a qualitative - descriptive method. The results of this study indicate that the village development planning process is carried out in a participatory manner through hamlet deliberations (musdus), village meetings (musdes), Village workshop (Lokdes) and village development planning deliberations (musrenbangdes). This process shows that every stage carried out, starting from the investigation stage, the problem formulation, the resource identification stage (supporting capacity), the goal formulation stage, the action plan stage, and the budget preparation stage have been carried out jointly with the village government and the community. In each stage, what shows participatory planning or planning that involves the community is the stage of assessing the condition of the village or the stage of excavation. Because at this stage the community is given the broadest possible authority to propose projects / programs according to community needs by looking at the potentials, opportunities and problems faced by the community. Meanwhile, at the post-assessment stage of the village condition, the following stages were only followed by representatives or delegates from each hamlet to oversee proposals to become a priority for village development for 6 years. Then, to determine development priorities, it is done by ranking those assessed by the community together by looking at the impact, fulfillment of basic rights, and the influence of the programs proposed by the village community."

"Urban tourism merupakan bentuk pariwisata yang dilakukan dengan mengunjungi sebuah destinasi di lingkungan perkotaan salah satunya melalui tur jalan kaki. Tur jalan kaki adalah kegiatan wisata yang dilakukan dengan jalan kaki untuk menjelajahi dan mengalami kehidupan dinamis perkotaan, menyaksikan beragam kegiatan kota yang menarik dan unik hingga berinteraksi dengan penduduk setempat. Tidak hanya menyusuri sebuah tempat dengan jalan kaki, wisata ini juga dilengkapi dengan sebuah narasi urban yaitu sebuah rangkaian cerita yang disampaikan pemandu maupun warga lokal untuk menjelaskan sejarah, budaya, dan identitas tempat yang dikunjungi sehingga dapat menciptakan ikatan emosional antara wisatawan dan tempat yang mereka kunjungi atau yang dikenal dengan konsep sense of place. Konsep sense of place merupakan sebuah hubungan antara manusia dan tempat yang dihasilkan dari pengalaman individu terhadap suatu tempat yang membedakan tempat tersebut berbeda dengan tempat lainnya. Sense of place dapat hadir melalui tiga elemen pembentuk yaitu, penataan fisik (physical setiing), aktivitas (activity), dan makna (meaning).Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembentukan sense of place yang hadir dan dirasakan oleh peserta walking tour berkaitan dengan narasi yang disampaikan pemandu maupun warga lokal. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan hasil penelusuran secara kronologis sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai pembentukan sense of place terhadap objek studi kasus yaitu pada Sisi Timur Batavia dan juga Kota Lama Gresik. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa melalui walking tour individu dapat mengeksplorasi kehidupan lingkungan perkotaan dan narasi berperan untuk memperkuat sense of place pada wisatawan dalam membangun pemahaman yang lebih holistik tentang kota, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai budaya dan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan sejarah dan budaya sehingga dapat membangun sebuah kota yang identitasnya terjaga.

---

Urban tourism is a form of tourism that is carried out by visiting a destination in an urban environment, one of which is a walking tour. A walking tour is a tourist activity that is carried out on foot to explore and experience dynamic urban life, witness various interesting and unique city activities, and interact with local residents. Not only does this tour include exploring a place on foot, but it is also equipped with an urban narrative, which is a series of stories told by guides and local residents to explain the history, culture, and identity of the places visited so as to generate an emotional bond between tourists and the places they visit. or what is known as the concept of sense of place. The concept of sense of place is a relationship between humans and places resulting from individual experiences of a place that distinguishes that place from other places. A sense of place can be generated through three elements: physical setting, activity, and meaning.

The purpose of this writing is to find out how the formation of a sense of place is present and felt by walking tour participants related to the narration conveyed by guides and local residents. This writing uses a qualitative research method with a narrative-descriptive approach to facilitate the writer in explaining the search results chronologically so that a more detailed picture of the formation of a sense of place for the object of the case study can be obtained, namely on the Sisi Timur Batavia and also in the Kota Lama Gresik. Based on the research results, it shows that through walking tours, individuals can explore urban environmental life, and narratives play a role in strengthening the sense of place in tourists by building a more holistic understanding of the city, increasing awareness of cultural and environmental values, and encouraging active participation in preserving history. and culture so as to build a city whose identity is maintained."

"This important Handbook reveals that most urban growth takes place in the less developed world and much of it represents over-urbanization."

"Kota Sofifi sebagai Kota Kepulauan ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dari tahun 1999. Masalah dalam penelitian ini, Kota Sofifi yang sudah berusia 24 tahun masih perlu didorong dalam penyediaan sarana prasarana, pengembangan infrastruktur perkotaan dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk bermukim di Kota Sofifi. Tujuan penelitian adalah mengkaji transformasi Pembangunan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu mix method yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif serta penggunaan analisis spasial dengan data citra satelit Landsat dan algoritma klasifikasi CART serta NDBI yang dilihat dari tahun 1995-2020. Hasil penelitian bahwa Kota Sofifi mengalami transformasi keberlanjutan melalui analisis lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dinamika perubahan tutupan lahan, pertumbuhan ekonomi, dan demografi menunjukkan potensi pengembangan Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan yang dapat diarahkan dengan pendekatan Konsep Waterfront City. Kesimpulan penelitian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial walaupun belum terlalu terlihat signifikan menyoroti transformasi Kota Sofifi sudah mengarah sebagai kota berkelanjutan. Dari sisi fisik dan lingkungan bahwa terjadi pengembangan pola penggunaan lahan, struktur ekonomi mengalami perubahan terutama pada potensi dalam sektor perdagangan dan jasa. Perubahan sosial terlihat dari sisi penurunan pengangguran, walaupun juga terjadi peningkatan kemiskinan. Pengembangan Konsep Waterfront City diarahkan untuk menjadi landasan untuk transformasi berkelanjutan di Kota Sofifi dengan mempertimbangkan integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

Sofifi City as the City of Islands was established as the Capital of North Maluku Province from 1999. The problem in this study is that Sofifi City, which is 24 years old, still needs to be encouraged in the provision of infrastructure, urban infrastructure development in the hope of attracting people to settle in Sofifi City. The research objective is to examine the transformation of Sofifi City Development as the center of government of North Maluku Province in the perspective of sustainable development. The method used is a mix method that combines quantitative and qualitative methods and the use of spatial analysis with Landsat satellite image data and CART and NDBI classification algorithms seen from 1995-2020. The results showed that Sofifi City experienced a transformation of sustainability through environmental, economic and social analysis. The dynamics of land cover change, economic growth, and demographics show the potential for developing Sofifi City as a sustainable government center that can be directed by the Waterfront City Concept approach. The research conclusion by considering environmental, economic, and social aspects, although not too significant, highlights the transformation of Sofifi City as a sustainable city. From the physical and environmental side that there is a development of land use patterns, the economic structure has changed, especially in the potential in the trade and services sector. Social changes can be seen in terms of decreasing unemployment, although there is also an increase in poverty. The development of the Waterfront City Concept is directed to become the foundation for sustainable transformation in Sofifi City by considering the integration of economic, environmental and social aspects."