Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.

---

In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management."

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis : (1) implementasi kebijakan Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final (PAS Final) di Indonesia, (2) tantangan Direktorat Jenderal Pajak atas implementasi kebijakan PAS Final, dan (3) kelebihan dan kekurangan implementasi PAS Final di Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kebijakan PAS Final yang merupakan rangkaian dari Undang-Undang Pengampunan Pajak, diimplementasikan secara sukarela dan tanpa berbatas waktu sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Tantangan Direktorat Jenderal Pajak atas implementasi PAS Final adalah bagaimana mendorong Wajib Pajak secara sukarela bersedia mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dan ketidaktersediaan data atas indikasi ketidakpatuhan yang menyebabkan aparat pajak kesulitan dalam menetapkan sasaran Wajib Pajak yang berpotensi ikut PAS Final, termasuk peningkatan pengawasannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini kurang direspon oleh Wajib Pajak yang tercermin dari jumlah partisipasi peserta PAS Final yang rendah. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini, perlu dilakukan peningkatan pengawasan  oleh Account Representative dengan memanfaatkan basis data pajak hasil Tax Amnesty dan hasil pertukaran data dengan pihak ketiga secara maksimal. Selain itu, juga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak  seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah pada umumnya dalam perannya masing-masing antara lain mendeteksi ketidakpatuhan, mereview kembali perlunya penetapan batas waktu implementasi PAS Final, menetapkan peraturan-peraturan perpajakan yang memperluas akses otoritas pajak dalam memperoleh informasi keuangan, penentuan batas transaksi tunai dan pembaruan sistem administrasi pajak yang perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan.

---

This thesis aims to analyze : (1) the implementation of Voluntary Asset Disclosure At Final Rates (Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final/PAS Final) policy in Indonesia, (2) the Directorate General of Taxation (DGT)'s challenge in implementing PAS Final, and (3) the advantage and disadvantage of PAS Final. This thesis used post positivist approach, qualitative method, data collection technique using in-depth personnel interview. The results showed that PAS Final policy, which is a series of the Tax Amnesty Law, is voluntary and implemented without time limit, as long as DGT hasn't conducted tax audit yet. The DGT's challenge in implementing PAS Final is how to encourage taxpayer to voluntarily disclose his less disclose asset and unavailability of data on indications of non-compliance has caused tax office has difficulty in setting targets of potential taxpayers who have to participate in PAS Final policy, including the increasing of supervision. PAS Final policy has poor response by the taxpayer, which was reflected in the low number of taxpayer participation. To encourage public participation in this policy, it is necessary to increase Account Representative supervision by maximizing the utilization of Tax Amnesty database and the results of data exchange with third parties. In addition, cooperation with various parties such as DGT, the Fiscal Policy Agency (BKF), the Financial Services Authority (OJK) and the government in their respective roles, detecting non-compliance, reviewing the need to set deadline of PAS Final, establishing tax regulations that increase tax authorities access in obtaining financial information, determining cash transaction limits and updating the tax administration system that needs to be followed up and developed. "

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"

"Latar belakang: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksana, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO, dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan skor 96% pada penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Strategi yang dilakukan adalah Skenario antisipatif, pemenuhan Staff, Stuff, System dan Structure serta Komunikasi-Koordinasi Kesimpulan RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

---

Background: In the beginning of COVID-19 pandemic, most of hospitals were unplanned to handle this pandemic especially in surge capacity. The purpose of this study’s are to analyze the hospital readiness to cope with pandemic circumstances by evaluating hospital readiness and strategies due to the Hospital Readiness Policy and mandatory as a referral hospital. to Covid-19. Method: The study employs a descriptive analytic qualitative method on Februari-May 2022, by in-depth interview utilize response from 12 different components also use main data while score and percentage as an outcome of response from checklist based on WHO. Validation with observation and document review as a source Triangulation. Measurement of Hospital Readiness was in Bekasi District Hospital at Quarter 2021. Results: In this study, the average score is 96%. Influenced factors of policy implementation were Environment, Resources, Inter-organization relationship, Characteristic and capability of a leader and employee. By accomplishing the strategy for anticipation scenario, fulfillment staff, stuff, system and structure, and Communication-Coordination, the hospital is ready to deal with pandemic. Conclusion: The hospital perseverance is ready. The success factors policy implementation: Environment, Resources, Inter-organization relationship, and Characteristic and capability of a leader and employee. Leadership is the key factor in implementing the strategy."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."