Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun hingga hari ini bukti bahwa tuduhan Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Presiden Geroge Walker Bush yang menuduhkan negara Irak memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal belum terbukti, namun isu inilah yang dijadikan pemerintahan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tetap melakukan invasi terhadap Irak sekaligus mengganti pemerintahan otoriter Saddam Husein dan membentuk pemerintahan "demokratis" AS. Berbagai kecaman dan dukungan pada awalnya mengalir dari berbagai negara ketika invasi akan digelar tidak terlepas pada rakyat AS sendiri. Inggris yang merupakan negara sekutu AS berada paling depan untuk mendukung aksi ini, sementara Perancis, Jarman dan Rusia juga sebagian besar negara Uni Eropa menginginkan diutusnya kembali tim inpeksi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Beberapa Tim Inpeksi telah diturunkan baik yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pihak AS sendiri. Hasilnya Irak tidak terbukti sedang memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal seperti yang dituduhkan pemerintahan AS.Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam pembuat kebijakan luar negeri (foreign policy decision making), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal apa saya yang mendukung Pemerintahan AS terutama bagi George W Bush sehingga tetap memilih langkah penyelesaian dengan cara perang untuk memusnahkan persenjataan pemusnah massal Irak. Padahal hat itu jelas belum terbukti. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research) dengan jenis case studies. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kontruktivisme, sementara data-data yang ambit adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari domukentasi. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode hermeneutic interpretative. Sementara tingkat analisa yang dilakukan yaitu analisa reduksionis dan korela sionis.Dari berbagai data yang dimunculkan, terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintahan AS dibawah George W Bush dalam menginvasi Irak. Diantaranya, perrama, sejarah masa lalu pemerintah AS pada masa George Bush (Bush Senior) belum berhasil menjatuhkan pemerintahan Saddam Husein sehingga George W Bush (Bush Junior) berupaya mewujudkan impian ayahnya itu. Kedua, secara geopolitik Presiden Saddam Husein diyakini masih menjadi ancaman serius bagi hegemoni AS di Timur Tengah khususnya bagi Negara Israel. Pengalaman Perang Teluk memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Ketiga, Secara ekonomi, Irak diyakini memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, hat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menguasai Irak. Keempat, Kampanye perang melawan jaringan terorisme internasional masih menjadi isu aktual tintuk memelihara posisi AS sebagai polisi dunia atau setidaknya menjadikan negaranya masih dianggap perlu dalam menjaga perdamaian dunia.

---

Up till now, even though the evidence of accusations of US government under it's president George Walker Bush that accuse Iraq owns and develops weapons of mass destruction hasn't been proved,However because of this issue, U.S and it's allied not only keep doing the invasion to Iraq but also alter the authoritarian government of Saddam Hussein and fond U.S democratic government. Many criticism and endorsements come from many countries when this invasion will be done,even U.S societies them selves. England is as U.S allied country stays in the front side to back up this action, while France, German and Russia also most Europe of Union Countries are eager to be redelegated the inspection team to investigate the accusation. Some inspections team have been dropped both formed bay united nation organization (UNO) and U.S it self As the result Iraq wasn't proved that it owns and develops weaponry of muss distruction as accused by U.S government.

Based on the foreign policy theory said that leader factor has a role in foreign policy decision making, so the main problem that writer discusses in this research is what the internal and external factors thack back up us government mainly for George W. Buch, so that he keeps choosing the problem solving by war to annihilate Iraq weaponry of muss distruction, whereas the case hasn't been proved. The research of this thesis is qualitative research by using case study. Contructivism is used by research paradigm. While the data are primer and seconder data that gained from documentation. This research is analyzed by using hermeneutic interpretative method while the grade that done is reductions and correlation analysis."'

From the data that gained, some factors support us Government under it's George Walker Bush in Invasion to Iraq. First, the past history U.S Government under it's George Bush (senior Bush) hadn't succeeded to over throw the Saddam Hussein Government. so that George W Bush (Junior Bush) gets effort to realize his father's dream. Second, Geopolitically President Saddam Hussein is still assumed as serious threat for U.S hegemony in Middle East Especially for Israel. The experience of Gulf War gives them the valuable lesson. Third, Economically, Iraq is assumed owns the biggest oil reserve after Saudi Arabia, this becomes the power anntraction to colonialist Iraq. Fourth, the war campaign against international terrorism network still to be actual issue to keep U.S position as world policy, at least makes the country still considered to be able to keep world peace."

"Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif.  Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, trans-national organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung

---

Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC is very crucial in terms of monitoring and servicing the flow of exported and imported goods in international trade. At the same time, the current context of economic intelligence also plays an increasingly important role in securing state revenues from various threats. Threat mapping in accordance with the current conditions of the DJBC environment, can help formulate adaptation needs for intelligence units in dealing with existing threats. This study uses a mixed method, using two sources of data, namely quantitative and qualitative. Quantitatively, the use of the data is intended to analyze a sample of opinions from 400 DJBC members about the threats they currently face, and their opinions regarding the organization's need for intelligence units. While qualitatively, the researcher explores and analyzes the adaptation steps needed by DJBC in improving the strategic intelligence function. The results of the study show that the current main threats are smuggling, trans-national organized crime, trade-based money laundering and threats related to resistance to DJBC officers. Meanwhile, it can be said that the intelligence unit or division at DJBC is a very vital task unit in carrying out the intelligence function, namely providing early warnings of threats or possible problems that occur in the scope of exports and imports. To improve the existing intelligence function, the adaptation required is restructuring as an effort to expand the function of the intelligence unit and revitalize intelligence resources, both human and supporting technology."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Confidence Building Measures (CBMs) terhadap proliferasi senjata nuklir antara India dan Pakistan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik CBMs dalam keterkaitannya dengan proliferasi senjata nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan faktor aplikasi CBMs dari segi kepatuhan hukum tidak terpenuhi secara maksimal sehingga mekanisme pengendalian senjata dan perlucutan senjata dalam proliferasi senjata nuklir antara India dan Pakistan tidak berjalan dengan baik.

---

This study aims to analyse the dynamic of Confidence Building Measures (CBMs) against the nuclear arms proliferation between India and Pakistan. The research is made through identification of CBMs characteristic in its relation with the nuclear arms proliferation. This research uses qualitative method with descriptive design. The result of this research finds that there is a factor in the CBMs application from the legal compliance point of view which is not fulfilled in maximum, hence the control mechanism and disarmament in the nuclear arms proliferation between India and Pakistan does not work properly."

"Permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang belum mencapai titik terang sampai dengan saat ini. Ketegangan kembali menguat setelah munculnya China Threat Teory serta gencarnya kebijakan Belt and Road Initiative oleh pemerintah China yang mencangkup Silk Road Economic dan Maritime Silk Road. Klaim Cina terhadap Kawasan Laut Cina Selatan dengan Nine Dash Line menimbulkan keresahan di negara kawasan ASEAN yang sebagian besar memiliki klaim yang tumpang tindih. Indonesia tidak termasuk sebagai negera penuntut dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan, namun demikian Indonesia turut terkena imbasnya dengan klaim perairan Natuna utara yang diakui Cina sebagai Traditional Fishing Ground. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat ancaman Cina terhadap Indonesia dengna menggunakan metode penilaian ancaman Prunckun untuk menilai persepsi tingkat ancaman dari pihak Indonesia. Peneliti menggunakan metodekualitatif, dengan menganalisis hasil wawancara dengan narasumber secara mendalam tentang respon yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dengan mengkaji respon pemerintah khususnya dari dua sisi komponen strategis yakni aspek kekuatan bersenjata dan aspek ekonomi. Dari dua aspek tersebut dilakukan perbandingan respon untuk melihat konsistensi pemerintah dalam menghadapi ancaman Cina. Dalam penelitian ini didapat bahwa langkah pemerintah dari dua aspek tersebut menunjukkan tidak sejalan. Kemudian Peneliti menggunakan K3N sebagai alat untuk memberikan produk Intelijen sebagai bentuk fungsi intelijen yakni Warning, Forecasting dan Problem Solving.

---

The South China Sea problem is a problem that has not yet reached the bright spot until now. Tensions have strengthened again after the emergence of China Threat Theory and the incessant Belt and Road Initiative policy by the Chinese government which includes the Silk Road Economic and Maritime Silk Road. China's claim to the South China Sea Area with the Nine Dash Line has caused unrest in ASEAN countries, most of which have overlapping claims. Indonesia is not included as a claimant country in cases of disputes in the South China Sea, however, Indonesia is also affected by the claim that the North Natuna waters are recognized by China as the Traditional Fishing Ground. In this study, the measurement of China's threat level to Indonesia was carried out using the Prunckun threat assessment method to assess the perceived threat level from the Indonesian side. The researcher used a qualitative method, by analyzing the results of interviews with sources in depth about the response made by the Indonesian government to the movements carried out by China in the South China Sea. In this study, researchers focused on examining the government's response, especially from the two sides of the strategic component, namely the aspect of armed power and the economic aspect. From these two aspects, a response was compared to see the consistency of the government in facing the Chinese threat. In this study, it was found that the government's steps from these two aspects showed that they were not in line. Then the researcher used K3N as a tool to provide intelligence products as a form of intelligence function, namely Warning, Forecasting and Problem Solving.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis intelijen strategis terhadap penanganan konflik antara organisasi kemasyarakatan Singa dan organisasi kemasyarakatan Macan di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori lower class sub-culture, teori konflik kelompok realistik, teori identitas sosial, analisis Intelijen Strategis, dan konsep ormas. Penelitian ini menganalisis penyebab terjadinya konflik dan membuat analisis Intelijen Strategis tentang penanganan konflik yang terjadi antar kedua ormas dengan harapan diperoleh hasil informasi bagi stakeholder terkait sebagai solusi strategi penanganan konflik.  Kerangka Pemikiran penelitian ini adalah konflik antara ormas Singa dan Ormas Macan teridentifikasi dipicu oleh berbagai faktor diantaranya yaitu adanya perilaku anggota ormas, Klaim teritori, serta adanya kekurangan dalam penanganan konflik oleh Stakeholder yang berwenang. Berbagai faktor pemicu tersebut merupakan suatu potensi yang dapat menimbulkan kembali konflik nyata di kemudian hari baik konflik horizontal maupun vertikal.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the analysis of strategic Intelligence for handling conflicts between community organizations of the Singa and the Macan community organizations in South Jakarta. This study uses a qualitative method. The theories and concepts used are lower class sub-cultural theory, realistic group conflict theory, social identity theory, Strategic Intelligence analysis, and mass organization concepts. This study analyzes the causes of conflict and makes Strategic Intelligence analysis of the handling of conflicts that occur between mass organizations in the hope of obtaining information from relevant stakeholders as a solution to the conflict management strategy. The Thinking Framework of this study is that conflicts between Singa org. and Macan org. were identified as triggered by various factors related to community members beliefs, territorial claims, and also there were shortcomings in conflict handling by interested stakeholders. These various trigger factors are potential that can lead to real conflicts in the future, both horizontal and vertical conflicts.

"

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kontroversi penundaan pemilu 2024 dan tagar Jokowi 3 Periode di media sosial Twitter yang menyita perhatian publik Indonesia pada tahun 2022 dan awal tahun 2023. Kontroversi ini menjadi bentuk propaganda yang dilakukan pihak tertentu dengan tujuan tersembunyi. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, peneliti menggunakan data dari sejumlah literatur dan dokumen terkait, serta wawancara terhadap sejumlah narasumber sebagai dasar dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan, propaganda penundaan pemilu 2024 dan Jokowi 3 Periode mengancam dan berisiko terhadap berkembangnya berita bohong/menyesatkan (hoax), pesan provokatif dan ujaran kebencian. Walaupun polarisasi belum terindikasi terjadi, namun propaganda ini tetap berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat di masa yang akan datang. Di samping itu, kontroversi ini juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap kualitas demokrasi Indonesia dan terganggunya stabilitas politik setahun menjelang pemilu 2024. Adapun teknik propaganda yang dijalankan mencakup tujuh teknik yaitu Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking dan Band Wagon. Sementara itu, dalam konteks strategi upaya pencegahan, pengawasan dan penindakan kontroversi ini berupa strategi pengelolaan informasi dan strategi kolaborasi pengawasan dengan meningkatkan kerjasama pertukaran data dalam konsep fusion center. Pihak terkait juga perlu melakukan pemetaan pada ancaman dan pihak yang berpotensi memiliki kaitan dengan penanganan suatu isu.

---

This research is motivated by the controversy over the postponement of the 2024 election and the hashtag Jokowi 3 Periods on social media Twitter which has captured the attention of the Indonesian public in 2022 and early 2023. This controversy has become a form of propaganda carried out by certain parties with hidden goals. Using a qualitative approach and case study method, the researcher uses data from a number of related literature and documents, as well as interviews with a number of informants as a basis for analysis. The results of this study show that propaganda for the postponement of the 2024 and Jokowi 3 Period elections threatens and risks the development of fake/misleading news (hoaxes), provocative messages and hate speech. Even though polarization has not yet been indicated to occur, this propaganda still has the potential to cause polarization in society in the future. Besides that, this controversy also threatens public trust in the quality of Indonesian democracy and disrupts political and governmental stability a year before the 2024 election. The propaganda techniques that are implemented include seven techniques namely Name Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimony, Plain Folks, Card Stacking and Band Wagons. Meanwhile, in the context of the strategy for preventing, monitoring and taking action this controversy is in the form of an information management strategy and a collaborative monitoring strategy by increasing collaborative data exchange in the fusion center concept. Related parties also need to map threats and parties that have the potential to be related to the handling of an issue. "