Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transit Oriented Development (TOD) merupakan sebuah pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan sebuah kota yang efisien. Konsep TOD memiliki sebuah tujuan yaitu untuk memberikan sebuah alternatif dan pemecahan masalah bagi pertumbuhan metropolitan yang cenderung memiliki pola pengembangan yang berorientasi. Konsep Kawasan TOD mengintegrasikan jaringan transit secara regional dan melengkapi strategi pengembangan lingkungan yang telah ada di sekitar simpul transit. TOD menggabungkan guna lahan residensial, perdagangan, jasa, perkantoran, ruang terbuka, dan ruang publik sehingga memudahkan masyarakat dan pengguna untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, maupun moda transportasi umum. Kebutuhan akan lahan yang terus meningkat di kawasan kota menyebabkan kurangnya ketersedian hunian yang cukup dan semakin berkurangnya lahan hijau yang ada. Pada hasil perancangan ini menekankan kepada nilai keberlanjutan yang mana menghasilkan sebuah Green Village dari beberapa modul Co-Living yang bersifat modular, sehingga dapat mengurangi emisi karbon pada area tapak.

---

Transit Oriented Development (TOD) is a pattern of urban planning development that is integrated with the transportation system so as to create an efficient city. The TOD concept has a goal, namely to provide an alternative and problem solving for metropolitan growth which tends to have a development-oriented pattern. The TOD Region concept integrates the transit network regionally and complements the existing environmental development strategy around the transit nodes. TOD combines residential land uses, trade, services, offices, open spaces and public spaces to make it easier for the public and users to travel by foot, bicycle or other modes of public transportation. The need for land that continues to increase in urban areas causes a lack of adequate housing and the reduction of existing green land. The results of this design emphasize the value of sustainability which produces a Green Village from several Co-Living modules that are modular in nature, so as to reduce carbon emissions in the site area."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada proses tersebut menunjukan bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan, perumusan masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara bersama – sama pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam setiap tahapan, yang menunjukan perencanaan partisipatif atau perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah tahapan pengkajian keadaan desa atau tahapan penggalian. Sebab pada tahapan ini masyarakat diberikan kewenangan seluas – luasnya untuk mengusulkan proyek/program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap paska pengkajian keadaan desa, tahapan – tahapan berikutnya hanya diikuti oleh perwakilan atau delegasi dari tiap – tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian untuk menentukan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara perangkingan yang di nilai oleh masyarakat secara bersama – sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa.This study is aimed to observe how the participatory planning process of the development of Pejengkolan Village during 2019 - 2025. This research uses a qualitative - descriptive method. The results of this study indicate that the village development planning process is carried out in a participatory manner through hamlet deliberations (musdus), village meetings (musdes), Village workshop (Lokdes) and village development planning deliberations (musrenbangdes). This process shows that every stage carried out, starting from the investigation stage, the problem formulation, the resource identification stage (supporting capacity), the goal formulation stage, the action plan stage, and the budget preparation stage have been carried out jointly with the village government and the community. In each stage, what shows participatory planning or planning that involves the community is the stage of assessing the condition of the village or the stage of excavation. Because at this stage the community is given the broadest possible authority to propose projects / programs according to community needs by looking at the potentials, opportunities and problems faced by the community. Meanwhile, at the post-assessment stage of the village condition, the following stages were only followed by representatives or delegates from each hamlet to oversee proposals to become a priority for village development for 6 years. Then, to determine development priorities, it is done by ranking those assessed by the community together by looking at the impact, fulfillment of basic rights, and the influence of the programs proposed by the village community."

"Adanya kawasan kampung di pusat Kota Jakarta menunjukkan adanya fenomena gentrifikasi yang terjadi di kawasan tersebut. salah satu kampung di pusat kota yaitu Kampung Bawah Tanah yang berada di kawasan komersial dan elite jakarta yaitu Kemang, Jakarta Selatan yang mana kampung ini juga berbatasan langsung dengan Kemang Village. Pembangunan Kemang Village mengakibatkan terjadinya dinamika ruang fisik yang ditandai dengan perubahan penggunaan lahan dan perubahan fungsi bangunan juga dinamika sosial budaya yang ditandai dengan adanya displacement dan segregasi sosial yang ada di Kampung Bawah Tanah, dinamika sosial ini juga mengakibatkan perubahan proporsi dan karakteristik masyarakat Kampung Bawah Tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk melihat dan mengkaji kebertahanan masyarakat lokal Kampung Bawah Tanah untuk tetap tinggal di kampung mereka ditengah perkembangan dan perubahan yang terjadi juga untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kebertahanan  warga Kampung Bawah Tanah dalam mengatasi perkembangan kawasan kemang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, Kampung Bawah Tanah akan tetap bertahan, Proses bertahan yang dilakukan di Kampung Bawah Tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor; 1)Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, 2) Adaptasi, 3) Ikatan Sosial dan  4) Lama tinggal.

---

The existence of a village area in the center of Jakarta City indicates the existence of a gentrification phenomenon that occurs in the area. one of that villages in the city center is Bawah Tanah Village, which is located in the commercial and elite area of Jakarta, (Kemang, South Jakarta), this village is also directly adjacent to Kemang Village. The development of Kemang Village has resulted in dynamics of physical space which are characterized by changes in land use and changes in building functions as well as socio-cultural dynamics which are characterized by displacement and social segregation in  Bawah Tanah Village, these social dynamics have also resulted in changes in the proportions and characteristics of Bawah Tanah Village communities. The purpose of this research is to see and examine the survival of the Bawah Tanah Village local communities to remain in their village amidst the developments and changes that have occurred and to identify what factors influence the survival of Bawah TanahVillage communities in overcoming the development of the Kemang area. This research was conducted using a qualitative approach through qualitative descriptive analysis techniques. From the results of the study it was concluded that Bawah Tanah Village would survive. The survival process carried out in the Underground Village was influenced by several factors; 1) Ease of getting a job, 2) Adaptation, t3) Social Bonds and 4) Length of stay."

"RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain dan berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Konsep RTH Jakarta sesuai dengan peraturan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 adalah sekitar 30% dari luas wilayah, namun sampai saat ini DKI Jakarta hanya mampu memenuhhi 9%. Disebutkan juga dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RTHKP bahwa luas ideal RTHKP adalah 20% dari luas wilayah perkotaan, yang mencakup RTHKP publik dan privat. Keberhasilan penyediaan RTH di wilayah Jakarta Khususnya Jakarta Selatan juga harus didukung dengan kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah selatan Jakarta. Tanpa adanya koordinasi yang seimbang atar pemerintah daerah tentu saja tujuan dari penyediaan RTH ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Bentuk Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Tipe Penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut, namun dalam penelitian ini dilihat dari pemaparan yang dilakukan secara mendalam, yaitu penelitian ekplanatoris. Penyediaan RTH di setiap kota dilakukan melalui tahap-tahap pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di setiap kota mempunyai kendala tersendiri sesuai dengan perkembangan di setiap kota. Kendala tersebut berdampak pada penyediaan RTH di wilayah Jakarta Selatan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah satu dengan yang lainnya diharapkan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih perizinan pembangunan yang dilakukan disetiap kota. Upaya pemerintah untuk meminimalisasikan dampak yang timbul salah satunya adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai RTH itu sendiri. Namun, ini dirasa belum cukup. Masyarakat dan pihak swasta pun harus turut serta dalam mendukung penyediaan RTH.

---

RTH often still defeated by various other interests and physical development oriented to economic interests. RTH concept Jakarta accordance with appropriate regulations Bylaw No. 1 of 2012 on Spatial Planning 2030 is approximately 30% of the area, but to date only able Jakarta memenuhhi 9%.Also mentioned in the material in the State Regulation No. 1 of 2007 on Spatial Planning of Urban Green Open Areas hereinafter RTHKP that RTHKP ideal area is 20% of the urban area, which includes public and private RTHKP. The success of the provision of green space in South Jakarta Jakarta particular must also be supported by local government policies that borders the south of Jakarta. Without the coordination of local government that balanced Atar course the purpose of the provision of green space can not be done perfectly. The study used the form Normative Research. Type of research can be seen from various angles, but in this study was seen from the in-depth exposure, ie ekplanatoris research.

Provision of green space in each city through the stages of land acquisition as stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2012 on Implementation of Land for Public Interest. Implementation of land acquisition for public interest in every city has its own constraints in accordance with the developments in each city. Such constraints have an impact on the provision of green space in South Jakarta. The importance of government policy synchronization with each other are expected to minimize the overlap permitting the construction is done in every city. Government's efforts to minimize the effects one is to make regulations governing the green space itself. However, this is still not enough. Society and the private sector must take part in supporting the provision of green space."

"Urban development in general focused more on economic dimension than ecologic dimension. Natural environment conversed into build environment without considering ecosystem principles. Development of urban physical structure head to maximum, while development of natural structure were minimum. In urban system open green space were hopped to becoming main proponent of areal system where its natural elements and structures were supposed to be a united system integrated with areal space system plan, on specified site, urban or regional area. Te pattern of urban green open space's network that will act as control tool to physical development. Jakarta international resort reclamation area as part of urban development in Jakarta were built with ecological principles in order to maintain a balance environmental system in the development of built area "

"[ABSTRAKPerkembangan manusia menyebabkan krisis lingkungan dan memunculkan pemikiran pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mengatasinya. Kota hijau merupakan sebuah metafora dari pencapaian tujuan- tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota hijau diwujudkan melalui pemenuhan 8 atribut, terdiri atas green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, dan green energy. Salah satu atribut yang secara nyata dapat diukur dan telah menjadi masalah adalah green open space (ruang terbuka hijau). Isu kebutuhan akan ruang terbuka, terutama ruang terbuka hijau, muncul sebagai akibat perubahan lingkungan fisik yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.Kota Depok sebagai kotamadya yang baru berusia 14 (empat belas) tahun, secara administratif berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok merupakan wilayah hunian tujuan masyarakat Jabodetabek dan wilayah dengan fasilitas pendidikan yang dituju oleh seluruh Indonesia. Kota Depok telah berkomitmen untuk berupaya mewujudkan kota hijau melalui penandatanganan Piagam Kota Hijau tanggal 8 November 2012. Kemampuan kota Depok mewujudkan kota hijau dapat dilihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung, potensi sosial dan budaya serta penegakan hukum di kota tersebut.

---

ABSTRACTHuman development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city., Human development causes environmental crisis and bring sustainable development thinking to handle. Green city is a methaphor of achieving sustainable urban development goals. Green city realized through the fulfillment of 8 atributes, consist of green planning and design, green community, green open space, green water, green waste, green building, green transportation, and green energy. One of the atributes that can actually measured and has become a problem is green open space. The issue of open space necessity, especially green open space, appear as the result of physical environmental changes that occur at the national and international level.Depok City as a 14 years municipality, is administratively under the authority of West Java province, but its’ development is strongly influenced by DKI Jakarta. Depok is a residential area aimed by Jabodetabek society and have educational facility for Indonesia. Depok has committed for struggle create green city through the the signing of Green City Charter date 8th November 2012. The ability of Depok to make green city into realize can be seen by carrying capacity, social and cultural potential as well as law enforcement in the city.]"

"Dari berbagai laporan tentang perkembangan Jakarta, diketahui bahwa perkembangan fisik Kota Jakarta berlangsung sengat cepat selama periode 1965-1985. perkembangan ini sangat mempengaruhi dinamika perkembangan Jakarta, termasuk pola tata air sebagai aspek penting dalam kehidupan. Adapun manfaat dari penelitian itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang menurunnya kualitas lingkungan hidup DAS yang mengalir melalui kota Jakarta. Kemudian mengetahui reorientasi kebijakan tata ruang melalui pengintegrasian konsep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berbasis masyarakat. Juga sebagai masukan bagi pihak pemda DKI dalam rangka pembangunan kawasan baru dan peremajaan kawasan lama."

"Perencanaan pembangunan saat ini telah menggunakan pendekatan bottom-up agar semakin mencakup kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini didukung oleh adanya e-Musrenbang yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Elektronik untuk seluruh penduduk DKI Jakarta. Sejak dibuat pada tahun 2014, e-Musrenbang saat ini baru digunakan oleh seluruh ketua RW di Jakarta sehingga kondisi ini membuat Bappeda DKIJakarta menargetkan adopsi e-Musrenbang oleh seluruh ketua RT di Jakarta pada tahun 2019. Dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology digabungkan dengan Information Systems Success Model, terdapat enam faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi e-Musrenbang yang kemudian digabungkan dengan Technology Adoption Life Cycle untuk perencanaan strategi. Strategi ini dipetakan menggunakan Strategy to Mission Matrix untuk melihat kesesuaiannya dengan misi dan sumber daya yang dimiliki Bappeda DKI Jakarta

---

Current development planning has used a bottom up approach to increasingly cover the needs of the community as a whole. This is supported by the e Musrenbang of Electronic Development Planning Congress for the entire population of Jakarta. Since it was created in 2014, e Musrenbang is currently being used by all RW chairs in Jakarta so that this condition makes Bappeda DKI Jakarta targeting adoption of e Musrenbang by all RT heads in Jakarta in 2019.

By using the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology combined with the Information Systems Success Model, there are six factors that significantly influence the adoption of e Musrenbang which is then combined with Technology Adoption Life Cycle for strategic planning. This strategy is mapped using the Strategy to Mission Matrix to see its suitability with the mission and resources of Bappeda DKI Jakarta"