Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum BLU di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD . Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service BLU isestablished in every Public Health Puskesmas . In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency BLUD . This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency. "

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terpencil, salah satu upaya yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas berdasarkan persepsi pengguna jasa di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional terhadap kualitas pelayanan puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja melalui evaluasi kualitas pelayanan yang didasarkan pada persepsi pengguna jasa dengan menerapkan metode evaluasi Ovretveit. Pengumpulan data dilakuakan melalui kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan puskesmas Cimandala sudah dinyatakan baik dan menyarankan untuk perlu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan yang terkait dengan mekanisme pengaduan keluhan dan kejelasan penindak lanjutan laporan maupun keluhan masyarakat pengguna jasa oleh petugas puskesmas Cimandala. Selain itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana pendukung dan penyusunan standar operasional prosedur yang mampu memberikan layanan berkualitas serta berorientasi pada pasien atau pengguna jasa agar tercipta pelayanan puskesmas Cimandala yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pasien.

---

In order to improve service quality public health center in remote areas, one of the efforts is expected to reach public welfare. So research to find an overview of service quality public health in remote areas based on costumers perseption is needed. This is a cross sectional study of Cimandala Public Health Center service quality through the evaluation of service quality based on Costumers Perception by applied on Ovretveit evaluation model approach. Collecting data carried out through a questionnaire and an interview. The result of this research shown that service quality in this place been declared well. It is suggested necessary improvements to services related to the grievance mechanism and clarity proceded reports and public complaints service user by the staff of Cimandala public health center and be sides that by compiling operational standard of procedure and supporting instruments with focus in costumer oriented in order to improve quality services of Cimandala public health center which can extend statisfaction for the all customers."

"Puskesmas sebagai unit yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat perlu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah menjaga ketersediaan farmasi yang ada di Puskesmas. Analisis ABC adalah suatu analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis pola konsumsi perbekalan farmasi, sedangkan analisis VEN (vital, essential, dan non-essential) adalah suatu sistem untuk menentukan seleksi, pengadaan, dan penggunaan perbekalan farmasi. Berdasarkan hasil analisis ABC terhadap obat yang terdapat di Puskesmas Pasar Rebo, hasil yang dapat diketahui adalah kelompok pareto A memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 503.625.772,- atau 69,96% dari total investasi dengan jumlah produk 21 item obat atau 14,19% dari total item obat. Kelompok pareto B memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 146.844.183,- atau 20,40% dari total investasi dengan jumlah produk 30 item obat atau 20,27% dari total item obat. Kelompok pareto C memiliki jumlah investasi sebesar Rp. 69.398.334,- atau 9,64% dari total investasi dengan jumlah produk 97 item obat atau 65,54% dari total item obat. Pemilihan obat ke dalam kelompok vital, esensial dan non esensial mengacu pada DOEN, Formularium Nasional, dan Formularium Puskesmas, dilihat berdasarkan pertimbangan akan kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan penyediaan obat-obat yang dibutuhkan untuk pasien dengan menimbang resiko yang mungkin terjadi apabila sampai terjadi kekosongan stok obat. Jumlah obat yang termasuk kategori gabungan AV sebanyak 0 jenis obat, AE sebanyak 16 jenis obat, AE sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 21 jenis obat. Gabungan BV sebanyak 3 jenis obat, BE sebanyak 21 jenis obat, BN sebanyak 6 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 30 jenis obat. Gabungan CV sebanyak 24 jenis obat, CE sebanyak 68 jenis obat, dan CN sebanyak 5 jenis obat, total seluruhnya sebanyak 97 jenis obat.

---

As a unit responsible for public health, the public health center needs to provide maximum service to the community. To provide maximum service, one of which is to maintain the availability of pharmacy in the Public health center. ABC analysis is an analysis that can be used in analyzing consumption patterns of pharmaceutical supplies. In contrast, VEN analysis (vital, essential, and non-essential) is a system for determining the selection, procurement, and use of pharmaceutical supplies. Based on the results of the ABC analysis of the drugs available at the Pasar Rebo Health Center, the results that can be seen are that the pareto group A has an investment of Rp. 503,625,772, - or 69.96% of the total investment, with a total of 21 drug items or 14.19% of the total drug items. Pareto group B has an investment of Rp. 146,844,183, - or 20.40% of the total investment, with a total of 30 drug items or 20.27% of the total drug items. Pareto group C has a total investment of Rp. 69,398,334, - or 9.64% of the total investment, with a total of 97 drug items or 65.54% of the total drug items. The selection of drugs into vital, essential, and non-essential groups refers to NLEM, the National Formulary, and the Puskesmas Formulary, seen based on consideration of the need for health services for the community by providing the medicines needed for patients by considering the risks that might occur if a vacancy occurs drug stock. The number of drugs included in the combined AV category was 0 types of drugs, 16 types of AE, 5 types of AE, and a total of 21 types of drugs. A combination of 3 types of BV, BE 21 types of drugs, BN of 6 types of drugs, a total of 30 types of drugs. A combined CV of 24 types of drugs, CE of 68 types of drugs, and CN of 5 types of drugs, a total of 97 types of drugs."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan rawat jalan puskesmas Berastagi, yang didasarkan pada kesenjangan antara harapan dengan persepsi pasien terhadap pelayanan dengan menerapkan metode SERVQUAL. Analisis kesenjangan dikaji pada 5 dimensi pelayanan, yaitu dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan cross sectional. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden, yaitu pasien rawat jalan Puskesmas Berastagi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja pelayanan rawat jalan Puskesmas Berastagi belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan pada pasien, karena masih terdapat gap antara harapan dengan persepsi pasien pada kelima dimensi pelayanan. Nilai kesenjangan yang paling besar antara persepsi dengan harapan pasien terdapat pada dimensi assurance, diikuti oleh dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi emphaty, dan dimensi tangible. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan puskemas Berastagi pada kelima dimensi pelayanan, sehingga tercipta pelayanan yang mampu meningkatkan kepuasan pasien.

---

This study aimed to assess the outpatient service quality of Berastagi's public health center, which is based on the gap between the patient's expectation and patient's perception of services by applying SERVQUAL method. Analysis gap studied in 5 dimensions of service, the dimension of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy. The research method used is the survey method and cross sectional. Research instrument using questionnaires with a total sample of 100 respondents, namely outpatient of Berastagi's public health center. Based on the results of the study concluded that the outpatient service performance of Berastagi's public health center can not fully satisfy their patients, since there is still a gap between the patient's expectation and patient's perception of the five dimensions of service. The greatest value of the gap between patient's perception and patient's expectation are the assurance dimension, followed by the reliability dimension, responsiveness dimension, empathy dimension, and tangibles dimension. It is necessary need efforts to improve outpatient service quality of Berastagi's public health center in the five dimensions of service, so as to create services that can improve patient satisfaction."

"Latar Belakang : Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Ada yang beranggapan akreditasi adalah kewajiban adapula yang menganggap sebagai kebutuhan, bagaimanapun sebagai insan kesehatan yang bekerja di puskesmas harus mematuhinya. Pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah apakah akreditasi tidak memiliki konsekuensi seperti menurunkan kepuasan kerja para pegawai. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden pada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Pangkalan Lada terakreditasi paripurna, Puskesmas Arut Selatan terakreditasi utama, Puskesmas Teluk Bogam terakreditasi madya dan puskesmas Sambi belum terakreditasi pada bulan April tahun 2021. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi (p=0,0005). Namun diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

Background: The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. Despite this difference of opinions, health personnel in primary healthcare centres need to comply with accreditation policies. An important matter that needs to be addressed by policy makers are whether accreditation policies can cause negative consequences such as decreasing the job satisfaction of employees. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples from 4 primary healthcare centers, namely Pangkalan Lada Primary Healthcare Centre which was fully accredited, Arut Selatan Primary Healthcare Centre which has a major accreditation, Teluk Bogam Primary Healthcare Centre which has a semi-major accreditation and Sambi Primary Healthcare Centre which wasn’t accredited. Data was collected with an online questionnaire, taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005). However, an association between the satisfaction score with other demographic variables and was not found."

"Adanya peningkatan kasus Covid-19, pemerintah membuat peraturan untuk penerapan 5M. Hal ini membuat masyarakat harus tahu dan dapat melakukan kepatuhan penerapan 5M selama berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penerapan 5M selama berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Makasar. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling non-probability sampling pendekatan purposive sampling. Data penelitian diuji menggunakan Chi-Square. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Makasar dengan jumlah sample 106 Responden. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar usia responden adalah 26 - 35 tahun sebesar 38 responden (35,8%), Lebih dari setengah responden (51,9%) berjenis kelamin perempuan. Pendidikan yang ditempuh oleh responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden (76,4%) memiliki pendidikan menengah (SMP-SMA). Pendapatan menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden (54,7%) berpendapatan ≥ UMP. Hasil tingkat pengetahuan masyarakat yaitu hampir seluruh responden berpengetahuan baik (95,3%) dan sebagian kecil responden berpengetahuan kurang (4,7%). Hasil tingkat kepatuhan didapatkan hampir seluruh responden sudah mematuhi dalam penerapan 5M (95,3%) dan sebagian kecil responden tidak patuh dalam menerapkan 5M (4,7%). Hasil analisis bivariat hampir seluruh responden (95,3%) yang berpengetahuan baik dapat patuh menerapkan 5M. Dengan uji fisher’s exact didapatkan hasil p-value 0,001 < α. Bermakna adanya hubungan pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penerapan 5M.

---

With an increase in Covid-19 cases, the government made regulations for the implementation of health protocols. This makes the community must know and be able to comply with the implementation of health protocols during their visit at the Makasar District Health Center. This study aims to determine the relationship between public knowledge and compliance with the application of health protocols during a visit at the Makasar District Health Center. The sample technique used is a non-probability sampling technique purposive sampling approach. The research data were tested using Chi-Square. This research was conducted at the Makasar District Health Center with a total sample of 106 respondents. The results showed that most of the respondents' ages were 26 - 35 years old, with 38 respondents (35.8%), more than half of respondents (51.9%) were female. The education taken by the respondents showed that most of the respondents (76.4%) had secondary education (SMP-SMA). Revenue showed that more than half of respondents (54.7%) had ≥ UMP. The result of the level of public knowledge is that almost all respondents are well knowledgeable (95.3%) and a small percentage of respondents are less knowledgeable (4.7%). The results of the compliance level found that almost all respondents had complied in the application of health protocols (95.3%) and a small percentage of respondents did not comply in implementing health protocols (4.7%). The results of the bivariate analysis of almost all respondents (95.3%) who are well-informed can comply with applying health protocols. With the fisher's exact test, a p-value of 0.001 < α was obtained. It means the relationship between public knowledge and compliance with the application of health protocols."

"Pada masa pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan pedoman pelayanan persalinan sebagai acuan pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di ruang bersalin. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar ibu hamil yang terdeteksi COVID-19 dirujuk untuk bersalin di rumah sakit sebab wanita hamil dengan infeksi COVID-19 cenderung memiliki morbiditas yang tinggi. Namun pada tahun 2021, terdapat 620 ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 di seluruh Puskesmas wilayah Jakarta Selatan dimana lebih dari setengah jumlah pasien yang dilayani tersebut (67,3%) tidak menunjukkan gejala dan sebanyak 14,7% pasien ini akhirnya bersalin di Puskesmas. Oleh karena itu Puskesmas di wilayah Jakarta Selatan harus dapat menerapkan protokol kesehatan pada seluruh aspek pelayanan sehingga ibu bersalin tetap mendapatkan hasil layanan yang berkualitas dan aman serta transmisi COVID-19 dapat dicegah untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam mengenai kesesuaian implementasi aspek struktur, proses, output dan outcome serta kendala dan interaksi antar aspek diatas dalam pelayanan persalinan di Puskesmas wilayah Jakarta Selatan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, tinjauan literatur serta wawancara mendalam pada tiga rumah bersalin Puskesmas yaitu Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru dan Setiabudi. Informan dipilih secara purposive sesuai asas kecukupan dan kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Puskesmas melakukan penyesuaian pada aspek struktur rumah bersalin berupa penyesuaian aturan, penambahan kompetensi bidan dan penyesuaian sarana prasarana untuk memastikan pelayanan persalinan dapat dilaksanakan sesuai standar dan regulasi terbaru yang berlaku sehingga berdampak terhadap aspek proses berupa penyesuaian prosedur-prosedur pelayanan persalinan di Puskesmas. Penyesuaian aspek stuktur dan proses ini berdampak terhadap jenis pelayanan yang diberikan di Puskesmas dimana Puskesmas melakukan pelayanan persalinan terhadap pasien dengan dan tanpa infeksi COVID-19. Jumlah pasien rumah bersalin terkonfirmasi COVID-19 di Puskesmas bervariasi antara 8,8% hingga 15,3% dari total pasien yang dilayani di Puskesmas. Pelayanan pasien yang terdeteksi COVID-19 berupa rujukan ke rumah sakit sehingga persalinan di Puskesmas bersifat penanganan darurat. Selama tahun 2021 lebih dari 50% bidan pelaksana rumah bersalin pernah terinfeksi COVID-19 namun tidak dalam waktu yang bersamaan sehingga pelayanan di rumah bersalin tetap berjalan.

---

During the pandemic of COVID-19, the Ministry of Health has issued guidelines for delivery services as a reference for implementing health protocols to prevent transmission of COVID-19 in the delivery room. The government has also issued a policy so that pregnant women who are detected with COVID-19 are referred to give birth in hospitals because pregnant women with COVID-19 infection tend to have high morbidity. But in 2021, there were 620 pregnant women with confirmed COVID-19 in all Puskesmas in the South Jakarta area where more than half of the patients served (67.3%) were asymptomatic and as many as 14.7% of these patients finally gave birth at the Puskesmas. Therefore, Puskesmas in the South Jakarta area must be able to implement health protocols in all aspects of service so that patients still get quality and safe service results and the transmission of COVID-19 can be prevented to protect patients and health workers at the Puskesmas. The purpose of this study was to obtain in-depth information regarding the suitability of the implementation of the structural, process, output and outcome aspects as well as the constraints and interactions between the above aspects in delivery services at the South Jakarta Health Center during the COVID-19 pandemic in 2021. This research is a qualitative study by conducting observations, literature reviews and in-depth interviews at three delivery room of the Puskesmas (Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Baru and Setiabudi). Informants were selected purposively according to the principles of adequacy and suitability. The results of this study indicate that during the COVID-19 pandemic, the Puskesmas made adjustments to aspects of the maternity room structure in of adjusting rules, adding midwife competencies and adjusting infrastructure to ensure delivery services could be carried out according to the latest applicable standards and regulations so as to have an impact on process aspects in the adjustment of delivery service procedures at the Puskesmas. These adjustments has an impact on the type of service provided at the Puskesmas where the Puskesmas provides delivery services to patients with and without COVID-19 infection. The number of maternity patients with confirmed COVID-19 at the Puskesmas varied from 8.8% to 15.3% of the total patients served at the Puskesmas. Patients detected by COVID-19 are referrals to hospitals so that deliveries at the Puskesmas are emergency treatment. During 2021, more than 50% of midwives had been infected with COVID-19 but not at the same time so that services at the maternity home continued."