Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai upaya dalam merespon dan memulihkan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, kepala daerah melalui kewenangannya memberikan fasilitas insentif PBB-P2 berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administrarif yang dituangkan dalam peraturan gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari implementasi kebijakan serta hambatan yang terjadi selama kebijakan insentif PBB-P2 pada masa pandemi diberlakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi dilaksanakan secara terstruktur dan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Kemudian, hambatan yang muncul dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 selama masa pandemi antara lain kebijakan yang dinilai cenderung populis, tarif insentif yang diberikan semakin besar dapat menyebabkan potential loss semakin besar, serta proses perumusan kebijakan yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama.

---

As an effort to respond and restore the impact caused by the Covid-19 pandemic, regional heads through their authority provide PBB-P2 incentive facilities in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions as outlined in governor regulations This study aims to analyze the implementation of the policy implementation and the obstacles that occurred during the PBB-P2 incentive policy during the pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with relevant informants. The results of the research show that the provision of PBB-P2 incentive policies during the pandemic was carried out in a structured manner and had a positive impact on the people who took advantage of it. Then, the obstacles that arose from the implementation of the PBB-P2 incentive policy during the pandemic included policies that were considered to tend to be populist, higher incentive rates that were given could lead to greater potential losses, and a long and time-consuming policy formulation process."

"Pada tahun 2020, perekonomian global mengalami masa resesi terparah sejak Perang Dunia II. Wabah Covid-19 adalah penyebab utama kejatuhan ekonomi dunia, karena penyakit menular ini bertanggung jawab atas kematian jutaan orang di seluruh dunia. Selain itu, pandemi Covid-19 menyebabkan penguncian besar-besaran, yang menyebabkan banyak bisnis tutup dan kurangnya mobilitas. Pemerintah Australia mencoba menerapkan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa sulit. Tujuan dari karya ini adalah melakukan evalusasi seberapa efektif mengunakan kebijakan tersebut dalam mendorong ekonomi di masa pandemi. Metode saya adalah membandingkan bagaimana pertumbuhan ekonomi ,tingkat pengganguran dan pertukaran uang di Australia saat keadaan norman dengan zaman pandemi. Data saya dapatkan dari website Reserve Bank of Australia untuk melakukan penelitian saya. Setelah saya melakukan penelitian, saya membuat satu kesimpulan yaitu kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya dapat efektif dalam keadaan normal atau pra-pandemi jika semua kegiatan ekonomi di suatu negara beroperasi secara penuh.

---

In 2020, the global economy experienced its worst recession since World War II. The Covid-19 outbreak is a major cause of the world's economic downturn, as this infectious disease is responsible for the deaths of millions of people worldwide. In addition, the Covid-19 pandemic led to massive lockdowns, leading to many businesses closing and a lack of mobility. The Australian government tries to implement fiscal and monetary policies to boost economic growth in difficult times. The purpose of this work is to evaluate how effective these policies during a pandemic. My method is to compare how Austalia's the economic growth, unemployment rate and money exchange were during normal times compare to pandemic. I got my data mostly from reliable website like Reserve Bank of Australia to do my research. After I did my research, I came to a conclusion that economic policies such as fiscal and monetary policies can only be effective in normal or pre-pandemic conditions if all economic activities in a country are fully operational.

"

"Akibat dari pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu yang terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM di daerah Cilandak, Jakarta Selatan yang menurut Kemenkop-UMKM berjumlah 210.022. Oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan berupa insentif pajak bagi UMKM, salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda berbagai sektor di masyarakat. Skripsi ini membahas terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final dan dampaknya bagi pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan pendekatan menggunakan post positivisme. Hasil penelitian menunjukan, program insentif ini dimulai dengan penyebaran informasi seputar insentif yang diberikan kepada UMKM terdampak pandemic COVID-19 dan memberikan potongan pajak. Dampak kebijakan insentif pajak di KPP Pratama Cilandak dapat dilihat dari tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak dengan pemberian insentif di KPP Cilandak mencapai 82% walaupun masih di bawah target sebesar 92%. Penelitian menyarankan KPP Pratama Jakarta Cilandak, diharapkan program insentif pajak pada pelaku UMKM ini dapat diatasi kekurangan-kekurangannya, seperti CV atau badan usaha perseorangan yang terus dibuat baru saat sudah empat tahun berdiri guna menghindari pajak.

---

As a result of the Covid-19 pandemic, many MSMEs are experiencing economic difficulties. One of those affected by the Covid-19 pandemic is MSMEs in the Cilandak area, South Jakarta, which according to the Ministry of Cooperatives-UMKM totaled 210,022. Therefore the government provides policies in the form of tax incentives for MSMEs, one of which aims to reduce the impact of the Covid-19 pandemic which has hit various sectors in society. This thesis discusses the implementation of the final income tax incentive policy and its impact on MSME actors during the Covid-19 pandemic on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research method uses qualitative, while the approach uses post positivism. The results of the research show that this incentive program begins with the dissemination of information regarding incentives given to MSMEs affected by the COVID-19 pandemic and providing tax deductions. The impact of the tax incentive policy at KPP Pratama Cilandak can be seen from the level of tax compliance, the level of tax compliance by providing incentives at KPP Cilandak reached 82%, although it was still below the target of 92%. Research suggests KPP Pratama Jakarta Cilandak, it is hoped that the tax incentive program for MSME actors can overcome its shortcomings, such as CVs or individual business entities that are created only after four years of existence in order to avoid taxes."

"Kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai dampak pandemi COVID-19 di Kota Bogor, berupa pengurangan tarif PBB-P2 pada SPPT PBB-P2 tahun 2020, yang memiliki tujuan untuk membantu wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta untuk mengisi kas daerah Kota Bogor, pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota dengan meninjau dari teori implementasi kebijakan dari George Edward III, serta dampak dari implementasi kebijakan insentif PBB-P2 di Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan paradigma post – positivist dengan pendekatan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Dari penelitian ini implementasi kebijakan insentif PBB-P2 belum sepenuhnya berhasil karena pada dimensi komunikasi pada sub dimensi transmisi komunikasi oleh Bapenda Kota Bogor, informasi terkait kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor tidak sampai pada masyarakat. Pada dimensi staffing the beaurcracy belum terpenuhi karena Bapenda Kota Bogor, melakukan 4 fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Dampak implementasi kebijakan insentif PBB-P2 Kota Bogor bagi wajib pajak PBB-P2 Kota Bogor, berdampak baik dari kedua sisi yakni ekonomi maupun non ekonomi. Pada pemerintah Kota Bogor, berdampak pada pengisian kas daerah Kota Bogor, yang digunakan untuk kebutuhan menjalankan pemerintahan di Kota Bogor, namun juga berdampak pada potential loss penerimaan PBB-P2 Kota Bogor.

---

The incentive policy for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as the impact of the COVID-19 pandemic in Bogor City, in the form of reducing the PBB-P2 rate at SPPT PBB-P2 in 2020, which has the aim of helping Bogor City PBB-P2 taxpayers , in carrying out its tax obligations and to fill the regional treasury of the City of Bogor, during the COVID-19 pandemic. This research is intended to analyze the implementation of the PBB-P2 City incentive policy by reviewing the theory of policy implementation from George Edward III, as well as the impact of the implementation of PBB-P2 incentive policy in Bogor City for the Bogor City PBB-P2 taxpayer and the Bogor City Government. This study uses aparadigm post-positivist with a qualitative method approach with in-depth interviews. From this research, the implementation of PBB-P2 incentive policy has not been fully successful because in the communication dimension in the sub-dimension of communication transmission by the Bogor City Bapenda, information related to the PBB-P2 incentive policy in Bogor City did not reach the community. In the dimension of staffing the assuranceBapenda has not been fulfilled because the City of Bogorhas carried out 4 fragmentation in policy implementation. The impact of the implementation of the PBB-P2 incentive policy for Bogor City for the taxpayers of PBB-P2 in Bogor City has an impact on both economic and non-economic aspects. For the Bogor City government, it has an impact on filling the local treasury of Bogor City, which is used for the need to run the government in the City of Bogor, but also has an impact on the potential loss of PBB-P2 revenue for Bogor City."

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut.

---

Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."

"This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013.

The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade."

"Skripsi ini membahas mengenai realisasi penerimaan pajak di KPP Ilir Barat Palembang selama Pandemi Covid-19 ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak apa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Ilir Barat Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Ilir Barat Palembang dibuktikan dengan analisis data realisasi penerimaan pajak secara agregat dan analisis data realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Walaupun begitu, tetap ada jenis pajak yang terkena dampak negatif dari adanya Pandemi Covid-19 yaitu Pajak Penghasilan 26 yang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

---

The focus of this study is to analyze the impact of Covid-19 Pandemi to the Realization of Tax Revenue in KPP Ilir Barat Palembang. The purpose of this research is to analyze the impact that caused by Covid-19 Pandemi to the tax revenue realization in KPP Ilir Barat Palembang. This research is a mix method research that have a descriptive design. The result of this research proved that there are no different between the realization of tax revenue before and after the covid-19 Pandemi. The realization of tax revenue in KPP Ilir Barat Palembang remain the same except one kind of tax that shows a significant decrease due to social distancing policy that taken by the government because the exsistance of covid-19 pandemi."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Manfaat Kebijakan Pemberian Fasilitas Tarif Bea Masuk User Specific Duty Free Scheme (USDFS) bagi Pengembangan Industri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penjualan kendaraan bermotor secara keseluruhan selama tahun 2008 tidak mengalami peningkatan yang signifikan baik secara domestik maupun ekspor. Untuk meningkatkan ekspor Indonesia maka Industri otomotif haruslah meningkatkan kualitas produk yang diekspor sehingga dapat meningkatkan kebutuhan pasar Internasional. Pemerintah kemudian memberikan fasilitas tarif UDSFS dengan dasar pertimbangan yaitu pendapat dari setiap sektor, barang yang dirundingkan tidak diproduksi di Indonesia, tidak bersifat sensitif dan benar-benar digunakan dalam produksi driver sectors. Dengan adanya USDFS yang ditunjang dengan program MIDEC maka kualitas produk dalam negeri, daya saing industri dan ekspor akan meningkat serta semakin terbukanya kesempatan investasi langsung. Hasil penelitian menyarankan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Departemen Perindustrian bekerjasama dalam pelaksanaan importasi USDFS harus selektif dalam memberikan keputusan bagi industri yang mengajukan fasilitas USDFS. Industri otomotif harus dapat memanfaatkan MIDEC secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kualitas produk dalam negeri yang tidak kalah dengan produk luar negeri kepada konsumen sehingga dapat mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri.

---

This study is discussing An Analyze of The Advantages Policy of Giving User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Tariff Facility to Develop the Automotive Industry. This study is a qualitative study with descriptive design. The Indonesian vehicle?s sales in the 2008 are not having a significant improvement. To increase the Indonesian export, the automotive industry has to improve the product quality to satisfy the international market?s demand. To achieve the target, Indonesian government gives the UDSFS tariff facility. This facility is given by the government with some consideration, first, the goods are not produced in Indonesia, second the goods are not sensitive and the goods are used in drive factor?s production. With the USDFS and MIDEC program, the product?s quality, the industry?s competition as well as export and the opportunity to direct investment are increasing. The result of this research suggest Directorate General of Customs and Excise and Ministry of Industry have to work together to decide which industry can use the USDFS facility. The automotive industry has to be able to use the MIDEC in order to improve the product?s quality and the government should promote the quality of Indonesian product to push the consumption of it."