Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi membawa perubahan tidak hanya pada bagaimana manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga pada bagaimana kejahatan dilakukan. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi di era modern merupakan kemunculan cryptocurrency atau mata uang kripto, yang merupakan mata uang digital yang memiliki valuasi sendiri dan tidak diedarkan oleh bank negara mana pun. Mata uang kripto memiliki karakteristik yang dapat menjadikannya lebih menarik untuk disalahgunakan untuk kejahatan, salah satunya pencucian uang. Studi ini bertujuan untuk membahas penyalahgunaan mata uang kripto sebagai media pencucian uang, dengan studi kasus pencucian uang oleh Indra Kenz. Mekanisme pencucian uang melalui mata uang kripto dapat dipahami melalui Diamond Fraud Theory, yang menyatakan terdapat empat elemen yang harus ada agar fraud dapat terjadi. Elemen tekanan atau insentif hadir pada pelaku harus mempertahankan gaya hidup mewah demi kesuksesan sosial medianya, elemen kesempatan muncul ketika pelaku menjadi afiliator Binomo, elemen rasionalisasi ada pada pertimbangan untung dan rugi tindak kejahatannya, dan elemen kapabilitas ada pada keahlian pelaku sebagai afiliator Binomo dan pemilik akun transaksi kripto Indodax. Studi berperan membawakan kesadaran pada topik yang relatif baru dan belum terlalu dibahas di ranah kriminologi di era kejahatan yang terus berevolusi dan berubah metodenya.

---

Technological advances bring changes to not only how humans fulfill their daily needs, but also how humans execute criminal activities. One of the many form of that change is the birth of cryptocurrency, a virtual currency with its own fluctuative valuation, unrelated to any other conventional currency released by banks. Cryptocurrencies have unique features unavailable in conventional currencies that might make it enticing for criminals to misuse, such as in the case of money laundering. This study attempts at discussing the usage of cryptocurrency as a media used for money laundering with a case study on money laundering done by Indra Kenz. Fraud Diamond Theory is used to explain the mechanism behind this case. Four elements written within the theory states that all must be present in the instance of a fraud to be able to occur. The first element, pressure or incentive, is present within the culprit to keep up an extravagant lifestyle for the sake of his influencer career to build a following. The second element, opportunity, is present when the culprit is tasked to be a Binomo afiliator. Third element, rationalization, appears within the cost and benefit estimates of the culprit. The last element is present on the skills the culprit has on maintaining a social media following and affecting said followers actions, aside from owning an Indodax, a cryptocurrency transactional. This study attempts to brint to light a topic that hasn’t been discussed much, if not at all, within the field of criminology in an ever evolving crime methods era.

"

"Tulisan ini membahas tentang peranan korporasi sebagai pelaku kejahatan pencucian uang dalam kasus PT Abu Tours. Abu Tours adalah perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan ibadah umroh. Kasus PT Abu Tours merupakan kasus penggelapan dan pencucian uang dana perjalanan ibadah dengan jumlah 1,8 triliun rupiah dan korban sebanyak 96.976 orang. Tulisan ini menganalisis peran PT Abu Tours sebagai pelaku kejahatan korporasi dalam kasus pencucian uang Abu Tours. Penulis mengambil data sekunder berupa putusan-putusan persidangan untuk penelitian ini. Penulis menggunakan konsep kejahatan korporasi sebagai konsep utama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Fraud Triangle Theory sebagai teori pendukung penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi berperan dalam menyebabkan terjadinya kejahatan pencucian uang dalam kasus PT Abu Tours. Masing-masing faktor yang ada di dalam Fraud Triangle Theory yaitu faktor tekanan, peluang dan rasionalisasi saling terkait dalam kasus kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh PT Abu Tours ini.

---

This paper discusses the role of corporations as perpetrators of money laundering crimes in the case of PT Abu Tours. Abu Tours is a company engaged in Umrah worship trips. The PT Abu Tours case is a case of embezzlement and money laundering of worship travel funds with an amount of 1.8 trillion rupiah and 96,976 victims. This paper analyzes the role of PT Abu Tours as a corporate criminal offender in the Abu Tours money laundering case. The author takes secondary data in the form of trial decisions for this research. The author uses the concept of corporate crime as the main concept in this research. The author uses Fraud Triangle Theory as a supporting theory for this research. This study found that the factors of pressure, opportunity, and rationalization played a role in causing money laundering crimes in the PT Abu Tours case. Each of the factors in the Fraud Triangle Theory, namely the pressure, opportunity and rationalization factors are interrelated in the case of money laundering crimes committed by PT Abu Tours."

"Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disamping dapat sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat meningkatkan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum terhadap kegiatan pencucian uang ini selain dengan telah ditetapkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana diubah dengan undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian saat ini telah diganti dengan undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga dilakukan dengan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan yang pada akhirnya berujung pada sebuah putusan hakim. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan (hakim) dianggap penting bagi para pencari keadilan, masyarakat, korban, pelaku dan juga bagi negara. Dalam bidang perekonomian penegakan hukum melalui putusan Pengadilan (hakim) ini sangat berpengaruh, putusan pengadilan (hakim) yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan para pihak dapat mempengaruhi minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu negara. Penegakan hukum melalui putusan hakim ini dibuat berdasarkan penafsiran yang berbeda-beda antara hakim yang satu dengan yang lainnya, perbedaan ini disebabkan banyaknya faktor-faktor (internal dan eksternal) yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat sebuah putusan, khususnya masalah tindak pidana pencucian uang. Pada hakikatnya hakim memiliki kemandirian yang penuh dalam menjatuhkan putusan namun kemandirian tersebut haruslah dengan mengusahakan menjalankan profesinya dengan baik agar walaupun tidak dapat menciptakan suatu keadilan seratus persen mutlak tetapi setidaknya ia dapat memuaskan para pencari keadilan dengan alasan dan pertimbangan yang rasional dan bijaksana. Perbedaan penafsiran beserta faktorfaktor yang mempengaruhi hakim tersebut mengakibatkan pula terjadinya disparitas hukuman dalam putusan hakim yang mana sampai saat ini menjadi suatu permasalahan. Masalah disparitas ini tidak dapat dihilangkan, yang dapat dilakukan adalah meminimalisir disparitas tersebut agar tercipta keadilan yang dianggap serasi bagi masyarakat, pencari keadilan, korban dan pelaku itu sendiri.

---

Money Laundering is a crime which injures not only the society, but also injures the state interest because it could undermine the stability of national economy and could give birth to another crimes. The law enforcement on money laundering has been done by promulgating The Law No. 15 Year 2002 concerning Money Laundering, which had been revised by The Law No. 25 Year 2003 and the latest by The Law No. 8 Year 2010 concerning The Prevention and The Elimination on Money Laundering, investigating, prosecuting, and commencing trial by the court on Money Laundering which later ended up with a court decision. This research is a doctrinal (normative) research which takes qualitative-descriptive analysis.

This research concludes that court (judges) decisions are considered importantly by justice seekers, societies, victims, offenders, and also the state. In the economic sector, the law enforcement through Court (judges) Decisions are influential significantly, court decisions which are considered unreflective of the sense of justice of the society and the concerned parties could affect the pretension of the investors to invest in a country. The law enforcement through court decisions are made by varying interpretations among the judges. These variations are caused by some factors (internal and external) which can affect judge in decision making process, this also occurs in money laundering cases.

Fundamentally, a judge is at full independent when making a decision, even though his independent must be taken coherently to the noble profession of the judge so that he can satisfy the justice seekers, rationally and wisely. Different interpretation along with the judge affecting factors also constitute disparities of sentence on court decisions, which until now still remain a problem. This problem cannot be eliminated, but can be minimized so that a harmonious justice for the societies, justice seekers, victims, and the offenders themselves, can be achieved."

"ABSTRAKPerkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini selalu disertai dengan tidankpidana lain terkait dengan upaya menyembunyikan aset-aset tindak pidanakorupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset itu dilakukan denganmekanisme pencucian uang. Adapun tujuan kegiatan pencucian uang agar asalusul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak olehpenegak hukum sehingga uang tersebut dapat dinikmati dengan aman. Tindakpidana pencucian uang dalam tesis ini adalah kasus penipuan yang dilakukan olehtersangka Salman Nuryanto melalui KSP Pandawa Mandiri Group yangdidirikannya. Dimana KSP Pandawa Mandiri Group yang didirikan tersangkamerupakan suatu bentuk kejahatan money laundry, dikarenakan berdasarkanpengakuan dan penelusuran aset yang dilakukan oleh tim penyidik DitkrimsusPolda Metro Jaya telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang moneylaundry mulai dari placement, layering, dan Integration. Penyidik Polda MetroJaya dalam hal ini Ditreskrimsus Subdit II Fismondev telah melakukan upayayakni melakukan pengembalian aset tersangka melalui jalur pidana denganmelakukan beberapa upaya mulai dari penelusuran aset, pembekuan aset sampaidengan penyitaan aset milik tersangka. Hal ini dilakukan untuk memudahkanpenyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Penerapan penyitaan aset hasiltindak pidana yang dilakukan terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencuciansudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Upaya inijuga berlandaskan prosedur penanganan atau proses pengembalian aset hasiltindak pidana korupsi dalam konteks Tesis ini adalah money laundy melalui jalurpidana. Apa yang dilakukan tersangka adalah sebuah kejahatan yang terstrukturdan terencana dengan melakukan pemindahan harta atau aset yang diperolehnyakepada pihak-pihak tertentu, sehingga apa yang dilakukan oleh tersangka jelasjelas telah menyalahi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tetang tindakpidana pencucian uang. Tersangka Salman Nuryanto pengelola KSP PandawaMandiri Group telah menghimpun beberapa aset dari anggota yang berhasildirekrutnya mulai dari bangunan, tanah, kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sertasejumlah rekening tabungan atas nama tersangka. Semua aset itu merupakan hasiltindak pidana money laundry yang dilakukan tersangka. Sehingga penelitian inibertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tindak pidana pencucian uangmelalui penyitaan aset pelaku tindak pidana yang dilakukan tersangka melaluiKSP Pandawa Mandiri Group yang didirikannya.

---

ABSTRACTThe development of the criminal offence of corruption nowadays is alwaysaccompanied by other criminal offences related to efforts to hide assets ofcorruption offences. One way of hiding these assets is through the moneylaundering mechanism. The purpose of money laundering activity is to disguisethe origin of the money, render it unknown and untraceable by law enforcementagencies in order that the money can be enjoyed safely. The money launderingoffence in this thesis is the fraud case committed by suspect Salman Nuryantothrough KSP Pandawa Mandiri Group which he founded. KSP Pandawa MandiriGroup founded by the suspect is a form of money laundering crime because basedon the suspect rsquo s confession and the asset tracking conducted by the investigationteam of Special Crime Investigation Directorate of Jakarta Regional Metro Police,it has fulfilled all stages of money laundering from placement, layering tointegration. The Jakarta Regional Metro Police investigator, in this case theSpecial Crime Investigation Directorate Subdirectorate II Fiscal, Monetary andForeign Exchange Fismondev , has conducted efforts namely asset recoverythrough penal law mechanism, comprising of efforts from asset tracking, assetfreeze to confiscation of suspect rsquo s assets. This is intended to facilitateinvestigators in solving the case. The practice of confiscating proceeds of crimeassets is related to the application of Law Number 8 Year 2010 on prevention anderadication of money laundering offences is done in accordance with LawNumber 8 Year 2010. This effort is also based on handling procedures or theprocess of recovering proceeds of corruption, which in the context of this Thesisis money laundering, through penal law mechanism. The suspect committed astructured and planned crime by transferring property or assets acquired to certainparties therefore, the suspect rsquo s actions clearly violated Law Number 15 Year2002 on money laundering. Suspect Salman Nuryanto, boss of KSP PandawaMandiri Group, has accumulated assets from recruited members which comprisedof buildings, land, two wheeled and four wheeled motor vehicles, as well asseveral savings accounts on behalf of the suspect. All these assets are proceeds ofmoney laundering committed by the suspect. Accordingly, the aim of this researchis to explain and analyse money laundering through confiscation of assets of thecrime perpetrated by the suspect through KSP Pandawa Mandiri Group which hefounded. "

"

Berkembangnya cryptocurrency atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Eksistensi cryptocurrency memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh cryptocurrency tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru. Oleh karena itu, Financial Action Task Force on Money Laundering selaku lembaga internasional yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dirujuk oleh negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency ini. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency dengan merekomendasikan negara-negara untuk merumuskan kebijakan dengan melakukan pendekatan Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam berbagi informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah ekosistem cryptocurrency. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah cukup dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui cryptocurrency serta cara pencegahannya, yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of cryptocurrency using cryptographic technology is the latest innovation in the financial sector. The existence of cryptocurrency provides various simplicities for its users in conducting a transaction. By using blockchain technology and peer-to-peer system, it allows its users to conduct transaction anonymously. The advantages of cryptocurrency are, in line with its development, making criminals use them to create new money laundering methods. Therefore, the Financial Action Task Force on Money Laundering as an international institution that develops policies to combat money laundering issues recommendations that can be referenced by any countries in making policies related to money laundering potential through cryptocurrency. The recommendation aims to minimize money laundering through cryptocurrency by recommending countries to formulate policies by adopting a Risk-Based Approach that creates proactive collaboration in sharing information about the risks of money laundering in a cryptocurrency ecosystem. This raises a big question whether the legal instruments of money laundering in Indonesia are sufficient and relevant in dealing with the development of these crimes. Thus, by using juridical-normative research methods, this research aims to explore the typology and methodology of money laundering through cryptocurrency and how to prevent it, which later can be used as a reference for regulator in making adjustments to the development of money laundering through this sector.

"

"Money Laundering it considered as a transnational organized crime. T he logic of elimination money laundering it to omit the criminal motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction. Thus, it requires international cooperation among countries, where international law is needed Even though there is still no specifyc convention about money laundering, but regulation about money laundering is* partially arranged in some conventions such os Wanna Convention l988 and in UN Convention on Transnational Organized Crimes 2000. ,indonesia has enected a regulation about money laundering that is' UU no. I5 year of.2000, which is amended by no. 25 year of 2003. This article will describe the implementation of international law on money laundering in Indonesia and the reason why Indonesia it still included in the list of non-cooperatives countries and territories (NCCI)."

"Diilhami dari penelitian tentang metode pencucian uang melalui kartu kredit di Amerika Serikat pada tahun 2002, sejumlah parameter dan pendekatan rezim anti pencucian uang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK merupakan kunci sentral dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan ditantang untuk menemukan metoda pencegahan pencucian uang yang efektif di Indonesia. Ketika pencucian uang di Indonesia sangat lekat dengan korupsi dan penyuapan, PPATK mengungkap bahwa pencucian uang melalui kartu kredit adalah hal baru di Indonesia. Penelitian ini berupaya melihat potensi risiko pencucian uang melalui transaksi kartu kredit di Indonesia, dimana praktek Credit Card Laundering yang mengandung potensi besar kerawanan dibiarkan menjamur. Penelitian diarahkan untuk memahami fenomena tersebut dan mendapatkan formulasi strategi yang handal untuk mencegah perluasan metoda pencucian uang dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian akan menggunakan studi kasus dalam bentuk gratifikasi. Analisa yang digunakan adalah sebuah pendekatan dengan metoda pengujian risiko dan ancaman yang mengikuti formula R = T + V + C. Berdasarkan sejumlah masukan dan temuan yang terungkap selama penelitian diketahui bahwa pemasalahan utama yang menjadi risiko terbesar yang dihadapi adalah kerentanan akibat tidak adanya sinergi antar PPATK, regulator dan penegak hukum serta pihak pelapor (PJK). Selain itu kemampuan intervensi PPATK yang lemah serta pemahaman dari hakikat pencucian uang yang masih minim.

---

Inspired by a research held on 2002 in United States regarding Money Laundering Extension through Credit Cards, this research was set with some adjustment of parameters and approach to anti-money laundering regime adapted to current conditions in Indonesia. As a Financial Intelligence Unit, INTRAC is a central key of the Anti-Money Laundering Regime in Indonesia and challenged to find a method of prevention of money laundering in Indonesia. While money laundering in Indonesia very closely with corruption and bribery, PPATK revealed that money laundering through a credit card is a new thing in Indonesia. This study seeks to look at the potential risk of money laundering through credit card transactions in Indonesia. The practice of Credit Card Laundering which is known to potentially vulnerable for money laundering was greatly accepted as a common practice in Indonesia. The research directed to understanding the phenomenon and to obtain a reliable strategy formulation for the prevention of money laundering methods in the future. Research approach will use a case study in the form of gratification. The analysis used in this research will be tested with risks assessment formulation as follows R = T + V + C. The number of entries and the findings revealed during research had raised the core problem facing in risk mitigation is vulnerability due to the lack of synergy between INTRAC, regulators and law enforcement agencies as well as the complainant (CHD). In addition, INTRAC capabilities to intervention were inadequate and there is lack of understanding for the nature of money laundering itself within the society."