Ditemukan 73649 dokumen yang sesuai dengan query
Sarah Robbaniyah Nursyam
"Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional mengakibatkan gejolak ekonomi yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tersebut membuat pajak sebagai aspek krusial instrumen fiskal, sepanjang tahun 2020 lebih ditekankan pada fungsinya sebagai regulerend yaitu lebih berfokus dalam mengutamakan penanganan Covid- 19 serta pemulihan ekonomi nasional. Sehingga pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami shortfall hingga akhir tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi yang diterapkan KPP Madya Tangerang serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dilakukan KPP Madya Tangerang merupakan strategi yang digunakan pada level fungsional yaitu menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan berdasarkan dua tingkatan strategi sebelumnya yaitu strategi yang telah dibuat pemerintah nasional maupun Kementerian Keuangan dalam mengoptimasi penerimaan pajak selama masa pandemi Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan KPP Madya Tangerang antara lain: menerapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 sebagai bentuk kepastian hukum pegawai pajak dalam menghimpun penerimaan pajak dengan melakukan beberapa prosedur perpajakan melalui video conference dan sebisa mungkin tidak menggunakan relaksasi jatuh tempo perpajakan, melakukan pengawasan kebijakan insentif perpajakan khususnya terkait angsuran PPh pasal 25, melakukan prioritas pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan SE DJP Nomor SE-15/PJ/2018 kepada para wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19, pemanfaatan digitalisasi pajak seperti layanan ‘Ngobras 415’ untuk pelayanan dan aplikasi Approweb untuk pengawasan dan pemeriksaan, penggunaan aplikasi Logbook sebagai sarana mengawasi kepegawaian, memaksimalkan berbagai kegiatan l untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang perpajakan. Adapun kendala yang dihadapinya antara lain kebijakan pembatasan sosial yang menghambat proses kewajiban perpajakan dan kondisi ekonomi yang menurun yang berdampak kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
The Covid-19 pandemic as a national disaster resulted in economic shocks that had a major impact on the Indonesian economy. The decline has made taxes as a crucial aspect of fiscal instruments, throughout 2020 more emphasized on its function as a regular end, which is more focused on prioritizing the handling of Covid-19 and national economic recovery. So that in 2020 tax revenue experienced a shortfall until the end of 2021. The purpose of this study is to analyze the strategies implemented by the Tangerang Medium Tax Service Office and identify the obstacles faced in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative research approach, complemented by data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study show that the strategy carried out by the Tangerang Medium Tax Service Office is a strategy used at the functional level, namely implementing tax policies that refer to the two previous levels of strategy, namely strategies that have been made by the national government and the Ministry of Finance in optimizing tax revenue during the Covid-19 pandemic. The efforts made by the Tangerang Medium Tax Service Office include: implementing Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 as a form of legal certainty for tax officials in collecting tax revenue by conducting several tax procedures through video conferences and as much as possible not using tax maturity relaxation, monitoring tax incentive policies, especially related to Income Tax installments in Article 25, prioritizing supervision and examination in accordance with Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-15/PJ/2018 to taxpayers who are not affected by the Covid-19 pandemic, utilizing tax digitization such as 'Ngobras 415' for services and the Approweb application for supervision and examination, using the Logbook application as a means of monitoring staffing, and conducting various activities to improve the quality of human resources in the field of taxation. The obstacles faced include social restriction policies that hinder the process of tax obligations and declining economic conditions that have an impact on taxpayers in fulfilling their tax obligations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mohammad Fahryan Joova Pahlevi Daryanto
"Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor.
The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Riyananda
"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.
The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rafsanjani Assya'bani
"Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD) menciptakan tatanan baru bagi reformasi perpajakan di Indonesia. Implementasinya bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah (lokal taxing power). Salah satu kebijakannya yang menimbulkan polemik adalah dengan diimplementasikan tarif batas bawah 40% dan batas atas 75% untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan Tertentu meliputi, karaoke, diskotek, bar, dan lainnya. Kota Depok sebagai salah satu kota yang mandiri di Indonesia menyambut kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Kota Depok dengan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang yang muncul, seperti percepatan adaptasi teknologi digital yang menyebabkan metode baru, baik inovasi dari pengusaha hiburan maupun inovasi pengurangan tarif dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Sedangkan dari sisi tantangan, untuk jenis hiburan tertentu tetap tidak mendapatkan insentif karena faktor kondisi daerah kota depok dan amanat UU serta PERDA. Sehingga memungkinkan persaingan yang kurang sehat antar pengusaha terlebih dikhawatirkan menimbulkan penghindaran pajak dengan mengalihkan jenis objek pajak yang memiliki tarif pajak rendah, seperti yang terjadi di daerah lain. Selain itu, dalam menghadapi potensi maupun tantangan yang muncul, Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan berbagai strategi optimalisasi seperti perluasan basis penerimaan, memperkuat pemungutan, peiningkatan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
The Law on Financial Relations between the Central and Regions (HKPD Law) creates a new order for tax reform in Indonesia. Its implementation aims to strengthen local fiscal independence (local taxing power). One of its policies that has caused polemics is the implementation of a lower limit rate of 40% and an upper limit of 75% for Certain Goods and Services Tax on Certain Entertainment Services including, karaoke, discotheques, bars, and others. Depok City as one of the independent cities in Indonesia welcomed the policy by issuing Regional Regulation Number 1 Year 2024 of Depok City by optimizing the potential of existing regional revenue. The research uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews and qualitative data analysis techniques. The results of this study show that there are opportunities that arise, such as the acceleration of digital technology adaptation that causes new methods, both innovations from entertainment entrepreneurs and tariff reduction innovations from the Depok City Regional Finance Agency. Meanwhile, in terms of challenges, for certain types of entertainment still do not get incentives due to the condition of the City Depok and the mandate of laws and local regulations. Thus, allowing less healthy competition between entrepreneurs, especially feared to cause tax evasion by shifting the type of tax object that has a low tax rate, as happens in other regions. In addition, in facing the potential and challenges that arise, the Depok City Local Government implements various optimization strategies such as expanding the revenue base, strengthening collection, improving supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, and increasing revenue capacity through better planning."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rifanda Yubi Fariansyah
"Skripsi ini membahas mengenai realisasi penerimaan pajak di KPP Ilir Barat Palembang selama Pandemi Covid-19 ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak apa yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Ilir Barat Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Ilir Barat Palembang dibuktikan dengan analisis data realisasi penerimaan pajak secara agregat dan analisis data realisasi penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Walaupun begitu, tetap ada jenis pajak yang terkena dampak negatif dari adanya Pandemi Covid-19 yaitu Pajak Penghasilan 26 yang mengalami penurunan yang sangat signifikan.
The focus of this study is to analyze the impact of Covid-19 Pandemi to the Realization of Tax Revenue in KPP Ilir Barat Palembang. The purpose of this research is to analyze the impact that caused by Covid-19 Pandemi to the tax revenue realization in KPP Ilir Barat Palembang. This research is a mix method research that have a descriptive design. The result of this research proved that there are no different between the realization of tax revenue before and after the covid-19 Pandemi. The realization of tax revenue in KPP Ilir Barat Palembang remain the same except one kind of tax that shows a significant decrease due to social distancing policy that taken by the government because the exsistance of covid-19 pandemi."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febri Fitrianti
"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.
The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Arifin
"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.
Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design. The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T47788
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ana Putri Nugraheni
"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.
Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zhafirah Amanda Putri
"Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan Pajak Hotel di DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian. Industri hotel di DKI Jakarta pada saat Pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan seperti penurunan tingkat okupansi hotel. Namun jika melihat realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2020 mencapai target realisasi. Skripsi ini mengkaji strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel di DKI Jakarta selama Pandemi Covid-19 beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan optimalisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang berbeda dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel pada masa Pandemi Covid-19 adalah meningkatkan okupansi hotel dengan memanfaatkan hotel untuk isolasi mandiri pasien Covid-19 serta pemberian kebijakan insentif pajak. Selain itu upaya intensifikasi seperti meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan; meningkatkan kepatuhan pajak; pengintegrasian perizinan; meningkatkan pengawasan; pengembangan pendataan objek pajak dan meningkatkan pemeriksaan pajak. Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Hotel pada masa Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta adalah faktor tingkat perekonomian; kesadaran wajib pajak; dan kurangnya kuantitas sumber daya manusia.
The Covid-19 Pandemic has a big impact on local tax revenues especially Hotel Tax in DKI Jakarta as the center of the capital city. The hotel industry in DKI Jakarta during the Covid-19 Pandemic had a bad impact such as a decrease in hotel occupancy rates. But if we look at the realization of Hotel Tax revenue in 2020, it has reached the realization target. This thesis focus on DKI Jakarta Local Government’s effort to optimize Hotel Tax in DKI Jakarta during Pandemic Covid-19 along with its obstacles which encountered in implementing that optimization. This research is conducted using qualitative approach with by depth interviews, observations, and literature studies. The result of the research showed that the different strategy to optimize hotel tax during Covid-19 Pandemic are increasing of hotel occupancy by utilizing hotels for selfisolation of Covid-19 patients and issuance of regulations providing tax stimuli. Intensification is done by increase socialization; increasing tax compliance; Strengthening Identification System; increasing monitoring; development of data collection on tax objects, and increasing supervision. The obstacles that are faced in optimizing hotel tax revenue during Covid-19 Pandemic in DKI Jakarta are economic level factors; Lacking of taxpayers compliance, and lacking quantity of human"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bagas Aria Dewa
"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penerimaan pajak potensial di Kota Depok. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah melihat tingginya penduduk migrasi masuk dan proyeksi jumlah penduduk. Skripsi ini membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kota Depok dan upaya dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kota Depok, BKD Kota Depok menemukan sejumlah hambatan berupa tingginya tingkat penunggakan atau piutang atas PBB-P2 dan kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, BKD Kota Depok melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan melalui pemutakhiran NJOP secara rutin; memperkuat proses pemungutan melalui perubahan tarif dan percepatan peraturan pelaksana yang mengatur teknis PBB-P2; meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan lapangan secara mendadak, penerapan sanksi, penerbitan STP, penerbitan Surat Teguran, serta pemasangan plang penunggakan PBB-P2; efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melalui pelayanan administrasi dan pembayaran PBB-P2 secara online melalui e-PBB dan e-STTP; meningkatkan kapasitas penerimaan melalui koordinasi dengan instansi pemerintahan lain. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta pemberian stimulus berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB-P2
.Land and building tax (PBB-P2) is one of the potential tax revenues in Depok City. This is evidenced by the high number of in-migrants and the projected population. This thesis discusses the obstacles faced in collecting land and building Tax in Depok City and efforts to optimize the revenue of land and building Tax. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The results of this study explain that in the process of collecting PBB-P2 in Depok City, the BKD found several obstacles in the form of a high level of arrears or receivables on PBB-P2 and a lack of human resources both in quality and quantity. To optimize PBB-P2 revenue, the BKD of Depok City has made intensification and extensification efforts. Intensification is carried out by expanding the revenue base through regular updating of NJOP; strengthening the collection process through tariff changes and acceleration of implementing regulations governing technical PBB-P2; improving supervision through unannounced field checks, application of sanctions, issuance of STP, issuance of Letter of Reprimand, and installation of PBB-P2 arrears signs; administrative efficiency and reducing collection costs through online PBB-P2 administration and payment services through e-PBB and e-STTP; increasing revenue capacity through coordination with other government agencies. Extensification is carried out by conducting outreach and education to the community and providing stimulus in the form of eliminating administrative sanctions for late payment of PBB-P2."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
