Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan pembaruan kebijakan bea meterai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kebijakan tersebut menjadikan dokumen konfirmasi sebagai objek bea meterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan perbandingan kebijakan bea meterai negara Inggris, Hong Kong dan Malaysia atas dokumen pada transaksi saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data adalah berupa wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bea meterai atas trade confirmation dilatarbelakangi akan penggunaan dokumen elektronik, perkembangan zaman, perbaikan tata administrasi, kepastian hukum dan peningkatan penerimaan negara. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan pihak bursa saham berusaha untuk melaksanakan peraturan bea meterai. Namun terdapat dampak bagi Anggota Bursa seperti peningkatan beban kepatuhan dan persaingan Anggota Bursa. Selain itu penerapan pemeteraian trade confirmation membuat investor berkonotasi negatif, mempertanyakan urgensi pemeteraian, peningkatan celah kerugian, menerapkan penghindaran pajak, dan distorsi kepada minat investor, sehingga penerapan kebijakan belum dikatakan efisien dan optimal. Terkait dengan sandingan kebijakan juga menunjukkan bahwa penerapan bea meterai atas dokumen transaksi saham di Indonesia lebih minim berdampak terhadap perkembangan Bursa Saham. Rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yakni untuk memperhatikan secara berkala pengenaan kebijakan ini, perbaikan teknis berkala dalam pemeteraian elektronik, dan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak Bursa Saham di Indonesia untuk memberikan pemahaman penerapan pemeteraian trade confirmation kepada para investor, dan pengawasan lebih dalam penerapannya.  

---

Stamp Duty Act Number 10 of 2020 is an update to the stamp duty policy on Stamp Duty Act Number 13 of 1985. This policy makes trade confirmation an object of stamp duty. This study aims to determine the implementation of policies and comparisons of UK, Hong Kong and Malaysia stamp duty policies on documents in stock transactions. The research approach used in this study uses a qualitative research paradigm with qualitative data analysis techniques. The research instrument used to obtain data is in the form of in-depth interviews with informants who are directly related to the implementation of these policies and literature studies. The results of the study show that the stamp duty policy on trade confirmations is motivated of the using electronic documents, era developments, improvements in administrative procedures, legal certainty, and increased state revenues. In practice, the government and the stock exchange are trying to implement stamp duty regulations. However, there are impacts for Exchange Members such as increased compliance and increased competition for Exchange Members. In addition, the application of trade confirmation also makes investors negative connotation, questionings the urgency, increases the gap for losses, applies tax avoidance, and distorts investor interest, so the implementation of policies has not been said to be efficient and optimal. Related to the policy comparison, it shows that the application of stamp duty on stock transaction documents in Indonesia has had a minimal impact on stock market. Recommendations that can be made by the government are to periodically pay attention to the imposition of this policy, periodic technical improvements in electronic sealing, cooperation between the government and various stock market parties in Indonesia to provide investors with an understanding of the implementation of trade confirmation sealing, and more supervision in its implementation."

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat likuiditas serta nilai return dan risiko sistematik saham pada perusahaan ndash perusahaan yang terdaftar pada bursa efek periode 2009 sampai 2012 Analisis dilakukan setelah menggolongkan perusahaan berdasarkan tingkat likuiditasnya LMx digunakan untuk menghitung tingkat likuiditas sedangkan beta digunakan untuk menghitung risiko sistematik saham Hasil penelitian menunjukkan sejak 2009 ndash 2012 selalu terjadi peningkatan likuiditas saham ndash saham pada Bursa Efek Indonesia Selain itu dari penelitian ini kita juga dapat mengetahui bahwa nilai average return dari saham ndash saham di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian selalu bernilai positif Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara tingkat likuiditas dengan return pada Bursa Efek Indonesia dan juga bahwa terdapat korelasi antara tingkat likuiditas dengan risiko sistematik beta namun tidak terdapat korelasi antara return dengan beta.

---

This study conducted to investigate liquidity rate stock return and systematic risk on listed companies in Indonesia Stock Exchange 2009 2012 Analysis conducted after dividing companies based on their liquidity rate LMx was used to calculate liquidity rate meanwhile beta was used to calculate stock systematic risk Result of this study show that since 2009 until 2012 liquidity rate of stocks in Indonesia Stock Exchange always increase Furthermore from this study also we know that average retun of the stocks at Indonesia Stock Exchange during research period always has positive value This study also shows that there is no correlation between liquidity rate and return at Indonesia Stock Exchange and also there is correlation between liquidity rate and systematic risk beta but there is no correlation between return and beta."

"Penelitian ini membahas mengenai potensi ekstensifikasi bea meterai atas dokumen elektronik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat potensi ekstensifikasi objek bea meterai yang dapat dikembangkan dengan melakukan amandemenUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bea meterai dapat dikenakan atas dokumen elektronik, tetapi perlu melihat batasannya, yaitu kemampuan objek tersebut dapat diawasi pemerintah.

---

This research discusses the potential of stamp duty extensification over electronic documents. The research was conducted by a qualitative approach and crosssectional research with data collection techniques as literature study and interview. The data is analyzed by qualitative data analysis techniques. Research output shows that there is potention which can be developed by doing amendment at Law Number 13 Year 1985 on Stamp Duty. Stamp duty can be collected for electronic document, but is limited for the object itself which can be controlled by the government."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan non keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2013. Penelitian ini menunjukan bahwa debt to equity ratio dan debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu perusahaan non keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 - 2013.

---

This study aims to analyze the impact of capital structure on stock prices of non-financial companies listed on the stock exchanges in Indonesia period 2009-2013. The empirical findings shows that debt to equity ratio and debt to asset ratio performs a negative and significant impact on stock price. The objects taken in this research are non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2009-2013."

"Tulisan ini bertujuan mengetahui aspek pelindungan konsumen dalam transaksi Meterai Elektronik dan kualifikasinya berdasarkan UU PK, potensi kegagalan sistem elektronik yang timbul, serta tindakan dan pertanggungjawaban dari para pihak atas kegagalan dan potensi pemalsuan. Dengan metode penelitian berjenis doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana UU PK, UU ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, dan UU Bea Meterai diterapkan dalam kasus-kasus kegagalan pada Meterai Elektronik. Hasil dari analisis UU PK adalah bahwa para pihak dapat dinyatakan sebagai konsumen dan pelaku usaha serta pembubuhan Meterai Elektronik sebagai jasa. Berdasarkan kasus-kasus kegagalan, timbul kerugian dari konsumen yang harus diganti rugi dan kenyataannya tidak terdapat penyelesaian atau ganti rugi. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur ganti rugi dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perum PERURI dan Distributor sebagai pelaku usaha juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan ganti rugi oleh konsumen. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan preventif, represif, dan pertanggungjawaban dari para pihak harus dilaksanakan dari para pihak dengan mengikuti ketentuan UU PK, UU ITE, PP PSTE, dan PP PMSE. Sehingga, transaksi yang adil dan efektif dalam transaksi Meterai Elektronik dapat tercapai.

---

This paper intends to understand the consumer protection aspect in the transaction of Electronic Duty Stamp as to comply with Consumer Protection Law, electronic systems’ tendency to fail, and actions and liability from the parties in response to electronic system failure and electronic duty stamp forgery. This paper is subject to doctrinal legal research, which analyzes the implementation of Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, and Stamp Duty Law to cases of electronic system failure. The analysis of Consumer Protection Law finds that Electronic Duty Stamp stamping process is similar to services. The parties also resemble consumer and business actors. According to the cases of electronic system failure, consumers sustain economic losses and business actors are liable to give compensation but, on some cases, business actors did not give any. The analysis finds an indication of nonconformity in compensation-request procedure among Perum PERURI and Distributors that is also subject to Consumer Protection Law. In conclusion, preventive and repressive actions, as well as liability from every party should be in force by referring to Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law last revised in 2024, as well as Government Regulation No. 71 of 2019 and Government Regulation No. 80 of 2019. With the regulations and actions in effect, the transaction of Electronic Duty Stamp should proceed lawfully and effectively."

"Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas peraturan rotasi KAP dari KMK 423/KMK.06/2002 dan PMK 17/PMK.01/2008 sudah cukup baik. Sehingga siap untuk diterapkan di Indonesia. Penulis juga meneliti apakah peraturan rotasi tersebut telah dipatuhi oleh KAP yang memberikan jasa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2011 dan meneliti kualitas independensi akuntan publik dengan melihat sanksi-sanksi yang diberikan pada akuntan publik oleh Dewan Pengawas yaitu PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) periode 2003-2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah masih terdapat kelemahan sehingga banyak ditemukan KAP yang melanggar peraturan rotasi di perusahaan manufaktur tersebut. Namun dari sanksi-sanksi yang selama ini dikenakan kepada akuntan publik tidak ada yang terkait pelanggaran independensi.

---

The purpose of this analysis is to determine whether the quality of the Firm rotation rules KMK 423/KMK.06/2002 and PMK/PMK.01/2008 are good enough. So it is ready to be implemented in Indonesia. The authors also examined whether the rotation rule has been followed by the Firm that provides services to manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2003-2011. In addition, the authors wanted to know the quality of independent public accountants by seeing the sanctions that given to the public accountant by the Board PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) in period 2003-2011.

The analysis showed that the regulation issued by the government are still weak that are found in violation of the rule Firm rotation in manufacturing companies. But from the sactions that had been imposed on the public accountant, the author didn't find independence violation."

"Penelitian ini mengkaji penggunaan trade credit oleh perusahaan-perusahaan yang berada pada keadaan financial distress. Trade credit merupakan sumber pembiayaan jangka pendek yang dapat berguna bagi perusahaan yang mengalami financial distress. Proksi yang digunakan untuk variabel financial distress adalah coverage ratio. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh financial distress terhadap keputusan penggunaan trade credit. Penelitian ini memiliki 3 hipotesis: pertama, perusahaan yang financial distress berpengaruh positif terhadap ratio of trade payable to cost of good sold, kedua, perusahaan yang financial distress berpengaruh positif terhadap ratio of trade payable to equity dan yang ketiga, perusahaan yang financial distress berpengaruh positif terhadap ratio of trade payable to financial debt. Sampel penelitian diambil dari perusahaan-perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI pada periode tahun 2007-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model estimasi fixed effect model dan random effect. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami financial distress cenderung meningkatkan penggunaan trade credit. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan koefisien positif dan signifikan pada variabel financial distress terhadap ratio of trade payable to cost of good sold dan ratio of trade payable to equity.

---

This study examines the use of trade credits by firms that are in a state of financial distress. Trade credit is a short term financing that can be useful for firms in financial distress. The proxy used for financial distress variables is coverage ratio. The purpose of this study is to analyze the effect of financial distress on trade credit. This research has 3 hypotheses first, the firms in financial distress have a positive coefficient on the ratio of trade payable to the cost of good sold, secondly, the firms in financial distress have a positive coefficient on the ratio of trade payable to equity and third, the firms financial distress have a positive coefficient on the ratio of trade payable to financial debt. The study sample was taken from non financial firms listed on the IDX in the period of 2007 2016. The research method is panel data regression by using estimation model of fixed effect model and random effect. This study found that firms in financial distress tend to increase the use of trade credit. This is reflected from the results of research showing the positive and significant coefficients on the variable financial distress on the ratio of trade payable to cost of good sold and the ratio of trade payable to equity."

"Penelitian ini mengkaji penggunaan trade credit oleh perusahaan-perusahaan yang berada pada sektor non keuangan yang mempengaruhi profitabilitas. Penggunaan trade credit sebagai sumber pendanaan eksternal banyak digunakan perusahaan dan memiliki hubungan erat dengan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Proksi yang digunakan untuk variabel trade credit adalah account payable. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penggunaan trade credit terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis: pertama, trade credit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan, kedua, liquidity berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, ketiga, ukuran perusahaan size berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan, dan keempat, umur perusahaan age berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Sampel penelitian diambil dari perusahaan-perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI pada periode tahun 2007-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model estimasi OLS, 2SLS, fixed effect model dan random effect. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan trade credit akan cenderung kurang menguntungkan, dimana semakin tinggi rasio account payable maka semakin kurang menguntungkan. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang menunjukkan koefisien negatif dan signifikan pada variabel trade credit terhadap profitabilitas.

---

This study examines the use of trade credit by companies in the non financial sector that affect firm profitability. The use of trade credit as an external funding source is widely used by the company and has a close relationship with the profitability of the company. The proxy used for trade credit variable is account payable. The purpose of this study is to analyze the effect of the use of trade credit on corporate profitability. This study has four hypotheses first, the trade credit is negatively related to firm profitability, second, liquidity is positively related to firm profitability, third, firm size is positively related to firm profitability, and fourth, firm age is negatively related to firm profitability. The sample of this study are non financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange IDX in the period of 2007 2016. The research method used panel data regression by using estimation model of OLS, 2SLS, fixed effect model and random effect. This study found that firms using trade credit will tend to be less profitable, where the higher ratios of account payable will be less profitable. This is reflected from the results of research showing negative and significant coefficients on the variable trade credit to profitability."