Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas peraturan rotasi KAP dari KMK 423/KMK.06/2002 dan PMK 17/PMK.01/2008 sudah cukup baik. Sehingga siap untuk diterapkan di Indonesia. Penulis juga meneliti apakah peraturan rotasi tersebut telah dipatuhi oleh KAP yang memberikan jasa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2011 dan meneliti kualitas independensi akuntan publik dengan melihat sanksi-sanksi yang diberikan pada akuntan publik oleh Dewan Pengawas yaitu PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) periode 2003-2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah masih terdapat kelemahan sehingga banyak ditemukan KAP yang melanggar peraturan rotasi di perusahaan manufaktur tersebut. Namun dari sanksi-sanksi yang selama ini dikenakan kepada akuntan publik tidak ada yang terkait pelanggaran independensi.

---

The purpose of this analysis is to determine whether the quality of the Firm rotation rules KMK 423/KMK.06/2002 and PMK/PMK.01/2008 are good enough. So it is ready to be implemented in Indonesia. The authors also examined whether the rotation rule has been followed by the Firm that provides services to manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2003-2011. In addition, the authors wanted to know the quality of independent public accountants by seeing the sanctions that given to the public accountant by the Board PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) in period 2003-2011.

The analysis showed that the regulation issued by the government are still weak that are found in violation of the rule Firm rotation in manufacturing companies. But from the sactions that had been imposed on the public accountant, the author didn't find independence violation.