Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada penerapan Robotic Process Automation (RPA) pada implementasi faktur pajak di PT X ditinjau dari perspektif compliance cost. Robotic Process Automation merupakan salah satu bentuk teknologi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk meminimalkan biaya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal administrasi faktur pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi faktur pajak menggunakan Robotic Process Automation ditinjau dari biaya kepatuhan atau compliance cost Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan studi yang dilakukan di PT X dengan indikator Compliance Cost oleh Chattopadhyay & Das-Gupta, seperti Direct Money Cost, Time Cost, dan Psychological Cost, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Robotic Process Automation ini belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan indikator Direct Money Cost, biaya yang harus dikeluarkan PT X untuk penggunaan RPA dalam pembuatan faktur ini lebih besar dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak tanpa menggunakan RPA. Selain itu dari segi Time Cost, penggunaan RPA memiliki dampak cukup signifikan terhadap pengurangan waktu PT X dalam pembuatan faktur pajak. Namun, penggunaan Robotic Process Automation tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap Psychological Cost dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak manual.

---

This research focuses on the use of Robotic Process Automation (RPA) for handling tax invoices at PT X, specifically examining its impact on compliance costs. RPA is a technology that Taxable Entrepreneurs use to minimize their compliance expenses related to tax obligations, especially in managing tax invoices. The main goal of this study is to analyze how RPA implementation affects the compliance costs incurred by Taxable Entrepreneurs. The research methodology adopts a post-positivism approach and employs data collection techniques with in-depth interviews and literature reviews. The study conducted at PT X, using the Compliance Cost indicators proposed by Chattopadhyay & Das-Gupta (Direct Money Cost, Time Cost, and Psychological Cost), reveals that RPA integration does not significantly reduce the compliance costs for Taxable Entrepreneurs. In fact, the Direct Money Cost for using RPA in invoice generation at PT X is higher than manual tax invoice generation. However, the implementation of RPA does show a notable reduction in Time Cost, significantly reducing the time spent on tax invoice processing. On the other hand, the adoption of Robotic Process Automation does not bring a significant advantage in terms of Psychological Cost compared to manual tax invoice generation. In conclusion, while RPA offers certain benefits in terms of time efficiency, this study finds that its implementation at PT X does not lead to a substantial reduction in compliance costs for Taxable Entrepreneurs."

"PT. X sebagai salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia, memiliki tenaga kerja dan aset yang besar, proses bisnis yang kompleks dan memiliki porsi penting dalam pangsa pasar di industri. PT. X telah memutuskan untuk mengimplementasikan inisiatif Robotic Process Automation (RPA) yang diharapkan dapat membuat proses operasional lebih ramping dan efisien. Tetapi setelah diimplementasikan, apakah benar RPA memiliki efek positif pada PT. X? Makalah ini membahas implementasi RPA di PT. X, efek dan analisis biaya-manfaat dari implementasi RPA di perusahaan. Analisis dilakukan dengan berfokus pada implementasi RPA dalam proses pembayaran vendor di PT. X dengan menggunakan analisis biaya-manfaat berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dari implementasi RPA yang berasal dari internal dan eksternal PT. X. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis proses bisnis dan metode akuntansi keuangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan tentang efek positif dari implementasi RPA yang dapat dilihat dari penurunan lead time proses pembayaran vendor hingga 97,8% dan penurunan biaya Karyawan hingga 55%.

---

PT. X as one of the largest manufacturing companies in Indonesia, has a large workforce and assets, complex business processes and has an important portion in the market share in the industry. PT. X has decided to implement Robotic Process Automation (RPA) initiative which is expected to make operational processes more lean and efficient. But after it was implemented, was it true that RPA had a positive effect on PT. X? This paper discusses the implementation of RPA at PT. X, the effects and cost-benefit analysis of RPA implementation in the company. The analysis was conducted by focusing on the implementation of the RPA in the vendor payment process at PT. X by using cost-benefit analysis based on qualitative and quantitative approaches. A qualitative approach was carried out using the interview method with key stakeholders from the implementation of the RPA coming from internal and external PT. X. The quantitative approach is carried out using business process analysis and financial accounting methods. This study concludes the positive effects of the implementation of the RPA that can be seen from decrease of lead time vendor payment process up to 97,8% and decrease of Employee cost up to 55%."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yangdiatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebutmengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saatdiberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidaksesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajakbackdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dariDPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajakmasukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskankebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty)dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biayakepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdeskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitanfaktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidakterpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek,pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektifkebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantianfaktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu,dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, makamenimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost danpyschological cost

---

ABSTRACTThis study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated inthe Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate theissuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serialnumber given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoiceswhich are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had beenarranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice oris referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject toadministrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT INunable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research isto explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed fromthe principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of taxinvoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitativedescriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuanceof tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillmentof the factors of legal certainty that the material/object of the policy,subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceabilityof the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the taxclarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013,2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty fortaxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, timecost and pyschological cost."

"Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah diberlakukannya kebijakan Badan Usaha Milik Negara menjadi wajib pungut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Latar Belakang dibuatnya kebijakan penentuan kembali BUMN dan implikasi dilapangan ats penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. (1) Adanya latar belakang di tunjuknya BUMN menjadi badan pemungut adalah kurang patuhnya vendor serta kurangnya pegawai pajak dan untuk mengamankan penerimaan negara (2) Dalam setiap terjadinya perubahan kebijakan perpajakan, pemerintah harus melakukan upaya upaya dalam meminimalkan tax compliance cost.

---

The issue covered in this study is focusing on the policy that elects State Owned Enterprise as VAT withholder. The purpose of this study is to understand the background of this policy and why did the government decided to re-instate this policy and the operational impacts of re-electing State Owned Enterprise as VAT withholder. This study is utilizing qualitative technique as the method of the research. The data gathering was done through intensive interviews and literature study. (1) The state owned enterprise was re-elected as VAT withholder due to the vendors’ lack of compliance and imbalance in the number of tax authorities, as well as to preserve nation’s income. (2) Before implementing the changes in tax policy, the government has to perform certain efforts in order to minimize the tax compliance cost."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Robotic Process Automation (RPA) bekerja dan dampaknya terhadap onboarding pelanggan online atau yang dikenal dengan proses Customer Due Diligence (CDD) pada salah satu start-up teknologi keuangan. RPA adalah pendekatan populer yang diambil oleh perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di Indonesia untuk meningkatkan pelanggan lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada agen manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis perbandingan dampak keberhasilan RPA menggunakan indikator Capgemini dengan data dari perusahaan kasus terkait dengan proses CDD online: waktu pemrosesan, tingkat kerusakan, jam lembur, jumlah pengaduan, biaya, jumlah pencurian identitas, dan jumlah karyawan sebelum dan sesudah RPA. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam untuk memahami konteks, membuat peta fungsi waktu sebelum dan sesudah RPA, menjelaskan perbandingan dampak, dan mendapatkan wawasan untuk perbaikan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPA dalam proses CDD online perusahaan kasus dapat meningkatkan waktu pemrosesan, pencapaian SLA (Service Level Agreement), kepuasan pelanggan dan karyawan, dan kepatuhan. Namun, RPA menyebabkan kenaikan biaya dan kualitas data pekerjaan yang terganggu. Implementasi RPA dalam online customer onboarding memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan financial technology untuk dapat berkembang. Namun, perusahaan harus menilai secara komprehensif biaya dan kualitas teknologi otomasi sebelum menggunakannya.

---

This paper aims to understand how the Robotic Process Automation (RPA) works and its impact on the online customer onboarding or known as Customer Due Diligence (CDD) process in a financial technology start-up. RPA is a popular approach taken by Indonesian-based financial technology companies to onboard customer faster and reduce the dependency to human agents. The paper uses both quantitative and qualitative methodologies. The quantitative analysis is used to analyse the impact comparison of Capgemini indicators of RPA success by using the data from the case company related to online CDD process: the processing time, the defect rate, the overtime hour, the number of complaints, the cost, the number of identity theft, and the head count for before and after RPA. The qualitative method is conducted by in-depth interview to understand the context, create the time function map of before and after RPA, explain the impact comparison, and gain insight for the next improvement. Results indicate that the RPA in the online CDD process of the case company can improve the processing time, SLA (Service Level Agreement) achievement, customer and employee satisfaction, and the compliance. However, the RPA causes the cost increase and quality of work data being compromised. RPA implementation in the online customer onboarding provides many benefits for a financial technology company to be able to scale. However, the company must comprehensively assess the cost and quality of the automation technology before using it."

"Seiring dengan perubahan dunia yang sangat cepat, efisiensi dalam mengelola persediaan menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi UKM. Ada beberapa sumber daya penting yang dibutuhkan oleh UKM untuk meningkatkan bisnis mereka: sejumlah dana, penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia. Robotic Process Automation (RPA) sebagai salah satu teknologi unggulan di Industri 4.0 dapat mengatasi kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan tugas-tugas dalam manajemen persediaan. RPA dianggap sebagai salah satu teknologi modern yang memungkinkan UKM melakukan tugas berulang dengan lebih efisien sehingga menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Penelitian ini mengadopsi tahap Inisialisasi dan Implementasi dari The Consolidated Framework for Implementing RPA Project. Data bersumber dari salah satu UKM dalam bisnis kecantikan yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah- Indonesia, dimana bisnis kecantikan dianggap sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat saat ini di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada manajemen persediaan seperti pengecekan stok persediaan, peramalan permintaan produk berdasarkan data historis, membuat rencana pembelian, memesan barang ke vendor melalui email dan menindaklanjuti menggunakan email jika barang yang dipesan belum datang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan RPA dalam manajemen persediaan dapat menghemat banyak biaya yang sebelumnya dianggap sebagai beban. Adanya RPA di perusahaan telah berhasil membantu AuradermA Skin Care dalam mengelola persediaan dengan lancar, mengurangi beban kerja staf dan pada akhirnya memastikan persediaan tidak habis atau berlebihan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang RPA karena implementasi RPA belum begitu banyak ditemukan terutama untuk UKM.

---

As the world changes rapidly, inventory management efficiency becomes crucial, especially for SMEs. There are some critical resources required by SMEs to scale up their business: significant amounts of funds, technological skills, and human resources. Robotic Process Automation (RPA) as one of the prominent technologies in Industry 4.0 can solve human resource needs to conduct tasks in inventory management. RPA is regarded as a technological advance to enable SMEs to do repetitive tasks more efficiently leading to better organizational performance. This research adopts the Initialization and Implementation phase from The Consolidated Framework for Implementing RPA Project. Data are originally sourced from one of the SMEs operated in Central Java Province- Indonesia, the company run beauty business which is considered as one of fast-growing sectors nowadays in the country. The scope of this research is focused on inventory management such as checking inventory stock, forecasting product demand based on historical data, creating purchasing plans, ordering items to vendors by email and following up using email if the requested item has not arrived yet. This study's finding shows that using RPA in inventory management can save many costs that were usually considered liabilities to business in the past. The existence of RPA in the company has successfully helped the company-in-study manage the inventory seamlessly, reducing the staff workload and eventually making sure inventories are neither out-of-stock nor excessive. This research will contribute to RPA implementation as RPA implementation is rarely found in big, medium, or small enterprises."

"E-letter merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk kegiatan korespondensi yang memberikan kemudahan dalam efisiensi waktu kegiatan surat menyurat perusahaan sekaligus memicu pro dan kontra diantara pengguna dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi E-letter berlangsung dalam korespondensi perusahaan di tengah kemunculan pro dan kontra antara pengguna selama melaksanakan korespondensi bisnis melahirkan berbagai pemaknaan terhadap E-letter yang terus bertahan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi E-letter di PTX X memunculkan berbagai perspektif pengguna yang berbeda-beda namun implementasi e-letter terus dimanfaatkan. Implementasa e-letter memberikan kemudahan dan ketepatan dalam korespondensi dimulai dari pembuatan dan distribusi surat kedinasan sampai proses temu kembali informasi dan penyimpanan. Sistem ini meminimalisir penyalahgunaan surat kedinasan karena memiliki sistem keamanan yang mana hanya pegawai yang sudah terdaftar yang dapat mengakses sistem tersebut.

---

E-letter is a application based on web that is used for correspondence activities that provide convenience in time efficiency of corporate correspondence activities as well as triggering pros and cons among users in its implementation. The purpose of this study is to identify E-letters that take place in corporate correspondence in the midst of the emergence of pros and cons between users while carrying out business correspondence, giving rise to various meanings of E-letters that continue to survive in supporting the achievement of organizational goals.This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of this study indicate that the implementation of the E-letter at PT X raises various user perspectives, but the implementation of the e-letter continues to be utilized. The implementation of e-letters provides convenience and accuracy in correspondence starting from the creation and distribution of official letters to the process of information retrieval and storage. This system minimizes the misuse of official letters because it has a security system where only registered employees can access the system."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."

"Penelitian ini menganalisis implikasi dari adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak serta implikasi dari kebijakan pengenaan sanksinya. Adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak mengakibatkan PKP Penjual akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan besaran sanksi yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak menyebabkan besaran sanksi akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya penyerahan yang dilakukan, hanya karena kesalahan terlambat dalam menerbitkan Faktur Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi yang timbul dari keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan menganalisis penerapan sanksi keterlambatan penerbitan faktur pajak terhadap beban perpajakan yang timbul khususnya pada PT.QWE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengenaan sanksi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak menimbulkan beban perpajakan meliputi direct money cost, time cost dan psychological cost yang menyebabkan terganggunya cashflow perusahaan sehingga mendistorsi wajib pajak dalam mengambil keputusan bisnisnya. Selain berpengaruh kepada wajib pajak, adanya pengenaan sanksi tersebut juga berimplikasi kepada timbulnya biaya terhadap otoritas pajak (administrative cost).

---

This study analyzes the implications of the delay in the issuance of Tax Invoice and the implications of the policy imposition of sanctions. Any delay in issuing a Tax Invoice by a Taxable Entrepreneur will be subjected to administrative sanctions of 2% from the Tax Base. The amount of sanctions calculated from the Basic Tax Imposition causes the number of sanctions to be higher along with th greater submission, only because of the delay when issuing a Tax Invoice. The purpose of this study is to analyze the implications arising from the late issuance of Tax Invoice and analyze the application of sanctions for the late issuance of tax invoices to the Cost of Taxation that arises especially for PT.QWE. This research uses a quantitative approach with a post positivist paradigm. The results showed that the imposition of sanctions for the delayed issuance of Tax Invoice raises tax burden including direct money costs, time costs and psychological costs. This can cause disruption of corporate cashflow so that distortion taxpayers in making business decisions. In addition to influencing taxpayers, the imposition of sanctions also has implications for the cost of the tax authority (administrative cost)."

"ABSTRAKTarget penerimaan pajak, selalu menjadi diskursus menarik di akhir tahun. Hampir sepuluh tahun terakhir target penerimaan perpajakan tak pernah tercapai. Belum lagi tingginya angka sengketa dalam beberapa tahun terakhir yang menggerus tingkat kepercayaan wajib pajak. Sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kondisi perpajakan Indonesia hari ini adalah pemeriksaan pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan konsep baru yang kini mulai banyak diadopsi di beberapa negara lain yaitu konsep cooperative compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang ditelaah melalui dua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu aspek kepercayaan dengan indikator komitmen, kejujuran, kompetensi dan keadilan; dan aspek transparansi degan indikator informatif dan pengungkapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemeriksaan pajak yang secara eksplisit/formal mengadopsi konsep cooperative compliance. Dilihat dari kedua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu kepercayaan dan transparansi, peneliti mendapatkan bahwa dimensi kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan pajak masih minim yang bisa dilihat dari tingginya angka sengketa pajak. Adapun dimensi transparansi, kondisi saat ini sedang bergerak ke arah era keterbukaan yang lebih baik, dimana hal ini dapat tercermin dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka mendukung proses transparansi.

---

ABSTRACTThe target of tax revenue is always an interesting discourse at the end of the year. Almost the last ten years the target of tax revenues has never been achieved. Not to mention the high number of disputes in recent years that undermined the level of taxpayer trust. So that impact on the low level of taxpayer compliance in Indonesia. And one of the things that affect the condition of Indonesia 39 s taxation today is the tax audit. Therefore, this study aims to analyze the implementation of tax audit policy in Indonesia with a new concept that is now beginning to be widely adopted in several other countries namely the concept of cooperative compliance. This research uses post positivism approach, qualitative method and data collection using in depth interview technique. Analysis analyzed through two main dimensions of cooperative compliance are trust dimension with indicator of commitment, honesty, competence and justice and dimension of transparency with informative indicators and disclosures. The results of this study explain that basically in Indonesia until now there has been no tax audit policy that explicitly formally adopt the concept of cooperative compliance. Viewed from the two main dimensions of cooperative compliance are trust and transparency, the researcher found that the trust dimension between taxpayer and taxpayer in tax audit is still minimal which can be seen from the high rate of tax disputes. As for the transparency dimension, the current condition is moving towards a better era of openness, which can be reflected in the existence of several policies made in order to support the transparency process."