Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, dokter obstetri danginekologi (obgyn) memiliki peran yang dibutuhkan untuk menyediakan layanankesehatan, namun beberapa dokter obgyn laki-laki melakukan kekerasan seksual kepadapasien perempuan. Kekerasan seksual ini melanggar hak perempuan untuk mengakseslayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara aman dan nyaman. Penelitian inibertujuan untuk mengungkap pengalaman pasien perempuan yang menjadi korbankekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki dengan menggunakan teori kriminologifeminis radikal. Melalui pendekatan penelitian kualitatif feminis dengan mewawancaraitiga pasien perempuan korban, penelitian ini memperlihatkan pengalaman korbanmengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter obgyn laki-laki dan dampakyang dirasakan korban. Pengalaman dokter obgyn perempuan dan laki-laki selamamenjalani pendidikan dan profesi obgyn juga dibahas dalam penelitian ini. Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa akar penyebab kekerasan seksual oleh obgyn laki-lakiterhadap pasien perempuan berasal dari patriarki, yang diwujudkan melalui dominasi/biasgender laki-laki dalam institusi kedokteran dan objektifikasi tubuh perempuan.Akibatnya, kekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki terhadap pasien perempuanterjadi melalui kerentanan berlapis yang dibentuk oleh relasi kuasa yang timpang berbasismodel hubungan paternalistik dan berbasis seks/gender. Relasi yang timpang inimembentuk kerentanan berlapis bagi pasien perempuan karena posisi mereka sebagaipasien dan sebagai perempuan. Penelitian ini juga menyoroti dampak fisik, psikologis,dan ekonomi dari kekerasan seksual yang dialami korban.

---

To fulfill women's rights to sexual and reproductive health, obstetricians and

gynecologists (obgyns) play a crucial role in providing healthcare services. However,

some male obgyns perpetrate sexual violence against female patients. This sexual

violence violates women's rights to access sexual and reproductive healthcare in a safe

and comfortable manner. This study aims to reveal the experiences of female patients

who have been victims of sexual violence by male obgyns using radical feminist

criminology theory. Through a qualitative feminist research approach, including

interviews with three female patient victims, this study reveals the experiences of victims

regarding sexual violence perpetrated by male obgyns and the impact felt by the victims.

The experiences of both female and male obgyns during their education and professional

practice are also discussed in this research. The findings of this study reveal that the root

causes of sexual violence by male obgyns against female patients stem from patriarchy,

manifested through male dominance/gender bias within the medical institution and the

objectification of women's bodies. As a result, sexual violence by male obgyns against

female patients occurs through layered vulnerabilities shaped by imbalanced power

relations based on paternalistic model and sex/gender. These imbalanced relations create

layered vulnerabilities for female patients due to their positions as patients and as women.

This research also reveals the physical, psychological, and economic impact of the sexual

violence experienced by the victims."

"Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang dapat berdampak bagi kesehatan reproduksi, risiko mengalami kekerasan dan dampak psikologis, sosial ekonomi serta bagi bayi/anak yang dilahirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang berkontribusi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel sebanyak 370 perempuan berusia 20-24 tahun dari 30 desa di 8 kecamatan yang dipilih secara acak dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Proportional to Size (PPS) 3 tahap. Data dikumpulkan dengan cara wawancara. Proporsi perkawinan anak perempuan di Kabupaten pekalongan sebesar 8,6% dan 0,54% di antaranya merupakan perkawinan pertama yang terjadi sebelum usia 15 tahun. Prevalensi perkawinan anak tertinggi ditemukan di Kecamatan Lebakbarang (28,6%), Kandangserang (20,6%) dan Doro (17,5%). Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan, sedangkan pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor konfonding. Perempuan berpendidikan rendah memiliki kemungkinan untuk mengalami perkawinan anak 53 kali dibanding perempuan berpendidikan tinggi setelah dikontrol oleh pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal (OR= 53,27; 95% CI = 7,03 - 403,81). Diperlukan program pencegahan perkawinan anak dari Pemerintah Kabupatan Pekalongan serta peningkatan akses pendidikan yang merata untuk tingkat SMA/sederajat khususnya di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Doro.

---

Child marriage is a violation of children's rights that has several impacts on reproductive health, the risk of experiencing violence and psychological impact, the babies/children being born, and socio-economic. The aim of the research is to find out the prevalence of child marriage in Pekalongan Regency and the contributing factors. This study used a cross-sectional research design. Sample of 370 women aged 20-24 years from 30 villages in 8 sub-districts were randomly selected from 19 sub-districts in Pekalongan Regency. The sampling technique is 3 stage Probability Proportional to Size (PPS). Data were collected by interview. The proportion of child marriage in Pekalongan Regency was 8.6%, of which 0.54% of them had their first marriages before they were 15 years old. The highest prevalence of child marriage was found in these sub-districts: Lebakbarang (28.6%), Kandangserang (20.6%) and Doro (17.5%). Level of education is a factor related to child marriage in Pekalongan Regency, while knowledge, peer influence and location of residence are confounding. Women with low education are 53 times more likely to experience child marriage than women with higher education after controlling for knowledge, peer influence and location of residence (OR= 53.27; 95% CI = 7.03 - 403.81). The Government of Pekalongan Regency needs to develop a program to prevent child marriage and increase access to high school education level, especially in Lebakbarang, Kandangserang and Doro sub-district."

"ABSTRAKKehamilan pada perempuan mempengaruhi seluruh anggota keluarga dan pasangan. Pada kehamilan terjadi perubahan pola seksual yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran fungsi seksual laki-laki dan fungsi seksual perempuan selama masa kehamilan. Pengambilan sampel dari pasangan suami-istri yang mengalami kehamilan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 laki-laki berjumlah 102 responden dan kelompok 2 perempuan sebanyak 102 responden, dilakukan di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor dengan menggunakan desain deskriptif, teknik nonprobability sampling, pendekatan consecutive sampling. Instrumen yang digunakan Brief Male Sexual Function Inventory dan Female Sexual Function Index. Analisis fungsi seksual laki-laki dan fungsi seksual perempuan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan gambaran fungsi seksual laki-laki dan fungsi seksual perempuan selama periode kehamilan. Responden pada kedua kelompok, usia sebagian besar berada pada fase dewasa awal yaitu 20-40 tahun. Suami mengalami penurunan dorongan seksual 57 dan kepuasan seksual 56 sedangkan istri mayoritas tidak mengalami penurunan gairah seksual, rangsangan seksual, lubrikasi, orgasme, kepuasan seksual serta mengeluhkan peningkatan nyeri saat berhubungan seksual.

---

ABSTRACTFemales pregnancy effects all of family members and life partner. In pregnancy, there are some changes that happened in sexual patterns which affect household harmony. This study aims to determine the description both of males and females sexual function during pregnancy. Sampling of married couples with pregnancy is divided into two groups. The total number of both of males and females group is 120 respondents and 102 respondents. The research was conducted in Rancabungur district, Bogor regency by using descriptive design, nonprobability sampling technique, consecutive sampling approach. The instruments used are Brief Male Sexual Function Inventory and Female Sexual Function Index. An analysis of both of males and females sexual function use descriptive analysis. The result shows a picture of both of male and female sexual function during the period of pregnancy. The range of respondents in both of the groups is mostly in the early adult phase of 20 40 years. The husband experienced a decrease in 57 sexual willingness and 56 sexual satisfaction while the majority wife did not experience a decrease in sexual desire, sexual stimulation, lubrication, orgasm, sexual satisfaction and complain of increased pain during intercourse."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program.

---

Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness.

Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5.

Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"Skripsi ini membahas mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan Batak Toba, sebagai istri, yang tidak memiliki anak laki-laki. Skripsi ini menggunakan metode studi kasus dengan meneliti kekerasan yang dialami Crosby dan Fanny. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori Interseksionalitas dalam kajian kriminologi feminis dan konsep viktimisasi struktural. Skripsi ini mencoba melihat mengapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh Crosby dan Fanny yang merupakan perempuan Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini Crosby dan Fanny menjalani berbagai hal yang semakin memperburuk kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan feminis untuk dapat melihat permasalahan yang dialami perempuan dari sudut pandang dan dunia perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan penelusuran data-data sekunder lainnya sebagai teknik pengumpulan data.

---

This Thesis discusses violence against Batak Toba Woman, as a wife, who does not have any son. This Thesis is a case study that analyzes Crosby?s and Fanny?s case. The theory and concept used in this thesis are intersectionality theory from feminist criminology and structural victimization concept.

This thesis sees why domestic violence can happen to Crosby and Fanny, as Batak Toba women that do not have any son. Crosby and Fanny have experienced many things that make the violence against them worse.

This study uses feminist approach to see the problem that happen to women from their points of view and from the women?s world. The method used in this thesis is a qualitative method with in-depth interviews, and secondary data gathering."

"Meskipun pelaku kekerasan seksual di kampus kini ditindak semakin tegas, masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan tinjauan mendalam, salah satunya terkait keputusan organisasi mahasiswa untuk memublikasikan putusan bersalah pelaku di media sosial. Penelitian ilmiah yang menyatakan manfaat dari publikasi semacam ini, baik kepada korban/penyintas, pelaku, maupun publik secara umum masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari publikasi putusan bersalah pelaku terhadap dua perempuan korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dianalisis dengan pendekatan naratif feminis dan perspektif feminis posmodern. Analisis mengungkap bahwa dampak publikasi bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan keseluruhan menunjukkan bahwa publikasi tidak secara signifikan membantu proses pemulihan. Meskipun publikasi dapat membawa validasi, dukungan, dan emosi positif bagi korban/penyintas, manfaat tersebut hanya bersifat sesaat. Di sisi lain, publikasi justru membawa berbagai risiko reviktimisasi, seperti penyebaran identitas, intimidasi, hingga ancaman. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan matang atas seluruh risiko sebelum memutuskan publikasi. Hal ini dibutuhkan guna memastikan implementasi prinsip-prinsip penanganan kekerasan seksual yang ideal.

---

Even though perpetrators of sexual violence on campus are now dealt with more firmly, there are still several issues that require in-depth review, one of which is related to the student organization's decision to publish the perpetrator's guilty verdict on social media. Scientific research stating the benefits of this kind of publication, both for victims/survivors, perpetrators, and the general public is still minimal. This research aims to explore the impact of the publication of the perpetrator's guilty verdict on two female victims/survivors of sexual violence within the Universitas Indonesia. Data were generated from in-depth interviews and analyzed using a feminist narrative approach and a postmodern feminist perspective. Analysis reveals that the impact of publications varies across individuals and is influenced by various factors. Overall findings suggest that publication does not significantly aid the recovery process. Although publications can bring validation, support, and positive emotions to victims/survivors, these benefits are only felt momentarily. On the other hand, publication carries various risks of revictimization, such as spreading identity, intimidation, and threats. These findings emphasize the importance of careful consideration of all risks before deciding on publication. This is needed to ensure the implementation of the principles of ideal handling of sexual violence."

"Pemeriksaan forensik merupakan salah satu bentuk penanganan korban kekerasan seksual yang sangat penting untuk pembuktian kasus dalam pengadilan. Namun prosedur pemeriksaan forensik bisa menambah trauma khususnya pada alat reproduksi korban, baik fisik maupun psikis, terutama untuk perempuan di bawah umur yang memiliki kemampuan berpikir yang terbatas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bermaksud menjawab bentuk perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur menurut undang-undang, prosedur pemeriksaan forensik perempuan di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual, dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur dalam prosedur pemeriksaan forensik tersebut. Hukum yang melindungi kesehatan reproduksi dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun hukum yang melindungi kesehatan seksual sebagai bagian penting dari kesehatan reproduksi masih sangat sedikit. Selain dari itu, masih ada banyak masalah yang membuat perempuan di bawah umur mengalami ketidaknyamanan dan trauma ketika melalui prosedur pemeriksaan forensik kekerasan seksual. Terhadap masalah tersebut, perlu dilakukan perbaikan pada hukum mengenai kesehatan reproduksi dan pada akses pemeriksaan forensik yang aman dan nyaman, termasuk tapi tidak terbatas pada penanggungan semua biaya terkait pemeriksaan forensik dan pengobatan kekerasan seksual.

---

Forensic examination is one form of response in handling victims of sexual assault, which is very important for case examinations during trial. However, forensic examination procedures can add to the trauma, especially to the victim’s reproductive organs, both physically and psychologically, especially for underaged girls who have limited thinking capacity. By using the normative juridical method, this study aims to answer the forms of protection of reproductive health for underaged girls according to the law, the forensic examination procedure for underaged girls as victims of sexual assault, and the protection of reproductive health for underaged girls in said forensic examination procedure. Laws that protect reproductive health are stipulated in various laws and regulations, one of which is Government Regulation No. 61 of 2014 regarding Reproductive Health, however, there are very few laws that protect sexual health as an important part of reproductive health. Apart from that, there are still many problems that gives discomfort and trauma to underaged girls when going through a forensic examination procedure for sexual assault. Regarding this problem, it is necessary to improve the law on reproductive health and access to forensic examinations that are safe and comfortable, including but not limited to covering all costs related to forensic examinations and treatments of sexual assault."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."