Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi berbasis internet semakin mempermudah aktivitas jual beli, salah satunya dapat kita lihat melalui fenomena pertumbuhan transaksi tiket digital bioskop. Dengan mengadopsi model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai kerangka teori, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan trust terhadap behavioral intention penggunaan platform e-ticketing bioskop, khususnya pada platform M- Tix/CGV CINEMAS. Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif. Sebanyak total 243 data berhasil dikumpulkan dari pengguna platform e-ticketing M-Tix/CGV CINEMAS dengan rentang usia 17-35 tahun yang berdomisili di Pulau Jawa. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy dan social influence berpengaruh positif secara signifikan terhadap behavioral intention. Kemudian, ditemukan bahwa effort expectancy, facilitating conditions, dan trust tidak berpengaruh secara signifikan terhadap behavioral intention.

---

The development of internet-based information technology has made buying and selling activities easier, one of which can be seen through the phenomenon of the growth of digital cinema ticket transactions. By adopting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model as a theoretical framework, this study aims to determine the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and trust on behavioral intention, especially M-Tix/CGV CINEMAS platform. This research was conducted quantitatively. A total of 243 data were collected from users of M- Tix/CGV CINEMAS e-ticketing platform with an age range of 17-35 years who live in Java. Then the data was analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through SmartPLS software. The results of this study indicate that performance expectancy and social influence have a significant positive effect on behavioral intention. Then, it was found that effort expectancy, facilitating conditions, and trust did not significantly influence behavioral intention."

"Penelitian ini mendiskusikan penerapan kebijakan Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) di masa Orde Baru. Orde Baru menjadi masa di mana film impor tayang dengan subur di bioskop-bioskop Jakarta, ditemukan bahwa 1980 merupakan tahun yang memiliki catatan paling tinggi beredarnya film impor di Indonesia. Penerapan sistem ekonomi terbuka menjadikan film impor dengan leluasa masuk ke Indonesia, hal ini berdampak pada terpojoknya film nasional di bioskop. Permasalahan ini juga didukung oleh kurangnya kualitas film nasional serta para pengusaha bioskop yang lebih mendahulukan film impor untuk ditayangkan karena dianggap lebih menguntungkan. Tugas akhir ini disusun menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan beberapa sumber seperti surat kabar dan majalah sezaman, buku, serta artikel jurnal yang memiliki aspek kajian serupa. Berdasarkan kajian para peneliti sebelumnya diketahui bagaimana dinamika industri perfilman di bioskop pada masa Orde Baru, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan P4N. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan P4N yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatur produksi film nasional agar menghasilkan film yang berkualitas serta mengatur peredarannya di bioskop pada 1980-1991 sehingga dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan mengenai sejarah perfilman nasional pada masa Orde Baru yang mengantarkan pada munculnya bioskop 21 yang masih berdiri hingga saat ini.

---

This article discuss the implementation of Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) during the New Order era. The New Order was a period when imported films flourished in Jakarta cinemas. It was found that 1980 was the year with the highest record for the circulation of imported films in Indonesia. The application of an open economic system allows imported films to enter Indonesia freely, this has an impact on the cornering of national films in cinemas. This problem is also supported by the lack of quality of national films and cinema entrepreneurs who prefer imported films to be screened because they are considered more profitable. This final project was prepared using the historical method by collecting several sources such as contemporary newspapers and magazines, books, and journal articles that have similar aspects of study. Based on the studies of previous researchers, it is known how the dynamics of the film industry in cinemas during the New Order era, but no one has specifically discussed the policies issued by the government to overcome these problems through the P4N policy. The result of this research is that the P4N policy issued by the government aims to regulate national film production in order to produce quality films and regulate their circulation in cinemas in 1980-1991 so that they can compete with imported films. This paper contributes knowledge about the history of national cinema during the New Order era which led to the emergence of Cinema 21 which still exists today."

"Menyadari potensi pariwisata Indonesia yang baik, pemerinah Indonesia sedang giat melakukan pembangunan di sektor pariwisata yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata 2015-2018. Tujuannya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor tertinggi PDB negara. Salah satu program yang ingin disukseskan saat ini adalah penerapan transaksi non-tunai pada tempat pariwisata di Indonesia. Taman Margasatwa Ragunan TMR dipilih menjadi pilot project dalam penerapan transaksi non-tunai tersebut. Salah satu bentuk transaksi non-tunai yang diterapkan adalah transaksi pembelian tiket masuk TMR yang sudah berlaku sejak bulan Mei 2016. Namun hingga saat ini masih banyak pengunjung yang merasa tidak puas dengan pelayanan pembelian tiket masuk TMR tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbaikan rancangan pelayanan yang sesuai dengan preferensi pengunjung. Peneliti menggunakan Service Quality Servqual untuk menyusun kuisioner yang disebarkan kepada 390 responden.Hasil dari kuisioner tersebut kemudian dioleh menggunakan Fuzzy Gap Analysis dan dilanjutkan dengan metode TRIZ untuk mendapatkan solusi perbaikan yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan informasi, kompetensi petugas, durasi pelayanan, dan antrian adalah hal-hal yang perlu diperbaiki. Service Blueprint digunakan untuk menggambarkan rancangan perbaikan layanan pembelian tiket masuk di Taman Margasatwa Ragunan berdasarkan hasil penelitian.

---

Realizing potential in Indonesia tourism, Indonesian government is actively doing development porgrams in the tourism sector. The final goal is to make tourism sector one of the highest contributors to Indonesia GDP. And non cash transactions at recreation places in Indonesia is one of many programs that has been made by government. Ragunan Zoo has been selected to be the pilot project in this program. Ragunan have applied non cash transaction on ticket purchasing since May 2016 but there still a lot of dissatisfaction from the visitor. Then the purpose of this research is to make improvements for the services design in accordance with Ragunan visitor preferences to increase the visitor satisfaction. Researcher use Service Quality Servqual to develop a questionnaire that has been distributed to 390 respondents.The result of the questionnaire is then processed using Fuzzy Gap Analysis and TRIZ method to get the possible solutions. The result shows the availability of information, competence of officers, duration of service, and the queues are things that need to be improved. Then, Service Blueprint is used to illustrate the improvement of service design on ticket purchase at Ragunan based on result from this research."

"[Skripsi ini menelaah kasus industri persinemaan Belanda untuk mengetahui apabila ekses kapasitas berhubungan dengan perilaku ancaman masuk. Eksplorasi ini dilakukan dengan replikasi parsial pendekatan empirikal mengenai bagaimana pangsa pasar mempengaruhi ekses kapasitas. Permasalahan utama yang hendak dijawab melalui skripsi ini adalah: seberapa terkonsentrasinya pasar industri persinemaan di Belanda dan bagaimana keadaan tersebut berhubungan dengan ekses kapasitas. Selain itu dapat ditambahkan juga bahwa skripsi ini menyelidiki apabila excess kapasitas yang ada didalam industri dapat dibenarkan sebagai strategi ancaman masuk atau memenuhi penjelasan alternatif lainnya. ;This thesis examines the case of cinema industry in the Netherlands and whether excess capacity is related to entry-deterring behavior by attempting to partially replicate the empirical approach on how market share affects the excess capacity. The main questions this thesis set out to answer is: how concentrated is the cinema industry in the Netherlands and how does it corresponds in relation to idle/excess capacity. In addition to that, this thesis would also like to explore whether the excess capacity in the industry justifiably constitutes as entry deterrence strategy or seems to satisfy other alternative explanations., This thesis examines the case of cinema industry in the Netherlands and whether excess capacity is related to entry-deterring behavior by attempting to partially replicate the empirical approach on how market share affects the excess capacity. The main questions this thesis set out to answer is: how concentrated is the cinema industry in the Netherlands and how does it corresponds in relation to idle/excess capacity. In addition to that, this thesis would also like to explore whether the excess capacity in the industry justifiably constitutes as entry deterrence strategy or seems to satisfy other alternative explanations.]"

"Penulisan skripsi ini berfokus pada the overlooked architecture yang merupakan elemen arsitektur yang berinteraksi dengan aktivitas manusia dalam lingkup everyday life dengan frekuensi yang tinggi hingga menciptakan suatu ritme tersendiri. Pembahasan mengenai peran arsitektur dalam everyday life ini masih sangat minim. Hal ini karena ketidaksadaran manusia terhadap everyday life itu sendiri dan kurangnya kemampuan persepsi manusia menangkap detail sekelilingnya. Karena itu, diperlukan metode yang efektif untuk melihat overlooked architecture dan mendalami faktor pembentuknya. Dengan demikian, skripsi ini akan mengkaji the overlooked architecture lebih lanjut melalui sinema sebagai alat bantu kita melihat arsitektur dari perspektif everyday. Menggunakan sistem rhythmanalysis, pengkajian dilakukan dengan mengamati ritme yang terjadi pada film Still Walking (Kore-eda, 2008) yang menjadi studi kasus pada skripsi ini.

---

This thesis is focused on the overlooked architecture that can be defined as architectural elements that interact with humans’ activities within the everyday life with such high frequency it creates its own rhythm. The discussion surrounding architecture’s role as a subject within the everyday life is still very much the bare minimum. Humans’ unawareness to everyday life and the limit of our environment perception is to blame. That is the reason why we need an effective method to see through the overlooked architecture and to understand its origins. By that means, this thesis will study the overlooked architecture even deeper through the cinema lens to help us look at architecture from the perspective of everyday life. Using rhythmanalysis, this study is conducted to observe and analyse the rhythm within Still Walking (Kore-eda, 2008) — the film that will be used for the study case in this thesis."

"Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembuktian adanya pelanggaran perjanjian kartel yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga? Bagaimana peran KPPU dalam menjaga agar harga tiket pesawat tetap kompetitif? Mengapa penggunaan tarif batas bawah tiket pesawat yang ditetapkan Menteri Perhubungan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat? Metode yang digunakan penelitian normatif dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alat bukti yang sah, yang dapat digunakan oleh KPPU, yaitu Alat Bukti Keterangan Saksi, Ahli, dan Petunjuk, telah terbukti adanya Perjanjian Kartel di dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, KPPU dapat terlibat di dalam peninjauan draft peraturan yang akan dikeluarkan di tingkat nasional dan daerah. Peran KPPU mengidentifikasi aspek dalam draft peraturan yang sedang diajukan yang berpotensi membatasi persaingan. KPPU juga dapat memberikan pendapatnya, untuk mengubah atau menghapus aspek tersebut, sehingga dampak peraturan terhadap persaingan dapat diminimalkan. Dengan adanya tarif batas bawah, tidak ada insentif buat pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi, karena tarif sudah ditetapkan. Padahal bisa jadi mereka dapat menjual jasanya di bawah tarif yang sudah ditetapkan. Persaingan yang sehat justru akan menguntungkan konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai tarif batas bawah, berpotensi menaikkan harga tiket pesawat di masa depan.

---

The problem being investigated is how to prove the existence of a violation of the

cartel agreement that can be carried out by KPPU in the case of Commercial Air Transportation Services? What is the role of KPPU in keeping airline ticket prices competitive? Why does the use of the lower flight ticket fare set by the Minister of Transportation have the potential to violate the principle of fair business competition? The method used is normative research with qualitative data analysis. The results of the research show that valid evidence, which can be used by KPPU, namely Evidence for Witness, Expert, and Guidance, has been proven that there is a Cartel Agreement in the case of Domestic Scheduled Commercial Air Transport Services, KPPU may be involved in draft review. regulations to be issued at the national and regional levels. The KPPU's role identifies aspects in the proposed draft regulation that have the potential to limit competition. KPPU can also give its opinion, to change or remove these aspects, so that

the impact of regulations on competition can be minimized. With the existence of a lower limit tariff, there is no incentive for business actors to innovate and make efficiency, because the tariff has been set. In fact, they may be able to sell their services below a predetermined rate. Healthy competition will actually benefit consumers. In addition, the arrangement regarding lower bound rates has the potential to increase the price of

airplane tickets in the future."

"Pandemi COVID-19 telah membuat perkembangan digital semakin pesat diluar negeri maupun di Indonesia. Perkembangan digital ini tentunya berpengaruh juga terhadap Digital piracy yang menjadi perhatian utama pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi Continuance Intention pengguna dalam melakukan pembajakan digital. Teori Religiosity, Ethics, Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology, dan Expectation Confirmation Model akan diangkat sebagai kerangka teoritis untuk kami menggali lebih dalam mengenai perilaku pengguna dalam pembajakan terhadap konten digital. Metode penelitian yang kami lakukan melibatkan pengumpulan data kuantitatif sebanyak 479 responden melalui kuesioner online dan data kualitatif melalui wawancara dengan 30 partisipan. Data kuantitatif kami analisis menggunakan metode CB-SEM dengan bantuan perangkat lunak AMOS 24, sementara data kualitatif kami analisis melalui pendekatan content analysis. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa effort expectancy, performance expectancy, dan perceived benefits memengaruhi confirmation dari ekspektasi pelaku pembajakan digital. Ditemukan juga bahwa confirmation memengaruhi satisfaction, dan satisfaction memengaruhi continuance intention pengguna untuk terus melakukan digital piracy. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa ternyata intrinsic religioisty, extrinsic religiosity, social influence, dan moral obligation tidak terbukti memengaruhi confirmation. Hasil penelitian ini kami harap dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, penyedia platform, dan developer konten digital dalam merancang strategi penanganan dan pencegahan praktek pembajakan konten digital ini.

---

The COVID-19 pandemic has accelerated digital development both internationally and in Indonesia. This digital development also influences digital piracy, which is the main focus of this research. The aim of this study is to investigate the factors affecting users continuance intention in engaging into digital piracy. The religiosity theory, ethics theory, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), and Expectation Confirmation Model (ECM) will be used as the theoretical framework to dig down deeper into user behavior regarding the piracy of digital content. Our research method involves collecting quantitative data from 479 respondents through an online questionnaire and qualitative data through interviews with 30 participants. We analyze our quantitative data using the CB-SEM method with the assistance of AMOS 24 software, while the qualitative data is analyzed through a content analysis approach. Our research results indicate that effort expectancy, performance expectancy, and perceived benefits influence the confirmation of digital piracy actors' expectations. It is also found that confirmation affects satisfaction, and satisfaction influences users continuance intention to persist in digital piracy. Also from the results of this study, it was found that intrinsic religiosity, extrinsic religiosity, social influence, and moral obligation were not proven to affects confirmation. We hope that the findings of this research will provide more insights for relevant stakeholders, including the policy makers, platform providers, and digital content developers in designing strategies to address and prevent the practices of digital content piracy."

"Persaingan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari dunia usaha, bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dapat terhindar dari persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha. Persaingan dalam dunia usaha dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha itu sendiri, hal ini dikarenakan persaingan dapat memicu pelaku usaha untuk memberikan inovasi dan kualitas terbaik dalam menjalankan usahanya, dan dampak positif bagi konsumen/masyarakat adalah terciptanya pilihan produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang bersaing di dalam pasar produk barang dan/atau jasa tersebut. Namun persaingan tidak hanya memberikan dampak positif bagi dunia usaha, pada prakteknya tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan curang atau tidak dibenarkan dalam usahanya memperoleh keuntungan, seperti menguasai pasar sehingga iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat menghilangkan/mengeleminasi pesaing dalam bisnis dan/atau usahanya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pembuktian yang dilakukan KPPU dalam kasus praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU kepada oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terbukti melakukan praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Pembuktian yang telah KPPU lakukan dalam proses penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 telah melewati tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan KPPU tersebut, mulai dari tahapan penentuan pasar bersangkutan hingga tahapan analisis pelanggaran yang kemudian dikorelasikan dengan alat-alat bukti yang didapatkan selama proses penelitian dan penyelidikan. Kemudian Pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU dalam putusannya kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) dirasa kurang tepat dalam hal besaran denda yang dijatuhkan, hal ini dikarenakan dalam berbagai macam pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif dalam pelanggaran hukum persaingan usaha mengatur mengenai mekanisme dalam penghitungan besaran denda yang dijatuhkan KPPU kepada pelanggar hukum persaingan usaha.

---

Competition is an inseparable part of the business world, for business actors in running their business cannot avoid competition among business actors. Competition is carried out to gain profits in running a business. Competition in the business world can have a positive impact on the business world itself, this is because competition can trigger business actors to provide innovation and the best quality in running their business, and a positive impact for consumers/society is the creation of a choice of goods and/or services that have the best quality at competitive prices in the market for these goods and/or services. However, competition does not only have a positive impact on the business world, in practice there are not a few business actors who commit fraudulent or unjustified actions in their efforts to gain profits, such as controlling the market so that the business competition climate becomes unhealthy and can eliminate competitors in business and/or his efforts. This study will examine the evidence carried out by the KPPU in the case of discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina by PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, the imposition of fines imposed by the KPPU on PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. who are proven to have practiced discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina have been in accordance with the applicable laws and regulations.

The results of this study state that, the evidence that KPPU has carried out in the process of completing the Alleged Violation Report (LDP) conducted by PT. Garuda Indonesia (Persero) with reference to KPPU Regulation Number 3 of 2011 has passed the stages regulated in the KPPU regulation, starting from the stage of determining the relevant market to the stage of analysis of violations which is then correlated with the evidence obtained during the research and development process. investigation. Then the imposition of fines imposed by KPPU in its decision to PT. Garuda Indonesia (Persero) is deemed to be inappropriate in terms of the amount of fines imposed, this is because in various regulations regarding the imposition of administrative sanctions in violation of business competition law, it regulates the mechanism in calculating the amount of fines imposed by KPPU on violators of business competition law."