Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengaruh fusi partai politik pada masa Orde Baru terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak tahun 1970-1973. Dalam menyikapi fusi partai politik, PNI harus menyesuaikan program politiknya agar lebih sesuai dengan pemerintah Orde Baru. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana sikap PNI dalam menghadapi fusi partai dan dampak dari fusi partai bagi PNI adalah berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Penelitian akan difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu latar belakang fusi partai oleh pemerintah Orde Baru, sikap PNI dalam menghadapi kebijakan fusi partai politik tahun 1973, dan dampak kebijakan fusi partai politik pada PNI. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah menggunakan sumber arsip-arsip, surat kabar, artikel jurnal, dan buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui strategi Presiden Soeharto dalam tatanan politik yang baru untuk mengendalikan oposisi adalah dengan melakukan fusi partai politik atau penyederhanaan partai politik yang lebih menekankan pada persatuan dan pembangunan nasional dengan menjadikan partai politik yang tidak berdasarkan pada ideologi tertentu. PNI merespon hal tersebut dengan mewujudkan program partai yang mengutamakan persatuan dan pembangunan yang terlihat pada Kongres XII tahun 1970 di Semarang yang bertemakan “Demi Pancasila dan Pembangunan”.

---

This study examines the influence of the fusion of political parties during the New Order era on the Indonesian National Party (PNI) from 1970-1973. In responding to the fusion of political parties, the PNI had to adapt its political program to suit the New Order government. The main objective of the research is to find out how the attitude of the PNI in dealing with party fusion and the impact of party fusion for the PNI was to merge into the Indonesian Democratic Party (PDI) in 1973. The research will focus on three discussions, namely the background of the party fusion by the New Order government, the attitude of the PNI in dealing with the 1973 political party fusion policy, and the impact of the political party fusion policy on the PNI. This research was conducted using historical methods using archives, newspapers, journal articles, and previously published books. Based on the research conducted, it is known that President Soeharto's strategy in the new political order to control the opposition was by fusion of political parties or simplification of political parties which put more emphasis on unity and national development by making political parties that are not based on a particular ideology. The PNI responded to this by realizing the party's program which prioritized unity and development which was seen at the 1970 XII Congress in Semarang with the theme "Demi Pancasila dan Pembangunan".

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penggabungan partai antara Arakan League For Democracy (ALD) dan Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) menjadi Arakan National Party (ANP) di Myanmar pada Tahun 2014. Negara bagian Rakhine yang memiliki etnis mayoritas Arakan, dalam sejarahnya selalu memiliki partai berbasis etnis sejak diadakannya Pemilu tahun 1990 yang dimenangkan oleh Arakan League for Democracy dan kemudian berlanjut pada Pemilu 2010 yang dimenangkan Rakhine Nationalities Development Party. Hal ini menunjukkan bahwa partai berbasis etnis cukup dipercaya masyarakat etnis Arakan. Kemudian, kembalinya ALD ke panggung perpolitikan pada tahun 2012 setelah dibekukan pemerintah pada tahun 1990 menjadikan masyarakat etnis Arakan memiliki dua partai besar berbasis etnis Arakan menjelang Pemilu 2015. Hal tersebut membuat wacana penggabungan antara RNDP dan ALD muncul sebagai solusi untuk menarik basis massa etnis Arakan agar suara mereka tidak terpecah dalam memilih partai berbasis etnis pada Pemilu 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan partai RNDP dan ALD untuk melakukan merger partai politik menjadi ANP. Penelitian ini menggunakan teori party merger yang dikembangkan oleh Hilde Coffé dan René Torenvlied yang menjelaskan bahwa penggabungan partai dapat terjadi sebagai kombinasi antara berbagai faktor kontekstual, intra-partai, dan inter-partai. Dengan model Pemilu elektoral, latar histori, kondisi sosio-ekonomi masyarakat etnis Arakan, identitas dari masing-masing partai, serta hubungan antar-partai yang relatif baik menjelang Pemilu 2015, wacana penggabungan partai RNDP dan ALD pada akhirnya terwujud dengan terbentuknya Arakan National Party (ANP) pada tahun 2014.

---

ABSTRACTThis paper discuss the merging of Arakan League For Democracy (ALD) and Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) into Arakan National Party (ANP) in Myanmar in 2014. Rakhine state, which has a majority ethnic Arakan, has historically had ethnic-based parties since the 1990 elections which were won by Arakan League for Democracy and then continued in the 2010 elections won by the Rakhine Nationalities Development Party. This shows that ethnic-based parties are fairly trusted by the Arakan ethnic community. Then, the return of ALD to the political stage in 2012 after being frozen by the government in 1990 made the Arakan ethnic group now have two major parties based on ethnic Arakan ahead of the 2015 election. This made the discourse of the merger between RNDP and ALD appear as a solution to attract the Arakan ethnic mass base so that their votes were not divided in choosing ethnic-based parties in the 2015 election. This research used  qualitative method by collecting data through literature studies to see various factors that affected the RNDP and ALD to merge themselves into ANP. This research used the party merger theory developed by Hilde Coffé and René Torenvlied which explained that party merging could occur as combination of multiple contextual, intra-party, and inter-party factors. With the electoral election model, historical setting, socio-economic conditions of the Arakan ethic community, identities from each political parties, as well as relatively good relations among each political parties towards the 2015 elections, the discourse of political party merging of RNDP and ALD became reality with the creation of Arakan National Party (ANP) in 2014."

"Fokus pembahasan tesis ini ialah kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia pada kurun waktu 1955 sampai 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan wawancara secara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik lokal yang diakui sejak Indonesia merdeka dapat berfungsi dengan baik dengan merekatkan kesatuan NKRI. Sudah seharusnya partai politik lokal di masa yang akan datang dapat dilahirkan pada setiap wilayah Indonesia guna menguatkan kebebasan berserikat rakyat di tingkat lokal.

---

The focus of the discussion of this thesis is the position and function of local political parties in Indonesia during the period 1955 to 2011. The research method used is the method of normative studies using in-depth interviews as a data collection tool. The results showed that the position of a recognized local political party since Indonesia's independence can function well with strengthen the unity of Republic of Indonesia. It's supposed to local political parties in the future to be born in every area of Indonesia to strengthen people's freedom of association at the local level."

"Party Switching atau perpindahan partai politik yang dilakukan oleh politisi dipicu oleh keinginan politisi untuk mengejar ambisi politiknya di dalam konteks sistem kepartaian yang ada. Dampak dari fenomena ini akan memengaruhi institusi partai politik dengan terjadinya perpecahan, pengabungan, hingga pembentukan partai politik baru. Partai NasDem menorehkan hasil yang baik dalam Pemilu 2019, di antaranya karena adanya kandidat petahana yang berpindah dari partai politik lain ke NasDem. Tesis ini meneliti dan menganalisis fenomena party switching di Partai NasDem pada Pemilu 2019. Teori Sistem Insentif (Incentive System Theory) dari Alan Ware, dan teori four-stage model dari Heller dan Mershon digunakan untuk memahami bagaimana party switching terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Melalui teori sistem insentif, peneliti berusaha melihat alasan seorang politisi (caleg petahana) melakukan pindah partai politik menjelang pemilu, dan menjadikan Partai NasDem sebagai tujuan perpindahah tersebut. Peneliti melihat bahwa terdapat tiga insentif utama, yakni: material; solidaritas; dan tujuan, yang menjadi penggerak utama bagi politisi melakukan party switching. Perhitungan insentif ini bekerja dalam mekanisme outswitch (faktor internal) dan inswitch (faktor penarik), baik dari segi kondisi internal partai yang ditinggalkan maupun kondisi internal partai tujuan.

---

Party Switching or the movement of political parties carried out by politicians is triggered by the desire of politicians to pursue their political ambitions within the context of the existing party system. The impact of this phenomenon will affect the institutions of political parties with the occurrence of divisions, mergers, and the formation of new political parties. The NasDem Party made good results in the 2019 Election, partly because of the incumbent candidate who switched from another political party to NasDem. This thesis examines and analyzes the phenomenon of party switching in the NasDem Party in the 2019 Election. Incentive System Theory from Alan Ware and the four-stage model theory from Heller and Mershon are used to understand how party switching occurs. This study uses a qualitative method approach with in-depth interview techniques. Through the theory of the incentive system, the researcher tries to see the reasons for a politician (incumbent candidate) to switch political parties before the election, and make the NasDem Party as the destination of the move. The researcher see that there are three main incentives, namely: material; solidarity; and goals, which are the main drivers for politicians to do party switching. This incentive calculation works in an outswitch (internal factor) and inswitch (pull factor) mechanism, both in terms of the internal conditions of the left party and the internal conditions of the destination party."

"Penelitian mengenai PNI dalam upaya ikUt memberla_kukan kembali UUD 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959 telah dilakukan di berbagai perpustakaan. Tujuannya ialah untuk: mengetahui kekuatan politik lainnya yang ikut serta mendukung gagasan dari KSAD Letnan Jenderal A. H. Nasution untuk mendekritkan kembali UUD 1945.Pengumpulan data dilakukan melalui surat-surat kabar dan majalah yang terbit sejaman dengan terjadinya peristiwa. Selain penggunaan sumber tertulis yang sejaman tersebut, ju_ga digunakan sumber tertuliS yang tidak sejaman dengan ter_jadinya peristiwa. Selain itu mempergunakan sumber wawan_cara dengan tokoh--tokoh yang mengalami saat-saat peristiwa itu terjadi. Berdasarkan sumber-sumber tersebut di atas, bahwa konstituante dibentuk untuk, menyusun UUD, namun setelah men_jalani sidang-sidang selama dua tahun lebih belum dapat mengambil suatu keputusan. Hal ini disebabkan perdebatan tentang dasar negara, karena ada yang menghendaki bentuk dasar negara berdasarkan Pancasila dan ada yang menghendaki dasar negara berdasarkan hukum Islam. Akhirnya diusulkan oleh Presiden untuk kembali pada UUD 1945, kemudian dilakukan tiga kali pemungutan suara tapi tidak diperoleh jumlah dua pertiga suara yang dikehenda_ki dari anggota yang hadir. Hal ini menimbulkan suasana yang tidak menentukan yang akhirnya KSAD Letnan Jenderal A. H. Nasution atas na_ma Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengusulkan kepada presiden untuk kembali ke UUD 1945. Hal ini diikuti pula oleh PNI dengan mengirim sebuah telegram kepada Presiden Sukarno yang sedang berada di Tokyo."

"Penelitian tentang ?Peranan Partai Politik Terhadap Integrasi Nasional yang mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional? ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PAN dalam meningkatkan aspek integrasi nasional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada Partai Amanat Nasional dimana sumber data berasal dari sumber primer yang berjumlah 15 orang yakni Para pendiri PAN dan tokohtokoh senior PAN,Pengurus DPP PAN, dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari partai - terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Partai Amanat Nasional melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol terhadap integrasi nasional mengalami penurunan kualitas karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PAN memiliki peran penting bagi terwujudnya integrasi nasional. Partai Amanat Nasional sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik , karena itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jumlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol sadar akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan partai politik terhadap integrasi nasional bisa lebih maksimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang saling bersaing. Oleh sebab itu, partai politik juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modern, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu harus diagregasi dan diartikulasikan oleh partai politik yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah partai politik selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengahtengah masyarakat. Dengan begitu, partai politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif harus memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi etnosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party To National Integration taking case study of PAN a conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PAN in improving the national integration aspects.

The research used a qualitative method using an associative approach to the problem in the National Mandate Party where the source data comes from primary sources amounted to 15 people the PAN 's founders and senior figures PAN , PAN DPP Board , and secondary sources . The study was conducted using the indicator ideology , recruitment patterns , patterns of organization , distribution support, the policy of the party - especially those related to national integration The theory or opinion of experts who used to do the research revolves around the theory of the role of political parties , national integration , and national defense , thus obtained the following conclusions : First , the National Mandate Party in the role of national integration through its function as a means of communication , socialization , recruitment political and regulatory conflict and remains a means of articulation and aggregate interests . However, the role of political parties towards national integration deteriorated due to the expansion of public participation is not directly proportional to the ability of the resources of political parties , including the institutions of other countries; Secondly , PAN has an important role for the realization of national integration . PAN as the party is open to support the strengthening of national integration aspect of Indonesia as a pluralistic nation. Third , the political euphoria over reforms to make the country unstable position due to the explosion of popular participation is not capable of being managed by the existing political institutions . It thus realized by the party - political parties , because it was he by its cadres in the legislature began to regulate the number of the party through the election in order to create a climate more conducive to national security bersendikan democracy . That is, the parties are aware of the importance of multi-party system is limited ( proportional ) in order to consolidate democracy in order to create social cohesion with community participation .

Related to these findings , the researchers recommended that the role of political parties towards national integration could be maximal , then any political party should immediately improve itself by increasing its resources so that it can manage public participation and able to institutionalize conflict or competing interests. Therefore , political parties also need to know the scope and intensity of religious and ethnic differences , the gap between the traditional and the modern groups , the gap between urban and rural , including ideologies - ideologies competing . Because it must be aggregated and articulated by the political parties that exist in the national political stage Moreover, the number of political parties during a democratic transition depends on the fragmentation occurring in the midst of society . By doing so , the political parties through the legislature and the executive should ensure that it carry out its role in strengthening national integration which gradually reduces ethnocentrism threatening national integration through legislation on political parties and elections."

"Wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka yang digulirkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali tahun 2008 menimbulkan respons beragam di internal partai. Di antaranya adalah sikap kritis beberapa kader yang menolak wacana tersebut dan berpotensi menjadi konflik internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana langkah-langkah PKS meredam konflik melalui mekanisme internal partai. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep konflik politik dan mekanisme resolusi konflik.Hasil penelitian ini menunjukkan Halaqoh Tarbiyah sebagai conflict prevention dan peran struktural Majelis Syuro sebagai conflict termination mampu meredam konflik di internal PKS. Halaqoh Tarbiyah efektif dalam menanamkan nilai tsiqoh dan taat kepada kader dalam meredam konflik internal. Terdapat tiga cara yang dilakukan Majelis Syuro, yaitu menerbitkan penjelasan (bayan) partai terbuka, menyelenggarakan forum diskusi elit PKS (Multaqo Fikri), dan penegakkan disiplin organisasi melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme inilah yang kemudian mampu meredam konflik dan menciptakan soliditas internal partai.

---

The discourse of Prosperous and Justice Party (PKS) being catch all party initiated when National Working Conference (Mukernas) in Bali 2008 causing various responses in internal party. In between, critical attitude some cadres that rejected the discourse and potentially being internal conflict. This research using qualitative method and analyze how PKS reduce conflict through mechanism of internal party. This research using the framework of the concept of political conflict and conflict resolution mechanism.

The result of the research indicates Halaqah Tarbiyah as conflict prevention and the structural role of Consultative Assembly (Majelis Syuro) as conflict termination capable reduce conflict in internal PKS. Halaqoh Tarbiyah effectively imparting tsiqoh value and obedient to cadres in reducing conflict internal. There are three ways done by Majelis syuro. First, published an explanation (Bayan) about catch all party. Second, implementing discussion forum of elite PKS (Multaqo Fikri). Third, enforcement discipline organization through the Board for Organization Discipline Enforcement (BPDO). Those mechanism which was able to reduce conflict and create solidity in internal party."

"Tesis ini meneliti pemasaran politik partai politik baru di era sistem multi partai pada pemilu 2004. Studi kasus dilakukan terhadap Partai Demokrat yang merupakan partai politik baru yang berhasil masuk 5 besar diantara 24 partai politik peserta pemilu 2004. Banyak temuan dalam penelitian ini yang bisa dijadikan acuan untuk peneliti dengan minat yang sama dan praktisi politik, diantaranya Partai Demokrat juga menggunakan komponen-komponen pemasaran politik seperti iklan politik dan PR politik dalam memasarkan partai. Bahkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ligur partai juga mcningkat karcna strategi pemasaran politik. Namun demikian pemasaran politik yang dilakukan Partai Demokrat tidak terencana tapi dilakukan secara improvisasi.

---

This thesis investigates thc political marketing of the new political parties in the era of multi-patty system in the general election of 2004. A case study was conducted upon the Democrat Pany (Partai Demokrat), as a new political party that made it to the top tivc among 2/l participating political parties inthe general election of 2004. Some researchers ofthe same interest as well as political practitioners referred to a number ofapproachcs described in the investigation. Democrat Party had also utilized the components of political marketing, like political advertising and political public relations in order to promote itself. The popularity of Susilo Bambang Yudhoyono as thc party ligure had even risen due to the strategy of the political marketing. However, the political marketing that the Democrat Party had performed was undcsigned. lt was done by improvisation."