Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi global mendorong ekosistem bisnis meningkatkan kesempatan perusahaan dalam mengembangkan dan mengekspansi usahanya. Dinamika pasar modal menghendaki turut berkembangnya mekanisme penawaran umum saham di bursa efek dalam rangka penyelenggaraan perdagangan efek. Perkembangan mekanisme penawaran umum tersebut menjadi salah satu upaya bagi perusahaan untuk memperbaiki struktur finansial perusahaan hingga memperluas jangkauan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, penawaran umum melalui Special Purpose Acquisition Company (SPAC) sebagai salah satu alternatif penawaran umum perdana yang tengah berkembang di pasar modal internasional, yang utamanya akan mendukung perusahaan rintisan (startup) dan teknologi, serta pelaku UMKM untuk dapat memasuki pasar modal Indonesia dan meningkatkan daya saing di antaranya. Struktur SPAC memiliki similaritas dengan struktur perusahaan cek kosong dan perusahaan cangkang, tetapi konsepsi SPAC memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif, meskipun tidak menghilangkan risiko-risiko unik dari pelaksanaannya. Penelitian ini akan mengkaji konsepsi, karakteristik, dan pelaksanaan SPAC berdasarkan common wisdom praktik pasar modal. Penelitian ini kemudian menganalisis pelaksanaan SPAC sebagai alternatif penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia dengan melihat komparasi terhadap praktik pelaksanaannya di Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bursa efek ketiga negara tersebut telah mengatur SPAC sebagai alternatif penawaran perdana pada bursa mereka dengan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko-risiko yang dihadapi pemegang saham publiknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memperdalam kajian teknis dan kesiapan instrumen hukum untuk menerapkan SPAC di Bursa Efek Indonesia, serta memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang saham publik dengan memerhatikan prinsip Good Corporate Governance, prinsip keadilan (fairness principle), dan prinsip keterbukaan informasi.

---

Global economic development encourages the business ecosystem to broaden the corporate’s opportunity to develop and expand its business. The capital market dynamics generate the equity public offering mechanism growth in the stock exchange for securities trading. The growth of public offering mechanism becomes one of the corporate’s attempts to fix its financial structure and widen its market reach. In this regard, public offering through a Special Purpose Acquisition Company (SPAC) as a growing initial public offering alternative in the international capital market practices, particularly will support startups and technology business sectors and the MSMEs actors to enter Indonesia’s capital market and increase the business competition within the market. The structure of SPAC has some similarities with the structure of blank check companies and shell companies in general, but the SPAC conception has a more comprehensive regulatory framework, although it does not eliminate the unique risks of its implementation. This research will examine the conception, characteristics, and implementation of SPAC based on the common wisdom of capital market practices. This research then analyzes SPAC as an initial public offering alternative on Indonesia Stock Exchange (IDX) by observing the comparison with the practice of its implementation in the United States, Malaysia, and Singapore, with a normative-juridical approach. This research determines that stock exchanges in the United States, Malaysia, and Singapore have regulated SPACs as an alternative to initial offerings on their exchanges with various forms of legal protection against the risks their public shareholders face. This research concludes that needs to conduct more extensive technical research and readiness of legal instruments to implement SPAC on IDX, as well as provide various forms of optimal legal protection to public shareholders by taking into account Good Corporate Governance, fairness, and disclosure principle."

"Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) belakangan ini menjadi salah satu bentuk perusahaan yang dijadikan alternatif bagi Perseroan Terbatas (PT) tertutup menjadi PT Terbuka. Praktik ini awalnya berkembang dari bentuk blank check companies yang sarat akan penipuan pada tahun 1980-an. Oleh karena itu, tulisan ini merasa bahwa ada banyak aspek-aspek perlindungan investor yang harus diperhatikan agar kejadian penipuan sebagaimana yang terjadi pada tahun 1980-an tidak terulangi lagi dalam bentuk SPAC, sembari masih memberikan opsi alternatif penawaran umum perdana yang masih memadai. Indonesia sendiri sekarang telah merancang peraturan perundang-undangan untuk mengatur praktik SPAC. Oleh karena itu, karena pengaturan khusus yang mengatur SPAC belum ada di Indonesia, tulisan ini juga akan melihat dari pengaturan dan praktik yang berkembang di Amerika Serikat agar dapat menjadi saran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan menelaah aspek-aspek hukum perlindungan investor yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Kemudian, dari sana akan ditarik kesimpulan mengenai pengaturan baru apa saja yang harus dibuat dan kaidah apa saja yang harus disempurnakan untuk mengakomodasi perlindungan investor SPAC. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah pada dasarnya Indonesia sudah memiliki beberapa fondasi perlindungan investor publik yang sudah dapat mengakomodasi kebutuhan SPAC. Namun, Indonesia masih harus menginkorporasikan beberapa ketentuan perlindungan investor yang spesifik seperti jendela waktu. Selanjutnya, Indonesia juga dapat memperkuat pengaturan yang berhubungan dengan konflik kepentingan mengingat terdapatnya konflik kepentingan yang inheren di dalam SPAC.

---

Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) have recently become a company form that is used as an alternative for a private Limited Liability Company (PT) to become a Public PT. The practice originally evolved from a form of fraud-ridden blank check companies in the 1980s. Therefore, this paper suggests that there are many aspects of investor protection that must be considered so that fraud incidents, such as those that occurred in the 1980s, are not repeated in the form of SPACs, while still providing adequate alternative initial public offering options. Indonesia itself has now drafted a law to regulate SPAC practices. Therefore, because there are not yet specific arrangements governing SPACs in Indonesia, this paper will also look at the regulations and practices that have developed in the United States to serve as a suggestion for the regulation drafters. The method chosen in this paper is juridical-normative, done by examining aspects of investor protection law in force in Indonesia today. Then this thesis will conclude on what new arrangements should be made and what rules should be refined to accommodate SPAC investor protection. The conclusion that can be drawn from writing this thesis is that fundamentally Indonesia already has several public investor protection foundations that can accommodate the needs of SPACs. However, Indonesia still has to incorporate some specific investor protection provisions such as time windows. Furthermore, Indonesia can also strengthen regulations related to conflicts of interest given the inherent conflicts of interest present in SPACs."

"Industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal yang tinggi. Walaupun industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal industri yang sangat besar, tetapi industri ini masih memiliki struktur keuangan yang konservatif. Salah satu ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak Perusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah penggunaan Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan asas hak negara untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, dimana hak atas sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia adalah hak negara. Hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan Dokumen Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Negara memiliki dan memiliki kendali atas Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006, yaitu Dokumen Minyak dan Gas Bumi dikelompokkan menjadi 4 empat. Berdasarkan Pasal 25 Ayat h Nomor 1-2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus memberitahukan informasi terkait Cadangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Wilayah Kerja perusahaan. Kemudian, untuk dapat memberitahukan informasi tersebut, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mendapat izin dari Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur tentang klasifikasi Dokumen Minyak dan Gas Bumi.

---

The oil and gas industry rsquo s capital needs are high. Despite the industry rsquo s immense appetite for capital, it has been relatively conservative when it comes to financial structuring. One of the legal uncertainty faced by Oil and Gas Company is on the utilization of Oil and Gas Data. Based on principle of State rsquo s Right to control over Natural Resources in Indonesia the rights to natural resources contained in the Indonesian territory is the right of the State. It can be seen from the ownership status of Oil and Gas Data as stated under Article 20 Paragraph 1 of Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas where the State owns and has control over the Oil and Gas Data. Under Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006, Oil and Gas Data is classified into 4 four. Based on Article 25 Point h Number 1-2 of Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 8/POJK.04/2017 Oil and Gas Company has to disclose the Reserve of oil and gas contained in the Working Area. To disclose such information, the Oil and Gas Company obtain a permission from Director General of the Ministry of Energy and Mineral Resources. As a recommendation, the author recommend that the government should consider amending Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Year 2006 and Governmental Regulation No. 35 Year 2004 which regulates the classification of Oil and Gas Data."

"Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai peraturan bursa, mengatur tahapan go private yang harus dipenuhi yaitu persetujuan RUPS Independen, penawaran tender, paska penawaran tender dan delisting. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah go private PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, dengan menitikberatkan pada pembahasan perlindungan terhadap pemegang saham publik yang merupakan minoritas yaitu perlindungan dalam aspek keterbukaan informasi, penawaran tender, serta dalam hal pemegang saham publik tidak setuju atas rencana go private perseroan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan atau dokumentasi.

---

This thesis mainly discusses the process of going private by public company and the legal protection granted to its public shareholders. Going private is a transaction by which a company changes its status from a public company into a private company. To date, there is still no special regulation regarding going private in Indonesia. However, the Limited Liability Company Law, Capital Market Law and various stock exchange regulations specify several stages that should be completed in order to go private, namely: the approval of the Independent Shareholders General Meeting, tender offer, post tender offer and delisting. The case analysis in this thesis is the going private transaction of PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, highlighting the aspects of legal protection for its public minority shareholders which are disclosure of information, tender offer, as well as in the case of public shareholders disagreement on the company's plan to go private. This thesis is a product of normative research and utilizes secondary data which are obtained from literatures or documents."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penawaran umum perdana sebuah perusahaan terhadap perubahan market return Indeks Harga Saham Gabungan dengan metode ARCH/GARCH pada periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode ARCH/GARCH dengan model yang terbaik sesuai dengan kriteria Akaike Info Criterion dan Schwarz Criterion yaitu GARCH (1,1).Hasil penelitian menunjukkan bahwa offering day dan frozen period memiliki dampak terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan dimana offering day memiliki dampak negatif sedangkan frozen period memiliki dampak yang positif. Sedangkan pre-offering day, unfrozen period, listing day, dan post listing day tidak memiliki pengaruh terhadap market return Indeks Harga Saham Gabungan.

---

This research aims to analyze the effect of the initial public offering activity of a company on the Composite Stock Price Index (IHSG) using the ARCH/GARCH method in the period of 2013-2017. This research employs ARCH/GARCH method using the best and suitable model with the Akaike Info Criterion and Schwarz Criterion which is GARCH (1,1).

The result shows that offering day and frozen period have the effect on IHSG market return by which the offering day has the negative effect and frozen period has the positive one. Meanwhile, pre-offering day, unfrozen period, listing day, and post-listing have no effect on IHSG market return."

"Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan Peraturan I-Y Tahun 2022 yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia yang mendukung Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tersebut. Namun, penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa wujud perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dalam sistem baru ini, yang dimana aturan-aturan yang ada lebih menitikberatkan kepentingan hukum dari para pemegang saham mayoritas. Penelitian ini membahas apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup dalam mengatur klasifikasi saham dengan hak suara multipel dalam perusahaan terbuka menarik untuk dibahas. Selain itu, juga membahas bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka yang menerapkan klasifikasi saham dengan hak suara multipel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa klasifikasi saham dengan hak suara multipel memberikan perlindungan terhadap kendali yang dimiliki para pendiri perusahaan terbuka. Namun, sistem ini cenderung akan mengurangi representasi kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian atas kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik disarankan untuk diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Sehingga, peran dari pengawas pasar modal dan bursa efek juga sangat krusial dalam mengawasi jalannya kegiatan pasar modal yang sehat.

---

The classification of shares with multiple voting rights refers to the classification of shares wherein a single share can grant multiple voting rights to shareholders who meet specific predetermined requirements. The Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021 on the implementation of the classification of shares with multiple voting rights by issuers with innovation and high growth rates conducting public offerings of equity securities in the form of shares provides more detailed provisions regarding the technical implementation of this system. Additionally, it is complemented by the Indonesia Stock Exchange by issuing Regulation I-A of 2021 and I-Y of 2022, which support the Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021. However, the implementation of the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed companies raises questions about the form of legal protection for minority shareholders within this new system, where the existing rules seem to emphasize the legal interests of majority shareholders. This research aims to explore whether the existing regulations are sufficient in regulating the classification of shares with multiple voting rights in publicly listed. Furthermore, the research delves into discussing the appropriate forms of legal protection for minority shareholders in publicly listed companies that adopt the classification of shares with multiple voting rights. The primary objective of this research is to analyze the legal protection for minority shareholders in publicly listed companies which implementing the classification of shares with multiple voting rights. The research utilizes a normative juridical analysis method, supported by literature study. Based on the research findings, it can be concluded that the classification of shares with multiple voting rights provides protection for the control held by the founders of publicly listed companies. However, this system tends to reduce the representation of minority shareholders' interests. Preventive legal protection can be achieved through the implementation of effective corporate governance. It is recommended that the assessment of compliance with good corporate governance principles be made mandatory by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Consequently, the roles of capital market and stock exchange supervisors become crucial in overseeing the proper functioning of the capital market activities."

"Komunikasi serta publikasi merupakan salah satu elemen penting dari tahapan pelaksanaan penawaran umum saham perdana atau yang biasa disebut juga dengan Initial Public Offering (IPO). Oleh sebab itu keberadaan seorang Public Relations ataupun Corporate Secretary di dalam struktur organisasi perusahaan yang akan rnelakukan lPO sangatlah dibutuhkan, untuk membuat suatu strategi PR guna mendukung pelaksanaan IPO. Tidak ada model strategi PR yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan IPO perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan, yang akan melakukan IPO, di dalam membuat strategi komunikasi dapat menggunakan model-model strategi komunikasi yang sudah ada. Selain melakukan analisa terhadap situasi, analisa organisasi serta analisa publik, ada 3 (tiga) hal utama lainnya yang harus diperhatikan pada saat membuat strategi PR, yaitu: menentukan tujuan program, mengetahui sumber daya yang dimiliki dan mengetahui reputasi perusahaan. Ada beberapa hal yang berpotensi menjadi hambatan dan harus diperhatikan ketika menerapkan strategi PR pada perusahaan jasa kesehatan yang akan melakukan IPO, yaitu ketika menerapkan strategi media relations atau media communications strategy dan kemungkinan terjadinya lack of communication antara perusahaan dengan karyawan. Hendaknya dibuat langkah-langkah antisipatif agar hambatan-hambatan yang ada tidak menjadi sesuatu hal yang menganggu proses implementasi strategi PR.

---

Communication and publication are important elements in conducting an initial public offering (IPO). For that reason, it is imperative to have a Public Relations or Corporate Secretary in the company?s organizational structure in order to formulate a PR strategy to support the IPO. There are no specially designed models of PR strategies to support IPO for health services companies. To conduct the IPO, those particular companies can utilize the existing models of the communication strategies. In addition to the analyses of the situation, organization and public, there are three primary issues to be noted in formulating a PR strategy, which are: determining the objectives of the program, familiarizing the resources and diagnosing the organizations reputation. There are several issues that may become obstacles and should be noted when applying PR strategies for health services companies that are about to conduct IPO, which are media relations strategies or media communications strategies and the possibility of any lack of communications between the company and its employees. Anticipated measures should be prepared for obstacles that may disrupt the implementation of the PR strategies."

"Eksistensi pasar modal sebagai alternatif permodalan bagi perusahaan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut paralel dengan kebutuhan perkembangan usaha di Indonesia. Dengan ini para regulator di Indonesia terus meningkatkan efektivitas kegiatan di pasar modal. Salah satu rencananya adalah menyusun kajian dan peraturan terkait Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC merupakan perusahaan berbentuk cangkang yang telah melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan tujuan utama yaitu melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan target yang tertutup. Maka dari itu, perusahaan target dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dengan menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjadi dasar penulisan. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat, Britania Raya dan Malaysia yang telah mengeluarkan pengaturan dan praktik SPAC. Penulisan ini akan memuat analisis terkait kemungkinan, potensi dan tantangan yang harus diperhatikan bagi Indonesia. Dengan ini harapannya bagi pasar modal di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait SPAC dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan.

---

The existence of capital market as an alternative fund for companies continues to increase in a decent direction. This increase is parallel to the needs of business development in Indonesia. With this, regulators in Indonesia continue to improve the effectiveness of activities in the capital market. One of the plans is to compile studies and regulations related to the Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC is a shell company that has conducted an initial public offering (IPO) with the main objective of merging or taking over with a target private company. Therefore, the target company can carry out activities in the capital market. The chosen method is juridical-normative by finding laws and regulations in Indonesia that can be the basis for writing. Then, a comparative method with a comparative country between the United States, United Kingdom and Malaysia which has issued the regulation and practice of SPAC. This writing will contain an analysis of the possibilities, potentials and challenges that must be considered for Indonesia. With this, it is hoped that the capital market in Indonesia will issue regulations related to SPAC taking into account effectiveness and evaluation."