Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

---

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dalam upaya-upaya perlindungan anak yang dipekerjakan dengan melihat hubungan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan LSM cenderung dicirikan dengan hubungan yang pragmatis dan bersifat sub contract dari program pemerintah dan sisanya adalah kebutuhan praktis, advokasi, dan inisiatif. Akan tetapi, sikap masing-masing LSM berbeda-beda dalam menanggapi hubungan tersebut yang didasari oleh pandangan dan orientasi LSM. Hubungan yang bersifat pragmatis dan sub-contract ini juga dipengaruhi oleh rendahnya political will dan kapasitas pemerintah serta isu anak yang dipekerjakan yang masih dianggap hanya sebagai isu privat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the GO NGO relation on the child labour protection in East Java, Indonesia. This research was conducted using qualitative approach through deep interview and literature studies. The result showed that this GO NGO relation is characterized by pragmatic relation and NGOs have the tendency to become government rsquo s sub contract in protection programme. This relation also affect how NGO behave to the government and it is different in each NGO based on their point of view and orientation. This relation indicates the lack of political will and capacity of the government bodies. Furthermore, this relation also can be explained because of the child labour issue itself which still considered as private issue rather than public issue."

"Keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu terobosan yang signifikan dalam upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Partai politik lokal bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah kebuntuan politik yang dialami masyarakat, pembangunan dan penguatan potensi politik di tingkat lokal. Oleh karena itu "Keberadaan Partai Politik Lokal Dalam Meraih Dukungan Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" diharapkan dapat menjadi pintu solusi ketika negara dirasakan belum atau tidak mampu memberikan rasa keadilan secara merata, artinya pembangunan belum berhasil menyentuh keseluruh wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan dan sambutan masyarakat terhadap keberadaan partai politik lokal di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta komitmennya dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Partai politik lokal adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan citacita yang sama untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum secara damai, sejahtera, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik lokal merupakan harapan baru rakyat Aceh, dan merupakan salah satu alternatif pilihan politik masyarakat dalam menyalurkan segala aspirasinya. Masyarakat Aceh saat ini bebas memilih dan menentukan pemimpinnya. Walaupun umurnya masih masih tergolong baru, Dukungan masyarakat Aceh terhadap keberadaan partai politik lokal sangat besar. Kehadiran partai politik lokal di Aceh sebagai salah satu kekuatan baru dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan rasa Nasionalisme, memperkuat integrasi dan Ketahanan Nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari dalam dan luar, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional.

---

The existence of local political parties in Aceh is one of the significant breakthrough in efforts to strengthen public participation in politics and democracy. Local political parties could be one of the alternative solutions to problems experienced by the people of political deadlock, the development and strengthening of the political potential at the local level. Therefore, 'The existence of Local Political Parties In Achieving Community Support in the province Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)" is expected to be a door solution when the country felt not to or are unable to provide a sense of justice evenly, meaning that the development has not managed to touch throughout the region. This study aimed to describe the response and public response to the existence of a local political party in the province of Aceh, and its commitment in order to build and improve the welfare of the people in the province of Nanggroe Aceh Darussalam. The research method used in this study is qualitative.

From the results of this study concluded that local political party is a political organization formed by a group of Indonesian citizens who reside in Aceh will voluntarily on the basis of equality and the same ideals to strive for and realize the interests of its members, the community, the nation, and the state through general elections were peaceful, prosperous, just and prosperous in the frame of the Republic of Indonesia. Local political parties are the new hope of the people of Aceh, and is one of the alternative options in channeling all their political aspirations. The people of Aceh is now free to choose and determine their leaders. Although age is still relatively new, the people of Aceh to support the existence of a local political party is very large. The presence of local political parties in Aceh as one of the new powers in order to strengthen and increase the sense of nationalism, strengthen integration and National Security, in the face and overcome all threats, harassment, obstacles and challenges that come from inside and outside, directly or indirectly harm integrity, identity, survival of the nation and the state and the nation's struggle to achieve national goals."

"ABSTRAKArtikel ini membahas Dynamic Capabilities LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang dilihat dari sumber daya dan modal sosial yang akan menopang Dynamic Capabilities dalam melakukan penyesuaian untuk menanggapi tantangan lingkungan sehingga LSM bisa berkelanjutan. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa LSM menemui berbagai masalah dalam implementasi program salah satunya adalah dilema akuntabilitas kepada dua pihak, yaitu lembaga donor dan pihak penerima manfaat. LSM sulit untuk bertahan dan mengalami krisis kepercayaan. Studi ini berfokus pada karakteristik pengorganisasian program LSM GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang, Jakarta. Penulis beragumentasi bahwa pengorganisasian program dalam mengembangkan Dynamic Capabilities terutama dalam pengelolaan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan, modal sosial dan sumber daya merupakan aspek penting, karena sebuah LSM harus mampu mengintegrasikan internal, dan kompetensi eksternal untuk mengatasi perubahan lingkungan. Studi ini berfokus pada karakteristik pengorganisasian program LSM GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen.

---

ABSTRACTThis article discusses Dynamic Capabilities of LSM (Non-governmental Organization), which seen from the resource and social capital who will support Dynamic Capabilities in doing adjustment to respond the environmental challenges for the NGOs sustainability. The previous studies explain how NGOs face various implementation problems, one of them is accountability dilemma for two parties, which are donor agency party and advantage receiver party. It is hard for NGO to sustain and they are having trust crisis. This study will focus on the characteristics of NGOs program organization in GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya / Economy and Culture Movement) Minang, Jakarta. Writers argumentation is program organization in developing Dynamic Capabilities especially in stakeholder management, decision making, social capital, dan resource are important aspects, because NGO must be able to integrate internal and external competencies in order to resolve environmental change. This study is focusing on NGOs program organization characteristics of GEBU (Gerakan Ekonomi dan Budaya) Minang, Jakarta. This study is using qualitative approach with interview, obseevation, and document study as data collecting method."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."

"Tesis ini adalah hasil penelitian antropologis tentang kewirausahaan sosial pada sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan penyelesaian sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, LSM dapat mempertahankan eksistensinya. Akses terhadap penyelesaian sengketa lahan secara non litigasi di tingkat internasional mampu dicapai LSM melalui mekanisme kedekatan dengan pasar, dan tenaga kerja dan kerja-kerja (labor) peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan LSM dalam rangka membangun otoritas atas perwalian penyelesaian sengketa. Tesis ini memahami akses terhadap penyelesaian sengketa di tingkat internasional tidak akan terwujud tanpa kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang ada menjadi modal (kapitalisasi), mengakumulasikannya, dan mempertukarkannya dengan subyek lain dalam berbagai interaksi sosial.

 

Kata kunci: LSM, Kewirausahaan Sosial, Akses, Penyelesaian Sengketa, Kelapa Sawit<

---

This thesis is the result of anthropological research about social entrepreneurship of the non-governmental organization (NGO). The thesis argues that the existence of an NGO in West Kalimantan could be maintained by employing land dispute settlement between community and oil palm company. Access to land dispute settlement through non-litigation process at international level were able to achieve by the NGO through market mechanism, strengthening and building community capacities to build authority on dispute settlement facilitation. This thesis understands that access on dispute settlement at international level will not be achieved without ability to capitalizing available resources, accumulate it and exchange it with other subject in different social interactions."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai peran pendamping di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kuldesak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pendamping menjalankan berbagai peran diantaranya adalah, enabler, konselor, konselor keluarga, broker, pendidik, advokat, aktivis, menjalankan lembaga, dan pendamping minum obat. Selain itu, ditemukan dukungan yang diterima oleh pendamping adalah dukungan internal seperti, pengamalan diri, dukungan keluarga, dorongan untuk beribadah. Selanjutnya adalah dukungan eksternal, yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari lembaga itu sendiri, dan dukungan dari ODHA. Dukungan-dukungan itulah yang menjadi alasan mereka mendampingi ODHA hingga saat ini. Penelitian ini membahas mengenai peran pendamping di Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kuldesak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pendamping menjalankan berbagai peran diantaranya adalah, enabler, konselor, konselor keluarga, broker, pendidik, advokat, aktivis, menjalankan lembaga, dan pendamping minum obat. Selain itu, ditemukan dukungan yang diterima oleh pendamping adalah dukungan internal seperti, pengamalan diri, dukungan keluarga, dorongan untuk beribadah. Selanjutnya adalah dukungan eksternal, yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari lembaga itu sendiri, dan dukungan dari ODHA. Dukungan-dukungan itulah yang menjadi alasan mereka mendampingi ODHA hingga saat ini.

---

ABSTRACTThis research discusses about the role of caseworker in non governmental organization named Kuldesak on the countermeasures HIV AIDS in Depok City, West Java. This study is conducted with qualitative approach, using descriptive studies. The result of the study shows that the caseworker implementing a various roles, such as enabler, counselor, family counselor, broker, educator, advocator, activist, administrative, and accompanying people living with hiv PLWH to take their medicine. Other than that case worker recieve many supports, internal support such as self experiences, family support, and some faith reason. Another support is from the external factor, such as support from the society, support from health worker, from Kuldesak, and also from PLWH itself. Those kind of support make them still giving a services for PLWH in Depok City. "

"Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang berbeda dari organisasi laba di mana organisasi ini menghadapi tantangan kompleks dan lingkungan yang dinamis dalam mencapai tujuannya. LSM tidak hanya berfokus pada pencapaian misi sosial mereka tetapi juga harus mempertimbangkan kinerjanya dalam semua aspek dan mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai target. Penelitian ini merupakan studi kasus pada LSM berbasis anak, yang terdiri atas 8 cabang sebagai Decision Making Unit (DMU). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasimenggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan Data Envelopment Analysis (DEA). BSC diaplikasikan terlebih dahulu untuk menentukan strategi organisasi untuk empat perspektif (pelanggan/pemangku kepentingan, keuangan, proses internal dan kapasitas organisasi) kemudian model DEA dikembangkan untuk mengevaluasi efisiensi organisasi dan menemukan benchmarking dan pembelajaran perbaikan antara unit dalam organisasi. Model BSC dan DEA yang terintegrasi ini menghasilkan peningkatan kinerja potensial untuk setiap perspektif BSC. Untuk membangun hubungan antara strategi pada kerangka BSC, Interpretive Structural Modelling (ISM) digunakan untuk menghasilkan 11 target strategis. Perhitungan DEA menghasilkan tolak ukur untuk setiap perspektif sehingga DMU yang tidak efisien dapat belajar dari DMU yang efisien. Penelitian ini menghasilkan 10 potensi perbaikan.

---

Non-Government Organization (NGO) differs from the for-profit organization which faces the complex challenge and dynamic environment to achieve their objectives. This organization not only focus on achieving their social mission but also must consider their

performance in all aspect and evaluate their success in reaching targets. This research is a case study in a child-based NGO, consisting of 8 branches as Decision Making Unit (DMU). This research aims to measure and improve organization performance using Balanced Scorecard (BSC) and Data Envelopment Analysis (DEA) method. BSC is applied first to define organizational goals in terms of four perspectives

(customer/stakeholder, financial, internal process and organizational capacity) then DEA models are developed to evaluate efficiency in organizations and find out benchmarking and improvement learning between a unit in the organization. Integrated BSC and DEA, found potential performance improvement for each BSC perspectives. To construct the relationship between strategies on the BSC framework, Interpretive Structural Modelling (ISM) is used and produces 11 strategic targets. DEA calculation produces benchmark for each perspective, so inefficient DMUs can learn from them. This research also provides 10 potential improvements."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencegahan HIV AIDS sebagai masalah multisektor melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dengan menggunakan pendekatan collaborative governance yang melibatkan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat. Upaya kolaborasi sudah dilakukan, namun, dari tahun ke tahun jumlah kasus HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi dan hal-hal yang mempengaruhi dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance Regimes (CGR) dari Emerson dan Nabatchi (2015).  Pelaksanaan proses kolaborasi pencegahan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta dilihat melalui tiga dimensi yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan aksi bersama. Peneliti menggunakan pendekatan Post Positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa kolaborasi pencegahan HIV AIDS sudah terbangun melalui keterlibatan pemerintah, LSM, dan masyarakat namun terdapat kendala dalam membangun keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama antar aktor sehingga menghambat kinerja kolaborasi.Selain itu, aspek pemimpin kolaborasi dalam hal ini Komisi Penanggulangan AIDS memegang peranan penting yang mempengaruhi dalam mendorong dinamika kolaborasi pencegahan HIV AIDS.

---

ABSTRACT This thesis discusses the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in preventing HIV AIDS as a multisector problem through the Provincial AIDS Commission using a collaborative governance approach involving the Government, Non-Governmental Organizations, and the Community. Collaborative efforts have been made, however, from year to year the number of HIV AIDS cases in DKI Jakarta Province continues to increase. This research was conducted to analyze the collaborative process and the things that influence the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention in DKI Jakarta Province. The theory used is Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015). The implementation of the collaborative HIV prevention prevention process in DKI Jakarta Province is seen through three dimensions, namely principled engagement, shared motivation, and capacity for joint actions. The researcher used the Post positivist approach with qualitative data collection methods using interviews and literature. The results show that the collaborative process of HIV AIDS prevention has been built through the involvement of government, NGOs, and the community but there are obstacles in building principled engagement and shared motivation among actors that hamper collaboration performance. In addition, the leader's aspect of collaboration in this case is important in encouraging the collaboration dynamics of HIV AIDS prevention.

"

"Solo International Performing Arts (SIPA) adalah sebuah pertunjukan seni berskala internasional yang diadakan di kota Solo sejak tahun 2009. Skripsi ini akan membahas mengenai budaya organisasi yang diterapkan dalam SIPA "community", yang mana SIPA "community" ini sendiri ialah wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para anggotanya. Baik panitia maupun volunteer dari event SIPA secara otomatis akan tergabung dalam SIPA "community". Keanggotaan yang bersifat volunteer menjadi dasar yang menarik untuk melihat lebih dalam tentang budaya organisasi yang digunakan di dalamnya. Penyelenggaraan SIPA tahun 2014 menjadi objek fokus Selanjutnya skripsi ini juga akan melihat peran SIPA "community" terhadap event SIPA.

---

Solo International Performing Arts (SIPA) is an international event of art performance that has been going since 2009 in Solo, Central Java. The purpose of this study is to identify the organizational culture applied within SIPA "community", a place for its members to develop their potential. The crews and volunteers of the event automatically become the members of the community. The fact that the membership of the community is voluntary, become an attractive base to see more about the culture of the organization that are used in it. The main focus of this study is SIPA that was held in 2014. This study will also look at the role of SIPA "community" toward the event."