Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran mengalami dilema di era industri 4.0 akibat ketidakmampuan beradaptasi secara cepat terhadap disrupsi yang terjadi di sektor keuangan. Dalam merespon disrupsi di sektor keuangan, Gubernur Bank Indonesia memberikan arahan untuk melakukan transformasi menuju Bank Sentral 4.0 agar Bank Indonesia mampu mendorong inovasi ekonomi dan keuangan digital menjadi peluang dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan & inklusif, memperkuat daya saing & kepentingan nasional, serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia perlu menentukan tahapan transformasi menuju Bank Sentral 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tahapan transformasi organisasi Bank Indonesia menuju Bank Sentral 4.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapatkan dari tempat studi kasus yang merupakan hasil analisis tingkat kesiapan menuju Bank Sentral 4,0 di era industri 4.0 menggunakan model SIMMI 4.0 (System Integration Maturity Model Industry 4.0), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan dokumen pendukung lainnya. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur yang relevan dalam menuju industri 4.0 dan Bank Sentral di masa depan serta menampilkan otoritas global yang telah berhasil menerapkan teknologi industri 4.0 sebagai acuan. Dari hasil penelitian didapatkan tingkat kesiapan Bank Indonesia berada pada tingkaat horizontal and vertical integration sehingga membutuhkan peningkatan dengan tranformasi menuju Bank Indonesia 4.0. Tahapan transformasi yang diusulkan dimulai dari menilai tingkat kesiapan organisasi, menetapkan strategi transformasi Bank Indonesia menuju industri 4.0, menyusun panduan transformasi menuju industri 4.0, dan pelaksanan panduan transformasi menuju Bank Indonesia 4.0. Pelaksanaan panduan transformasi menuju Bank Indonesia 4.0 terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase 1 untuk integrasi proses dan data proses bisnis internal Bank Indonesia, fase 2 integrasi vertikal, fase 3 integrasi horizontal, dan fase 4 integrasi dari ujung ke ujung serta secara paralel perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan wawasan pegawai mengenai industri 4.0.

---

The Central Bank as the payment system authority is experiencing a dilemma due to its inability to adapt to the rapid disruption of the financial sector in the industrial era 4.0. The Governor of Bank Indonesia provided directions for transforming towards a Central Bank 4.0 so that Bank Indonesia could encourage digital economic and financial innovation to become an opportunity to create sustainable & inclusive economic growth, strengthen competitiveness & national interests, and narrow the gap in society. Therefore, Bank Indonesia needs to determine the stages of transformation towards the Central Bank 4.0. The purpose of this study is to determine the stages of the transformation of the Bank Indonesia towards the Central Bank 4.0. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data is obtained from the result of an analysis of the level of readiness to go to the Central Bank 4.0 in the industrial era 4.0 using the SIMMI 4.0 model (System Integration Maturity Model Industry 4.0), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 and other supporting documents. Secondary data is obtained from various relevant literature towards industry 4.0, the Central Bank in the future, and displays global authorities that have successfully applied industrial 4.0 technology as a reference. From the research results, it was found that the readiness level of Bank Indonesia was at the level of horizontal and vertical integration, thus requiring improvement with the transformation towards Bank Indonesia 4.0. The proposed transformation stages start from assessing the level of organizational readiness, determining Bank Indonesia's transformation strategy towards industry 4.0, compiling transformation guidelines towards industry 4.0, and implementing the transformation guidelines towards Bank Indonesia 4.0. The implementation of the transformation guide towards Bank Indonesia 4.0 consists of 4 (four) phases, namely phase 1 for integration of Bank Indonesia internal business processes and data, phase 2 of vertical integration, phase 3 of horizontal integration, and phase 4 of integration from end to end of the company's value chain. increase in employee competence and insight regarding industry 4.0. In parallel, it is necessary to increase the competence and insight of employees regarding industry 4.0 in Bank Indonesia."

"Bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran mengalami dilema di era industri 4.0 akibat ketidakmampuan beradaptasi secara cepat terhadap disrupsi yang terjadi di sektor keuangan. Dalam merespon disrupsi di sektor keuangan, Gubernur Bank Indonesia memberikan arahan untuk melakukan transformasi menuju Bank Sentral 4.0 agar Bank Indonesia mampu mendorong inovasi ekonomi dan keuangan digital menjadi peluang dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan & inklusif, memperkuat daya saing & kepentingan nasional, serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia perlu menentukan tahapan transformasi menuju Bank Sentral 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tahapan transformasi organisasi Bank Indonesia menuju Bank Sentral 4.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapatkan dari tempat studi kasus yang merupakan hasil analisis tingkat kesiapan menuju Bank Sentral 4,0 di era industri 4.0 menggunakan model SIMMI 4.0 (System Integration Maturity Model Industry 4.0), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan dokumen pendukung lainnya. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur yang relevan dalam menuju industri 4.0 dan Bank Sentral di masa depan serta menampilkan otoritas global yang telah berhasil menerapkan teknologi industri 4.0 sebagai acuan. Dari hasil penelitian didapatkan tingkat kesiapan Bank Indonesia berada pada tingkaat horizontal and vertical integration sehingga membutuhkan peningkatan dengan tranformasi menuju Bank Indonesia 4.0. Tahapan transformasi yang diusulkan dimulai dari menilai tingkat kesiapan organisasi, menetapkan strategi transformasi Bank Indonesia menuju industri 4.0, menyusun panduan transformasi menuju industri 4.0, dan pelaksanan panduan transformasi menuju Bank Indonesia 4.0. Pelaksanaan panduan transformasi menuju Bank Indonesia 4.0 terdiri dari 4 (empat) fase yaitu fase 1 untuk integrasi proses dan data proses bisnis internal Bank Indonesia, fase 2 integrasi vertikal, fase 3 integrasi horizontal, dan fase 4 integrasi dari ujung ke ujung serta secara paralel perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan wawasan pegawai mengenai industri 4.0.

---

The Central Bank as the payment system authority is experiencing a dilemma due to its inability to adapt to the rapid disruption of the financial sector in the industrial era 4.0. The Governor of Bank Indonesia provided directions for transforming towards a Central Bank 4.0 so that Bank Indonesia could encourage digital economic and financial innovation to become an opportunity to create sustainable & inclusive economic growth, strengthen competitiveness & national interests, and narrow the gap in society. Therefore, Bank Indonesia needs to determine the stages of transformation towards the Central Bank 4.0. The purpose of this study is to determine the stages of the transformation of the Bank Indonesia towards the Central Bank 4.0. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data is obtained from the result of an analysis of the level of readiness to go to the Central Bank 4.0 in the industrial era 4.0 using the SIMMI 4.0 model (System Integration Maturity Model Industry 4.0), Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 and other supporting documents. Secondary data is obtained from various relevant literature towards industry 4.0, the Central Bank in the future, and displays global authorities that have successfully applied industrial 4.0 technology as a reference. From the research results, it was found that the readiness level of Bank Indonesia was at the level of horizontal and vertical integration, thus requiring improvement with the transformation towards Bank Indonesia 4.0. The proposed transformation stages start from assessing the level of organizational readiness, determining Bank Indonesia's transformation strategy towards industry 4.0, compiling transformation guidelines towards industry 4.0, and implementing the transformation guidelines towards Bank Indonesia 4.0. The implementation of the transformation guide towards Bank Indonesia 4.0 consists of 4 (four) phases, namely phase 1 for integration of Bank Indonesia internal business processes and data, phase 2 of vertical integration, phase 3 of horizontal integration, and phase 4 of integration from end to end of the company's value chain. increase in employee competence and insight regarding industry 4.0. In parallel, it is necessary to increase the competence and insight of employees regarding industry 4.0 in Bank Indonesia."

"Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh risiko serta regulasi arsitektur keuangan terhadap ekosistem fintech pada indutsri fintech P2P lending Indonesia serta menganalisis risiko-risiko mendasar industri fintech P2P lending Indonesia. Penelitian ini untuk menguji dan mengkonfirmasi model, berdasarkan teori ekosistem fintech. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis, dan metode kuantitatif. Stabilitas ekosistem fintech P2P lending sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis Industri fintech P2P lending Indonesia, sementara itu risiko dan regulasi arsitektur keuangan sebagai variabel eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem fintech P2P lending, hal ini tercermin dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) Risiko serta regulasi arsitektur keuangan secara bersama-sama dan simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem fintech; (ii) Risiko-risiko mendasar pada industri fintech P2P lending, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi serta ada 1 tambahan risiko yaitu risiko pandemik-COVID-19. Risiko memungkinkan dapat dimitigasi melalui penerbitan regulasi, karena kedua variabel ini memiliki korelasi yang sangat kuat, selain itu juga dengan memperkuat ekosistem fintech terutama elemen kunci yaitu fintech start-ups, dengan fokus mengelola, mengendalikan dan memitigasi risiko melekat yang ada. Risiko pandemik-COVID-19, memiliki korelasi terhadap elemen start-up fintech, sehingga adanya pandemik COVID-19, mendorong penggunaan platform digital-mobile application, di mana transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu dan tetap menjaga social distancing. Dimensi regulasi harus mencakup regulatory, fungsi regulasi dengan menerbitkan aturan-aturan, dan supervisory, fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaku fintech P2P lending dan pelaku pendukungnya serta regulasi big data analytics, automation dan robotics. Elemen-elemen baru ekosistem fintech P2P lending Indonesia perlu didukung dan dikembangkan, seperti institusi asuransi kredit dan lembaga perlindungan konsumen fintech.

---

The purpose of this research was for analyzing the affect risk and financial architecture regulation to fintech ecosystem on P2P lending industry in Indonesia and analyze the fundamental risks of fintech P2P lending Industry in Indonesia. This research was to test and confirm the theory of fintech ecosystem. This research uses positivist paradigm and the quantitative method approach. The stability of fintech P2P lending ecosystem is the most important to keep the business sustainability of fintech P2P lending in Indonesia, in while risk and financial architecture regulation are external variables that can affect the stability of fintech P2P lending ecosystem, which was reflected in the result of of research showed that: (i) from fintech ecosystem perspective view, risk had significant correlations to financial architecture regulation; (ii) in fintech P2P lending industry, risk had effect significantly on fintech ecosystem; (iii) for regulation level in fintech P2P lending industry, financial architecture regulation has no significantly effect on fintech ecosystem; (iv) risk and financial architecture regulation had significant effect simultaneously on fintech ecosystem; (v) The fundamental risks of fintech P2P lending industry are credit risk, operational risk, liquidity risk, reputation risk and 1 addtitional risk, namely pandemic risk-COVID 19. The Risks are probable can be mitigated by making rules in financial architecture regulation and empowered fintech ecosystem, especially main element of fintech ecosystem is fintech start-ups for managing and mitigating inherent risks. Pandemic risk COVID-19 has strong correlations to fintech start-up, the existence of pandemic COVID-19 event can encourage for using digital platform-mobile application, where the transactions can be settled without meeting and still-keep up social distancing. Financial architecture regulation has cover at least the regulatory, issue the rules related with this industry and supervisory, supervise all the actors of this industry and supports as well as regulation of big data analytics, automation and robotics. The new elements of ecosystem of fintech P2P lending in Indonesia needed for supporting this industry, namely: the existance of credit insurance institution element and fintech consumers protection agency."

"Hidrogen merupakan unsur terbanyak di alam semesta ini yang permintaannya naik terus dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih dari 60% wilayahnya adalah perairan. Dan Indonesia juga dianugerahi sinar matahari yang dapat bersinar sepanjang tahun. Kedua potensi besar ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan Hidrogen yang lebih bersih dengan kombinasi antara teknologi PLTS Terapung dan Elektrolisa Air. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan dua Model untuk menghasilkan Hidrogen dengan studi kasus PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas terpasang sebesar 192.4 MWp dan mempunyai batasan daya dalam PPA dengan utility grid (PLN) sebesar 145 MW. Output energi listrik pertahun didapat dari pemodelan menggunakan software PV Syst 7.1. Model pertama dibuat dengan memanfaatkan kelebihan daya dari PPA. Dengan life time sistem 20 tahun operasi, didapatkan rata-rata LCOH dengan berbagai skema tarif listrik adalah sebesar Rp.50.299,33/m3 pada tahun pertama dan semakin naik menjadi Rp.233.211,91/m3 pada tahun ke 20. Selanjutnya dengan pertimbangan over capacity dari utility grid di sistem Jawa Bali sebesar 42%, maka dibuat Model kedua dengan asumsi seluruh output energi listrik PLTS Terapung Cirata dijadikan dasar kapasitas produksi elektrolisis plant. Dan didapatkan rata-rata LCOH sebesar Rp.30.644,15/m3 pada tahun pertama dan menjadi Rp.37.518,03/m3 pada tahun ke 20. Dengan membandingkan hasil LCOH tersebut dengan harga market existing dan forecasting-nya, didapatkan Model kedua bisa dibawah harga market selama 17 tahun. Sehingga Model kedua dipilih untuk dilanjutkan uji kelayakannya menggunakan cashflow analysis. Dengan tingkat suku bunga green loan sebesar 4,25% dan inflasi 3,5%, didapatkan Model kedua jika diimplementasikan tahun 2021 masih belum layak dengan hasil IRR sebesar 4,4%. Sehubungan hal tersebut dilakukan analisa sensitivitas terhadap penurunan dua komponen Capex terbesar pada tahun 2025 dan antara 2040-2050. Hasilnya adalah pembangunan PLTS Terapung dan Elektrolisis Plant akan semakin mendekati tingkat keekonomianya jika dibangun pada tahun 2025 keatas dengan hasil rata-rata IRR sebesar 9,97% pada tahun 2025 dengan Payback Periode 7 tahun dan IRR 18,44% dengan Payback Periode 4 tahun dan tingkat Profitability index 1,33 jika dibangun antara tahun 2040-2050. Dari pemodelan ini juga didapat potensi penurunan emisi CO2 sebesar 811,934.76 kg CO2 untuk model 1 dan 164,034,790.31 kg CO2 untuk model 2 selama 20 tahun operasi nya

---

Hydrogen is the most abundant element in this universe that the demand continues to increase from year to year. Indonesia is an archipelagic country where more than 60% of its territory is water. And Indonesia is also blessed with sunshine that can shine all year round. These two great potentials can be utilized to produce cleaner and more economical Hydrogen with a combination of Floating PV and Water Electrolysis technology. In this research, two models are developed to produce Hydrogen with a case study of Cirata Floating PV with installed capacity is 192.4 MWp and has a power limit in the PPA with a utility grid (PLN) of 145 MW (AC). The annual output of electrical energy is obtained from modeling using PV Syst 7.1 software. The first model was made by utilizing the excess power of the PPA. With the life time system is 20 years operation, the average LCOH with various electricity tariff schemes was Rp.50.299,33 /m3 in the first year and increased to Rp.233.211,91/m3 in the 20th year. Furthermore, by considering the over capacity of the utility grid in the Java-Bali system by 42%, a second model was made with the assumption that all electrical energy output of the Cirata Floating PV is used as the basic data for the production capacity of the electrolysis plant. It was found that the average LCOH is Rp.30,644.15/m3 in the first year and becomes Rp.37,518.03/m3 in the 20th year. By comparing the results of the LCOH with the existing market price and its forecasting, the second model is below the market price for 17 years. So the second model was chosen to continue its feasibility test using cashflow analysis. With a green loan interest rate of 4.25% and inflation of 3.5%, it is found that the second model implemented in 2021 is still not feasible with an IRR of 4.4%. That is why a sensitivity analysis was carried out on the decline in the two largest Capex components in 2025 and between 2040-2050. The result is that the construction of the Floating PV and Electrolysis Plant will be closer to its economic level if it is built in 2025 with an average IRR of 9.97% with various business schemes with a payback period of 7 years and an IRR of 18.44% with a payback period of 4 years and Profitability index level of 1.33 if built between 2040-2050. From this modeling, the potential for CO2 emission reduction is 811,934.76 kg CO2 for the model 1 and 164,034,790.31 kg CO2 for the model 2 for 20 years operation."

"Permasalahan pinjaman online semakin kompleks seiring pertumbuhan Fintech itu sendiri, terutama Fintech ilegal. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan Fintech ilegal beragam, bisa berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual, tersebarnya data pribadi dari konsumen. Selain itu, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen yang dilakukan perusahaan Fintech menimbulkan dampak buruk terhadap konsumen. Dengan mengambil perbandingan antara Uni Eropa dan Malaysia, ada beberapa aspek dalam penyusunan model regulasi Fintech. Pertama, Uni Eropa memiliki regulasi Fintech yang efisien dan transparan serta sanksi yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar. Pengaturan hukum tentang mekanisme penagihan pinjaman online di Indonesia dijelaskan adanya  penyelenggara layanan, pemberi pinjaman pinjaman online dan penerima dana pinjaman telah diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). Pengaturan hukum tentang mekanisme penagihan pinjaman online Uni Eropa dan Malaysia yaitu di Uni Eropa dikenal suatu undang-undang yang disebut General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi tersebut mengatur pihak penyelenggara yang mengakses data pribadi dan lembaga penagihan yang bekerja sama dengan penyelenggara harus bertanggung jawab. Perbandingan pengaturan hukum tentang mekanisme penagihan pinjaman online antara Indonesia, Uni Eropa dan Malaysia sehingga dapat diterapkan di Indonesia.

---

The problem of online loans is increasingly complex as Fintech itself grows, especially illegal Fintech. The types of law violations that illegal Fintech commits vary, ranging from abusive billing to sexual harassment, the sharing of personal data from consumers. In addition, the high interest on loans and the theft of personal data via consumer cell phones by Fintech companies have had a negative impact on consumers. By taking a comparison between the European Union and Malaysia, there are several aspects in the preparation of the Fintech regulatory model. First, the European Union has efficient and transparent Fintech regulations and strict sanctions for violators. The legal arrangements regarding the online loan collection mechanism in Indonesia explain that there are service providers, online loan lenders and loan recipients that have been regulated in Article 1 paragraph 6 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 concerning Technology-Based Co-Funding Services Information (POJK LPBBTI/Fintech P2P Lending). Legal arrangements regarding the European Union and Malaysia's online loan collection mechanism, namely in the European Union there is a law known as the General Data Protection Regulation (GDPR). The regulation stipulates that administrators who access personal data and collection agencies that work with administrators must be responsible. Comparison of legal arrangements regarding online loan collection mechanisms between Indonesia, the European Union and Malaysia so that they can be implemented in Indonesia."

"Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang optimis dengan konsep industri 4.0 yang dapat mengubah model bisnis untuk menghadapi persaingan kedepannya. Tetapi masih sedikit perusahaan yang melakukan transformasi industri 4.0. Salah satu penghambat transformasi tersebut adalah kesulitan dalam melakukan integrasi. Pada kenyatannya hal tersebut adalah salah satu target akhir dari industri 4.0 dan memerlukan perubahan secara bertahap untuk mewujudkannya salah satunya dengan tahapan maturitas. Hal tersebut menunjukan ada perbedaan pemahaman pada perusahaan. Serious simulation game dapat membantu perusahaan untuk menganbil keputusan tanpa ragu akan kegagalan dan mendapatkan umpan balik untuk membangun model keputusan yang baru. Serious simulation game masih sedikit dilakukan untuk media pembelajaran industri 4.0 dan belum ada yang menekankan pada tingkat maturitas. Pembelajaran tingkat maturitas dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi transformasi industri 4.0. Tujuan permainan ini adalah untuk mengedukasi pemain mengenai tahapan transformasi industri 4.0 dengan mencapai tingkat maturitas dan keuntungan aktual yang maksimal. Permainan berinfrastruktur multi player untuk memunculkan interaksi antar pemain sehingga menimbulkan kolaborasi dan integrasi antar pemain.

---

Indonesia is one of the Southeast Asian countries that are optimistic about the concept of industry 4.0 that can change the business model to overcome future competition. Only a few companies did industry transformation 4.0. One obstacle to this transformation is the difficulty in integration. It is one of the final targets of Industry 4.0 and needs stages of changes to make it happen such as maturity model. The discrepancy shows the difference in understanding. Serious simulation games can help companies to take decisions without hesitation to return and get feedback to create new decision models. Serious simulation games are still little done for industry learning media 4.0 and no one has been supported at the level of maturity. Maturity level learning can help companies create a road map to transform industry 4.0. This game aims to educate players about the industry 4.0 transition by achieving maximum maturitas and actual profit levels-Multi-player infrastructure game to bring out the interaction between players to create collaboration and facilitate between players."

"Pada masa ini telah masuk revolusi industri keempat atau yang disebut dengan Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan sebuah proses atau alat yang terintegrasi dengan internet dimana semua obyek dilengkapi perangkat teknologi yang mampu berkomunikasi sendiri dengan sistem teknologi informasi. Untuk mengukur kesiapan sebuah perusahaan dalam menerapkan industri 4.0 di Jerman sudah diterapkan Industry 4.0 Readinness Index dari VDMA Jerman yaitu IMPULS. Begitupun di Indonesia juga sudah diterapkan Industry 4.0 Readinnes Index yaitu INDI 4.0. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan antara standar penilain IMPULS dan INDI kemudian dari perbedaan tersebut dilakukan kalibrasi ulang. Untuk melihat keakuratan dari standar penilaian dikembangkan sebuah piranti assessment dengan menggunakan tool ADLI dari MBNQA. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) merupakan salah satu tool yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan system penilaian Approach, Deployment, Learning dan Integration (ADLI). Penelitian dilakukan di sebuah industri alat kesehatan yang ada di Indonesia. Hasil kalibrasi pada pilar Orang dan budaya serta Produk dan Layanan menggunakan IMPULS sebagai setting value. Hasil dari standar penilaian INDI dengan nilai 33.55% berada pada level 1 dan hasil dari standar penilaian IMPULS dengan nilai 35.6% berada pada level 2. Hasil dari piranti assessment untuk pilar Orang dan Budaya 39.79% berada pada level 1 dan untuk pilar Produk dan Layanan 33.75% berada pada level 0.

---

At this time, the fourth industrial revolution or what is known as Industry 4.0 has entered. Industry 4.0 is a process or tool that is integrated with the internet where all objects are equipped with technological devices that are able to communicate on their own with information technology systems. To measure the readiness of a company to implement Industry 4.0 in Germany, the Industry 4.0 Readiness Index from VDMA Germany, namely IMPULS, has been implemented. Likewise, in Indonesia, the Industry 4.0 Readiness Index has also been implemented, namely INDI 4.0. The purpose of this study was to see the difference between the IMPULS and INDI assessment standards and then recalibrate from these differences. To see the accuracy of the assessment standards, an assessment tool was developed using the ADLI tool from MBNQA. The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) is one of the tools used to assess company performance with the Approach, Deployment, Learning and Integration (ADLI) assessment system. The research was conducted in a medical device industry in Indonesia. The calibration results on the pillars of People and culture as well as Products and Services use IMPULS as the setting value. The results of the INDI assessment standard with a value of 33.55% are at level 1 and the results of the IMPULS assessment standard with a value of 35.6% are at level 2. The results of the assessment tool for the People and Culture pillar are 39.79% at level 1 and for the Products and Services pillar 33.75 % is at level 0."

""ABSTRAK"Amonia NH3 adalah senyawa kimia yang penting dalam kehidupan modern ini. Dari sekitar 100 tahun lalu sampai saat ini produksi amonia masih diproduksi dengan proses Haber-Bosch menggunakan H2 dan N2 di bawahpada tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Metode produksi NH3 dengan fotokatalitik dari air dan N2 pada tekanan atmosfer dan suhu ruang adalah hal yang akan diteliti. Beberapa fotokatalis semikonduktor telah diusulkan, tapi terkendala mengenai efisiensinya yang rendah. Dalam penelitian ini akan dipreparasi TiO2 nanotube dengan sejumlah kekosongan oksigen pada permukaan atau Ti3 surface defects dengan metode reduksi elektrokimia. TiO2-NT difabrikasi melalui anodisasi dari plat Ti selama 45 menit pada 40 V, lalu diannealing selama 2 jam pada 450oC untuk membentuk kristal anatase. Sistem fotokatalitik dengan Ti3 /TiO2-NT yang ketika difotoirradiasi dengan sinar UV dalam air murni dengan bubbling N2 diharapkan dapat menghasilkan gas NH3. Sisi aktif untuk reduksi N2 adalah spesi Ti3 terdapat di sisi-sisi oksigen yang kosong. Spesi ini bertindak sebagai tempat adsorpsi N2. Sifat-sifat ini yang menyebabkan kenaikan kemampuan reduksi N2 menjadi NH3. Konversi energi cahaya menjadi energi kimia didapat dengan efisiensi sebesar 0.0181 "

---

""ABSTRACT"Ammonia NH3 is an important chemical compound in modern life. Since 100 years ago until now, ammonia is still produced by Haber Bosch method from N2 and H2 in very high pressure and temperature. NH3 production by photocatalytic water and N2 in atmosphere pressure and room temperature will be investigated later. Some semiconductor photocatalysts had been proposed but still had a problem about the low efficiency. In this research, TiO2 nanotube is fabricated with some oxygen vacancies or Ti3 surface defect Ti3 TiO2 NT by electrochemical method. TiO2 NT is fabricated by anodization from Ti foil for 45 minutes at 40 V, then annealing for 2 hours at 450oC to form anatase crystals. Photocatalytic system with Ti3 TiO2 NT when photoirradiated by UV light with water and N2 bubbling is expected to produce NH3. The active site for N2 reduction is Ti3 species on the oxygen vacancies. These species act as adsorption sites for N2 and trapping sites for the photoformed conduction band electrons. These properties therefore promote e cient reduction of N2 to NH3. The solar to chemical energy conversion e ciency is 0.0181 "

"Industri 4.0 telah menjadi isu global di dunia, pemerintah Indonesia merespon isu tersebut dengan meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk merevitalisasi industri di Indonesia yang menunjukan trend penuruan kontribusi PDB nasional. Pada peta jalan tersebut, salah satu prioritas adalah memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi, namun belum dijelaskan strategi kebijakan dalam mendorong daya saing IKM melalui penerapan teknologi. Untuk mencapai tujuan implementasi industri 4.0, lean manufacturing menjadi way of thinking dalam menentukan strategi implementasi. Kombinasi penerapan lean manufacturing dan industri 4.0 sanggup meningkatkan performa IKM. Penelitian ini bertujuan membangun model ilustrasi implementasi industri 4.0 dengan pendekatan lean manufacturing di IKM dengan menggunakan metode sistem dinamis, sehingga dapat diketahui stretagi kebijakan yang tepat dalam memberdayakan IKM melalui teknologi. Model tersebut dikembangkan juga untuk melihat keterkaitan antar faktor-faktor dan faktor kunci yang berdampak pada proses implementasi industri 4.0. Hasil dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa dukungan manajemen adalah faktor kunci dari implementasi industri 4.0 di IKM, serta terlihat bahwa dengan terus menerapkan industri 4.0 dengan pendekatan lean manufacturing dapat meningkatkan daya saing IKM. Strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat membentuk ekosistem perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan dukungan manajemen, keterbukaan terhadap perubahan serta budaya di IKM tersebut.

---

Industry 4.0 has become a global issue in the world, Indonesian government responded this issue by launching the road map of Making Indonesia 4.0 to revitalize industry in Indonesia which shows a declining trend in the contribution of national GDP. In the road map, one of the priorities is to empower SMIs through technology, but the policy strategy has not been described in accelerating the competitiveness of SMIs through the adoption of technology. To achieve the goal of industry 4.0 implementation, lean manufacturing becomes the way of thinking in determining the implementation plan. The combination of lean manufacturing and industry 4.0 application could improve the performance of SMIs. This study aims to build an illustrative model of industry 4.0 implementation in SMIs with lean manufacturing approach using system dynamics methods to identify the right policy structure in empowering SMIs through technology. The model was also developed to see the interrelationship between the key factors and factors that have an impact on the industry 4.0 implementation process. The results of the research conducted show that management support is key factor to implement the industry 4.0 in SMIs and it seen that continuing to implement industry 4.0 with lean manufacturing approaches can improve the competitiveness of SMIs. The policy strategy adopted by the government must be able to establish an ecosystem of continuous improvement by involving management support, openness to change and SMIs culture."

"ABSTRAK Dewasa ini, industri financial technology (fintech) tumbuh dengan pesat dan menjadi alternatif layanan keuangan, serta mengubah landscape industri layanan keuangan secara global maupun nasional. Akan tetapi, potensi pasar konsumen muslim Indonesia yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kuantitas ketersediaan fintech syariah, sehingga dibutuhkan penelitian tentang minat konsumen muslim pada fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi konsumen untuk melakukan adopsi fintech syariah, melalui perspektif Technology Acceptance Model (TAM), Trust, dan Religiosity. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi SmartPLS untuk menguji sepuluh hipotesis hubungan antar variabel dalam model. Responden sebanyak 205 orang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat. Persepsi manfaat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, sedangkan persepsi kemudahan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap sikap. Secara langsung persepsi kemudahan, religiusitas, dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan, tetapi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap intensi untuk menggunakan. Adapun persepsi manfaat dan sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi untuk menggunakan fintech syariah.

---

ABSTRACT

Today, the industry of financial technology (fintech) grows exponentially and becomes alternative financial services, as well as changing the landscape of financial service industry globally and nationally. However, the potential of large Muslim market is not met by adequate quantity of islamic fintech. Thus, a study about the Muslim consumer's preference to islamic fintech is needed. This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence consumer intention to adopt islamic fintech, through the perspective of the Technology Acceptance Model (TAM), Trust, and Religiosity. The analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) using an application called SmartPLS to test ten hypothesized relationship between the variables in the model. 205 respondents were selected through purposive sampling techniques. The results showed that the perceived ease of use and trust have a positive and significant impact on the perceived usefulness. Perceived usefulness and religiosity have a positive and significant impact on the attitudes, while perceived ease of use has a negative and no significant effect on attitudes. The perceived ease of use, religiosity, and trust do not significantly affect the intention to use directly, but they have positive and significant effect indirectly. Meanwhile, perceived usefulness and attitudes have a positive and significant effect to the intention to use islamic fintech."