Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2021 ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri di bidang fungsi operasional kepolisian, yakni Binmas, Intelkam, Lantas, Reskrim dan Sabhara.. Penelitian ini menggunakan mix method yang merupakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah survei dengan jumlah responden sebanyak 44.516 orang yang tersebar di 185 Polres di 34 Polda dengan margin error yang ditolerir sebesar 5%. Adapun metode kualitatif yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) Polri pada tahun 2021 sebesar 83,14 dengan kategori Sangat Baik. Skor IKM Polri pada masing-masing fungsi operasional, yaitu fungsi Binmas 85,25; fungsi Intelkam 80,99; fungsi Lantas 83,53; fungsi Reskrim 82,97; dan fungsi Sabhara 82,94. Berdasarkan hasil regresi pada data kuesioner maka faktor yang berpengaruh terhadap IKM Polri pada masing-masing fungsi operasional dikategorikan menjadi; a) layanan unggulan, b) layanan perlu peningkatan, c) layanan perlu pembenahan. Adapun persepsi dan ekspektasi masyarakat juga beragam yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap program-program layanan yang diberikan kepolisian, seperti: pola pendekatan Bhabinkamtibmas dengan basis keagamaan dan kultral, peningkatan sarana dan prasarana teknologi di bidang pelayanan, peningkatan kemampuan penyidikan kejahatan siber di era digital, dan patroli di tempat-tempat rawan. Sementara itu, perspektif internal kepolisian juga telah melakukan terobosan dan inovasi layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti: optimalisasi keberadaan polisi di lingkungan tempat tinggal, penerapan teknologi di bidang layanan operasional, dan pembentukan tim-tim khusus untuk penanggulangan kejahatan. Namun demikian, masih ada kendala personil Polri di dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat, seperti terbatasnya jumlah personil, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi yang tidak merata di wilayah, minimnya budaya tertib lalu lintas masyarakat, serta terbatasnya kualitas SDM penyidik. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan disesuaikan dari hasil uji regresi di masing-masing fungsi, yakni 1) melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan layanan kategori unggulan, 2) melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan kategori perlu ditingkatkan, dan 3) melakukan langkah-langkah untuk revitalisasi layanan yang perlu pembenahan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance ESG terhadap risiko perusahaan di Asia Tenggara. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score, ESG Controversy Score, dan Combined Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, risiko sistematis, dan risiko nonsistematis perusahaan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 145 perusahaan di negara-negara ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura untuk periode 2011-2017. Setelah mengontrol perbedaan karakteristik penegakan hukum di setiap negara beserta variabel kontrol lainnya, ditemukan bahwa kinerja ESG perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko total dan risiko nonsistematis, sementara tidak ditemukan pengaruh terhadap risiko nonsistematis. Selain itu juga tidak ditemukan pengaruh ESG Controversy Score yang merupakan proksi keterlibatan perusahaan dalam isu-isu ESG kontroversial terhadap risiko perusahaan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung hipotesa penelitian yang juga sudah dibuktikan di beberapa penelitian sebelumnya pada region yang lain bahwa peningkatan kinerja ESG dapat menurunkan risiko perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa di region Asia Tenggara, peningkatan ESG perusahaan juga dapat menurunkan risiko perusahaan. Diharapkan dengan adanya bukti ini, perusahaan dapat lebih terdorong untuk meningkatkan kinerja ESG perusahaannya.

---

This study aims to examine the effect of environmental, social, and governance ESG performance on firm risk in South East Asia. ESG performance is measured using Thomson Reuter rsquo s ESG Score, which is further classified into ESG Score, ESG Controversy Score, and ESG Combined Score. The risk is measured using total risk, systematic risk, and idiosyncratic risk. Employing 145 firms in ASEAN 5 countries Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Singapore as samples for the period 2011 2017, it is found that ESG performance inversely affects firm risk significantly after controlling for the law enforcement difference in each country and also other controlling variables. ESG performance significantly affects total risk and idiosyncratic risk, but no effect was found for the systematic risk. There is also no effect found for ESG Controversy Score ndash which acts as the proxy for a firm rsquo s involvement in controversial events related to ESG ndash to any proxy of risk. Overall, these findings support the hypothesis that previously had also been proved by previous studies in other regions an increase in firm rsquo s ESG performance could lower firm risk. These findings can be an empirical evidence that in Southeast Asia, the increase in ESG performance could lower firm risk. From this evidence, hopefully this could motivate firms in Southeast Asia to further increasing their ESG performance."

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah penting diketahui karena keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk kinerja berbagai lembaganya. Tulisan ini membahas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020. Tujuannya ialah 1) mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, baik terhadap keseluruhan lima fungsi layanan kepolisian maupun terhadap tiap fungsi layanan kepolisian; 2)mengetahui inovasi yang dilakukan berbagai Polres untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatdan kendala yang dihadapi kepolisian untuk mewujudkan layanan prima kepolisian kepada masyarakat. Penelitian dilakukan pada seratus sebelas Polres terpilih di jajaran 24 Polda dengan menggunakan metode campuran. Secara keseluruhan, kinerja Polri berkategori baik dengan persentase tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 80,98%. Urutan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lima fungsi layanan kepolisian dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah fungsi Intelkam 82,66%, fungsi Lantas 82,05%, fungsi Binmas81,85%, fungsi Sabhara 81,35%, dan danfungsi Reskrim 77%. Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih di jajaran 24Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat ialah dengan 1)memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; 2) memberikan pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; 3) menyediakan fasilitas pelayanan; 4) membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi layanan prima kepada masyarakat ialah ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana,dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidak optimalan pencapaian target kerja, dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis."

"Studi ini bertujuan untuk mengkaji remunerasi, teamwork, dan self esteem terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Bareskrim Polri. Kinerja penyidik dan penyidik pembantu sangatlah penting bagi berjalannya sebuah organisasi Kepolisian. Kinerja merupakan suatu hal yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu menyelesaikan tugas yang telah diembannya dalam organisasi. Berhasil tidaknya kinerja seorang penyidik dan penyidik pembantu yang telah dicapai organisasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kinerja penyidik dan penyidik pembantu secara individu maupun secara kelompok. Remunerasi merupakan variabel penting yang akan mendorong semangat penyidik dan penyidik pembantu untuk menghasilkan kinerja sesuai yang diharapkan. Kesuksesan kinerja penyidik dan penyidik pembantu juga tidak terlepas dari faktor kerjasama yang dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa penyidik dan penyidik pembantu dalam fokus menangani perkara yang tertentu, kerjasama dalam melaksanakan tugas tersebut bisa disebut dengan istilah teamwork. Faktor lain yang bisa mempengaruhi kinerja adalah self esteem, dimana seseorang dengan self esteem yang tinggi mereka melihat dirinya berharga, mampu dan dapat diterima sehingga menambah kepercayaan dirinya ataupun aktualisasi diri terhadap pekerjaan yang dilakukan. Terkadang self esteem juga bisa menjadi variabel mediasi antara variabel remunerasi dan kinerja. Sampel penelitian ini diambil sebanyak 100 responden dari 300 populasi jumlah penyidik dan penyidik pembantu dari 3 direktorat Bareskrim Polri yaitu Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dalam menganalisis model pengaruh variabel independen dan variabel dependen digunakan analisis SEM (structural equation modeling) dengan software partial least square (PLS). Penelitian ini menemukan bahwa remunerasi mempunyai pengaruh signifikan dengan kinerja dengan nilai t hitung sebesar 2,484 lebih besar daripada nilai t tabel 1,96 (2,484>1,96). Selanjutnya teamwork mempunyai pengaruh signifikan dengan kinerja dengan nilai t hitung teamwork ke kinerja sebesar 2,367 dan self esteem dengan kinerja dengan nilai t hitung self esteem ke kinerja sebesar 2,707. Penelitian ini menyimpulkan bahwa remunerasi yang sesuai sangat diharapakan untuk menunjang kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Bareskrim Polri. Peran dari teamwork sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan tujuan dan cita-cita organisasi serta faktor self esteem akan mempengaruhi kepercayaan diri penyidik dan penyidik pembantu dalam bertugas pada Bareskrim Polri.

---

This study aims to examine remuneration, teamwork, and self-esteem on the performance of investigators in the Police of Criminal Investigation (Bareskrim Polri). The performance of investigators is essential for the course of a police organization. Performance reflects how well an individual completes the task he or she has in the organization. The successful performance achieved by the organization is influenced by the level of performance of investigators individually or in groups. Remuneration is an important variable that will encourage the investigators to give the expected performance. The successful performance of investigators also cannot be apart from cooperation factors conducted by a team consisting of several investigators in the focus of handling certain cases, cooperation in carrying out these tasks can be called by teamwork. Another factor that can affect performance is self-esteem, where a person with high self-esteem they see themselves valuable, capable and acceptable so as to increase their confidence or self-actualization of the work he/she does. Sometimes self-esteem can also be a mediation variable between remuneration and performance variables. The sample size of this study is 100 respondents from 300 population of investigators from 3 Police Directorate of Criminal Investigation: Directorate of Criminal Acts; Directorate of Economic Crime and Special Criminal Investigation; and Directorate of Corruption Crime. In analyzing the influence of independent variable and dependent variable, SEM analysis (structural equation modeling) with partial least square (PLS) software is used. This research found that remuneration has significant influence to performance with t value observed 2,484 bigger than t value table 1.96 (2,484> 1,96). Furthermore, teamwork has a significant influence to the performance with the t value observed 2.367 and self-esteem 2.707. This study concludes that appropriate remuneration is highly expected to support the performance of investigators in the Police of Criminal Investigation (Bareskrim Polri). The role of teamwork is needed in carrying out the goals and ideals of the organization and the factors of self-esteem will affect the confidence of investigators in duty on the Police of Criminal Investigation."

"

Masjid adalah sebuah organisasi non profit, milik masyarakat yang dipercayakan kepada para Tamir atau pengelola, untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya cukup besar, selain tanah, bagunan, serta peralatan, masjid harus membayar biaya rutinitas setiap bulannya. Sumber pendapatan Masjid biasanya terdiri dari shadaqoh masyarakat, baik shadaqoh wajib seperti zakat, ataupun shadaqoh sunnah atau  infaq atau sumber pendapatan lainnya. Trasparansi, tata kelola yang baik dan sikap pengurus organisasi sangat penting dalam semua kegiatan terutama dengan pengumpulan dan distribusi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat di mana Masjid adalah tempat suci dan terjauh dari hal yang tidak jujur dan berdosa,

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana efek transparansi, tata kelola, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan shadaqohnya. (Studi kasus Masjid Nurullah Kalibata City Jakarta Selatan).  Dengan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis.

Tujuan akhir akhir dari penelitian ini agar pengelola lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan manajemen pengelolaan serta meningkatkan transparansi atas semua kegiatan masjid, sehingga kepercayaan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Instrumen penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat baik di masjid maupun di luar masjid dalam komplek Kalibata city sebanyak 240 . PLS-SEM digunakan sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, tata kelola berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan.

---

The Nurullah Mosque is a non-profit organization, owned by a community entrusted to tamirs or managers, to serve the interests of the ummah. The capital owned by the mosque is usually quite large, in addition to land, buildings, and equipment, the mosque must pay a routine fee every month. The source of income for the mosque usually consists of the communitys shadaqoh, whether shadaqoh is obligatory like zakat, or shadaqoh sunnah or infaq or other sources of income. Transparency, good governance and organizational management are very important in all activities, especially with collection and distribution, to maintain the trust of the community where the mosque is a holy place and farthest from things that are not honest and sinful.

The purpose of this study is to determine how the effects of transparency, governance, and attitudes of managers or managers on the level of public trust in issuing shadaqoh. (Case study of Nurullah Kalibata City Mosque in South Jakarta). With a quantitative approach in analyzing.

The final goal of this research is for managers to further improve service to the community, improve management and increase transparency of all mosque activities, so that public trust can be further improved. The research instrument was by distributing questionnaires to the public both in mosques and outside mosques in the 240 Kalibata city complex. PLS-SEM is used as a data analysis tool. The results showed that transparency has a positive and significant effect on trust, governance has a significant effect on trust and attitudes have a positive and significant effect on trust.

"

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.

---

The government of West Java Province has applied a discretion in interpreting the national Covid-19 regulation through West Java Province Bylaw Number 5/2021. In order to ensures procedural justice for the society, the bylaw applying fines decided by trial court of minor offenses against those who violate health protocols. The implementation of the bylaw is a manifestation of the theory of an integrated criminal justice system, which, to date, has only been carried out apparently and independently. However, there is an integration in achieving an objective of law enforcement, that is, the prevention of the spread of Covid-19. The study examines the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 involving Indonesian National Police as well as civil service police in taking actions against the violations of the health protocol and the problems they have. The author employs the descriptive qualitative methodology involving triangulation, literature reviews, interviews, and case studies. The results of the study reveal that an integrated judicial system has been implemented and has met its objective to ensure public compliance to health protocols. There are still a number of issues, including the use of the quantitative performance metrics in identifying the target offenders, outdated paperwork methods, teleconferencing judicial processes that are hindered by the existing legislations, and dilemma in either imposing heavy fines that burdens the public or light fines that fail to achieve their compliances."

"Kepemimpinan paternalistik merupakan konsep kepemimpinan yang berasal dari negara yang menganut sistem kolektivis dipandang mempunyai kecocokan untuk diimplementasikan pada budaya Indonesia yang mengutamakan budaya kekeluargaan dan kebapakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan paternalistik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan peran mediasi kepercayaan (affective-based trust dan cognitive-based trust). Responden pada penelitian ini adalah seluruh ASN di Ditjen PPI baik jabatan struktural maupun fungsional. Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS untuk melihat hubungan antar variabel untuk melihat hubungan pada variabel-variabel penelitian, dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dimensi variabel kepercayaan mempunyai memediasi hubungan antara variabel kepemimpinan paternalistik dan kinerja.

---

Paternalistic leadership is a concept of leadership originating from a country that adheres to a collectivist system deemed to have a suitability to be implemented in Indonesian culture that prioritizes a culture of kinship and fatherhood. The purpose of this study was to analyze the influence of paternalistic leadership on the in-role performance of the State Civil Apparatus (ASN) in the Directorate General of Post and Information Technology (Ditjen PPI) at the Ministry of Communication and Information Technology (Kemkominfo) and the role mediation of trust (affective based and cognitive based). Respondens of this research is all ASN in DG PPI both structural and functional positions. The process of data analysis is to use the SEM-PLS method to see the relationship between variables to see the relationship to the research variables, using the SmartPLS application. The results revealed that the dimensions of trust variable had a positive mediating effect on performance and performance."

""

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan penghasilan antarpekerja disabilitas dan pekerja nondisabilitas dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Metode ini membagi penyebab kesenjangan penghasilan berdasarkan status Disabilitas menjadi faktor endowment yang dijelaskan oleh variabel status vertical mismatch, pendidikan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, status kawin, status kepala rumah tangga, status kegiatan, tipe pekerjaan, lapangan pekerjaan, penggunaan teknologi digital, pengalaman kerja, keikutsertaan dalam pelatihan, dan faktor diskriminasi. Dari data Sakernas Agustus 2021, ditemukan bahwa kesenjangan penghasilan antarpekerja berdasarkan status disabilitas sebesar 17,91 persen poin. Kontribusi faktor diskriminasi lebih besar dibandingkan faktor endowment dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan berdasarkan status disabilitas di Indonesia. Kontribusi faktor diskriminasi sebesar 7,41 persen poin (41,37 persen), sedangkan kontribusi faktor endowment sebesar 10,5 persen poin (58,63 persen).

---

This study aims to determine the earnings gap between disabled workers and non-disabled workers using the Blinder-Oaxaca decomposition method. This method divides the causes of the earnings gap based on disability status into endowment factors explained by the variables of vertical mismatch status, education, age, gender, place of residence, marital status, head of household status, activity status, type of work, employment, use of digital technology, work experience, participation in training, and discrimination factors. The August 2021 Sakernas data found that the income gap between workers based on disability status is 17.91 percentage points. The contribution of the discrimination factor is greater than the endowment factor in explaining the income gap based on disability status in Indonesia. The contribution of the discrimination factor was 7.41 percentage points (41.37 percent), while the contribution of the endowment factor was 10.5 percentage points (58.63 percent)."