Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Politik kebudayaan merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah nasional dalam mempromosikan budaya di berbagai negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Italia berusaha mengimplementasikan politik kebudayaannya dengan melihat gastronomi sebagai alat diplomasi atau gastrodiplomasi. Sementara Spanyol juga melakukan hal yang serupa namun dengan alat diplomasi budaya khas Spanyol, yaitu flamenco. Tulisan ini menganalisis alasan Italia dan Spanyol untuk mengimplimentasi politik budaya dengan cara gastrodiplomasi dan flamenco. Serta tulisan juga akan melihat relasi politik kebudaayan dengan dampak positif dari segi ekonomi dengan adanya politik budaya yang diimplementasikan di kedua negara tersebut, yaitu melalui kebijakan gastrodiplomasi dan Spanyol melalui kebijkan flamenco. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara integral Hegemoni Gramsci, konsep diplomasi kebudayaan, konsep ekonomi budaya, dan konsep ekonomi kreatif. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud adalah dokumen resmi atau artikel promosi budaya terkait yang diterbitkan oleh pemerintah Italia dan Spanyol dan data penelitian sebelumnya, seperti jurnal, buku dan laporan resmi dan hasil penelitian. Beberapa sumber seperti berita yang berasal dari media massa maupun media online juga digunakan. Hasil penelitan ini menemukan bahwa kebijakan budaya diimplementasikan oleh berbagai elemen lapis negara, faktor yang terlibat adalah lembaga swadaya masuarakat, media, institusi pendidikan dan pelaku bisnis untuk mempelihatkan hegemoninya. Sementara itu, negara mendapatkan keuntungan ekonomi yang dapat dilihat dari berbagai variabel ekonomi kreatif.

---

Cultural politics is one of the efforts used by national governments in promoting culture in various countries to achieve their national interests. Italy tries to implement its cultural politics by seeing gastronomy as a diplomatic tool or gastrodiplomacy. Meanwhile, Spain also does similar policy but with a typical Spanish cultural diplomacy tool, namely flamenco. This theses analyzes the reasons for Italy and Spain to implement cultural politics by means of gastrodiplomacy and flamenco. The theses attempts to look at the relation of cultural politics with positive impacts from an economic perspective with the existence of cultural politics implemented in the two countries, namely through gastrodiplomacy policies and Spain through flamenco policies. The theory used in this research is the integral state of Gramsci's Hegemony, the concept of cultural diplomacy, the concept of cultural economy, and the concept of the creative economy. The research method that will be used in this paper is a qualitative research method. Meanwhile, the data collection method used is document study data collection by gathering relevant information and data. The data source used is a secondary data source. The data sources in question are official documents or related cultural promotion articles published by the Italian and Spanish governments and previous research data, such as journals, books and official reports and research results. Several sources such as news from mass media and online media are also used. The results of this study found that cultural policies are implemented by various elements of the state, the factors involved are non-governmental organizations, the media, educational institutions and business people to show cultural hegemony. The state also gains economic benefits that could be seen from various creative economy variables."

"Tesis ini membahas kajian terhadap fenomena asimilasi dan akulturasi kebudayaan diaspora Maroko di Belanda. Diaspora Maroko di Belanda merupakan kaum imigran yang telah bermigrasi ke Belanda sejak periode 1940 hingga 1960 tepatnya pasca Perang Dunia II mampu memberikan pengaruh besar di Belanda, terutama dalam bidang politik dan kebudayaan yang multikultural. Kebijakan Integrasi dan Partisipasi kaum imigran Maroko di Belanda merupakan faktor yang mempengaruhi fenomena asimilasi dan akulturasi budaya, sehingga erat kaitannya dengan perkembangan politik identitas dan politik kebudayaan, khususnya tercermin melalui pemberitaan di penulisan teks populer, penulisan karya sastra dan film. Motif berupa harapan mendapatkan pekerjaan lebih mudah demi meraih kehidupan yang lebih baik dan menghindari konflik yang sifatnya mengancam stabilitas negara asal mereka merupakan penyebab yang memicu kehadiran imigran Maroko di benua Eropa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang menggunakan studi pustaka, literatur ilmiah, teks sastra, hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dibatasi dari masa setelah Perang Dunia hingga saat ini yang berkenaan adanya kebijakan di Belanda terkait migrasi sebagai teknik pemerolehan data.

---

This thesis is a study of the phenomenon of assimilation and acculturation of Moroccan diaspora culture in The Netherlands. The Moroccan Diaspora in The Netherlands are immigrants who had migrated to The Netherlands from 1940s to the 1960s precisely after World War II, which were able to exert a great influence in The Netherlands, especially in the field of multicultural politics and culture. The Policy of Integration and Participation of Moroccan immigrants in The Netherlands is a factor influencing phenomenon of cultural assimilation and acculturation, so that it is closely related to the development of identity politics and cultural politics, particularly reflected through reporting in popular text writing, literary and film writing. The motive in form of the hope to getting job easier to achieve a better life and avoid conflicts that are threatening the stability of their home countries is a cause that triggers the presence of Moroccan immigrants on the European continent. This research uses a descriptive-qualitative method that uses scientific literature, literary text, interviews, documentation, and observations that are restricted from the period after World War to the present which are related to the policies in The Netherlands regarding migration as a data collection technique."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi politik hijau pemerintah Italia, Portugal, dan Spanyol dalam penurunan emisi karbon. Dua perspektif digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sustainability Nasrin R. Khalili, dan teori politik hijau Robert E. Goodin. Kedua teori tersebut akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel politik hijau dalam perannya mempengaruhi strategi ketiga negara dalam menurunkan emisi karbon. Metode Penelitian Kualitatif penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintahan ketiga negara, jurnal, artikel, pemberitaan daring dan luring. Penelitian ini menemukan bahwa strategi penekanan emisi karbon terjadi atas komitmen Uni Eropa yang mengupayakan implementasi kebijakan iklimnya. Selain itu, strategi yang dilakukan ketiga negara terjadi atas dampak perubahan iklim seperti penurunan hasil panen, dan peningkatan laut. Perbedaan strategi ketiga negara cenderung merujuk kepada kerugian akibat perubahan iklim, serta dinamika politik hijau yang terdapat di negaranya. Italia mengupayakan kota percontohan guna mitigasi Venesia, Portugal melakukan rencana jangka panjang untuk mengalihkan energi menjadi berkelanjutan, dan Spanyol cenderung mengoptimalisasi institusi. Terakhir, penelitian ini menemukan konsep Green Politics Sustainability yang menggabungkan politik hijau dengan keberlanjutan, sehingga implementasi strategi mampu memenuhi unsur keberlanjutan.

---

This research aimed to understand Italy, Spain, and Portugal's green political strategy on carbon emission’s reduction. Two perspectives are being used for this research. The first one is sustainaibility theory Nasrin R. Khalili, and the Green Political Theory from Robert E. Goodin. Both of the theories are being used to connect the actors and goals of the countries on reduction of carbon emission. The method for this research is the Qualitative research method using sources from secondary sources. The sources originated from official documents from the government of those countries, articles, and offline and online news. This research finds that carbon emission’s reduction strategy was conducted upon commitment to European Union which attempt to implement its climate policies. Besides that, the strategies done by the three countries were based on the impacts of climate change, such as decreasing of harvest and crop, increasing of sea level. Difference of strategies between three countries referred to the harms of the climate change, also green political dynamics on the country. Italy attempted to create role city to mitigate Venice, Portugal attempted to implement long term strategy to achieve energy transition, and Spain attempted to optimalize institution. Lastly, this research finds that Green Politics Sustainability concept by combining green politics and sustainability, which enabling strategies to achieve its sustainability measure."

"Penelitian ini untuk mengkonstruksi strategi-strategi komunikasi dan political branding partai-partai far right yang dianggap mampu mempengaruhi presepsi pemilih sehingga menyebabkan keberhasilan elektoral ketiga partai tersebut di Spanyol, Portugal dan Italia. Disamping itu untuk mengkritisi penggunaan strategi komunikasi dan political branding oleh ketiga partai far right di ketiga negara tersebut. Terjadinya perubahan terhadap reaksi masyarakat terhadap krisis ekonomi, imigran, iklim yang terjadi di Eropa khususnya Spanyol, Portugal dan Italia, menjadikan peluang bagi partai far right untuk menjadi partai yang diperhitungkan namun dapat mempengaruhi dinamika sosial politik ekstremisme di Spanyol, Portugal dan Italia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teori Populisme Politik, konsep political branding dan teori wacana kritis oleh Teun Van Dijk. Hasil Penelitian sementara menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan political branding tiga partai far right di Spanyol, Portugal dan Italia yaitu menawarkan solusi agresif atas isu penting dalam masyarakat Spanyol, Portugal dan Italia. Hal tersebut membuat terjadinya ancaman populisme di Spanyol, Portugal dan Italia bahkan di Uni Eropa.

---

This study aims to construct the communication and political branding strategies of far right parties that are considered capable of influencing voters' perceptions, thus leading to the electoral success of the three parties in Spain, Portugal and Italy. In addition, to criticize the use of communication strategies and political branding by the three far right parties in the three countries. The changes in people's reactions to the economic crisis, immigrants, and climate that occurred in Europe, especially Spain, Portugal and Italy, made opportunities for far right parties to become a party that counts but can affect the socio-political dynamics of extremism in Spain, Portugal and Italy. This research uses qualitative methods with Political Populism Theory, the concept of political branding and critical discourse theory by Teun Van Dijk. The interim research results show that the communication strategy and political branding of the three far right parties in Spain, Portugal and Italy are offering aggressive solutions to important issues in the societies of Spain, Portugal and Italy. This has led to the threat of populism in Spain, Portugal and Italy and even in the European Union."

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."

"Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis. 

---

Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method."

"Tesis ini membahas fenomena munculnya kebijakan Uni Eropa di bidang perfilman, dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kebijakan perfilman di negara-negara anggota Uni EropaHasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan perfilman Uni Eropa terbentuk karena adanya shared ideas yang dimiliki para pemimpin dan pejabat Uni Eropa, serta pemimpin dan pejabat di negara-negara anggotanya. Shared ideas itu tumbuh karena pemahaman yang sama akan ancaman dan kepentingan yang dihadapi, terutama di bidang perfilman.Berdasarkan studi kasus kebijakan perfilman di negara-negara Jerman, Inggris, Italia dan Perancis, terlihat bahwa kebijakan dan regulasi perfilman di negara-negara itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan perfilman Uni Eropa. Namun, kebijakan di level nasional itu, juga mempengaruhi kebijakan di tingkat Uni Eropa.

---

The Focus of this study is about European Union Film Policy, and how those policy influence film policy in European Union member state.This research showed that the formulation of European Unon Film Policy, is based on shared ideas that slowly develop among European Union leaders and its member states leaders. This shared ideas is came from the same feeling of treat and interest that developed among European leader.Based on case studies of Germany, Britain, Italy and France national film policy, we can see that regulation and film policy in those country is definitely being influenced by European Union Film Policy. But those country policy also influence decision making in European level."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan dampak krisis ekonomi Eropa tahun 2008 terhadap Diplomasi Kebudayaan dua negara Uni Eropa (Prancis, Jerman) serta Republik Federasi Rusia di Indonesia. Dalam penelitian ini akan fokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pusat Kebudayaan ketiga negara yaitu Istitut Francais Indonesie (IFI), Goethe Institut, dan Pusat Kebudayaan Rusia sebagai bentuk Diplomasi Kebudayaan.

---

This study aimsto determine the effect and impact of the European economic crisis in 2008 against Cultural Diplomacy two EU countries (France, Germany) and the Republic Federation of Russian to Republic of Indonesia. In this research will be focus on the activities in Cultural Centre of three countries, Istitut Francais Indonesie (IFI), the Goethe Institute and Russia Cultural Centeras a form of Cultural Diplomacy."

"Upaya kemerdekaan Catalonia berawal dari rasa nasionalisme yang tumbuh dalam diri bangsa Catalonia berdasarkan kebangsaan, budaya dan bahasa yang dianggap berbeda dengan Spanyol. Self determination dan semangat primordial masyarakat Catalonia dipicu oleh rasa ketidakpuasan dan buruknya pola hubungan antara daerah, yaitu Catalonia, dengan Pemerintah pusat Spanyol di Madrid. Sehingga tujuan penelitian ini adalah, pertama, memvalidasi faktor-faktor yang menyebabkan Catalonia ingin memerdekakan diri dari Spanyol, dan merekonstruksi keterlibatan gerakan separatisme dalam upaya kemerdekaan Catalonia. Kedua, mengabstraksi prinsip-prinsip pertahanan-keamanan Spanyol dalam mempertahankan Catalonia, dan merinci berbagai upaya pertahanan-keamanan yang dilakukan oleh Spanyol, hasil penelitian menunjukan bahwa gerakan separatis Catalonia terlibat dalam semua aspek yang menghendaki referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Spanyol dan gerakan separatisme memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan di Catalonia.

---

Catalonia's independence efforts began with a sense of nationalism that grew within the Catalonian nation based on nationality, culture and language which were considered different from Spain. The self-determination and primordial spirit of the Catalan people were triggered by the feeling and poor relationship pattern between the region, namely Catalonia, and the Spanish central government in Madrid. So the purpose of this study is, first, to validate the factors that caused Catalonia to want to be independent from Spain, and to reconstruct the involvement of the separatist movement in the pursuit of Catalonia's independence. Second, abstracting the principles of Spanish security in defending Catalonia, and detailing the various defense-security efforts carried out by Spain, the results of the study show that the Catalan separatist movement was involved in all aspects that the referendum wanted to secede from the Spanish empire and the separatist movement had an impact. of great significance to the defense and security of Catalonia."