Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan jual beli yang dilangsungkan oleh pelaku usaha dengan konsumen mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kegiatan yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini telah beralih hingga menjadi pekerjaan tetap yang bahkan dapat menghasilkan jumlah keuntungan yang sangat besar terhadap pelaku usaha itu sendiri. Hal ini menyebabkan perlu diberikannya pengaturan yang lebih tegas dan terperinci berkaitan dengan jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen, khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengaturan yang berlaku di Indonesia dalam hal kegiatan jual beli yang dilakukan di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pengaturan serta perlindungan hukum kepada konsumen dalam kegiatan perdagangan yang berlangsung. Salah satu hal yang menarik dalam kaitannya dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah berkaitan dengan upayanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menarik lebih banyak pelanggan, yakni dengan melakukan promosi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan promosi adalah dengan dibuatnya iklan tertentu oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Dalam prakteknya, terlebih dengan adanya perkembangan media sosial, periklanan yang dilakukan pun sudah sangat maju, yang mana hingga saat ini periklanan yang dilakukan sudah sampai pada tahapan dilakukan dengan menggunakan media sosial. Hal ini pun umumnya dibantu oleh tokoh-tokoh yang dapat mengajak massa yang dimilikinya untuk membeli produk barang dan/atau jasa tertentu yang mana tokoh tersebut disebut sebagai Influencer. Fenomena ini pun berkembang hingga iklan terhadap produk-produk tertentu juga dilakukan oleh jasa profesional yang linier dengan produk yang dipromosikannya tersebut. Contoh akan hal ini adalah adanya iklan atas produk kesehatan yang dipromosikan oleh orang yang bekerja sebagai dokter. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan terlebih bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai periklanan yang berlaku di Indonesia yaitu Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2020 dan Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 yang mengatur etika-etika yang perlu untuk dilakukan dan dipatuhi oleh seorang dokter.

---

Buying and selling activities carried out by business actors with consumers are experiencing a very rapid development. Activities that were originally only intended to meet daily needs, have now turned into permanent jobs, which can even generate enormous amounts of profit for the business actors themselves. This causes the need for stricter and more detailed regulations relating to buying and selling between business actors and consumers, especially those that apply in Indonesia. Regulations that apply in Indonesia in terms of buying and selling activities carried out in Indonesia are based on the provisions contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The arrangements contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection are basically intended as an effort to provide regulation and legal protection to consumers in ongoing trading activities. One of the interesting things in relation to trading activities carried out by business actors is related to their efforts to carry out activities to attract more customers, namely by carrying out promotions. One of the efforts made in promotional activities is by making certain advertisements by business actors to promote the goods and/or services they trade. In practice, especially with the development of social media, the advertising carried out has also been very advanced, which until now the advertising carried out has reached the stage of being carried out using social media. This is also generally assisted by figures who can invite the masses; they have to buy certain goods and/or services which these figures are called Influencers. This phenomenon has developed so that advertisements for certain products are also carried out by professional services that are linear with the products they promote. An example of this is the existence of advertisements for health products promoted by people who work as doctors. This of course raises problems, especially when it is associated with the provisions regarding advertising that apply in Indonesia, namely the 2020 Amendment Indonesian Advertising Ethics and the 2012 Indonesian Medical Code of Ethics, which regulate the ethics that a doctor needs to carry out and obey."

"ABSTRAKPentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACTThe importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of imported toys product with SNI mandatory reviewed from the law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. This thesis also discussed the violiations made by the seller in distribution of imported toys product as well as setting the legal protection of consumer who suffered losses impacted by un-safety toys.

The results suggested while buying imported toys, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Standardisation Agency and Government which is Ministry of Trade of Standarisation and Consumer Protection; socialization, education about safety toys."

"Salah satu inovasi yang dilakukan para penyedia jasa asuransi ini adalah dengan menggabungkan dua keuntungan yang akan diterima nasabah dengan hanya menggunakan aspek investasi dan proteksi dalam satu jenis produk asuransi dengan tetap mengutamakan pemberian jasa penangguhan risiko, yang dikenal dengan produk Unit Link. Perlindungan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penyesuaian antara dasar hukum yang menjadi landasan bagi masyarakat dengan kenyataan di lapangan haruslah memiliki korelasi yang kuat, agar masyarakat sebagai pemakai jasa asuransi dapat menempatkan diri dalam mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang. Konsumen dilindungi oleh hukum dan memiliki hak paling tinggi dalam hal perusahaan asuransi mengalami pailit, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam, kewenangan supervisi OJK, layanan pengaduan konsumen, program penjaminan polis dan penyelesaian sengketa di luar peradilan dan melalui BMAI.

---

Unit link is part of the innovation of the insurance product that combine the aspects of life insurance protection and investments benefit in one package, on which the risks aspect is taken into account within the product. The consumer protection in this context refer to any activities or actions given by the government in accordance to the rights and obligations based on the prevailing laws and regulations. In ideal ways, the positive laws shall have a strong correlation with the implementation. So that, the society as the policy holders could deserve their rights and obligations as stipulated under the prevailing laws and obligations. Unit link provides life insurance protection and investment gain from the insurance premium paid here in after referred as unit, where the return of investment is based on the current market performance of the stock exchange and money market. In regards with the customer protection on the products, unit link policy holders are protected by law and owns the paramount rights in the event of default of the insurance company or in the event of insolvency. The consumer protection aspects particularly on the consumer?s rights (including unit link policy holders) and the obligations of the business owner (including insurance company), policy protection programme, customer hotline for complaints and the dispute settlement through litigation and Insurance Mediation Institution Indonesia against unit link policy holders are governed under the Consumers Protection Law Number 8/1999, Financial Services Authority Law Number 21/2011 and Insurance Law Number 40/2014."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"Pangan olahan beku merupakan pangan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus pada seluruh rantai pangannya, baik pada produksi, pengolahan, distribusi, sampai produk berada di tangan konsumen. Penjualan yang tinggi selama pandemi COVID-19, khususnya secara online, tentunya menjadikan risiko konsumen akan produk pangan olahan beku yang tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Padahal dengan adanya pandemi COVID-19 penerapan persyaratan sanitasi dan higiene serta protokol kesehatan dalam rantai pangan harus diperketat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan penjualan pangan olahan beku secara online pada masa pandemi COVID-19, pengawasannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi dan higiene oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan beku menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang belum terjamin keamanannya seharusnya tidak dapat beredar di masyarakat, termasuk beredar secara online. Oleh karenanya perlu upaya tegas BPOM selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha termasuk penyedia platform online dalam bersama-sama menghasilkan produk yang aman dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Frozen food is a high-risk food that requires special handling throughout the food chain, whether in production, processing, distribution, until the product is in the hands of consumers. High sales during the COVID-19 pandemic, especially online, exposed consumers to the greater risk of unsafe frozen food. In fact, with the COVID-19 pandemic, the implementation of sanitation and hygiene requirements also health protocols in the food chain must be stricter. With the normative-juridical research method, this thesis will review the legal provisions for producing and distributing online frozen food products during the COVID-19 pandemic, the supervision, and the legal responsibilities of business actors. The non-fulfillment of sanitation and hygiene requirements by business actors in producing and distributing frozen food is a door for other violations of law. Products that have not been guaranteed safety should not be distributed in the community, including distributing online. Therefore, there is a need for assertive efforts by BPOM as the government and the compliance of business actors, including online platform providers, jointly in producing safe and quality products to protect the consumers’ interests."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terkait perdagangan rokok elektrik tanpa izin edar dan label berbahasa Indonesia, baik mengenai pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha pengedar rokok elektrik terhadap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, perdagangan rokok elektrik dibandingkan dengan regulasi rokok konvensional dari mulai pencantuman peringatan kesehatan, informasi kesehatan dan izin edar, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi rokok elektrik. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundangundangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan kajian mengenai kandungan dan efek samping dari rokok elektrik sehingga dapat dibuat regulasi mengenai perdagangan rokok elektrik. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi rokok elektrik.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to electronic cigarettes trade without distribution license and Indonesian- language labels, both regarding violations commited by the electric cigarette entrepreneurs to consumer rights and obligations of entrepreneurs, electric cigarette trade compared to conventional tobacco regulation ranging from the inclusion of health warnings, health information and distributin license, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming electric cigarette.

Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, could be concluded that research needs to be done regarding the content and the side effects of using electric cigarette. The research will used to made regulations concerning electric cigarette trade. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming electric cigarette."

"Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap peredaran daging sapi gelonggongan. Metode yang digunakan berupa yuridis normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis. Adanya peredaran daging sapi gelonggongan karena penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha dari proses produksi daging sapi hingga peredarannya, yang berakibat buruk bagi konsumen. Sapi yang dipotong dengan proses penggelonggongan jelas tidak menerapkan tata cara pemotongan yang baik sebagaimana telah diatur salah satunya dalam Undang-Undang Peternakan. Daging sapi gelonggongan merupakan daging yang tidak layak konsumsi, bagi konsumen. Selain itu, daging sapi gelonggongan mengalami berat yang semu, yang mengakibatkan daging menyusut setelah dimasak. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan pelaku usaha tersebut, maka konsumen mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen juga dituangkan dalam bentuk Fatwa MUI yang mengharamkan daging sapi gelonggongan karena mengonsumsi daging sapi gelonggongan sama dengan mengonsumsi daging bangkai yang dilarang oleh Al Quran.

---

This undergraduate thesis discusses the consumer protection against the circulation of the meat of sapi gelonggongan. The method used in this research is the juricial normative method focusing on written law. The circulation of sapi gelonggongan is resulted from the transgression committed by the cattle bussinessmen during the process of the production until the circulation of the beef. The slaughter of the cattle using the gelonggongan method clearly does not apply the good slaughtering method as stated in the Livestock Law. This problem gives negative impacts on the consumers as sapi gelonggongan is the kind of meat not fit for consumption. In addition, the meat of sapi gelonggongan has false weight because it will decrease after being cooked. To protect the consumers from this kind of fraud, the government issued the Law of Consumer Protection. The consumer protection is also manifested in a fatwa of MUI that forbids Muslim people from eating the meat of sapi gelonggongan because it is the same as eating carcass, which is forbidden in the holy Koran."

"Skripsi ini membahas mengenai hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi immateriil. Permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah ketentuan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha apakah mencakup bentuk ganti rugi immateriil bagi konsumen atau tidak dan mekanisme agar konsumen dapat mengajukan ganti kerugian immateriil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, Undang-Undang, Putusan BPSK dan Pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan Pasal 19 UUPK mengakui semua kerugian termasuk kerugian immateriil merupakan hak konsumen. Pasal 19 mengatur pula kerugian immateriil yakni dalam bentuk santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Santunan dalam hal ini termasuk kerugian immateriil karena merupakan tanggung jawab moril pelaku usaha yang bukan merupakan kerugian nyata tetapi jumlahnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui BPSK atau Peradilan namun kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan oleh BPSK karena BPSK hanya mengabulkan kerugian materiil saja dan tujuan utama pembentukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen secara singkat, sederhana dan murah. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu merubah UUPK dengan menambahkan ketentuan bahwa pengajuan tuntutan kerugian immateriil kepada Pengadilan Negeri. Konsumen yang ingin mendapatkan ganti kerugian immateriil lebih tepat mengajukan gugatan melalui Peradilan agar BPSK tetap melaksanakan tugas penyelesaian sengketa secara cepat, singkat, dan murah.

---

This study focuses on the consumer's right for granting immaterial loss compensation. The research discusses about whether Article 19 of Consumer Protection Law CPL regulates immaterial loss compensation as well as the mechanism to file a claim for immaterial loss compensation. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data, primary legal material, secondary and tertiary such as, CPL, verdict of BPSK and court decisions. The research finds that Article 19 of CPL recognizes all types of consumer's loss including immaterial loss. Article 19 of CPL regulates immaterial loss in the form of sympathetic care santunan in accordance with the regulations. Sympathetic care in this case belongs to immaterial loss as it is a moral responsibility of the business actors which is not a real loss yet the amount of the loss is regulated by the laws. The consumer is able to file claims for his her compensation through BPSK as the alternatives dispute resolution or court. However, BPSK is not able to grant the consumer's immaterial loss since BPSK only grants the consumer's material loss. That is because primarily BPSK is established to dispute resolution in a quick, simple, and low cost way. Furthermore, this study recommends the revision of CPL by putting stipulation to file the claim for immaterial loss compensation to the Court. That stipulation is a guarantee to the consumer's right of protection for immaterial loss. Any consumer who wants to file claim for immaterial loss compensation may go through the Court. Therefore, BPSK as an institution still runs its function to dispute resolution in a quick, simple, and low cost mechanism."