Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah perkembangan teknologi inovasi digital yang semakin berkembang, dikenal istilah Financial Technology (FinTech) untuk menggambarkan industri keuangan digital. Industri asuransi menjadi salah satu bidang yang turut dimanfaatkan oleh perkembangan FinTech, yang kemudian dikenal dengan Insurance Technology (InsurTech). Di Indonesia sendiri hanya terdapat usaha InsurTech Aggregator sebagai marketplace penyedia layanan penjualan asuransi. InsurTech serta kemudahan yang dijanjikannya diyakinkan dapat meningkatkan angka penetrasi asuransi di Indonesia. Namun, absennya regulasi yang mengatur mengenai InsurTech secara spesifik membuat penyelenggaraan InsurTech belum maksimal. Regulasi InsurTech saat ini hanya sebatas UU No. 40/2014 yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan dan POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan usaha asuransi dengan usaha InsurTech jenis agregator dan peran pentingnya regulasi InsurTech, serta dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa InsurTech Aggregator bukan merupakan usaha asuransi, namun termasuk ke dalam usaha perasuransian. Selain itu, penyelenggaraan InsurTech di Inggris sudah lebih mapan meskipun Inggris juga belum memiliki regulasi khusus terkait InsurTech dan hanya diatur melalui Solvency II yang mengatur mengenai industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan peraturan yang mengatur mengenai InsurTech agar penyelenggaraan InsurTech menjadi lebih optimal.

---

In the growing development of digital innovation technology, the term Financial Technology (FinTech) describes the digital financial industry. The insurance industry is one of the fields that has benefited from the development of FinTech, which became known as Insurance Technology (InsurTech). In Indonesia, only the InsurTech Aggregator business is available and operates as a marketplace providing insurance sales services. InsurTech and its convenience will increase insurance penetration rates in Indonesia. However, the absence of regulations specifically about InsurTech has made InsurTech implementation not optimal. InsurTech’s current regulations are limited to Law No. 40/2014, which regulates the insurance industry as a whole, and POJK No. 13/2018, concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. This research will discuss the comparison of the insurance business with the aggregator-type InsurTech business and the vital role of InsurTech regulation, as well as compare it to the United Kingdom through normative juridical research by conducting literature studies. The study results show that InsurTech Aggregator is not a general insurance business but an insurance-related business. In addition, the implementation of InsurTech in the United Kingdom is more established. However, the United Kingdom also does not yet have specific regulations related to InsurTech and is only regulated through Solvency II, which regulates the insurance industry as a whole. Therefore, the Indonesian government needs to immediately formulate regulations governing InsurTech so that the implementation of InsurTech can be more optimal."

"Insurance Technology atau InsurTech adalah perusahaan asuransi, perantara, atau perusahaan berbasis teknologi yang memasuki sektor asuransi, yang memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan nilai tambah baru bagi industri serta memberikan cakupan ke basis pelanggan yang lebih cerdas secara digital. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan InsurTech dan tanpa adanya regulasi yang menyeluruh akan berpotensi memunculkan sejumlah risiko. Dengan demikian, penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pokok permasalahan mengenai bagaimana eksistensi InsurTech ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan dan pelaksanaan InsurTech di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan InsurTech di Indonesia saat ini masih diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terlebih, saat ini InsurTech di Indonesia masih didominasi oleh produk micro-insurance yang dipasarkan oleh InsurTech berbentuk aggregator maupun intermediaries. Jika dibandingkan dengan Singapura, kini InsurTech di Singapura telah berfokus pada penyempurnaan layanan dari produk yang telah ada dengan pengaturan yang telah mampu mengatasi persoalan risiko dan tantangan dari InsurTech yaitu dengan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen bagi penyelenggara InsurTech. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator memiliki urgensi untuk menerbitkan produk hukum yang spesifik dan komprehensif untuk mengatur detail penyelenggaran InsurTech di Indonesia dengan mempelajari pengaturan serta implementasi dari Singapura.

---

Insurance Technology, also known as InsurTech, is a new insurance company, intermediary, or technology-based company that enters the insurance sector and uses new technologies to provide new added value to the industry as well as coverage to a digitally smarter customer base. However, Indonesia appears to lack comprehensive arrangements for the implementation of InsurTech, which could pose a number of risks in the absence of comprehensive regulation. As a result, the author believes there is a need for additional research on how the existence of InsurTech is reviewed from the laws and regulations in Indonesia, as well as how to compare the regulation and implementation of InsurTech in Indonesia and Singapore. A juridical-normative method with a comparative approach was used for the research. According to the findings of this research, InsurTech regulations in Indonesia are currently only partially regulated by laws and regulations governing insurance, electronic transactions, and consumer protection. Furthermore, micro-insurance products marketed by InsurTech in the form of aggregators and intermediaries continue to dominate InsurTech in Indonesia. InsurTech in Singapore has now focused on improving the services of existing products with arrangements that have been able to overcome the risks and challenges of InsurTech, namely the existence of special regulations governing the protection of personal data and consumer protection for InsurTech operators. As a result, OJK, as a regulator, is under pressure to issue specific and comprehensive legal products to govern the details of InsurTech implementation in Indonesia by studying the arrangements and implementation in Singapore."

"Pada era sekarang ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) telah dirasakan penting untuk mendorong keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, diperlukan tata kelola TI yang baik. Dengan tata kelola TI yang baik akan dihasilkan efektivitas dan efisiensi.Dalam rangka persiapan go public, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), atau Jiwasraya tengah berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) termasuk implementasi tata kelola TI. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI Jiwasraya.Framework best practice Cobit 4.1 dan ITIL v3 digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kemapanan proses TI terpilih. Tingkat kemapanan penerapan Tata-Kelola TI Jiwasraya berada pada nilai 2,39. Ini menunjukkan bahwa tata kelola TI pada beberapa proses masih tergantung pada intuisi individu-individu yang terlibat pada pengelolaan TI. Selanjutnya hasil penilaian tingkat kemapanan tersebut dianalisis dengan menggunakan Effort-Impact Grid untuk menentukan prioritas peningkatannya.Selanjutnya, tahap terpenting adalah tahap implementasi peningkatan tingkat kemapanan tata kelola TI-nya sesuai prioritas dan dilakukan secara bertahap agar hasil penerapan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada saat menentukan roadmap penerapan peningkatan tata kelola TI, penulis mengevaluasi dengan menggunakan referensi hasil penelitian Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich dan Miroslaw Malek dari Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. Sebagai pelengkap di akhir penelitian, penulis memaparkan juga rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan penerapan tata kelola TI Jiwasraya, termasuk role & responsibility dari masing-masing para pemangku kepentingan.

---

In this era, the use of Information Technology (IT) has been considered important to encourage the company's competitive advantage. To achieve it, good IT governance is needed. With good IT governance, effectiveness and efficiency will be achieved.

In preparation for the go public, PT Asuransi Jiwasraya (Limited), or Jiwasraya is working to implement good corporate governance (GCG), including the implementation of IT governance. This descriptive study is aimed to obtain a description of IT governance activities at Jiwasraya.

Best practice framework of COBIT 4.1 and ITIL v3 is used to assess the level of maturity of selected IT processes. The level of the applied IT Governance at Jiwasraya is at 2.39. It suggests that the IT governance in some processes still depends on the intuition of the individuals involved in the management. Furthermore, this result is analyzed by using Effort-Impact Grid to determine the improvement priorities.

Moreover, the most important stage is the implementation of increasing level of IT governance maturity based on the priority and it is conducted gradually so that the result will be more effective and efficient. In addition, when determining the roadmap of improved IT governance implementation, the author evaluates the result using the reference of research results from Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich and Miroslaw Malek from the Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. As a complement at the end of the study, the author also presents recommendations for the improvement of IT governance implementation at Jiwasraya, including the roles and responsibilities of each stakeholders."

"Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau merupakan produk asuransi yang penting bagi peternak dalam menghadapi bahaya yang mengancam usaha ternaknya. Penelitian ini membahas (1) pengaturan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Indonesia; (2) pengaturan mengenai Asuransi Usaha Ternak  Sapi dan Kerbau di Vietnam; dan (3) risiko kematian akibat PMK sebagai risiko yang ditanggung dalam Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara peraturan asuransi usaha ternak sapi di Indonesia dan Vietnam mengenai besaran subsidi premi yang diberikan oleh Pemerintah, risiko yang ditanggung oleh asuransi, dan wilayah yang dapat menerapkan Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau. Pembahasan selanjutnya adalah PMK yang merupakan penyakit yang berdampak besar pada usaha peternakan yang mana seharusnya ditanggung oleh asuransi mengingat PMK termasuk dalam risiko fundamental. Meski demikian, manajemen risiko tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran kerugian atau meminimalkan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, pemerintah harus mengakui PMK sebagai risiko yang ditanggung oleh asuransi untuk industri sapi dan kerbau di Indonesia.

---

Cattle and Buffalo Business Insurance is an important insurance product for farmers in facing the risks that can endanger their livestock business. This study discusses (1) regulation on Cattle and Buffalo Business Insurance in Indonesia; (2) regulation on Cattle and Buffalo Business Insurance in Vietnam; and (3) risk of death due to FMD as a risk covered by Cattle and Buffalo Business Insurance. The research method used is normative juridical with qualitative analysis methods. The results of this study can be concluded that there are several differences between the regulations of cattle and buffalo business insurance in Indonesia and Vietnam regarding the amount of premium subsidies provided by the Government, the risks borne by insurance, and the areas that can apply Cattle and Buffalo Business Insurance. The next discussion is FMD, which is a disease that has a major impact on livestock business, which should be covered by insurance considering that FMD is a fundamental risk. However, risk management is still needed to prevent the spread of losses or minimize losses that arise. Therefore, the government must recognize FMD as a risk covered by insurance for the cattle and buffalo industry in Indonesia."

"ABSTRACTPenutupan asuransi secara ko-asuransi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam hal nilai objek asuransi sangat besar karena beberapa penanggung dapat bekerja sama untuk menanggung satu objek asuransi secara bersama-sama dalam kasus per kasus. Di Indonesia, hal ini kemudian diatur melalui POJK No.23/Pojk.05/2015 dan POJK No. 69/Pojk.05/2016. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum cukup mengatur perihal penyelesaian klaim antara ketua dan anggota ko-asuransi, serta kepada tertanggung. Di India, pengaturan penutupan asuransi secara ko-asuransi dilakukan melalui IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 dan Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 sebagai pedoman perilaku yang bersifat sukarela. Setelah dilakukan analisa secara normatif yuridis dan deskriptif, praktik asuransi di India memberi pedoman supaya penyelesaian klaim pada penutupan asuransi secara ko-asuransi diatur secara tegas. Selain itu, kewajiban penggunaan Electronic Transaction Administration and Settlement System di India membuat pelaksanaan penutupan asuransi secara ko-asuransi lebih transparan dan mudah diawasi.

---

ABSTRACTCo-insurance is one of the mechanisms used in the terms of the value of the insurance object is whopping because some insurers can cooperate to bear an insurance object together in a case by case. In Indonesia, this mechanism is regulated in OJK Regulation No.23/Pojk.05/2015 and OJK Regulation No. 69/Pojk.05/2016/. However, the regulations are still not enough to regulate concerning the claim settlement among co-insurance leader, member(s) of co-insurance, as well as the insured. In India, regulation concerning insurance coverage by co-insurance is held through IRDA/NL/ETASS/RIN/103/05/2015 and Coinsurance Agreement dated 5 December 2014 as the guidelines for voluntary behavior. After juridical normative and descriptive analysis are done, insurance practice in India gives guidelines for claim settlement by co-insurance regulated strictly. Moreover, the obligation of using Electronic Transaction Administration and Settlement System in India makes the implementation of insurance coverage by co-insurance is more transparent and could be monitored easily."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor persepsi terhadap sikap dan minat konsumen dalam hal ini nasabah asuransi untuk menggunakan layanan internet asuransi. Teknologi internet yang makin berkembang baik penggunaannya dan jumlah penggunanya di Indonesia yaitu 55 juta orang pada tahun 2012, memberikan peluang bisnis yang baik. Pada industri jasa keuangan maka industri asuransi masih baru pada tahapan awal dalam menyediakan jasa layanan produk-produk asuransi. Dengan adanya perbedaan karakteristik dari transaksi jasa layanan menggunakan media internet dibandingkan layanan transaksi langsung, merupakan suatu hal yang penting bagi pihak perusahaan jasa asuransi untuk lebih memahami hal-hal apa yang dapat mempengaruhi konsumen mereka dalam menentukan keputusan menggunakan jasa layanan transaksi internet. Metode yang digunakan untuk menganalisa pengolahan data adalah dengan SEM (Structural Equation Modelling) dengan menggunakan perangkat lunak LISREL 8.70. Penelitian ini menemukan bahwa ada pengaruh dari faktor-faktor persepsi kepercayaan, kegunaan, dan kemudahan penggunaan terhadap sikap nasabah yang kemudian mempengaruhi minat untuk menggunakan layanan internet asuransi. Juga ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh dari faktor persepsi kepercayaan terhadap minat nasabah untuk menggunakan layanan transaksi internet asuransi. "

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) sangat penting pada era informasi. Berdasarkan Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) tahun 2011, telah dilakukan survei di 21 negara. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% responden menyatakan teknologi informasi sangat penting atau penting bagi organisasinya. Pentingnya penerapan TI ini harus didukung dengan tata kelola TI yang baik pula. Penerapan tata kelola TI mempunyai pendekatan (model dan framework) beragam sehingga dalam penerapannya terdapat beragam variasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa berbagai penerapan tata kelola TI di 29 instansi pemerintah dan 19 swasta di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemetaan menggunakan model Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 dan framework COBIT. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perancangan dan perbandingan terhadap perbedaan dan persamaan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing instansi.Hasil penelitian ini adalah adanya karakteristik yang berbeda pada instansi pemerintah dan swasta. Karakteristik tata kelola TI pada instansi pemerintah antara lain adanya regulasi pemerintah sebagai stakeholder value driver , yaitu Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Selain itu Stakeholder value driver diarahkan oleh Tupoksi, informasi cepat & akurat, keterbukaan informasi, pelayanan prima, administrasi yang bersih dan cepat, dan kinerja TI yang optimal. Sedangkan pada instasnsi swasta, karateristik yang berbeda adalah regulasi pemerintah sesuai sektor perusahaan seperti perbankan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain yang merupakan stakeholder value driver / bussiness pressure. Stakeholder value driver lainnya yaitu pertumbuhan bisnis, persaingan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan pasar, peningkatan layanan dan Return of Investment. Hasil kajian terhadap kesesuaian antara model dan framework dari teori dengan penerapannya, 24 instansi pemerintah dan 14 instansi swasta yang sudah 100% memenuhi (comply) terhadap komponen tata kelola TI yang digunakan.

---

The use of Information Technology (IT) in the era of information is very essential. Based on the Global Status Report on the Governance of Enterprise IT (GEIT) in 2011, a survey has been conducted in 21 countries. The survey results showed that 94% of respondents confirmed that information technology is important or very important to their organization. The importance of IT application must be supported by good governance as well. The implementation of IT governance has various method (model and framework) so there are also several types in its impelentation.

The purpose of this research was to analyze the implementation of IT governance in 29 government agencies and 19 private sectors in Indonesia. The research was conducted by maping and used Van Grembergen, Weill & Ross, ITGI, AS-8015 models and also COBIT framework. Based on the mapping, in order to obtain the characteristics of each agency, the design and comparison of differences and similarities was done.

From the data analysis, it has been recognized that there are different characteristics in government agencies and private sectors. The characteristics of IT governance in government agencies such as government regulation as stakeholder value driver, which are Presidential Regulation about Procurement and Regulation of Minister of Kominfo on Pedoman Umum Tata Kelola TIK Nasional. Besides, Stakeholder value drivers is directed by Tupoksi, the information is fast and accurate, the information is accessible, the service is excellent, the administration is clean and fast, and maximum IT performance. While the characteristics in the private sectors are government regulation related to the companies sector, such as banking, telecommunication, insurance, etc. Other stakeholder value driver, such as namely business growth, business competition, technological development, market development, service improvement and return on investment. The result of this research on the compatibility between model and framework of the theory to its application, there are 24 government agencies and 14 private sectors that has been 100 % complied upon the component of IT governance applied."

"Skripsi ini membahas mengenai peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia dalam asuransi wajib oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan asuransi komersial oleh perusahaan asuransi swasta?; dan 2. Bagaimana peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia diatur dalam: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, dandiselenggarakan baik dalam mekanisme asuransi wajib oleh BPJS Kesehatan maupun dalam mekanisme komersial oleh perusahaan asuransi swasta; dan 2. Terdapat (6) cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa diIndonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Saran dari Penulis adalah bagi Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat regulasi yang secara akomodatif, praktis, dan komprehensif terkait program jaminan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia.

---

This thesis discusses ways on how to improve the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The main issues examined in this thesis are: 1. How is the regulation and implementation of mental health insurance services in Indonesia in terms of compulsory insurance by the BPJS Kesehatan and commercial insurance by private insurance companies?; and 2. How to increase the effectiveness of mental health insurance services that can be done in Indonesia through comparison with Singapore?. The research method used in this thesis is juridicalnormative with the type of data used is secondary data which is processed and analyzed

qualitatively. The results of this thesis research are: 1. Mental health insurance services in Indonesia are regulated in: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, and are carried out both in mandatory insurance mechanism by BPJS Kesehatan and in commercial mechanism by private insurance companies; and 2. There are (6) ways that can be done to increase the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The author's suggestion is that the Government of Indonesia needs to make regulations that are accommodative, practical and comprehensive regarding the mental health insurance program for people with mental disorders in Indonesia."