Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data statistik BPOM (2021), masih terdapat 100 sarana produksi dan 778 sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, bahkan terdapat 482 laporan efek samping penggunaan kosmetik yang menandakan rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan produksi dan peredaran kosmetik. Kemudian, dalam memasarkan produknya, pelaku usaha melakukan promosi di berbagai media sosial dengan mekanisme endorsement. Terhadap promosi kosmetika, hanya 72,15% yang memenuhi ketentuan dari target sebesar 86%. Salah satu kasus yang sampai ke Mahkamah Agung ialah kasus produksi, peredaran, dan promosi kosmetika dengan Nomor Putusan 3818 K/Pid.Sus/2022 yang memproduksi kosmetik dengan bahan berbahaya, tidak memiliki izin edar, dan melakukan promosi di media sosial yang dibantu oleh endorser. Oleh karena itu penulis akan membahas mengenai pengaturan produksi, peredaran dan promosi kosmetik terutama dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Etika Pariwara Indonesia, serta peraturan-peraturan terkait lainnya mengenai produksi, peredaran, dan promosi kosmetik yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memberikan rekomendasi agar dibuatnya pengaturan khusus mengenai endorsement di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai promosi produk kosmetika, khususnya mengenai tata cara dan prosedur endorsement. Selain itu, dalam Putusan a quo, seharusnya tidak hanya Karina sebagai pelaku usaha yang dapat dikenakan pertanggungjawaban tetapi juga para pengurus usaha kosmetik dan endorser yang mengiklankan kosmetik tersebut dalam sosial media mereka.

---

According on National Agency of Drug and Food Control (BPOM) statistical data of 2021, there are still 100 manufacture facilities and 778 distribution facilities that don't adhere to the rules. In addition, there have been 482 reports of cosmetics side effects indicating the low rate compliance of business actors to the provisions of cosmetics manufacture and distribution rules. Business actors use and endorsement mechanism to promote the products on numerous social media platforms. In terms of cosmetics promotion, there only 72.15% that was met the target which is at 86%. One of the cases that reached the Court was the case for the manufacturing, distribution, and promotion of cosmetics with Decision Number 3818 K/Pid.Sus/2022 which manufactured cosmetics with hazardous ingredients, did not obtained a distribution permit, and conducted promotions on social media assisted by endorser. Therefore this research discuss the implementation of manufacturing and promotion regulations of cosmetics according to the Health Law and Consumer Protection Law. Furthermore this research also discuss the cosmetics promotion regulation based on Consumer Protection, EPI Law and other related regulations that apply in Indonesia. This study used descriptive analytical research with a qualitative approach and analyzed according to applicable regulations. Also the writer stipulate the recommendations for making special regulation regarding endorsements in Indonesia. The study resulted that it should not only be Karina as a business actor who can be held accountable in the a quo decision, but also cosmetic business managers and endorsers who advertise these cosmetics on their social media."

"Konsep sistem penjualan skema piramida hampir menyerupai konsep sistem penjualan multi level marketing (MLM), sehingga dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menjalankan prakrek skema piramida dengan menamakan dirinya sebagai perusahaan multi level marketing agar terkesan legal. Skema piramida dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk senantiasa beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini bermaksud mengarahkan pelaku usaha menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dibidang usaha. Pelaku usaha PT. Wandermind dalam konsep distribusi telah menerapkan sistem skema piramida karena telah melakukan kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan barang dan kegiatan penjualan account tersebut memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha/member untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama biaya pertisipasi orang lain/member baru yang bergabung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Diterapkannya product libility dalam UUPK terhadap para pelaku usaha yang memproduksi barang dan kemudian ternyata barang tersebut menimbulkan kerusakan, pemcemaran, dan/atau kerugian pada badan, jiwa dan barang milik konsumen, maka konsekuensi diterapkannya product libility pelaku usaha dapat dikenakan sanksi perdata berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha (hal ini produsen) yang produknya merugikan konsumen, harus memberikan ganti rugi, ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau yang setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The concept of a pyramid scheme sales system almost resembles the concept of a multi-level marketing (MLM) sales system, therefore, it can be a gap for companies to run a pyramid pre-manufacturing scheme by considering themselves as a multi-level marketing company to be impressed legally. According to the constitution article 9, No 7 of 2014 concerning the trade is that the trade is a business activity that is not about selling the goods. The businessmen have an obligation to always have good intentions in carrying out their business activities. Moreover, the consumer protection provisions are intended directly the businessmen to succeed in national economic development particularly in the field of business. Thus, PT. Wandermind in terms of the distribution concept has implemented a pyramid scheme system because it has carried out business activities that are not from the results of goods activities. Furthermore, the account sales activities take advantage of opportunities for the participation of business partners or members to get compensation or income particularly the participation of both other and new members who join the business. This current research is a normative study. By applying the product libility in UUPK to the businessmen who are producing goods and if it turns out that the item causes damage, pollution, and or get lost of the consumers property, as the consequence of the application of product libility, the businessmen can be the subjects to civil sanctions referring to the law in article 19 of UUPK, the businessmen (as the producers) whose products harm consumers, must provide the compensation. It is in the form of refunds, replacement of similar or equivalent goods, health care, compensation in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. "

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, seiring dengan perkembangan dari produk olahan pangan semakin maju, sehingga tidak jarang demi mencapai tujuan tertentu pelaku usaha melakukan pencampuran/pengoplosan terhadap produk olahan pangan. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan mempunyai kriteria tersendiri apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, hal ini sehubungan dengan kepentingan konsumen guna mendapatkan pangan yang layak serta sesuai dengan standar kesehatan yang memadai. Pelaku usaha sendiri memiliki tanggung jawab terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos, dalam hal ini peran pemerintah sebagai fungsi kontrol di antara pelaku usaha dan konsumen memegang peranan yang sangat signifikan. Guna menjawab permasalahan di dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang hukum normatif doktrinal , dalam hal ini Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maupun peraturan hukum lainnya. Kebijakan dari pengoplosan atau pencampuran suatu produk olahan pangan ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen tidak terlepas dari inti utama fungsi dari pangan itu sendiri, dimana suatu produk olahan pangan merupakan pangan yang telah diberikan BTP Bahan Tambahan Pangan dalam proses produksi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk olahan pangan yang dicampur atau dioplos mengacu kepada ketentuan perubahan/pengoplosan yang dimaknai dengan Perubahan atas barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau Barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Dengan demikian pengoplosan yang bersifat negatif merupakan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan dan menyebabkan berubahnya mutu pangan.

---

ABSTRACTFood is a basic need for human survival, along with the development of food processing products, it is common for achieving certain objectives of business executors to mixing the processed food products. The policy of mixing processed food products has its own criteria when viewed from the perspective of consumer protection law, and it is in line with the interest of consumers to obtain good standards for food and also health. The business executors have responsibility for the processed food product which has mixed, and in this case the government plays a significant role as a controller for the business executors and consumers. In order to answer the problem in this thesis, the writer uses normative juridical research method, which is research that examines about normative law doctrinal , in this case Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 18 of 2012 on Food, as well as other legal regulations. From the point of view of consumer protection law, the policy of mixing a processed food product is inseparable from the main core of the function of the food itself, where a processed food product has been given food additives in the production process. The responsibility of the business executors on processed food products that are mixed refers to the provisions of change, which is the change of goods and or services performed by business execitors or goods and or services not in accordance with the example, quality, and composition. Therefore, a negative mixing is an activity to produce and trade food that is not in accordance with the food safety standards dan cause changes in the food quality. "

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun sayangnya klausula baku di dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, terutama klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha klausula eksonerasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen cenderung dianggap sebagai buah dari itikad tidak baik pelaku usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan posisi tawar konsumen yang rendah. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah ldquo;bagaimana perbandingan konsep pengalihan tanggung jawab pelaku usaha antara pendapat ahli, UU Perlindungan konsumen dan putusan pengadilan dalam sengketa perlindungan konsumen rdquo;. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dari pemaknaan klausula eksonerasi baik dari pendapat ahli, UU Perlindungan Konsumen sendiri ataupun penafsiran makna Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

ABSTRACTBased on Article 1 Paragraph 10 of the Consumer Protection Law in Indonesia, Standard Clause are rules or provisions and conditions which have been prepared and determined first unilaterally by a supplier in a document and or agreement binding and must be fulfilled by the consumer. Unfortunately, the standard clause in the standarized agreement issued by the supplier, usually transfering the responsibility of supplier exoneration clause as stated in Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law. The standard clause tends to be regarded as the result of bad faith of business actor rsquo s on seeking maximum profit, including from the weakness of consumer position. Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law formulate the subject matter on this thesis is how to compare the concept of transfer of business actors 39 responsibility between expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia and court decision in consumer protection dispute . To answer the question the authors use normative juridical research methods with library data collection techniques, and related documents. The result of this thesis shows that there is no restriction on the meaning of exoneration clause either from expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia itself or interpretation of Judges of Badan Penyelesaian Sengketa Kosnsumen. "

"Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang memiliki cacat tersembunyi berkaitan dengan kasus pada putusan Mahkamah Agung No.848 K/Pdt/2016 dan putusan Mahkamah Agung No. 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normative dengan Metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara khusus mengenai cacat tersembunyi serta membedakan antara cacat tersembunyi yang diketahui penjual dan cacat yang tidak diketahui penjual, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membedakan hal itu melainkan atas semua produk cacat pelaku usaha wajib bertanggungjawab. Menurut KUH Perdata Pengecualian tanggung jawab untuk cacat tersembunyi dimungkinkan sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya namun menurut UUPK hal ini tidak diperbolehkan. Dalam kasus I terdapat beberapa poin dalam putusan yang tidak sesuai menurut KUH-Perdata dan/atau UUPK, sedangkan pada kasus II Putusan telah sesuai, dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada setiap orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian untuk menghargai apa yang telah diperjanjikan; jika konsumen mendapatkan produk yang dimilikinya terdapat cacat tersembunyi sehingga merasa dirugikan maka tetaplah mempertahankan hak-haknya salah satunya dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

The focus of this study is the liability of business actors for products containing hidden defects related to the case of the Supreme Court's decision No. 848 K/Pdt/2016 and the Supreme Court's decision No. 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013. The form of study in this thesis is normative legal with qualitative methods. Based on the results of the study, it can be concluded that Indonesia Civil Code specifically regulates hidden defects and distinguishes between hidden defects known to the seller and defects unknown to the seller, while the Consumer Protection Law does not distinguish this, but for all defective products of business actors must be responsible. According to the Civil Code, the exception of liability for hidden defects is possible as long as it has been previously agreed, but according to the consumer protection act, this is not allowed. In the first case, there are several points in the decision that is not in accordance with the Civil Code and/or the consumer protection law, while in the second case the decision is appropriate, from the results of this study the author suggests to everyone who binds themselves in the agreement. to honor what has been promised; if the consumer gets a product that has a hidden defect so that he feels aggrieved, then he must continue to defend his rights, one of which is by filing a lawsuit to the Court or through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK)."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan peredaran vaksin di Indonesia dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, peranan dan tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dalam kasus peredaran vaksin palsu.Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan konsumen dalam kasus peredaran vaksin palsu jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan.Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit dan pemerintah untuk bertanggungjawab. Konsumen juga dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Penulis menggunakan Gugatan Perdata Nomor 302/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM terkait kasus peredaran vaksin palsu di rumah sakit.

---

This thesis discusses about regulations on vaccines and its circulation under consumer protection laws in Indonesia. The discussion will also encompass the roles and responsibilities of hospital in protecting consumers from the circulation of fake vaccines, followed with the legal actions that consumers can take in order to gain their rights.This thesis is compiled using juridical normative research methods and descriptive typology. The main concern of this thesis revolves around the protection of consumers in cases of fake vaccine circulation among the population, viewed from Consumer Protection Law and Medical Law and Regulation rsquo s perspectives.The proposed solution to the problem is included in Tort Law, which imposes liability for the hospital and the government to be responsible, for consumers are allowed to take legal actions to gain their rights. The author makes use of civil lawsuit number 302 PDT.G 2016 PN.JKT.TIM for the proposed case."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan pengaturan hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan oleh pemerintah Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban kerugian yang diberikan kepada konsumen atas produk cacat tersembunyi oleh pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini akan menganalisa kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 336/PDT.G/2013/PN Jkt. Bar. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT.G/2019/PN Jkt. Utr. dengan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua tahapan, yaitu mengkaji hukum normatif yang berlaku dan melihat kesesuaian antara hukum normatif yang dikaji dengan suatu peristiwa atau obyek penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji UU Perlindungan Konsumen dan melihat kesesuaian antara UU Perlindungan Konsumen dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 336/PDT.G/2013/PN Jkt. Bar. yang berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan produk mobil BMW dengan cacat tersembunyi dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT.G/2019/PN Jkt. Utr. yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen ketika menggunakan produk mobil Nissan Navara 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat gugatan penggantian kerugian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 336/PDT.G/2013/PN Jkt. Bar. yang seharusnya dikabulkan menurut Hukum Perlindungan Konsumen namun tidak dikabulkan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT.G/2019/PN Jkt. Utr. sudah sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

---

This study aims to explain the legal arrangements related to the responsibilities of producers given by the Indonesian Government and the forms of liability provided by producers for losses given to consumers for hidden defective products. In addition, this study will analyze the suitability of the West Jakarta District Court Decision Number 336/PDT.G/2013/PN Jkt. Bar. and North Jakarta District Court Decision Number 193/PDT.G/2019/PN Jkt. Utr. with Consumer Protection Law in Indonesia. This study uses normative juridical research method using two stages, namely examining the applicable normative law and seeing the conformity between the normative law and a particular event or object of research. In this study, researcher examine the Consumer Protection Law and see its compatibility with the West Jakarta District Court Decision Number 336/PDT.G/2013/PN Jkt. Bar. relating to the losses suffered by consumers due to the use of BMW car products with hidden defects and North Jakarta District Court Decision Number 193/PDT.G/2019/PN Jkt. Utr. relating to the losses suffered by consumers due to the use of Nissan Navara 2018 car products with hidden defects. The results of this study indicate that there is a claim for compensation for the West Jakarta District Court Decision Number 336/PDT.G/2013/PN Jkt. Bar. which should have been granted according to the Consumer Protection Law but was not granted and North Jakarta District Court Decision Number 193/PDT.G/2019/PN Jkt. Utr. is already aligned with Consumer Protection Law in Indonesia."

"Perkembangan perusahaan ekspedisi menawarkan berbagai pilihan jasa pengiriman kepada konsumen. Pelaku usaha ekspedisi berusaha mempromosikan produknya melalui berbagai strategi agar menarik minat konsumen. Strategi promosi tersebut dapat berupa positioning, iklan, maupun klausula baku sebagai bentuk pengaturan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pada umumnya, pelaku usaha akan mengedepankan keunggulan dan mutu produk dengan tujuan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Menurut fungsinya, promosi berkedudukan sebagai janji pelaku usaha yang harus diwujudkan kepada konsumen. Namun, beberapa keluhan konsumen di media sosial menunjukkan adanya ketidaksesuaian jasa dengan jaminan mutu pengiriman esok hari sampai yang dijanjikan pada promosi produk JNE YES dan SiCepat BEST. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum atas ketidaksesuaian jasa dengan jaminan mutu produk dengan meninjau alasan konsumen harus mendapatkan kualitas sesuai janji promosi, perbandingan promosi dan pengaturannya dari tiga pelaku usaha ekspedisi, dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha berdasarkan permasalahan hukum tersebut. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian adalah informasi-informasi pada positioning, iklan, dan klausula baku harus diwujudkan oleh pelaku usaha mengingat fungsi promosi sebagai janji kepada konsumen. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

---

The development of expedition companies offers a wide selection of delivery services to consumers. Expedition business actors try to promote their products through various strategies to attract consumer interest. The promotional strategy can be in the form of positioning, advertising, or standard clauses as a form of regulation of goods and/or services traded. In general, business actors will prioritize product excellence and quality with the aim of influencing consumer purchasing decisions. According to its function, promotion serves as a promise of business actors that must be realized to consumers. However, several consumer complaints on social media indicate that there is a mismatch between the service and the quality assurance of next-day delivery promised in the JNE YES and SiCepat BEST product promotions. This thesis discusses the legal protection of service discrepancies with product quality assurance by reviewing the reasons consumers must get quality according to promotional promises, comparison of promotions and their arrangements from three expedition business actors, and violations of statutory provisions by business actors based on these legal issues. The form of this research is juridical-normative with qualitative data analysis method based on secondary data obtained through literature study. The result of the research is that information on positioning, advertisements, and standard clauses must be realized by business actors considering the function of promotion as a promise to consumers. This is also a form of respect and protection of consumer rights to correct, clear, and honest information. "

"Perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh beberapa pelaku usaha atas layanan akomodasi yang diiklankan oleh online travel agent harus dipastikan. Dalam suatu transaksi, baik konsumen maupun pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Jika terjadi ketidakpuasan konsumen, pelaku usaha wajib meresponsnya. Namun yang lebih kompleks adalah transaksi yang terjadi di online travel agent, karena transaksi yang terjadi terdiri dari beberapa pelaku usaha. Adanya beberapa pelaku usaha dalam satu transaksi akan memperluas penempatan tanggung jawab – karena terdapat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku usaha, sekaligus cakupan akuntabilitas yang lebih luas yang harus dihadapi dalam memuaskan konsumen atas produk yang dijual. Penelitian ini menguraikan dan mengkaji peraturan-peraturan yang ada di Indonesia mengenai perlindungan konsumen, khususnya pada agen perjalanan online, serta untuk mendalami lebih jauh pengaruh agen perjalanan online terhadap perlindungan konsumen, dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi implikasi tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang berbeda dalam fase transaksi yang berbeda. Penulis berpendapat adanya wilayah abu-abu dalam identifikasi tanggung jawab terhadap beberapa pelaku usaha dalam suatu transaksi berdampak pada akuntabilitas yang harus dibebani terhadap masing-masing pelaku usaha. Penelitian ini menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencari legalitas online travel agent di Indonesia. Penulis melakukan wawancara dengan grup hotel holding multinasional dan asosiasi hotel dan restoran di Indonesia. Penelitian tersebut menghasilkan penegasan betapa adanya kekosongan hukum mengenai sejauh mana akuntabilitas yang harus dibebani oleh masing-masing pelaku usaha ketika menghadapi konsumen. Lebih lanjut, hal ini menyoroti kurangnya syarat-syarat khusus yang dapat diatur dalam perjanjian antar pelaku usaha sekaligus kurangnya dukungan hukum dari produk hukum Indonesia.

---

Consumers protection concerning liability held by multiple business actors on an accommodation service advertised by online travel agent should be ensured. In a transaction, both the consumers and the business actors holds their specific rights and obligations. If there were dissatisfaction the consumer, business actors are obliged to respond. However, it is more complex in a transaction that happened in an online travel agent, as the transaction happening consists of multiple business actors. Having multiple business actors in one transaction expands the liability placements – as there are various obligations that must be fulfilled by respective business actor, and at the same time a wider scope of accountability to be faced when satisfying the consumer regarding the product sold. This research elaborates and researches regarding the existing regulations in Indonesia regarding consumers protection, specifically on online travel agent, as well as to further delve on the effect an online travel agent has towards consumers protection, and lastly is to identify the implication of the liability to different business actors in different phases of the transaction. The Author believes the grey area in the identification of liabilities towards multiple business actors in a transaction impacts the accountability that shall be burdened towards respective business actors. This research breaks down various laws and regulations to seek the legality and recognition of online travel agent in the country. The Author conducted interviews with a multinational holding hotel group and the association of hotels and restaurant in Indonesia. The research has resulted in confirmation of how there is a legal vacuum regarding the extent of accountability that should be burdened by each business actors when facing the consumer. Furthermore, it highlights the lack of special conditions that may be stipulated in the agreement between the business actors while at the same time lack of legal support from Indonesia’s legal products shall."