Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input kebijakan, SDM, dana, sarana dan proses manajerial perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi. Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masing-masing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas.

---

This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input policy, man, money, facilities and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating.

The results of the study suggest that all stakeholder Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild to moderate mental health problems. Training for program implementers program coordinator needs to be conducted immediately. The team of mental health TP KJM need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City."

"Penelitian ini menguji faktor-faktor penentu pemanfaatan kesehatan mental di kalangan Mahasiswa Sarjana menggunakan Teori Perilaku Andersen, yang terdiri dari faktor individu dan faktor kontekstual yang memengaruhi perilaku pemanfaatan layanan kesehatan mental menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (campuran). Studi ini menemukan bahwa siswa yang memanfaatkan layanan kesehatan mental lebih cenderung perempuan (80%), tahun pertama (35,7%), kebutuhan pelayanan kesehatan mental yang dirasakan (57,2%) memiliki tingkat gangguan mental tertinggi (kebutuhan yang dievaluasi) (SRQ- 20: ≥ 6) (70,1%) dan tidak memiliki ide bunuh diri (71,4%), sementara penghalang yang paling banyak memilih untuk menggunakan layanan kesehatan adalah "Lebih suka menyelesaikan masalah mereka sendiri (masalah manajemen diri) (64%). Bantuan profesional tidak memerlukan karena masalah kecil dan sementara (sementara) (48%). Preferensi untuk mencari bantuan dari teman dan keluarga (40%) Kurang waktu (32%). Faktor kontekstual adalah kebijakan, pembiayaan dan organisasi. Kebijakan tingkat universitas dan penyedia layanan kesehatan (klinik) secara umum belum dibentuk atau disahkan. Pendanaan yang memadai tetapi tidak fleksibel dan tidak memadai untuk inovasi. Organisasi, klinik telah melakukan banyak upaya dan program dan dapat lebih ditingkatkan efektivitasnya.

---

This study examines the determinants of mental health utilization among undergraduate students using Andersens Behavior Theory, which consists of individual factors and contextual factors that influence the behavior of mental health service utilization using quantitative and qualitative methods (mixed). This study found that students who used mental health services were more likely to be female (80%), first year (35.7%), perceived mental health service needs (57.2%) had the highest level of mental disorders (needs evaluated) ( SRQ-20: ≥ 6) (70.1%) and do not have suicidal ideas (71.4%), while the barrier that most chose to use health services was Prefer to solve their own problems (self-management problems) (64%). Professional help is not needed because of minor and temporary problems (48%). Preference for seeking help from friends and family (40%) Less time 32%). Contextual factors are policy, financing and organization. University-level policies and health service providers (clinics) in general have not been established or approved. Adequate funding but not flexible and inadequate for innovation. Organizations, clinics have made many efforts and programs and their effectiveness can be further enhanced."

"Masalah kesehatan jiwa masyarakat banyak menyangkut sektor diluar kesehatan yang memerlukan penanggulangan bersama misalnya penyalahgunaan obat narkotik, alkohol, kenakalan remaja dan gangguan psikososial lainnya yang menyangkut perceraian, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang pembentukan Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM) Tingkat I Jawa Barat merupakan kebijakan yang tepat , karena BPKJM bertujuan membina kerja sama yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mengatasi masalah-masalah intersektoral yang dihadapi dalam pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan rehabilitasi mental. Meskipun sudah ada kebijakan Gubernur tersebut diatas namun sampai saat ini keberadaan BPKJM Tingkat I Jawa Barat belum berfungsi secara efektif dan efisien masalahnya karena belum adanya pereneanaan strategik yang jelas. Dengan penelitian ini diharapkan BPKJM Tingkat I Jawa Barat mempunyai perencanaan strategik, yang merupakan arah jangka panjang yang dituju dan membantu BPKJM untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi sehingga BPKJM Tingkat I Jawa Barat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dimasa datang dalam pengembangan pernbinaan kesehatan jiwa masyarakat di Jawa Barat. Penelitian ini dibatasi pada perumusan visi, misi dan tujuan BPKJM, analisis lingkungan eksternal dan internal, penetapan tujuan jangka panjang, analisis alternatif strategik dan analisis pilihan starategik. Penelitian ini bersifat analisa deskriptif dan analisa strategik dengan menggunakan pendekatan kualitatif., jumlah responder 18 orang . Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan fokus grup. Proses penelitian melalui tahapan-tahapan yang meliputi : I. tahap masukan (input) dengan menggunakan analisa Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matrix) den Matriks Evaluasi Faktor Internal ( IFE Matrix). 2.Tahap analisa uji silang (Matching SWOT) sehingga dapat ditentukan alternatif strategik . dan untuk menentukan posisi strategi BPKJM dan pilihan strategik yang tepat melalui analisa Strategic Position and Action Evaluation Matrix ( SPACE Matrix ) 3.Tahap pengambilan keputusan (tahap decision) yang menggunakan analisa Quantitative Planning Strategic Matrix (QPSM) sehingga diperoleh prioritas pilihan strategik. Dari hasil penelitian terdapat faktor-faktor eksternal dan internal yang potensial berupa peluang yang potensial adalah adanya media informasi dan komunikasi serta adanya lembaga-tembaga , organisasi masyarakat, organisasi profesi. Ancaman paling potensial adalah berupa dampak negatif globalisasi antara lain krisis ekonomi clan stigma masyarakat terhadap gangguan kesehatan jiwa. . Kekuatan yang paling potensial adalah adanya Surat Keputusan Gubemur dan buku pedoman BPKJM Tingkat 1 Jawa Barat. Kelemahan paling potensial adalah data khusus BPKJM tidak ada dan saat ini kesehatan jiwa bukan program prioritas. Tips strategik yang paling tepat untuk diterapkan bagi BPKJM Tingkat I Jawa Barat adalah strategi agresif dengan alternatif strategik market penetration dan produck development , yaitu strategi agresif peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara rnannjerial maupun operasional bagi anggota BPKJM , Pelatihan kesehatan jiwa bagi anggota BPKJM, dokter dan para medis di puskesmas dan Rumah Sakit Umum.,dan peningkatan sisem informasi manajemen BPKJM Tingkat I Jawa Barat. Dari hasil penelitian disarankan antara lain khususnya bagi Tim BPKJM Tingkat I Jawa Barat agar prioritas strategik yang dihasilkan , ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan anggota tim secara rutin untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara anggota BPKJM Tingkat I Jawa Barat dan untuk penyusunan POA agar palaksanaan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat secara operasional dapat beijalan secara efekt f dan efisen , serta evaluasi untuk tindakan korektif bila ada masalah dal am pembinaan.

---

Strategic Planning in the Development of training (tutoring/guidance/education) in Public Mental Health Giudance , in West Java Province .Public mental health matters much involve sectors beyond health that needs concented afforts, e.g. drug abuse, alkoholics, juvenile delingaency, and other psycho-social disturbances relating to divorce, education, jobs, and other aspects of life.

The policy of the Governor of West Java on the establishment of the public mental health guidance Bureau (BPKJM) of West Java is the right policy, as BPKJM aims to anchance , productive and useful cooperation, and to overcome intersectorial problems encountered in public mental health guidance/education and mental rehabilitation.

Even with the above mentioned Govemor's policyof mentioned Governor's policy, still the presence of BPKJM West Java has not been funtioning effectively and efficiently , due to the lack of a dear strategic planning.

It is hoped that with this study BPKJM West Java will have a strategic planning, as a long term directive goal, in assesting BPKJM to adapt to the changes in the envi ronment (that take place), so that BPKJM of West Java can make better decisions in the future in developing public mental health guidance in West Java.

This study is limited to the formulation of defining vision, mission and aim of BPKJM, analysis of external and internal environment, determmiting a long term goal, analysis of alternative strategies and analysis of prioritided strategies .

This study is a descriptive analysis and strategic analysis, using a qualitative approach, with 18 people as respondents. data were collected by observation, interviews, and group focus discutions. The process of study was done in stages consisting of : 1. Input stage using external factors evaluation matrix (EFE Matrix), and internal factors evaluation matrix (IFE Matrix), 2. Cross test analysis stage (Matching SWOT) , so that a strategic alternative could be established , the position of BPKJM strategy determined, and the right strategic choice priority obtained.

The result of this study revealed potential internal and eksternal factors in the form of potential opprtunity i.e. in the presence of media information and communication, mass organization (ORMAS) institutions , and profesional organisations . The most potential threat is the negative influence of globalisation.

The most potential strength is in the Governor's decree and BPKJM guide of West Java.The most potensial weakness is that there is no particular BPKJM funds available and that at present mental health is not a priority program. The most proper strategy for BPKJM of West Java to be applied is aggressive strategy with market penetration strategy as alternative, and product development , i.e. aggressive strategy improving the quality of human resources, upgrading managerial as well as operational knowledge and skill for BPKM members, mental health management training for BPKJM members, doctors and paramedics at health centers and general hospital , and improving the information system of BPKJM West Java management,

Based on the result of this study it is suggested particularly for the BPKM West Java team that the obtained priority strategy to be followed up with routine members and team meeting to enhance coordination and communication among BPKJM West Java members, for the establisment of POA (planning of action ), in order that the implementation of public mental health education can be operational, effectively and effisiently, and for the purpose of evaluation to take corrective measures if and when problems in the guidance."

"Penelitian ini menggambarkan implementasi usaha kesehatan jiwa sekolah oleh Sekolah Menengah Atas Negeri X Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan pada September 2020 sampai dengan Desember 2020. SMAN X Jakarta sebagai sekolah mempunyai kesempatan yang besar untuk mempromosikan kesehatan jiwa remaja melalui berbagai layanan kesehatan jiwa yang dapat disediakan di sekolah. Hasil dari penelitian ini menggambarkan berbagai kegiatan dan layanan usaha kesehatan jiwa sekolah yang dilakukan oleh SMAN X Jakarta yang berdasarkan pada Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sekolah Terintegrasi UKS dalam bentuk pendidikan kesehatan jiwa di sekolah, pelayanan kesehatan jiwa di sekolah, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat jiwa.

---

This research discusses an overview of school mental health implementations by Sekolah Menengah Atas Negeri X Jakarta. This research is a qualitative research with descriptive design that was done by September 2020 until December 2020. Sekolah Menengah Atas Negeri X Jakarta as an educational institution has very broad opportunities in promoting adolescents’ mental health through various mental health services that can be provided at school setting. The result of this research describes the various activities and services as implementations of school mental health by Sekolah Menengah Atas Negeri X Jakarta, which are, based on UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Integrated School Mental Health Services in the form of mental health educations, mental health services, and the development of mentally healthy school environment."

"Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS-PK adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8:Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotikkronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa diKota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion FGD dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK Indikator 8:Kesehatan Jiwa di Kota Depok berdasarkan 4 empat variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisadiatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agarmeningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metodepelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat.

---

The Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is the Ministry ofHealth's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8:Mental Healthhas not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS PK implementation readiness Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design.

The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS PK Indicator 8:Mental Health in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in depth interviews, Focus Group Discussion FGD and document review.

The research result indicates that PIS PKimplementation Indicator 8:Mental Health in Depok were not ready based on 4 four implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources,disposition and bureaucracy structure.

The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can bereduced by sufficient funding availability.

The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method inorder to improve the mental health and reduce the stigma in society."

"Penelitian ini mengenai rencana strategi pemasaran Instalasi Medical Check UpKesehatan Jiwa Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian operasional denganpendekatan metode kualitatif. Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menguraikansituasi Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa dalam posisi tumbuh danberkembang dimana strategi pemasaran yang direkomendasikan adalah optimalisasikegiatan pemasaran yang didasarkan pada pengembangan riset dan analisa pasar. Untukitu ditetapkan anggaran sebesar Rp.200 000,000, denganharapan Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa akan mendapatkan jumlahkunjungan pemeriksaan sebagai Preventif Gangguan Jiwa pada tahun 2014 sekitar 20%.Disarankan agar Instalasi Medical Check Up Kesehatan Jiwa segera membuat rencanapengembangan riset dan analisa pemasaran untuk memulai kegiatan pemasarannya

---

This research about marketing strategy plan of Mental Check Up Unit of Mental Health

Soehartoo Heerdjan Year 2013 This research type is operational research with

qualitative method approach. This research has identified and elaborates situation of

Mental Check Up Unit in grow and build position while marketing strategy

recommended is optimalisation of marketing activity based on by propagation of

research and market analysis. For the purpose is specified budget equal to IDR.

200.000,000 on the chance of Mental Check Up Unit for Mental disorder preventive

increased patient visits at 2014 around 20%.

Suggested that Mental Check Up unit soon blocks in expansion of research and

marketing analysis to start the marketing activity.

"

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan mental yang sudah dilakukan Lapas Klas I Cipinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Model rehabilitasi, Upaya Kesehatan, dan konsep-konsep relevan lainnya digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana memiliki berbagai masalah yang berisiko menimbulkan gangguan jiwa. Bedasarkan peraturan perundangan, upaya kesehatan mental yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif belum terpenuhi dengan baik. Kesehatan mental sebagai bagian penting criminogenic needs belum diintervensi secara memadai oleh pihak Lapas sebagai bagian pembinaan model rehabilitasi.

---

This thesis aims to explain the fulfillment of inmate`s mental health right that has been done by Cipinang Penitentiary Institution. This research use qualitative approach with depth interview for collecting the data. Rehabilitation Model, Health Efforts, and other relevant concepts are used to analyze this research.

The result shows that inmates have range of problem which risking their mental health. Mental health efforts, which include health promotion, health prevention, curative care, and rehabilitative care, haven`t been well done by Cipinang Penitentiary Institution. Mental health as an important part of criminogenic needs hasn`t been well intervened by Penitentiary Institution as a part of rehabilitation model of correction."

"Adiksi media sosial merupakan suatu perilaku individu yang tidak dapat mengontrol diri sendiri untuk penggunaan media sosial sehingga terlalu banyak menghabiskan waktu dan usaha untuk mengakses yang dapat menganggu aktivitas sehari-hari. TikTok menjadi salah satu media sosial yang memiliki peningkatan pengguna semenjak pandemi COVID-19 dan mayoritas penggunanya adalah remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan adiksi media sosial TikTok dengan masalah kesehatan jiwa pada remaja di Jakarta Selatan. Metode penelitian menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode Cross Sectional kepada 292 siswa SMAN 49 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, dan SMAN 90 Jakarta. Adiksi media sosial TikTok diukur dengan kueisoner Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) (t>1,96) dan masalah kesehatan jiwa diukur dengan Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) (ɑ = 0,894). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih termasuk dalam kategori adiksi media sosial TikTok ringan serta kecemasan normal, depresi normal, dan stres normal. Uji korelasi antara adiksi media sosial TikTok dengan masalah kesehatan jiwa diukur menggunakan uji Chi Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p 0,001 < ɑ). Hasil tersebut menunjukkan bahwa jika adiksi media sosial TikTok tinggi, maka tingkat masalah kesehatan jiwa yang dirasakan akan cenderung tinggi. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis tiap aspek perilaku adiksi media sosial TikTok dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat adiksi media sosial TikTok dengan cakupan populasi yang lebih luas.

---

Social media addiction is a behavior of individual who cannot control themselves so they spend too much time and effort to access which can interfere daily activities TikTok became one of social media that has increased users during pandemic of COVID-19 and major of users are adolescent. This study aims to determine the correlation between social media addiction of TikTok and mental health problems in adolescent in South Jakarta. The study method is a quantitative with cross sectional method to 292 students of SMAN 49 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, and SMAN 90 Jakarta. TikTok social media addiction was measured by the Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) ) (t>1,96), meanwhile mental health problems was measured by the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) (ɑ = 0,894). The results showed that most of the adolescent were included in the category of low in the social media addiction also still category normal for anxiety, depression, and stress. The correlation between TikTok social media addiction and mental health problems was measured by Chi Square showed that there is significant relationship (p 0,001 < ɑ). These results indicate that if TikTok’s social media addiction is high, then the perceived level of mntal health problems will tend to be high. Further study can analyze each aspect of behavior of social media addiction and examine more about the factors that influence TikTok social media addiction with wider population scope."