Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalani kehidupan, seseorang selalu dihadapkan dengan risiko yang belum pasti terjadi. Selama masa pandemi COVID-19, seseorang yang melakukan perjalanan internasional dengan tujuan bisnis maupun pariwisata memiliki risiko terinfeksi COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan manusia untuk meminimalisir risiko terinfeksi COVID-19 adalah dengan mengalihkan risiko kepada Penanggung dengan cara mendaftarkan diri ke Perusahaan Asuransi untuk mendapatkan Asuransi Perjalanan. Asuransi Perjalanan Internasional COVID-19 memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dari risiko terinfeksi COVID-19 sehingga perjalanan menjadi nyaman, aman, dan tidak diliputi oleh rasa khawatir. Permasalahan yang ingin dibahas pada penelitian ini diantaranya mengenai bentuk pertanggungjawaban Penanggung terhadap Tertanggung yang terinfeksi COVID-19 dan proses klaim Asuransi Perjalanan Internasional COVID-19. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Penanggung terhadap Tertanggung yang terinfeksi COVID-19, serta mengetahui bagaimana proses klaim Asuransi Perjalanan Internasional COVID-19. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya spesifikasi klausula pada Polis Asuransi Perjalanan, serta pentingnya penulisan Polis Asuransi menggunakan kata-kata, frasa, dan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti oleh calon Tertanggung agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis menghasilkan kesimpulan berupa: 1. Manfaat pertanggungan yang akan diberikan Penanggung terhadap Tertanggung yang terinfeksi COVID-19 akan diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam klausula Polis Asuransi Perjalanan Internasional COVID-19. Namun, dalam Polis Asuransi tersebut belum terdapat klausula yang secara jelas dan rinci mengatur mengenai batasan pertanggungan yang akan ditanggung Penanggung; 2. Tertanggung yang dinyatakan positif COVID-19 selama melakukan perjalanan ke luar negeri maka dapat mengajukan klaim Asuransi Perjalanan Internasional COVID-19 kepada Penanggung. Tahapan pengajuan klaim terdiri dari pelaporan kepada Perusahaan Asuransi ketika masih berada di wilayah negara yang dipertanggungkan, mengisi formulir klaim, dan menyiapkan dokumen klaim serta dokumen pendukung.

---

In life, a person is always dealing with risks that are not certain to occur. During the COVID-19 pandemic, a person who travels abroad for business or tourism purposes has the risk of being infected with COVID-19. One of the efforts that humans can make to minimize the risk of being infected with COVID-19 is by transferring the risk to the Insurer by registering with an Insurance Company to get Travel Insurance. COVID-19 International Travel Insurance provides a guarantee of protection to someone who is traveling abroad from the risk of being infected with COVID-19 so that the trip becomes comfortable, safe, and not feel worried. The problems to be discussed in this thesis is the form of the Insurer's responsibility for the Insured infected with COVID-19 and the claim process of COVID-19 International Travel Insurance. The purpose of this thesis is to find out how the Insurer's responsibility for the Insured infected with COVID-19 and how to claim COVID-19 International Travel Insurance. The method of analysis used in this thesis is a qualitative analysis which aims to determine the importance of clause specifications in Travel Insurance Policies, and the importance of writing Insurance Policies using words, phrases, and sentences that are clear and easily understood by prospective Insureds so that there are no differences in interpretation. The results of the thesis conclusions are: 1. The benefits of coverage that will be provided by the Insurer to the Insured infected with COVID-19 will be provided by what is stated in the clause of the COVID-19 International Travel Insurance Policy. However, in the Insurance Policy, there is no clause that clearly and in detail explains the limits of coverage that will be borne by the Insurer; 2. The Insured who tested positive for COVID-19 while traveling abroad can submit a claim of COVID-19 International Travel Insurance to the Insurer. The stages of filing a claim consist of reporting to the Insurance Company while still in the territory of the insured country, filling out a claim form, and preparing claim documents and supporting documents."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi cadangan klaim terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani usaha tani padi yang berpotensi mengalami gagal panen. Jangka waktu polis Program AUTP terhitung singkat karena periode polis berlaku 4 bulan (musim tanam) dan memperoleh subsidi premi 80% dari pemerintah. Pada penelitian cadangan klaim AUTP periode 2017 – 2021, analisa menggunakan konsep bulanan dan triwulanan pada Run-Off Triangle (ROT) (Bulanan 60x60 dan Triwulanan 20x20) karena memiliki variasi periode Accident Year dan Development Year. Selanjutnya, metode Chain Ladder (CL) merupakan metode yang paling dasar, umum dan sederhana pada asuransai umum mempertimbangkan Age-to-Age Factor (LDF), serta metode Bonrhuetter-Ferguson (BF) menambah pertimbangan Estimated Ultimate Losses (EUL) dari CL dan earned premium. Penelitian memperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai Estimated Loss Reserve dan EUL pada kedua metode berdasarkan nilai MAD dan RMSE, tidak terdapatnya pembayaran klaim di beberapa periode kejadian dan periode penundaan, serta terdapatnya pembayaran klaim yang baru diselesaikan lebih dari 1 tahun sehingga terdapat perbedaan signifikan pada analisa. Selain itu, program asuransi AUTP merupakan program baru dari pemerintah bagi petani padi, sehingga manfaat program asuransi ini masih dipelajari oleh calon pemegang polis atas manfaat yang akan diterima.

---

This research aims to estimate the claim reserves the Rice Farmer Business Insurance Program (RFBI) for rice farmers who have the potential to experience crop failure. Therefore, the policy RFBI program period is valid for 4 months (growing season) and with an 80% premium subsidy from the government. The analysis of RFBI claim reserve (2017-2021) used the concept of monthly (60x60) and quarterly (20x20) in the Run-Off Triangle (ROT) because it has variations in period analysis, Chain Ladder (CL) method is the most basic, common, and simple method used in general insurance, as well Bonrhuetter-Ferguson (BF) method adds to the consideration of Estimated Ultimate Losses (EUL) of CL and earned premium. There was no significant difference between the value of estimated loss reserve and EUL in both methods based on MAD and RMSE values, no payment of claims in some periods of events and delay periods, and the existence of new claim payments completed more than 1 year so that there are significant differences in the analysis. In addition, the RFBI is a new program from the government for rice farmers, so the benefits of this insurance program are still studied by prospective policyholders for the benefits to be received."

"Tesis ini membahas mengenai Prinsip Asuransi Utmost Good Faith Dalam Asuransi Perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953 dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimana pelaksanaan underwriting oleh Perusahaan Asuransi MSIG dalam penutupan asuransi perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953, kedua Bagaimanakah penerapan prinsip utmost good faith oleh Penanggung dan Tertanggung dikaitkan dengan jaminan atas risiko polis dalam asuransi perjalanan MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan underwriting pada penutupan asuransi MSIG Travel Online Polis Nomor 801004953 menggunakan sistem pre-underwritten tanpa melalaui pemeriksaan lebih lanjut oleh underwriter dan langsung dikirimkan melalui e-mail Tertanggung. Terhadap penerapan prinsip utmost good faith, Penanggung menyalahi prinsip berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan tidak menyediakan kolom pengisian informasi riwayat kesehatan secara detail, sehingga sudah pasti terdapat keadaan yang tidak disampaikan Tertanggung (non-disclosure) dalam melakukan pembelian asuransi perjalanan MSIG secara daring. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah bagi perusahaan asuransi hendaknya menyediakan kolom informasi mengenai riwayat kesehatan untuk dapat menjamin pelaksanaan itikad baik bagi para pihak dalam proses pembelian asuransi secara daring.

---

This thesis discusses about The Principle of Utmost Good Faith Insurance in MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953 with the first main issue is how underwriting is implemented by the MSIG Insurance Company in closing MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953, secondly how the principle of utmost good faith is implemented by the insurer and the insured is associated with guarantees for policy risks in the MSIG Travel Insurance Online Policy Number 801004953. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data. The results of this research indicate that the implementation of underwriting for the closure of MSIG Travel Online Insurance Policy Number 801004953 uses a pre-underwritten system without going through further checks by the underwriter and is sent directly via e-mail to the Insured. Regarding the full application of the principle of utmost good faith, the Insurer violates the principle based on Article 31 paragraph (2) of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance by not providing a column for filling in detailed health history information, so that there are definitely conditions that the Insured does not convey (non-disclosure) in making a bold purchase of MSIG travel insurance. The suggestion from this paper is that insurance companies should provide information columns regarding health history to ensure the implementation of utmost good faith for parties in the process of purchasing insurance boldly."

"[Skripsi ini mengfokuskan kepada prinsip utmost good faith, sebagai salah satu syarat asuransi, yang mengatur bahwa pihak tertanggung harus memberikan informasi yang benar ketika akan membuat perjanjian asuransi. Namun, kewajiban pemberian informasi yang benar juga harus datang dari sisi penanggung. Semua informasi yang diterima para pihak akan menjadi dasar dari pembuatan polis sebagai bukti perjanjian Penulis menyimpulkan bahwa penanggung tidak melaksanakan prinsip tersebut karena apa yang dikatakannya bertolak belakang dengan apa yang tertera pada polis yang dibuatnya, yang membuat klausulanya ambigu, dimana akhirnya penafsirannya ditujukan kepada tertanggung.;The focus of this study is on the principle of utmost good faith, as one of the requirements of insurance, which regulates that the insured must provide correct information when making the insurance agreement. However, the obligation to provide the correct information must also come from the insurer. All information received by the parties shall be the basis of the policy as the evidence of the agreement. The author concluded that the insurer does not implement the principle, as it was in contrary to what was stated in the policy, making the clauses ambiguous, thus the interpretation is in the favor of the insured.;The focus of this study is on the principle of utmost good faith, as one of the requirements of insurance, which regulates that the insured must provide correct information when making the insurance agreement. However, the obligation to provide the correct information must also come from the insurer. All information received by the parties shall be the basis of the policy as the evidence of the agreement. The author concluded that the insurer does not implement the principle, as it was in contrary to what was stated in the policy, making the clauses ambiguous, thus the interpretation is in the favor of the insured., The focus of this study is on the principle of utmost good faith, as one of the requirements of insurance, which regulates that the insured must provide correct information when making the insurance agreement. However, the obligation to provide the correct information must also come from the insurer. All information received by the parties shall be the basis of the policy as the evidence of the agreement. The author concluded that the insurer does not implement the principle, as it was in contrary to what was stated in the policy, making the clauses ambiguous, thus the interpretation is in the favor of the insured.]"

"Sebagai penanganan Pandemi COVID-19 dalam industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan kebijakan countercyclical. Melalui kebijakan countercyclical diharapkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian tetap dapat stabil menghadapi perekonomian yang sedang dalam kondisi resesi. Namun, kebijakan ini dianggap masih kurang memberikan kepastian hukum bagi konsumen industri asuransi. Kebijakan ini juga dikenal di negara Singapura dan Uni Eropa, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan menganalisis perbandingan pengaturannya yang diatur di Singapura dan Uni Eropa, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan pembahasan bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan perbandingan dengan Singapura dan Uni Eropa, dapat disimpulkan bahwa pengaturan membantu industri asuransi dalam menstabilkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian namun belum melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini konsumen asuransi. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan kebijakan countercyclical dalam industri asuransi yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh untuk segala pihak baik bagi perusahaan perasuransian juga untuk konsumen dan masyarakat.

---

The Financial Services Authority issued a countercyclical policy as a response to the COVID-19 pandemic in the insurance industry, in order to mitigate the unstable financial system including in economic recession. However, the policy has insufficient legal protection for consumers compared to other countries, such as Singapore and the European Union. The purpose of this thesis is to discuss the countercyclical policies and to compare regulations in Singapore and the European Union in order to provide recommendations for regulatory improvement in Indonesia. This thesis uses juridical-normative with a descriptive research typology supported by the study of library materials and interviews as a data collection tool. This study finds that Indonesian regulation helps the insurance industry in stabilizing the financial system of insurance companies but does not protect and provide legal certainty for consumers because it is only the legal of existing policies. Accordingly, it is recommended to improve and change the regulation of countercyclical policies that is more comprehensive, accurate and transparent for all parties, both for insurance companies as well as for consumers and the public."

"Deductible, atau yang dikenal juga sebagai risiko sendiri, pada dasarnya membuat pemegang polis membayar biaya tambahan dari kantong untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari perusahaan asuransi diatas premi yang sudah dibayar. Prinsip indemnitas, sebagai salah satu prinsip dasar perjanjian asuransi, pada dasarnya mengatakan bahwa kompensasi kerugian yang diterima pemegang polis seharusnya memiliki proporsi sama dengan kerugian yang dialami. Deductible dan prinsip indemnitas keduanya terkandung dalam asuransi mobil komprehensif. Asuransi mobil komprehensif itu sendiri merupakan salah satu jenis polis yang menanggung kerugian dari hampir semua penyebab. Namun, dengan adanya deductible, kerugian kecil yang nilainya sama dengan atau kurang dari deductible itu sendiri tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika kerugiannya lebih dari nilai deductible, perusahaan asuransi hanya akan memberi kompensasi yang nilainya selisih dari nilai kerugian dengan deductible. Dapat dilihat bahwa deductible memiliki pengaruh terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh apa yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas dalam polis asuransi mobil komprehensif perlu dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pengaruh yang deductible miliki terhadap prinsip indemnitas adalah bahwa deductible membatasi prinsip indemnitas. Saran dari penulis adalah kepada perusahaan asuransi untuk lebih menjelaskan mengenai deductible ketika mengiklankan polis agar pemegang polis lebih paham mengenai deductible.

---

Deductible, or also known as own risk, basically makes the insured pay additional out of pocket money in order to receive the loss compensation from the insurer on top of the premium that has already been paid. Indemnity principle, as one of the basic principles of insurance agreement on the other hand, basically states that the compensation of the loss received by the insured should be in the same proportion as the loss suffered. Both deductible and indemnity principle are contained within a comprehensive car insurance. Comprehensive car insurance itself is one type of policy that covers losses from almost all causes. However, with the existence of deductible, minor losses that are equal to or less than the deductible, will not be covered by the insurer. If the loss is more than the deductible, the insurer will only compensate for the remaining excess amount of loss. It can be seen that deductible has an effect towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy. Further research on what kind of effect deductible has with indemnity principle must be conducted. The writer uses normative juridical approach in order to find the answer. After conducting such research, the writer finds that the effect of deductible has towards indemnity principle in comprehensive car insurance policy is that deductible limits indemnity principle. The suggestion from the writer is for Insurance Companies to explain more clearly about deductible when advertising the policy terms and conditions so that the policy holder has better understanding about deductible."

"Dengan seiring perkembangan teknologi, masyarakat dapat dengan mudahnya memperoleh asuransi perjalanan secara online. Pembelian asuransi perjalanan secara online tidak hanya akan menghemat biaya, namun juga menghemat waktu. Sebab, pembelian secara online dapat dilakukan dalam hitungan menit saja, dengan demikian tidak ada proses underwriting yang dilakukan oleh field underwriter dalam penerbitan asuransi perjalanan secara online. Tanpa adanya proses underwriting, maka akan berdampak pada bagaimana penerapan dari prinsip utmost good faith oleh Penanggung dan Tertanggung dalam penutupan asuransi.  Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah meskipun tanpa adanya proses underwriting oleh field underwriter, prinsip utmost good faith tetap harus dijunjung dan diterapkan oleh kedua belah pihak. Penanggung harus menyediakan informasi yang jelas dan dapat diperoleh oleh Tertanggung mengenai produk asuransi yang dijualnya dan Tertanggung pun harus mengungkapkan informasi yang sejujurnya mengenai identitas diri Tertanggung, tanggal perjalanan, destinasi tujuan pada saat melakukan pembelian secara online, serta membawa dokumen-dokumen yang diminta dengan engkap dan benar pada saat mengajukan klaim. Namun, saat ini pengaturan mengenai underwriting asuransi masih sangat sedikit di Indonesia sebab underwriting merupakan kebijakan internal dari pihak asuransi, namun akan lebih baik jika terdapat pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman dalam melakukan underwriting termasuk peran dari underwriter.

---

With the development of technology, people now can easily obtain travel insurance online. Purchasing travel insurance online will not only save costs, but also save time because online purchases can be done within minutes due to there is no underwriting process carried out by field underwriters in approving online travel insurance. Without an underwriting process, there will be an issue with the application of utmost good faith principle by the Insurer and the Insured in order to close the application. This thesis is a normative legal research with legislation approach. The conclusion of this thesis is that even without an underwriting process by the field underwriter, the utmost good faith principle must still be endorsed and applied by both parties. Insurers must provide clear and obtainable information for the Insured regarding the insurance products they sell and the Insured must also disclose honest information about the Insured's self-identity, travel date, travel destination when making an online purchase, and bring all appropriate documents at the time of claiming the insurance. However, there are still only a few regulations in Indonesia regarding insurance underwriting process today; it is because underwriting process is an internal policy of an insurance company, but it would be better if there are more regulations governing underwriting process including the role of the underwriter."

"

Penawaran dan pemasaran produk asuransi jiwa melalui telemarketing merupakan salah satu saluran distribusi (distribution channel) yang digunakan perusahaan asuransi dan bank untuk memasarkan produk asuransi dalam kerjasama bancassurance. Selain potensi dan prospek yang timbul dari pemasaran produk asuransi melalui telemarketing, saluran distribusi ini juga menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya adalah permasalahan rahasia bank. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 mengenai Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (Bancasurance) terdapat 3 (tiga) model bisnis kerjasama bancassurance yaitu: (i) referensi; (ii) kerjasama distribusi; dan (iii) integrasi produk. Salah satu bentuk kerjasama bancassurance adalah telemarketing yang dalam pelaksanaannya wajib mematuhi ketentuan penggunaan data nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Butir II.B.3 SEBI No. 12/35/DPNP yang mewajibkan bank untuk memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah sebelum bank memberikan dan/atau menyediakan data nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank. Apabila bank dan perusahaan asuransi bekerjasama dalam bentuk referensi tidak dalam rangka produk bank dimana ada penyediaan data nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank, bank hanya dapat melakukan hal tersebut untuk data nasabah atas nasabah-nasabah yang telah memberikan persetujuan tertulis kepada bank bahwa datanya dapat diberikan kepada pihak lain diluar badan hukum bank untuk tujuan komersial. Model bisnis kerjasama distribusi lebih aman untuk dilakukan antara bank dan perusahaan asuransi karena tidak ada data nasabah yang disediakan atau diberikan kepada perusahaan asuransi. Mekanisme yang sama juga berlaku untuk kerjasama dengan model bisnis integrasi produk. Berdasarkan teori tawar menawar (bargaining theory), perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung terbentuk ketika penawaran produk asuransi (offering) yang dilakukan melalui telepon diterima oleh tertanggung (acceptance) yang ditandai dengan kata sepakat dari tertanggung. Adanya kesepakatan penanggung dengan tertanggung ini memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, asas konsensualisme serta Pasal 257 KUHD. Untuk memeriksa keabsahan perjanjian asuransi yang terbentuk dalam proses telemarketing dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap 4 (empat) syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Rekaman suara atau Voice Recording System (VRS) dan/atau hasil rekamannya merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kekuatan pembuktian VRS atau rekaman suara juga diperkuat oleh ketentuan SEBI No. 12/35/DPNP dan Pasal 257 KUHD.

---

ABSTRACT

Offering and marketing of life insurance product through telemarketing is one of the distribution channels that can be used by insurance company and bank to market its insurance product in bancassurance cooperation. In addition to the potential and prospects arising from marketing insurance product through telemarketing, this distribution channel in its implementation also raises some issues, which among others, is bank secrecy. The Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP dated 23 December 2010 regarding Risk Management Implementation To Bank Who Perform Marketing Activity With Insurance Company (Bancassurance) (“Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP”) categorized 3 (three) bancassurance business model, as follows: (i) Referral Business Model (“Referral”); (ii) Distribution Business Model (“Distribution”); and (iii) Product Integration. One of bancassurance activity is telemarketing and its implementation shall comply with the provision regarding customer data as stipulated in Point II.B.3 Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP which requires bank to obtain written consent from customer prior to deliver and/or provide their customer data to insurance company as bank partner. If bank and insurance company cooperate in the form of Referral for non bank product where there are deliveries and/or customer data given to insurance company, bank only legitimate for so doing limited to the data of customer who has given their written consent to bank for disclosing their data to the third party for commercial purposes. Distribution is less risky to be performed by bank and insurance company since there is no delivery of customer data to the insurance company. The same mechanism also applies for Product Integration i.e. no data delivery. Pursuant to the bargaining theory, the insurance contract between insurer and insured formed when the offer of insurance product (offering) is conducted over the phone and accepted by the insured (acceptance) which characterized by an agreement from the insured. The agreement between insurer and insured is in compliance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code, consensual principle, and Article 257 of the Indonesian Commercial Code. Validity of the insurance contract formed in the telemarketing process can be tested toward the 4 (four) legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Voice recording or Voice Recording System (VRS) and/or the tape is a valid legal evidence pursuant to Article 5 paragraph (1) of Law No. 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions and evidence of the VRS or voice recording is also reinforced by the provisions of Central Bank Circular Letter No. 12/35/DPNP and Article 257 of the Indonesian Commercial Code."