Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung jawab atas program bantuan operasional sekoalh dan dalam pengaturan alokasi pendanaan operasional kepala sekolah sebagai memengang tanggung jawab. Pembuatan Rencana kegiatan sekolah diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan operasional sekolah bertujuan sebagai pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua ataupun walinya tidak mampu dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat pendidikan dari masyarakat mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel serta transparansi. 

---

The implementation of the School Operational Assistance Fund is inseparable from good public services and in accordance with applicable regulations. In utilizing the School Operational Assistance Fund, the most important thing is to use the School Operational Assistance Fund appropriately to be able to support the achievement of objectives based on the Operational Assistance Fund Program efficiently and effectively and carried out based on the School Budget Activity Plan so that it is used as a guideline in implementation to evaluation. In its implementation, the Operational Assistance Fund must be entrusted to the relevant Ministry with responsibility for the Operational Assistance Fund Program in accordance with the applicable provisions, namely the technical guidelines for the School Operational Assistance Fund and in regulating the allocation of operational funding the school principal holds responsibility. Making a school activity plan is needed for guidance so that there are no deviations in the utilization of the School Operational Assistance Fund. School operational assistance aims to provide equal opportunities for students whose parents or guardians cannot afford it because there is a gap in the level of education of the rich and poor. Therefore, the utilization of the School Operational Assistance Fund is very important to meet the criteria of effectiveness, efficiency, accountability and transparency."

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, termasuk partisipasi sekolah anak disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program BOS yang diberikan kepada SLB terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak disabilitas pada tingkat kabupaten/kota di tahun 2020-2021. Dengan menggunakan metode analisis data panel, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa BOS untuk SLB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap APS anak penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang memperoleh dana BOS minimal sebesar Rp 120juta. Kabupaten/kota yang menerima dana BOS minimal Rp 120juta menandakan bahwa sekolah pada kabupaten/kota tersebut telah memenuhi minimal fixed cost yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional sekolah. Namun demikian, meskipun kabupaten/kota sudah memperoleh besaran dana BOS minimal sesuai fixed cost, ternyata dana BOS tidak dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas. Variabel independen lainnya yang berpengaruh signifikan yaitu persentase disabilitas berat, persentase disabilitas yang tinggal di wilayah urban, rasio ketersediaan sekolah inklusi, rata-rata lama sekolah, dan regional. Sedangkan variabel independen lainnya yang tidak signifikan yaitu rasio guru-siswa SLB, rasio ketersediaan SLB, PDRB per kapita, dan usia harapan hidup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran dana BOS untuk SLB masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional sekolah, jenjang pendidikan dan jenis kebutuhan/gangguan; masih belum maksimalnya pendataan SLB untuk dapat menerima dana BOS; serta masih besarnya biaya personal pendidikan yang perlu dikeluarkan oleh keluarga dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perlu adanya evaluasi terhadap besaran dana BOS untuk SLB dengan menghitung kebutuhan riil operasional, jenjang sekolah dan jenis kebutuhan/gangguan penyandang disabilitas, perlu dimaksimalkannya pendataan SLB dan siswa penyandang disabilitas agar dapat menerima BOS, serta perlu ditingkatkannya bantuan untuk keluarga dengan penyandang disabilitas untuk membantu mengurangi biaya personal pendidikan.

---

School Operational Assistance (BOS) is a government program that aims to increase school participation, including school participation for children with disabilities. This study aims to find out how much influence the BOS program provided to SLB has on the School Participation Rate (APS) of children with disabilities at the district/city level in 2020-2021. Using the panel data analysis method, this study shows that BOS for special schools does not have a significant effect on the APS of children with disabilities in 2020- 2021 in regencies/cities that receive a minimum BOS fund of IDR 120 million. Districts/cities that receive BOS funds of more than IDR 120 million indicate that schools are sufficient to meet the minimum fixed costs required for school operations. Even though schools have received the minimum amount of BOS funds according to the fixed cost, they cannot increase the school participation of children with disabilities in districts/cities. Other independent variables that have a significant effect are the percentage of severe disabilities, the percentage of disabled living in urban areas, the ratio of the availability of inclusive schools, the average length of schooling, and the region. Meanwhile, other independent variables that were not significant were the teacher-student ratio of SLB, the ratio of availability of SLB, GRDP per capita, and life expectancy. These results indicate that the amount of BOS funds for special schools is still relatively small when compared to the operational needs of schools, educational levels and types of needs/disorders; the data collection for SLB is still not maximal to be able to receive BOS funds; as well as the large personal costs of education that need to be paid by families with disabilities. This research has implications that it is necessary to evaluate the amount of BOS funds for SLB by calculating real operational needs, school level and types of needs/disorders of persons with disabilities, it is necessary to maximize data collection on SLB and students with disabilities so that they can receive BOS, and it is necessary to increase assistance to families with disabilities to help reduce personal education costs."

"Tesis ini mengevaluasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasca perbaikan dalam metode penyaluran BOS pada tahun 2012, dengan mengambil sample 18 SMP Negeri di Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menyebar kuesioner pada para pemangku kepentingan (tim manajemen BOS, Kepala atau Bendahara Sekolah dan orang tua murid) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BOS pada SMP Negeri Jakarta Barat telah berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan juga dari ketentuan yang ada tiap triwulannya. Berdasarkan realisasi penggunaannya, porsi terbesar pemanfaatan dana BOS tahun 2012 adalah untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (mencapai 27%). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang menggunakan BOS di luar ketentuan. Dampak BOS tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi juga masyarakat. Bagi sekolah BOS dapat membantu membiayai peningkatan intensitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sekolah maupun orang tua siswa yang menjadi responden juga menyatakan bahwa dengan adanya BOS orang tua menjadi lebih ringan dalam membiayai sekolah--apalagi saat ini memang benar-benar tidak ada pungutan apa pun di sekolah negeri. Terkait dengan perbaikan dalam kecepatan waktu penyaluran BOS, responden menyatakan bahwa faktor utama pendukung hal tersebut adalah adanya perbaikan mekanisme penyaluran BOS dari ke Kas Umum Negara ke Kas Umum Provinsi yang selanjutnya disalurkan langsung ke sekolahsekolah, dan juga diperlakukannya BOS sebagai dana hibah yang syarat pencaiannya tidak memerlukan proposal maupun penyerahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

---

This thesis evaluates the distribution and the utilization of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah--BOS) at State Junior High School in West Jakarta subsequent to the modification of the BOS distributional method in 2012. This study is descriptive in nature. The data and information is collected through questioners, in dept interview and literature study. This study finds out that the modified method has speed up the distribution of BOS compared to that of the previous year and to the time that the regulation asserts. There are two factors contribute to these achievements: (i) the way BOS is distributed as block grant from central government to provincial government and than to school; and (ii) schools will automatically receive BOS with no obligation for submitting proposal as conditional clauses. In terms of its utilization, the largest portion of BOS (27%) is used for compensating the nonpermanent school`s employees (pegawai honorer`s honoraria). There is no school under the study that utilizes BOS for financing items which is not parallel with the regulation. BOS has also been considered to increase both quality and quantity of school activities. Finally, the program has also been found to be effectively waived students from the school fee."

"Tesis ini menganalisi kepengawasan mutu pendidikan pada bidang akademik oleh pengawas sekolah pada pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Ternate, hal ini sangat penting dan strategis karena penulis banyak analisisanalisis tentang mutu pendidikan tetapi khusus mengenai kepengawasan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara masih langka. Disamping itu untuk melihat sejauh mana peran kepengawasan terhadap mutu pendidikan khususnya pengawasan akademik yang telah dicapai dan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada bidang akademik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepengawasan dari Fremont E. Kant dan James E. Rozenzweig, Hadibroto dan Tani Handoko dan teori hakikat kepengawasan dari Ofsted . Tesis ini menggunakan pendektan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen. Hasil analisis diperoleh diperoleh bahwa pengawasan standar isi dilakukan sekali setahun bahkan kadang tidak dilakukan. Pengawasan standar proses dilakukan dengan tujuan guru dapat profesional melakukan pembelajaran yang berkualitas. Pengawasan dilakukan dengan baik dan ditemukan pada sekolah unggulan pun masih terdapat banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Pengawasan standar kompetensi kelulusan tidak dilakukan oleh pengawas akademik sehingga kelulusan siswa masih didominasi oleh aspek kecerdasan dibandingkan aspek kepribadian dan akhlak mulia. Pengawasan standar penilaian dilakukan pada upaya mencapai nilai ketuntasan minimal belum menegaskan pada penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengawasan akademik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan kepengawasan mutu, perlu perhatian serius untuk peningkatan kompetensi pengawas disamping sosialisasi kepada kepala sekolah, agar terbangun kesamaan persepsi serta adanya pola komunikasi yang baik antara Pengawas dan Dinas Pendidikan.

---

This research analyzes Supervisory of academic education quality at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 Supervisor in Ternate. It is very important and strategic because the writer analyzes education quality, but it focuses specially about Supervisory of education quality in Maluku Utara Province which is still unknown. Besides, this research investigates how far Supervisory role towards education quality especially academic Supervisory that has been achieved and investigate obstacle factors in enhancing education quality in academic part. The theories applied in this research are Supervisory theory by Fremont E. Kant and James E. Rozenzweig, Hadibroto and Tani Handoko and supervission fundamental by Ofsted. This research applied descriptive qualitative approach by applying data collecting method through indepth interview, observation,document study.

Analysis result indicates that content standard Supervisory is conducted once a year and even it is non conducted. Process standard Supervisory is carried out to make teachers become professional to do qualified learning. Supervisory has been conducted well and it is found that in qualified school there are still teachers do not conduct learning which goes with process standard. Supervisor does not conduct graduate standard Supervisory, therefore students? achievement is dominated by cognitive aspect rather than personality and attitude aspect. Assessment standard Supervisory is conducted to achieve minimal mastery learning. However, It does not go with the assessment which is suitable with assessment principles. In carrying out academic Supervisory at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 in Ternate, supervisor does not implement the principles of academic Supervisory optimally.

This research recommend that in carrying out quality Supervisory, it needs a serious concern to enhance supervisor competency and do socialization to principals to build the same perception and good communication pattern between supervisor and education."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2011 dengan mekanisme desentralisasi dan penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2012 dengan mekanisme dekonsentrasi. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian pustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan wawancara.Hasil tesis ini adalah : (1). Pengaturan program bantuan operasional sekolah ditinjau dari perspektif hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dikategorikan sebagai urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintahan kabupaten/kota. (2). Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operasional sekolah dengan mekanisme desentralisasi sedangkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan melakukan pengawasan intern terhadap penyaluran dana bantuan operrasional sekolah dengan mekanisme dekonsentrasi. Kegiatan pengawasan intern yang dilakukan masih bersifat watchdog, sedangkan kegiatan pengawasan intern yang bersifat consultant dan catalist belum dilakukan secara efektif.

---

ABSTRACTThis thesis aims to describe the role of internal control apparatus of the government's against school operational grants distribution in 2011 with the mechanisms of decentralization and school operational grants in 2012 with deconcentration.This thesis apply juridical normative to observe many law question with way to observe material divining manual which could be secondary information, that called research divining manual. To compete the secondary information, then do research field to get primary information with interview.The results of this thesis are: (1). Setting terms of school operational grants program from the perspective of the relationship between central and local government are categorized as governmental affairs decentralized to the district / city. (2). Inspectorate District/City has the authority to conduct internal monitoring of the distribution of school operational grants to decentralized mechanism while the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture has the authority to conduct internal monitoring of the distribution of school operational grants to deconcentration mechanism. Internal control activities are carried out is still a watchdog, while the internal control activities that are consultant and catalist has not done effectively."

"Perpustakaan sekolah memiliki fungsi serta peran yang penting dalam mendukung tujuan pendidikan sekolah secara menyeluruh. Hal ini membuat perpustakaan dapat menjadi bagian integral dalam setiap unsur kegiatan di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan pada enam sekolah dasar di Kota Depok, perpustakaan di sekolah dasar negeri memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan perpustakaan di sekolah dasar swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih mendalam bagaimana perpustakaan di sekolah dasar negeri di Kota Depok dapat memenuhi fungsi dan perannya dalam lingkungan sekolah. Penelitian ini dilakukan di tiga sekolah, yaitu di SDN Pondok Cina 1, SDN Anyelir 1, dan SDN Depok Baru 8. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing perpustakaan belum berfungsi dan berperan secara maksimal di sekolah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain alokasi dana, ketersediaan tenaga terampil, pimpinan sekolah, kebijakan, kerja sama perpustakaan, proyeksi program kerja perpustakaan umum, dan pemahaman terhadap perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu penyediaan alokasi dana bagi perpustakaan, pemberian apresiasi bagi petugas perpustakaan, optimalisasi pojok baca di kelas, memaksimalkan peran perpustakaan umum, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

---

The school library has important functions and roles for supporting the goals of school education holistically. It makes the library as an integral part of every element of the school 39s activities. Based on observations in six elementary schools in Depok City, libraries in public primary schools have more complex problems than libraries in private elementary schools. Therefore, this research tries to identify how public elementary school libraries in Depok City can achive their functions and roles at the school. This research uses a qualitative approach with case study method. The data were collected by observing in SDN Pondok Cina 1, SDN Anyelir 1, and SDN Depok Baru 8 and interviewing school library workers, headmasters, and librarian of public library.

The result of this study indicates that each school library has not functioned and play a maximum role at school. There are several factors that influence it the most, that is the allocation of funds, the availability of skilled workers, head of school, policy, library cooperation, projection of public library towards school libraries, and understanding the library. Based on the results of this study, the author provides some suggestions, namely the provision of funds for libraries, appreciation for librarians, optimization of reading corner in the classroom, maximizing the role of public libraries, and empowerment of human resources."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana penyerapan anggaran BOK Puskesmas dengan metode salur langsung melalui evaluasi formatif penyerapan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Salur Langsung Di Kota Depok Tahun 2023. Ini merupakan penelitian Non Eksperimental dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus pada 6 Puskesmas di Kota Depok, 3 Puskesmas dengan penyerapan baik dan 3 Puskesmas dengan penyerapan sedang. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dikonfirmasi dengan telaah dokumen. Kesimpulannya adalah mekanisme BOK Salur lebih tepat waktu daripada mekanisme sebelumnya yang melalui kas daerah, tetapi diperlukan penyempurnaan terkait ketepatan alokasi dengan kebutuhan lokal , penyederhanaan laporan, pengintegrasian antar aplikasi, kapasitas SDM dan manajemen pengelolaan BOK di level Puskesmas.

---

This thesis examines the implementation of the direct disbursement method in the absorption of Health Operational Assistance (BOK) funds at Puskesmas in Depok City. The study conducts a formative evaluation of budget absorption for Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) at Puskesmas in Depok City in 2023, using a non-experimental research design with a qualitative case study approach. The study focuses on six Puskesmas in Depok City: three with good absorption rates and three with moderate absorption rates. Data collection was conducted through in-depth interviews. The conclusion is that the Directly Disbursed Health Operational Assistance (BOK) mechanism is more timely compared to the previous mechanism through regional treasuries. However, improvements are needed regarding the accuracy of allocation according to local needs, simplification of reporting, integration between applications, capacity building of human resources, and management of BOK at the health center level."

"Pengelolaan sistem sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat termasuk sekolah merupakan salah satu wujud Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, pelaksanaan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan. Meskipun begitu, persentase sekolah yang memiliki akses sanitasi sesuai standar kebijakan masih rendah khususnya pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (Dapodik, 2017). Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Kota Depok yang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan siginifikan dalam pengelolaan sistem sanitasi sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Edwards III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lansgung objek studi kasus dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada berbagai stakeholder utama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan isu-isu kompleks dalam implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya 9 dari 12 subdimensi, yaitu kejelasan, konsistensi, sumber daya manusia, fasilitas, sumber daya keuangan, sikap birokrat, insentif, SOP dan fragmentasi. Dengan begitu, pemerintah perlu untuk membuat aturan yang lebih jelas untuk pelaksanaan kebijakan serta memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik.

---

Healthy sanitation management system in society, including school sanitation is one form of Human Rights. Therefore, Indonesia has several policies governing implementation of the school sanitation management system. Nevertheless, the percentage number of schools that have access to sanitation in accordance with policy standards is still low, particularly at the Elementary School Education Level (Dapodik, 2017). This research analyzes the implementation of a sanitation school management system in Depok City which is one of the areas with significant development in the school sanitation management system. This research was conducted by issuing the theory of policy implementation by Edwards III (1980). The research approach used is post-positivist with data collection techniques through literature study, direct observation, case studies, and in-depth interviews conducted with various stakeholders, including the central government, regional governments and the school. The results of this study indicate that complex issues found in implementation process that greatly affect the failure to fulfill 9 of the 12 indicators measured, namely clarity, consistency, human resources, facilities, financial resources, bureaucratic attitudes, incentives, Standard Opearating Procedures and fragmentation. With the fornamed problems, the government needs to make clearer regulation for implementing policies and make sure the implementation process run effectively."