Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak yang telah memiliki status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat diberikan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Selain itu, Pemohon juga menuliskan identitas anak angkatnya sebagai anak kandung pada pencatatan sipil setempat. Hakim dalam mengadili perkara mengabulkan permohonan tetapi tidak banyak memberikan pertimbangan hukum terkait status keperdataan sang anak angkat yang telah memiliki status sebagai anak kandung tersebut. Pemerintah sendiri telah membuat ketentuan mengenai proses pengangkatan anak sebagai bentuk dari perlindungan terhadap anak angkat. Adapun aturan pengangkatan anak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, dalam beberapa hal seperti pembatalan pengangkatan anak masih belum diatur dalam ketentuan apapun. Sedangkan mengenai pencatatan status anak angkat diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini menyatakan bahwa pencatatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan tidak adanya putusan atau penetapan pengangkatan anak tersebut, maka peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon dianggap tidak terjadi. Status anak tersebut juga tetap menjadi anak kandung dari orang tua biologisnya

---

This thesis analyzes Decision No. 191/Pdt.P/2021/PN.Lbp that accept the Applicant’s request to cancel the adoption of their child who already has the status as a biological child. The adoption of the child done by private adoption without any decision or court decree so there is no legal basis that can be given to cancel the adoption. Moreover, the Applicant also stated the identity of their adopted child as their biological child in the civil registry. The Panel of Judges accepted the request but did not give any legal consideration about the civil status of the adopted child who has the status as their biological child. The government itself has made provisions regarding the adoption process as a form of protection for adopted children. The rules for adopting children are regulated in Government Regulation Number 54 of. 2007 and Ministry of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2009. However, in some cases, such as the cancellation of child adoption it is still not regulated in any provisions. Meanwhile, the registration status of adopted children is regulated in Law on Population Administration, which in this law states that the adoption required a decision or court decree. In the absence of a decision or court decree of the adoption of the child, the adoption by the Applicant is deemed not to occurred. The status of the child also remains the biological child of their biological parents."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan dan proses pengangkatan anak di Indonesia, baik yang dilakukan antar WNI maupun pengangkatan anak antara WNI dan WNA. Tak hanya itu, dianalisis juga bagaimana pembatalan pengangkatan anak, khususnya terhadap Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari kekuasaan orang tua kandung atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak kepada kekuasaan orang tua angkat melalui suatu penetapan atau putusan pengadilan. Pada praktiknya, tak jarang ditemukan kesalahan prosedur pengangkatan anak WNA oleh WNI di Pengadilan. Hal ini dikarenakan Hakim kurang memerhatikan masalah status kewarganegaraan anak angkat seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Padahal, pedoman Hakim untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak di Indonesia sejatinya telah diatur oleh SEMA tentang Pengangkatan Anak. Kini, sudah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Namun, belum satu pun peraturan yang mengatur secara khusus pembatalan pengangkatan anak di Indonesia. Dalam Putusan Nomor 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, Hakim dalam pertimbangan hukum masih merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara pembatalan pengangkatan anak. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak

---

This paper analyzes the regulations and processes of child adoption in Indonesia, both among Indonesian citizens and between Indonesian citizens and foreigners. Moreover, this paper also analyzes how the annulment of child adoptions, especially District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. This paper is compiled using the doctrinal legal research method. Child adoption is a legal action that transfers the rights of a child from the authority of the biological parents to the authority of the adoptive parents through a court decision or court decree. In practice, the procedure of adoption foreign child by Indonesian citizens frequently were not in accordance. This because, the Judges were less concerned regarding the adopted child’s citizenship status, as found in District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. Meanwhile, the Judge's guidelines of child adoption in Indonesia have actually been regulated by the SEMA regarding Child Adoption. Recently, there is also Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption and Minister of Social Affairs Regulation No. 110/HUK/2009. However, neither regulation specifically regulates the annulment of child adoption in Indonesia. In District Court Decision Number 464/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., the Judges referred to the regulations that were relevant to the case of annulment of child adoption. This is the obligation of the Judge to examine and decide cases of annulment of child adoption."

"[ABSTRAKAdanya gugatan pembatalan penetapan pengangkatan anak menimbulkan suatu permasalahan, karena belum ada peraturan perundang ? undangan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibatnya terdapat masalah lain masalah terkait dengan pembatalan penetapan pengangkatan anak ini yaitu akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut baik untuk anak angkat maupun orang tua angkatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder. Di Indonesia terdapat kekosongan hukum terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah bahwa suatu penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus hal tersebut mengakibatkan segala sesuatu yang dahulu ada dianggap telah berakhir dan kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadi pengangkatan anak. Perlu dibuatkan suatu peraturan mengenai pengangkatan anak yang lengkap dan mengatur seluruh aspek dalam pengangkatan anak, salah satunya mengenai prosedur pembatalan pengangkatan anak beserta akibat hukumnya.ABSTRACTThe existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.;The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption?s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent?s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption?s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences., The existence of the lawsuit determination of adoption raises a problem, because there are not yet laws about the cancellation of adoption. As a result, there are other problems associated with the issue of cancellation of adoption’s determination. The issue is the effect both child and adoptive parent’s cancellation of the determination of adoption. The method uses literature study juridical normative using secondary data. In Indonesia, there is a legal vacuum law with the regulation concerning the cancellation of adoption. The legal consequences of this cancellation is the children adoption’s determination who used to be there and then force deleted, it caused everything have expired and returned becoming original state as before the adoptions. This situation needs to make a regulation of adoption completely and manages all aspects of adoption; one of them is the cancellation procedure of adoption and its legal consequences.]"

"Pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap prinsip Pengangkatan Anak yang didasarkan pada hukum Islam masih sangat kurang, termasuk mengenai proses legitimasinya dan penyelesaian sengketa di Peradilan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Perlu diteliti bagaimana penerapannya pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia, akibat hukum dari masingmasing penetapan dan putusan, serta bagaimana pertimbangan hukum masingmasing Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dan memutus sengketa pembagian harta peninggalan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif terkait dengan pengangkatan anak. Oleh karenanya menurut Penulis, sangat penting agar pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuat suatu peraturan khusus tentang pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia agar kepastian hukum dapat tercapai. Bagi masyarakat pelaku pengangkatan anak juga agar betul-betul memahami prinsip-prinsip pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang terkait, agar memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

---

The level of understanding of islamic people in Indonesia regarding the Islamic Adoption principles are still below expectation, which also include the understanding of specific requirements from the related departments and Religious (Islamic) Court on adoption legalization process. Not only that, they do not also aware of how to settle conflicts between the adopted child and his/her adoptee family related to the inheritance of the adoptive parents. Therefore, it is so important to reasearch on how the implementation of Islamic Law on Adoption in Indonesia and how the effect of such different legal basis used by the Judges ini settling the conflict and/or legalizing the adoption process. With regard to this matters, the research was conducted based on library research and studying several courts documents and adoption rules in Indonesia, which resulting the fact that the Islamic Adoption Law in Indonesia are not fully implemented. due to lack of understanding ang knowledge of Indonesian Islamic people. The government in this case should work together with the related departments to provide the of Islamic Adoption Laws that is urgently needed to achieve the certainty of adoption law in indonesia. At the same time it is important for those who wants to adopt any children preparing equiped themselves with sufficient knowledge in Islamic and Indonesian adoption law."

"Skripsi ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan pekerja sosial dalam proses adaptasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). Penelitian ini penting untuk dikaji karena pekerja sosial anak yang bernaung di bawah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mendampingi keluarga angkat untuk memperkuat hubungan antara COTA dan CAA. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pendampingan pekerja sosial dalam proses adaptasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). Skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara daring semi terstuktur dengan 6 (enam) orang informan yaitu ketua pelaksana, 2 (dua) pekerja sosial, dan 3 (tiga) Orang Tua Angkat. Seluruh proses penelitian dilakukan sejak Oktober 2020 sampai dengan September 2021 selama pandemi COVID-19. Lokasi pengambilan data dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki tugas memberikan pendampingan dalam proses adopsi yaitu home visit 2 untuk mengetahui perkembangan anak angkat dan kendala COTA maupun CAA selama masa asuhan dengan menuliskan laporan sosial untuk menilai kelayakan COTA dan CAA dalam melanjutkan proses adopsi. Pekerja sosial melakukan pendampingan psikososial terhadap COTA untuk menghadapi perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada anak. Selama kunjungan rumah pekerja sosial mengajarkan keterampilan mengasuh anak kepada COTA dan membantu berinteraksi dengan CAA. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap proses adaptasi yaitu home visit 2 dan pendampingan psikososial.

---

This thesis discusses the assistance provided by social workers in the adaptation process of Prospective Adoptive Parents (COTA) and Prospective Adopted Children (CAA). This research is important to study because child social workers under the Child Welfare Institution (LKSA) assist the adoptive families to strengthen the relationship between COTA and CAA. The purpose of this study is to describe the assistance of social workers in the adaptation process of Prospective Adoptive Parents (COTA) and Prospective Adopted Children (CAA). This thesis is a qualitative research with a descriptive design which was carried out using data collection techniques through semi-structured online interviews with 6 (six) informants, namely the chief executive, 2 (two) social workers, and 3 (three) adoptive parents. The entire research process was carried out from October 2020 to September 2021 during the COVID-19 pandemic. The location of data collection was carried out at Yayasan Sayap Ibu Jakarta. The results of this study indicate that social workers have the task of providing assistance in the adoption process, namely home visit 2 to find out the development of adopted children and the constraints of COTA and CAA during the care period by writing social reports to assess the feasibility of COTA and CAA in continuing the adoption process. Social workers provide psychosocial assistance to COTA to deal with changes and adjustments that occur in children. During home visits social workers teach COTA parenting skills and help interact with CAA. It can be concluded that the assistance provided by social workers to the adaptation process is home visit 2 and psychosocial assistance."

"Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat, hukum tentang pengangkatan anak juga mengalami pembaharuan. Berawal dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 hingga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini mencakup tata cara, syarat, hak dan kewajiban, serta peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyinggung mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Tentang bagaimana alur pembatalannya, siapa saja yang dapat membatalkannya, serta alasan yang dapat digunakan dalam pembatalan juga belum diatur. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan memfokuskan pada digunakannya perubahan perilaku anak angkat sebagai alasan diajukannya pembatalan penetapan pengangkatan anak, dengan menganalisis putusan-putusan terkait.

---

As time goes by and society develops, the law on child adoption has also undergone reforms. Starting from Staatsblad Number 129 of 1917 to Child Protection Law Number 35 of 2014. This includes procedures, requirements, rights and obligations, and regulations on the implementation of child adoption. However, until now there is no legislation that regulates or mentions the annulment of child adoption decisions. Therefore, there is a legal vacuum that causes other consequences that arise due to the incompatibility of the application or enforcement of laws and regulations. The flow of the cancellation, who can cancel it, and the reasons that can be used in the cancellation have not been regulated. Therefore, in this thesis, the author will focus on the use of changes in the behavior of adopted children as a reason for the annulment of the determination of child adoption, by analyzing related decisions."

"

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia dan Australia, serta untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan di kedua negara tersebut. selain itu juga, pembahasannya akan menitikberatkan pada akses terhadap informasi asal-usul anak angkat. Bentuk penelitain dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan perbandingan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membandingkan hukum di dua negara yang berbeda. Di Australia khususnya di Australian Capital Territory (ACT), dalam undang-undangnya yaitu, Adoption Act 1993, telah diatur secara detail mengenai akses terhadap informasi asal-usul anak angkat, mulai dari instansi apa yang dapat memberikan pelayanan apabila terdapat permohonan informasi asal-usul anak angkat, informasi apa saja yang dapat diperoleh, pada umur berapa informasi tersebut dapat diakses, dan bagaimana prosedur dalam mendapatkan informasi tersebut. Di Indonesia, walaupun dalam PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 telah mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, akan tetapi belum terdapat aturan lanjutan mengenai hal ini.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan di kedua negara tersebut, akan tetapi dalam pengaturan pengangkatan anak di Indonesia belum diatur secara mendetail mengenai akses terhadap informasi asal-usul anak angkat. Padahal hal ini penting agar dapat dimungkinkan reunifikasi antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga dapat diminimalisir kasus-kasus dimana seorang anak merasa tidak utuh karena tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya, yang tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari pengangkatan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

 

---

This research was aimed to explain the child adoption regulation in Indonesia and Australia, and also to find the similarities and differences between the regulation in both countries. this research was emphasized on the access to information about adopted children identities. The research form is normative and uses comparative approach based on the applicable law in Indonesia and Australia. In Australia, especially in the Australian Capital Territory (ACT), Adoption Act 1993, has been regulated in detail about access to information about adopted children identities, from what the institution can provide the services when there is a request for the information, what information can be obtain, when the information can be obtain and how the procedures to obtaining the information. In Indonesia, although in PP 54/2007 and Permensos 110/2009 have obligated the adoptive parents to inform their adopted children about their origins and biological parents, but there is no further regulation on this matter. The results of this research, found similarities and differences between regulation in both countries, but the regulation of child adoption in Indonesia has not been regulated in detail yet regarding access to information about adopted children identities. Which is important to be able to reunification between adopted children and their biological parents. So it can be minimized cases where a child feels confuse and empty because he/she does not know who their biological parent is, which certainly is contrary to the main purpose of the child adoption the best interest of the child.

 

"

"[Skripsi ini membahas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukantanpa melalui penetapan pengadilan serta akibatnya terhadap hak kewarisan anakangkat. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap PutusanNomor 27 K/Pdt/2009/ dan Putusan Nomor 2052 K/Pdt/2010. Kedua putusantersebut memiliki inti permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusanyang berbeda, khususnya terkait hak kewarisan anak angkat yang diangkat tanpamelalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianyuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya pengangkatan anak dilakukandengan penetapan pengadilan guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum,khususnya terkait hak kewarisan., This thesis discusses about legality of adoption that is done without decree ofcourt and the implications for the inheritance rights of the adopted child. Thefocus of this study is to analyze Court Decision Number 27 K/Pdt/2009 and CourtDecision Number 2052 K/Pdt/2010. Both court decision has the same core issue,but resulted a different decision, particularly about inheritance rights of adoptedchildren who are adopted without decree of court. This research is normativejuridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of thisresearch shows how important an adoption be done by decree of court in order toprovide a law assurance of the inheritance rights of adopted child.]"

"Saat ini pasar kerja didominasi oleh pekerjaan informal sedangkan kondisi pekerjaan mereka cenderung tidak layak, sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan pekerjaan layak. ILO melalui  Recommendation 204 menyampaikan tentang pentingnya formalisasi pekerjaan informal sebagai salah satu upaya menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua. Namun memasuki pekerjaan formal dari pekerjaan informal tidak dapat terjadi dengan mudah. Mereka harus menghadapi beberapa halangan berupa regulasi yang kaku, pajak, dan pelayanan sektor publik yang tidak baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kesempatan bagi pekerja informal untuk mengakses keuangan, barang modal, maupun akses infrastruktur yang menunjang. Melalui kerangka pilihan pekerjaan, penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari pekerjaan orang tua terhadap pekerjaan anak. Dalam hal ini, yang akan dianalisis adalah pengaruh mobilitas status pekerjaan dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal dan sebaliknya. Dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS), gambaran tenaga kerja Indonesia menunjukkan sebagian besar pekerja adalah orang yang tidak mengalami mobilitas pekerjaan. Hasil marginal effects dari regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa hanya pengalaman mobilitas status pekerjaan ayah yang dapat memengaruhi mobilitas status pekerjaan anak. Ayah yang menjadi stayer dan mengalami upward mobility akan memberikan  peluang lebih besar bagi anak untuk menjadi stayer dan peluang lebih kecil untuk melakukan downward mobility. Selain itu juga ditemukan bahwa karakteristik perkawinan dan keberadaan anak dalam rumah tangga akan memengaruhi mobilitas status pekerjaan anak yang tinggal bersama ibunya dan tidak memberikan pengaruh pada mobilitas status pekerjaan anak yang tinggal bersama ayahnya. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tantangan struktural masih tetap terjadi untuk melakukan transisi ke pekerjaan formal. Dari generasi orang tua sampai dengan generasi anaknya, masalah akses ke pekerjaan formal masih tetap bertahan.

---

This time, the labor market is dominated by informal jobs while their jobs are decent. Required feasible to provide decent work, ILO through Recommendation 204 conveys the importance of formalizing informal work as one of the efforts to develop decent work for all. But moving formal jobs from informal jobs cannot be done easily. They have to deal with several obstacles consisting of rigid regulations, taxes, and bad public service. This can lead to an imbalance of opportunities for informal workers to access finance, capital goods, and also access supporting infrastructure. Through job choice, this study will analyze the work of parents on children's work. In this case, what will be used is work mobility status from informal jobs to formal employment and vice versa. Using data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS), the description of Indonesian workforce shows more than half of workers were stayers. The results of the marginal effects on multinomial logistic regression only indicate the father's mobility status which can affect the child's mobility status. Fathers who is stayer and experience in upward mobility will provide greater opportunities for children being stayer and less opportunities to downward mobility. In addition, it is also found that the marital status and children existence in the household will affect the mobility status of children living together with mother and not affect the mobility status of children living together with father. This study conclude about the structural challenges that are still being made to make the transition to formal work. From the generation of parents to generations of their children, the problem of access to formal employment still persists."

"Pertanyaan mengenai bagaimana kualitas pendidikan dapat ditingkatkan berakar dari Fungsi Produksi Pendidikan yang menyatakan empat faktor yang mempengaruhi capaian pendidikan, yaitu kemampuan dasar anak, latar belakang keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor sekolah. Studi ini mencoba menguji hubungan antara salah satu faktor latar belakang keluarga, status pernikahan orang tua, dengan performa pendidikan anak yang diukur dengan skor kognitif dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014. Studi ini menemukan bahwa anak dengan orang tua yang berpisah secara signifikan memiliki performa pendidikan yang lebih rendah dibanding anak yang orang tuanya masih bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua yang berpisah perlu didukung dengan faktor lain untuk menutupi dampak negatif perpisahan orang tua pada performa pendidikannya.

---

The question of how education quality can be improved rooted back to Education Production Function that stated four factors affecting academic achievement, which are children innate ability, family background, peer influence, and school inputs. This study attempts to examine the relation between one of family background characteristics, parental marital status, with children education performance which is proxied by cognitive score from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2014. This study found that children with separated parents have significant lower education performance than those with intact parents. This finding suggests that children with separated parents need to be supported through other factors such as school inputs to offset the negative impact of parental separation on their education performance."