Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."

"DKI Jakarta sebagai pemerintah daerah pertama yang memiliki inisiasi Open Data masih menghadapi sejumlah permasalahan mulai dari terbatasnya jumlah data yang tersedia, tampilan portal yang masih terbatas, hingga kompetensi dan komitmen dari pegawai yang terlibat dalam pengelolaan portal Open Data DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan Open Government Data pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dengan menggunakan teori Open Government Data Maturity Model melalui pendekatan penelitian post-positivist. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kematangan Open Government Data di DKI Jakarta berada pada level 3 atau existent capacities yang mana masih banyak memerlukan optimalisasi di berbagai aspek, utamanya pada tata kelola kelembagaan, pengembangan teknologi yang digunakan, dan pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga melahirkan sebuah knowledge management untuk tata kelola data yang berkelanjutan serta tercapainya tujuan dari Open Data DKI Jakarta yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

---

DKI Jakarta as the first local government to have an Open Data initiative is still facing various problems such as limited amount of data, limited services on the portal’s website, and the competence and commitment of employees involved in managing DKI Jakarta's Open Data portal. This study aims to analyze the maturity level of Open Government Data in DKI Jakarta in year 2022 using the theory of the Open Government Data maturity model through a post-positivist research approach. Sources of data in this study came from in-depth interviews and literature studies. The research finding shows that the government's Open Data in DKI Jakarta is at maturity level 3 or the existent capacity which still requires optimization in numerous aspects, such as institutional governance, development of the technology used, and providing wider space for the citizen, so that knowledge management will be created for sustainable data management and will help achieve the goal of Open Data for DKI Jakarta itself, which can be useful for the society."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk melaksanakan keterbukaan pemerintah yang salah satunya adalah melalui portal open data. Namun, berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyediaan data melalui portal open data masih belum sesuai harapan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum diketahuinya apakah pelaksanaan open government data telah berjalan baik di Pemprov DKI Jakarta karena hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan open government data di Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kematangan open government data pada pemprov DKI Jakarta saat ini agar selanjutnya dapat dirumuskan saran dan rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai tahapan kematangan yang lebih tinggi.Pada penelitian ini, kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kematangan Open Government Data pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa tingkat kematangan Open Government Data Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat kematangan 2. Saran utama untuk Pemprov DKI Jakarta adalah untuk dilakukan perbaikan pada subdomain management, access, developer, dan participation and collaboration. Selain itu, sebagai implikasi teori, penelitian ini memperlihatkan bahwa kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM berhasil digunakan untuk mengukur tingkat kematangan open government data di Pemprov DKI Jakarta.

---

Provincial Government of DKI Jakarta through Department Communication, Informatics and Statistics Diskominfotik works together with Planning and Development Agency Bappeda continues to strive to implement Open Government in which one of them is through open data portal. However, the provision of data through the open data portal is still not as expected. One of the problem is not knowing whether the implementation of Open Government Data OGD has been running well in the Provincial Government of DKI Jakarta because until now there is no evaluation of the OGD implementation in Provincial Government of DKI Jakarta. To deal with this problem we need to analyze maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government so that we can formulate suggestion and recommendation to get higher level maturity in OGD implementation.In this research, Open Data Maturity Model OD MM is used as a framework to evaluate maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government. This research was conducted with a qualitative approach to collect data through interviews. The result shows that the maturity level of OGD implementation is at second maturity level. The main suggestion is to improve OGD implementation in some of subdomain, they are management subdomain, access subdomain, developer subdomain, and participation and collaboration subdomain. In addition, as a theoretical implication, this study shows that The Open Data Maturity Model OD MM framework was successfully used to measure the maturity of open government data in the Jakarta Provincial Government."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi dalam kegiatan sosialisasi program Jakarta Open Data pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hambatan atau kendala yang menyertainya. Hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers mengenai proses difusi inovasi dalam lingkup internal organisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program Jakarta Open Data di lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan difusi inovasi yang dijelaskan oleh Rogers tersebut. Beberapa hambatan proses difusi inovasi yang ditemukan adalah adanya penentangan dalam bentuk kebiasaan adopter terkait materi inovasi serta distorsi pesan dalam bentuk penggunaan bahasa teknologi informasi yang dinilai perlu untuk disederhanakan.

---

The research is aimed to find out the process of diffusion of innovation in the socialization activities on Jakarta Open Data program in internal Jakarta Provincial Government, as well as barriers that support it. The research result is taken from the innovation diffusion theory written by Everett M. Rogers about the diffusion of innovation process in the scope of the organization's internal. Through qualitative method and case research strategy, this research shows, in general, Jakarta Open Data has been implemented in accordance with the innovation diffusion stages as explained by Rogers. Some barriers found are opposition in the form of adopter habits related to innovation materials and distortion message in the form of use of information technology language that must be simplified."

"ABSTRAK Data administrasi kependudukan dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemeritah Provinsi DKI Jakarta agar dapat berjalan akurat. Selain itu data administrasi kependudukan juga dibutuhkan dalam verifikasi dan validasi pelayanan publik. Saat ini data kependudukan sudah dimanfaatkan oleh beberapa OPD dan instansi, dimana sebagian sudah memeberikan feedback data yang dapat memeperkaya data kependudukan, namun data ini belum dimanfaatkan. Saat ini pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan belum didukung oleh data yang terintegrasi, update dan mudah didapat, hal ini disebabkan karena saat ini belum tersedia sebuah basis data yang terintegrasi untuk dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik. Untuk mengatasi permasalahan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan ini, maka diperlukan membangun sebuah data warehouse yang dapat membuat proses penyajian dan pemanfaatan data kependudukan efektif dan efisien, terintegrasi, tanpa mengganggu proses operasional layanan administrasi kependudukan. Perancangan data warehouse pada penelitian ini menggunakan teknik pemodelan dimensional 4 langkah menurut Kimball & Ross yaitu dengan pemilihan proses bisnis, deklarasi grain, identifikasi dimensi, dan identifikasi fakta. Perancangan data warehouse menghasilkan 44 tabel dimensi, dan 24 tabel fakta, dirancang dengan model constellation schema. Hasil perancangan dan implementasi data warehouse dapat memeberikan informasi yang berguna bagi Dinas Dukcapil dan bagi OPD yang memanfaatkan data kependudukan agar pelayanannya dapat berjalan optimal dan akurat.

---

ABSTRACT

Population administration data is needed in the planning and implementation of the DKI Jakarta Provincial Government program. Population administration data is also needed in the verification and validation of public services. Currently some OPDs and agencies using population data, some provided feedback data that can enrich population data, but this data has not been utilized. At present the implementation of population data utilization has not been supported by integrated, updated and easily available data, this is because there is no integrated database available to be utilized in public services. To overcome the problem, it is necessary to build a data warehouse that can make the process of presentation and utilization of population data effective and efficient, integrated, without disrupting the operational process of population administration services. The design of the data warehouse in this study uses 4-step dimensional modeling techniques by selecting business processes, grain declarations, dimension identification, and fact identification. The design of the data warehouse produces 44 dimensional tables, and 24 fact tables, designed with constellation schema model. The results of the data warehouse design and implementation can provide useful information for the Dukcapil Office and for OPDs who utilize population data so that their services can run optimally and accurately."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Fitur JakLapor merupakan salah satu kanal pengaduan milik DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan non-darurat dan sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan smart governance di DKI Jakarta. Hingga kini, JakLapor memiliki beberapa permasalahan, seperti kebocoran data pelapor, lamanya proses tindak lanjut laporan, hingga belum terlibatnya pelapor secara aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fitur JakLapor pada Aplikasi JAKI menggunakan teori smart governance. Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance pada Fitur JakLapor tergolong baik dengan persentase responden menjawab baik sebanyak 96%. Hal tersebut terbukti dari lima dimensi smart governance tergolong dalam kategori baik, meliputi dimensi partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan sosial, strategi politik dan perspektifnya, serta keamanan siber.  

---

The JakLapor feature is one of DKI Jakarta's complaint channels that aims to resolve non-emergency problems and at the same time become an instrument for realizing smart governance in DKI Jakarta. Until now, JakLapor has had several problems, such as leaks of reporting data, the length of the follow-up process for reports, and the lack of active involvement of the community in improving service quality. Therefore, this study aims to analyze the JakLapor feature on the JAKI application using the theory of smart governance. The research approach in this study is quantitative with a mix method data collection technique that combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of smart governance on the JakLapor feature is classified as good with a percentage of 96%. This is evident from the five dimensions of smart governance which are in the good category, including the dimensions of participation in decision-making, transparency, public and social services, political strategies and perspectives, and cyber security."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respon Masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta dapat menyampaikan keluhan non-darurat di 14 kanal dan memantau proses penyelesaiannya di portal yang tersedia. Namun, tidak semua aduan yang disampaikan masyarakat mempunyai keterangan yang lengkap. Beberapa aduan tidak menyertakan deskripsi, lokasi, maupun waktu kejadian. Hal ini menyulitkan petugas Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyelesaian aduan. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelengkapan suatu aduan dari masyarakat, sehingga dapat secara otomatis mengingatkan masyarakat untuk membuat laporan yang lengkap. Penelitian ini membahas performa model yang dapat mendeteksi kelengkapan keterangan laporan aduan. Rangkaian metode yang diterapkan adalah deteksi kelengkapan keterangan deskripsi, deteksi kelengkapan keterangan lokasi, dan deteksi kelengkapan keterangan waktu. Deteksi kelengkapan keterangan deskripsi diuji dengan pendekatan machine learning menggunakan fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan N-gram. Algoritma machine learning yang diimplementasikan adalah Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest Decision Tree (RDFT). Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu diuji menggunakan sistem Named Entity Recognition (NER) Wirawan (2020) dengan model pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) dan basis data NERGRIT. Ekstraksi kata kunci keterangan deskripsi dilakukan menggunakan pendekatan LIME explainer. Hasil eksperimen menunjukan bahwa algoritma RFDT menggunakan fitur TF dan word unigram dengan balancing data menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) menghasilkan performa tertinggi untuk klasifikasi kelengkapan keterangan deskripsi laporan aduan dengan nilai makro F1 sebesar 0.7154. Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu menggunakan model NER pre-trained BERT menghasilkan nilai makro F1 sebesar 0.8634 dan 0.6252. Hasil pemetaan kata kunci keterangan deskripsi, lokasi dan waktu dievaluasi dengan metrik cosine similarity secara berurutan menghasilkan nilai sebesar 0.5890, 0.6252 dan 0.8487.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a Cepat Respon Masyarakat system to support community participation and optimization of government performance. DKI Jakarta citizens can submit non-emergency complaints in 14 channels integrated with the Cepat Respon Masyarakat and monitor the resolution process on the available portal. However, not all complaints submitted by the public have complete information. Some complaints do not include a description, location, or time of occurrence. This will make it difficult for the Organisasi Perangkat Daerah (OPD) officers to resolve them. To deal with this problem, we need a system that can detect the completeness of a complaint from the public to automatically remind them to make a complete report. This study discusses the performance of models that can detect complaint report completeness. The methods applied are detection of completeness of description information, detection of completeness of location information, and detection of completeness of time information. Detection of completeness of descriptions was tested using the machine learning approach with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) and N-gram as the features. The implemented machine learning algorithms are Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest Decision Tree (RDFT). Detection of completeness of location and time descriptions was tested using Named Entity Recognition (NER) system by Wirawan (2020) with pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) model dan NERGRIT as data basis. Description’s keyword extraction was performed by LIME explainer implementation. The experimental results show that the RFDT algorithm with TF and word unigram features and data balancing using Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) produced the highest performance for the classification of the completeness of the description with F1 macro value of 0.7154. Classification of completeness of location and time information using the pre-trained BERT model resulted in F1 macro values of 0.8634 and 0.6252. The results of the detection of description keywords, location keywords, and time keywords were evaluated using the cosine similarity metric, respectively, yielding a value of 0.863448, 0.6252, and 0.8487."

"Penerapan portal data terbuka merupakan suatu gagasan baru yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk mendukung terwujudnya pemerintah terbuka. Portal Jakarta Open Data adalah inovasi yang lahir untuk menyediakan data terbuka yang akurat, terintegrasi, lengkap dan akuntabel bagi masyarakat serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi data terbuka pada portal Jakata Open Data dengan metode kuantitatif melalui kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian dari 10 hipotesis terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 5 hipotesis yang ditolak. Hipotesis yang diterima adalah service quality berpengaruh terhadap perceived ease of use, system quality berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness, perceived ease of use berpengaruh terhadap user satisfaction dan user satisfaction berpengaruh terhadap Net Benefit. 

---

The application of an open data portal is a new idea carried out by the Government in Indonesia to support the realization of an open government. Jakarta Open Data Portal is an innovation that was born to provide open, accurate, integrated, complete and accountable data for the community and can increase transparency and accountability of the performance of the DKI Jakarta Provincial Government.

This study aims to determine the factors that influence the acceptance and use of open data technology on the Jakata Open Data portal with quantitative methods through questionnaires with data analysis techniques using Structural Equation Modeling (SEM). This study uses a combination of the success theory of DeLone & McLean information systems and Technology Acceptance Model (TAM).

The results of the study of 10 hypotheses there are 5 accepted hypotheses and 5 rejected hypotheses. The accepted hypothesis is that service quality has an effect perceived ease of use, system quality has an effect perceived usefulness, perceived ease of use has an effect perceived usefulness, perceived ease of use has an effect on user satisfaction and user satisfaction has an effect on Net Benefit."