Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini mengungkapkan dan menganalisis gejala sosio-historis mengenai suatu identitas yang diperjuangkan oleh kelompok mantan tahanan politik perempuan berkaitan dengan peristiwa G30S tahun 1965. Tidak seperti kelompok lainnya yang segera dapat beradaptasi, kelompok ini melakukan class action penanda mereka tidak merasa bersalah secara hukum. Kegagalan class action dan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong mereka untuk menghimpun dan membentuk suatu organisasi, yang menjadi ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan diri yaitu Wanodja Binangkit, Paduan Suara Dialita, dan Kiprah Perempuan. Ruang ini digunakan sebagai tempat untuk mempertahankan identitas dan memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini, melalui pentasan seni pertunjukan dan lagu-lagu yang dibawakannya. Mereka juga berupaya untuk menghilangkan stigmatisasi dan merekontruksi sejarah terkait dengan identitas, dalam bentuk gerakan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan memory collective melalui merawat ingatan kolektif masa lalu untuk kepentingan masa kini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan menelusuri dokumentasi dari ketiga organisasi tersebut. Studi ini diharapkan memberikan perspektif baru sumbangan ilmu sejarah kepada ilmu budaya.

---

This study reveals and analyzes socio-historical phenomenon regarding an identity that was fought for by a group of former female political prisoners in connection with the G30S-1965 incident. Unlike other groups that quickly adapted, this group carried out class action as a sign that they did not feel legally guilty. The failure of class action and support from Non-Governmental Organizations encouraged them to gather and form an organization, which became a space for them to articulate themselves, namely Wanodja Binangkit, Dialita Choir, and Kiprah Perempuan. This space is used as a place to maintain their identity and fight for the values ​​they believe in, through performing arts performances and the songs they perform. They also seek to eliminate stigmatization and reconstruct history related to identity, in the form of cultural movements. This study uses a collective memory approach through caring for past collective memories for the benefit of the present. This approach is carried out by using in-depth interviews and tracing documentation from the three organizations. This study is expected to provide a new perspective on the contribution of historical science to cultural science."

"Pembaharuan sistem pidana pemenjaraan di Indonesia dari sistem pemenjaraan dengan pendekatan penjeraan (deterrance) dan pembalasan (retriburive) bergeser ke konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial yang lebih mengarah pada penunaian hak-hak narapidana. Pergeseran konsep ini sesuai dengan amanat Bapak Dr. Sahardjo (mantan Menteri Kehakiman). Implementasi konsep pemasyarakatan merupakan perubahan kearah modernisasi sistem kepenjaraan yang mengedepankan kepada pemenuhan hak azasi narapidana. Dalam konsep pemasyarakatan, hak-hak narapidana yang dirampas negara hanyalah hak kebebasan, selain itu negara bertanggungjawab untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana sebagai warga negara dan sebagai anggota dari keiompok sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak sosialnya, dalam kerangka konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial, negara bertanggung jawab untuk memulihkan konflik sosial antara narapidana dan masyarakatnya. Dalam konteks ini konflik sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam pemulihan hubungan sosial ini, negara adalah sebagai mediator untuk membaurkan kembali mantan narapidana secara uluh kepada kelompok sosialnya (masyarakat) agar dapat kembali hidup secara normal dengan hak dan tanggungjawab sosial yang benar-benar utuh. Namun dalam pelaksanaannya proses reintegrasi sosial mantan narapidana di masyarakat rnasih mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai unsur dalam proses reintegrasi sosial; mantan narapidana, masyarakat, dan negara. Dari mantan narapidana, hambatan yang muncul berupa rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan diri setelah menjalani masa hukuman sehingga menghambat proses pembauran dengan masyarakat. Dari masyarakat, stigma negatif sebagai orang jahat dan akan terus mengulangi perbuatannya terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Dari pihak negara, pemberian status sebagai mantan narapidana secara permanen dalam berbagai urusan birokrasi pemerintahan terkait dengan dokumen pribadi mantan narapidana, secara tidak disadari juga memberi andil terhadap hambatan dalam pembauran proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses reintegrasi mantan narapidana dilakukan pasca bebas dari manjalani hukuman serta hambatan apa saja yang dialami oleh mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 6 responden yang tersebar di beberapa Iokasi penelitian dengan dua karakter sosial yang berbeda yaitu desa dan kota. Lokasi penelitaian di desa dilakukan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sedangkan di kota di wilayah Jakarta Timur. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data., dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses integrasi mantan narapidana dinilai positif oleh mantan narapidana meski masih ditemui berbagai hambatan. Proses integrasi ini memiliki implikasi yang berbeda antara mantan narapidana yang hidup di kota dengan mantan nasapidana yang hidup di desa. Perbedaan ini terjadi karena karakter sosial masyarakat kota dan desa yang berbeda. Masyarakat kota dengan karakter individualis cenderung tidak memperdulikan status pribadi anggota masyarakat yang Iain sehingga memudahkan mantan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat. Sementara masyarakat desa dengan karakter kekeluargaan justru rnenjadi penghambat bagi mantan narapidana untuk berbaur kembali dengan masyarakat karena dengan pola hubungan sosial masyarakat desa yang kekeluargaan menganggap bahwa masalah pribadi anggota masyarakat juga merupakan bagian dari masalah masyarakat keseluruhan.

---

Updates on the Indonesian system of criminal incarceration incarceration system penjeraan approach (deterrance) and revenge (retributive) shifts to the concept of socialization with a broader social reintegration approach leads to penunaian rights of inmates. This concept shifts in accordance with the mandate of Mr Dr. Sahardjo (former Minister of Justice). Implementation of the concept of socialization is headed to prison affair to promote the modernization of the system to the fulfillment of human rights of prisoners. In popularizing the concept, the rights of state inmates are deprived of freedom is just right, except that the state is responsible for restoring the rights of former prisoners as citizens and as members of social groups. In fulfillment of social rights, within the framework of the concept of socialization with the social reintegration approach, the state is responsible for restoring social conflicts between inmates and society. In this context of social conflict is a crime done by the inmates. In the recovery of these social relations, the state is as a mediator to assimilate ex-convicts returning to scara intact social groups (communities) in order to retum to normal life with rights and social responsibility truly intact. However, in the implementation process of social reintegration of former inmates in the community is still experiencing a variety of obstacles. Of the various elements in the process of social reintegration, former prisoners, communities and countries. From ex-convict, the obstacles that appear in the form of low self-esteem and lack of confidence after period of punishment that inhibits the process of assimilation with the community. From the public, the negative stigma as a bad person and will continue to repeat the deeds of former inmates also become obstacles in the process of reintegration. From the country, giving as an ex-felon status permanently in the affairs of goverment bureaucracy associated with the personal documents of former inmates, sceara unconscious also contributed to the obstacles in the assimilation process of social reintegration of former inmates. This research was conducted to determine how the process of reintegration of former inmates conducted manjalani post free of any penalties and barriers experienced by former prisoners. This study uses qualitative analytical methods. Techniques of data collection through interviews with six respondents spread across several research sites with two different social character of villages and towns. Penelitian location in the village in the District Legok done while in the city of Tangerang Regency in East Jakarta area. Data analysis techniques through the analysis process of data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions. From this research we can conclude that the integration process positively assessed by an ex-con ex-convict, though still encountered various obstacles. This integration process has different implications between ex-prisoners who live in the city with former inmates who live in the village. This difference occurs because the social character of urban and rural communities are different. Urban society with individualistic characters tend not memperdulikan personal status of other members of society making it easier for former inmates to mingle with the community. While familiarity with the character of the village community became obstacles for former inmates to mingle again with the community because the pattern of social relationships that familial villagers assume that the problems of individual members of society are also part of a whole community issue."

"Dalam kehidupan manusia, adaptasi adalah suatu proses ke_giatan utama untuk dapat menguasai dan mendapatkan hasil se maksimal rnungkin dari pemukimannya. Adaptation dalam baha - sa Indonesia sering diartikan sebagai penyesuaian diri (Echols & Shadily, 1975:10). Yakni menunjukkan pengertian adanya sesuatu yang lain, yang merupakan suatu proses yang dilakukan manusia untuk mengatasi suatu keadaan baik biologi, alam maupun lingkungan sosial tertentu, untuk dapat memenuhi syarat-syarat dasar yang ada, agar dapat melestarikan kehidupannya. Untuk mengatasi semua itu. kebudayaan merupakan alat (instrument) ter nenting dalam beradaptasi (Cohen, 1968 42). Kebudayaan di si_ni berarti seluruh komponen yang menyangkut teknologi dan pra_nata (institution) yang antara keduanya saling berkaitan erat serta menyebabkan terbentuknya tata pola kelakuan manusia.Semua ini kemudian ditransmisikan dari suatu generasi ke gene_vasi berikutnya sehingga kelestarian yang berimbang antara ma_nusia dan lingkungan pemukimannya, dapat terlaksana."

"Skripsi ini membahas dinamika kehidupan penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Depok. Penghuni Asrama UI Depok berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam, seperti suku, asal daerah, fakultas, hobi, agama, dan lain-lain. Keberagaman ini menyebabkan penghuni asrama untuk memiliki strategi adaptasi selama tinggal di sana. Selain strategi adaptasi, interaksi sosial juga menjadi perhatian dalam dinamika kehidupan penghuni asrama. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan untuk mendapatkan hasil deskriptif pola interaksi masing-masing individu penghuni asrama dan kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya, cara kelompok-kelompok tersebut terbentuk, dan proses adaptasi para penghuni terhadap lingkungan baru. Hasil analisis skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penghuni Asrama UI Depok tentang kehidupan di asrama serta bagi pengelola asrama untuk menciptakan lingkungan asrama yang lebih kondusif untuk para penghuninya.

---

This thesis discusses the dynamics of the resident?s life in Student Dormitory of Universitas Indonesia (UI) Depok. The resident of Student Dormitory UI Depok derived from diverse social and cultural backgrounds, such as ethnic, national origin, faculty, hobbies, religion, and others. This diversity led the resident to have adaptation strategies for staying there. In addition to adaptation strategies, social interaction is also a concern in the dynamics of the resident. This study was done by using in-depth interviews and observations to obtain descriptive results of the interaction patterns of each individual residents and groups present in the dorm, the way these groups are formed, and the process of adaptation of the resident to the new environment. The result of the analysis of this thesis can be used as a reference for the occupants of Student Dormitory UI Depok about life in the dorm and the dormitory manager to create an environment more conducive to dormitory resident."

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi Ode to Joy yang merupakan bagian dari Simfoni nomor 9 Beethoven dari perspektif kebudayaan dan politik, sampai bisa menjadi anthem Uni Eropa. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui proses penetapan anthem tersebut, menelusuri motif hegemoni kebudayaan dan politik, terutama oleh Jerman. Pembahasan topik ini diawali oleh adanya penolakan 29 anggota parlemen Partai Brexit pimpinan Nigel Farage terhadap anthem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Kapital Pierre Bourdieu, Teori Semiotika Ferdinand de Saussure, serta Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Jerman memiliki berbagai modal, yaitu: modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Hal itu menyebabkan Ode to Joy dapat diterima sebagai anthem Uni Eropa. Penetapan anthem Uni Eropa tersebut mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang motif lain, yaitu hegemoni kebudayaan dan politik Jerman terhadap Uni Eropa. Sebelum diresmikan menjadi anthem Uni Eropa, Ode to Joy sudah menjadi simbol kejermanan di Eropa.

---

The purpose of this thesis research is to determine the significance of the Ode to Joy, a melody from the fourth movement of Beethoven’s Ninth Symphony, from a cultural and political perspective, so that it can become an anthem for the European Union. Apart from that, it aims to understand the process of determining the anthem, tracing the motives for cultural and political hegemony, especially by Germany. Discussion of this topic began after Nigel Farage and his Brexit party MEPs turned their backs during the playing of the anthem. The method used in this research is a qualitative phenomenological method. The analysis in this research was carried out using Pierre Bourdieu’s Capital Theory, Ferdinand de Saussure’s Semiotic Theory, and Antonio Gramsci’s Hegemony Theory. The findings of this research show that Germany has various capital, namely: symbolic capital, economic capital, cultural capital, and social capital. This caused Ode to Joy to be accepted as an anthem for the European Union. The establishment of the European Union anthem encouraged further exploration of other motives, namely German cultural and political hegemony towards the European Union. Before it was inaugurated as an anthem for the European Union, Ode to Joy had already become a symbol of Germany in Europe."

"ABSTRAKIrak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam,rakyat Irak termasuk perempuandisebut-sebut mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang.Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB no.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil, namun hingga saat ini mengalami hambatan besar. Dengan kedatangan pasukan koalisi, kondisi di Irak pasca invasi semakin memburuk. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan saat ini.

---

ABSTRACTIraq once touted as one of the Middle Eastern country that offers freedom to women. This is because one of the initial ideologies of Ba'ath party socialism is the liberation of the Iraqi women and equality. However, under the regime of Saddam, the Iraqi people including women mentioned experiencing repression. Saddam's regime was getting away from Arab socialist ideals, including less tolerance for female autonomy in the socio-political sphere. The fall of Saddam's regime in April 2003, brought Iraq and women who live in it into an uncertain transition period. One of the Coalition's agenda, as set forth in UN Security Council Resolution no.1483 was to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system, but until now suffered a major roadblock. With the arrival of coalition forces in Iraq, the nation condition after the invasion got worsened. In fact, some Iraqis expressed a preference to live in the era of Saddam than it is today."

"ABSTRAKPemenjaraan perempuan tidak hanya menimbulkan reaksi jera, tetapi juga berdampak pada perannya sebagai ibu. Tesis ini menjelaskan pengalaman narapidana dalam melaksanakan peran sebagai ibu selama pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap narapidana perempuan di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan efikasi diri ibu yang tinggi dan perilaku positif dalam pengasuhan anak selama pemenjaraan. Narapidana perempuan mengalami berbagai hambatan pengasuhan anak yang mengakibatkan tekanan psikologis. Pemenjaraan juga berdampak pada proses keluarga yang terganggu. Namun, ibu menunjukkan koping adaptif terhadap kondisi pemenjaraan yang didukung dengan adanya dukungan sosial bagi narapidana sebagai ibu. Penelitian menunjukkan keterbutuhan program dari lembaga pemasyarakatan tentang pengasuhan anak selama pemenjaraan.

---

ABSTRACTWomen imprisonment not only provokes a deterrent reaction, but also affects her role as a mother. This thesis describes the experience of inmates in performing the role of mother during imprisonment. This research uses qualitative design with phenomenological approach to female prisoners at Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. The results showed high self efficacy of mothers and positive behaviors in child care during imprisonment. Female prisoners experience a variety of childrearing barriers that result in psychological distress. Imprisonment also affects the disturbed family process. However, mothers demonstrate adaptive coping of imprisonment conditions supported by social support for prisoners as mothers. Research shows the program 39 s impartiality of prisons about childcare during imprisonment. "

"Fokus penelitian ini adalah gambaran disonansi kognitif yang terjadi pada mantan narapidana anak yang bergabung kedalam LSM Sahabat Andik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi pada tiga orang mantan narapidana anak yang bergabung kedalam LSM Sahabat Andik. Melalui analisis intrakasus dan interkasus pada data, didapatkan hasil bahwa para subyek mengalami kondisi disonan yang menyebabkan mereka menjadi tidak optimal dalam berkontribusi dan bahkan mengurangi keaktifannya dalam program dan kegiatan-kegiatan yang diadakan LSM. Penyebab kondisi disonan yang pertama adalah adanya opini umum, yaitu stigma negatif terhadap mantan napi, yang tidak selaras dengan pendapat mereka. Kedua, adanya ketidaksesuaian masa lalu antara kepercayaan bahwa LSM dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan kenyataan bahwa ternyata penghasilan yang didapat tidak cukup. Ketiga adanya ketidaksesuaian masa lalu antara kepercayaan bahwa semua relawan LSM memiliki pandangan sama mengenai mantan napi, dengan kenyataan terdapat relawan yang tetap memiliki stigma. Subyek menguranginya dengan berbagai cara. Pertama adalah mengubah tingkah lakunya dengan mengurangi tingkah laku yang buruk dan membagi waktu keaktifan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua mengubah elemen lingkungan dengan memutuskan untuk bergabung kedalam LSM. Ketiga menambah kognisi baru yang memperkuat pendapat mereka tentang mantan napi. Keempat adalah mengabaikan pernyataan orang yang memberikan stigma kepada dirinya.

---

The focus of this study is the description of cognitive disonance of former child prisoners who joined Sahabat Andik NGO. Using qualitative approach, specifically case study, we use depth interview and observation method to three former child prisoners who joined Sahabat Andik NGO. Through intracases and intercases data analysis, the research`s result shows that subjects experience cognitive disonance that make them don`t give the finest contribution and even decline their activity on the NGO`s programs and projects. The first reason of cognitive disonance is the existence of public opinion, which is negative stigma of former prisoners, that discordant with their opinion. Second, is the existence of earlier incongurency between their belief that NGO can give them proper salary to fulfill their needs, with the reality that it give them least amount of salary. Third, is the earlier incongruency between their belief that all NGO`s volunteers have the same opinion with them, with the reality that there are some volunteers who still have the stigma. Subjects decrease their cognitive disonance through some method. The first one is change their behavior by reduce their unpleasant behavior and share their activity to fulfill their needs. Second, is change the environment`s elements by deciding to join NGO. Third, enhance new cognition that can strengthened their opinion about former prisoners. And the fourth is by disdain peoples opinion about the former prisoners."

"Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perempuan Kamoro beradaptasi terhadap perubahan lingkungan berdasarkan kajian terhadap pengalaman individu perempuan Kamoro dengan budayanya yang matriarkhal dalam interaksiya dengan kondisi ekologisnya yang rusak. Kerangka analisis yang dipakai adalah politik ekologi feminis. Metode penelitian ini adalah studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan observasi. Hasil analisis memberikan kesimpulan tiga hal yakni: pertama, perempuan Kamoro memiliki cara beradaptasi tertentu terhadap perubahan ekosistimnya. Cara beradaptasi itu mengacu pada gendered knowledge, gendered environmental rigths and responsibilities dan gendered environmental grass roots political activism. Kedua, cara pandang tentang dan memperlakukan alam dan perempuan sebagai objek telah mengganggu relasi dan peran laki-laki, perempuan, dan alam. Akibatnya adalah kerusakan ekologi dan ketidakberdayaan perempuan. Ketiga, relasi perempuan dan alam adalah sebuah relasi yang penting. Penelitian ini menyarankan: pertama, pemerintah perlu kaji kembali paradigma pembangunan, pemerintahan yang demokratis dan transparansi sehingga memungkinkan kontrol masyarakat, dalam era otonomi ada bagi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kedua, PTFI perlu mempertimbangkan prinsip keadilan gender yang proposional dan berperspektif gender dalam program pemberdayaan masyarakat dan mengacu pada cara perempuan Kamoro melakukan adaptasi atas perubahan ekosistimnya. Ketiga, perempuan Kamoro berhenti melakukan internalisasi nilai sebagai pencari nafkah, mengkaji kembali bentuk-bentuk penindasan bagi perempuan Kamoro dalam budaya, untuk melahirkan kembali cara pandang baru tentang relasi perempuan, alam, dan laki-laki yang lebih harmonis, serta perempuan Kamoro membangun kekuatan kolektif yang independen dan mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak.

---

The focus of the research is to explain how Kamoro women adapt to the environmental changes based on a study on the individual daily life experiences of Kamoro women with their matriarchal culture in interaction with the damaged ecological condition. The research method used is a Feminist Political Ecology. The data are collected by conducting in-depth interview, involved supervision, and observation.

The result of the analysis suggests three conclusions. First, Kamoro women possess a certain method of condition to face the changes in the ecosystem. This method of adaptation refers to the gender knowledge, gendered environmental rights and responsibilities as well as gendered environmental grassroots political activism. Second, the view point on and the treatment toward nature and women as the subject have disrupted the relation and the role of men, women, and nature. It results in the damaged ecology and powerlessness in women. Third, relation between women and nature is an important relation.

The research proposes a number of suggestions: First, the government needs to review the paradigm of development, the democratic and transparent government, so that the community control can be carried out, and in the area of regional autonomy the local wisdom is considered in the management of environment. Second, PTFI needs to consider the principle of gender justice which is proportional and has gender perspective in the community development program and which refers to the method used by Kamoro women to adapt to the changes in the ecosystem. Third, Kamoro women cease to do the value internalization as a financial provider, review the kinds of oppression against Kamoro women in the area of culture, in order to relive a new viewpoint on a more harmonious relation among women, nature, and men, and Kamoro women should build an independent, collective power and develop their network with various parties."