Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terpusatnya aglomerasi ekonomi di Indonesia membuat disparitas pembangunan antar daerah di Indonesia cukup tinggi, akibatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya fenomena flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bentuk upaya pemerataan aglomerasi ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menganalisis pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku belanja daerah. Dengan menggunakan metode analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki KEK pada rentang tahun 2012 hingga 2021, ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah serta masih terdapat fenomena flypaper effect dalam perilaku Belanja daerah walaupun dengan adanya KEK telah terjadi peningkatan pada PAD.

---

The centralization of economic agglomeration in Indonesia makes development disparities between regions in Indonesia quite high, as a result, the dependence of local governments on the central government is increasing. The dependence on local government can be seen in the phenomenon of the flypaper effect. This study aims to analyze the effect of Special Economic Zones (SEZ) as a form of economic agglomeration equity on Local Own-source Revenue (LOSR) and to analyze the influence of LOSR and General Allocation Funds (GAF) on regional spending behavior. Using panel data analysis at municipalities in Indonesia that have SEZs during 2012-2021, it is found that LOSR and GAF significantly have a positive effect on regional spending and there is still a flypaper effect phenomenon in regional spending behavior even though with the SEZ there has been an increase on LOSRs."

"Studi mengenai aglomerasi ekonomi sudah cukup banyak dibahas dalam literatur. Akan tetapi, studi yang menunjukkan hubungan kausal di negara berkembang, yang didominasi oleh sektor informal dan pekerja dengan skill yang rendah, masih terbatas. Salah satu kendalanya, pada keterbatasan data longitudinal dan data ukuran perkotaan yang belum dapat menggambarkan kepadatan ekonomi. Untuk melengkapi gap literatur, studi ini memperbaiki ukuran kota menjadi urban dan suburban, yang mencerminkan arus commuting, dengan menggunakan data Landscan 2010 dan 2015 sehingga dapat menggambarkan ukuran kepadatan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi bias akibat measurement error. Secara empiris, hubungan kausal antara ukuran kota terhadap premium pasar tenaga kerja individu diperoleh dengan menggunakan skor indeks risiko kejadian gempa dan ukuran kekasaran kabupaten sebagai instrument variable (IV) dan penggunaan industri fixed effect untuk mengatasi masalah endogenitas dalam mengestimasi parameter. Hasil menunjukkan bahwa kepadatan kota dua kali lebih besar, meningkatkan upah sebesar 53 persen. Hasil ini lebih tinggi dari sebagian besar literatur lainnya, yang disebabkan sampel hanya meliputi wilayah perkotaan dan penggunaan ukuran kepadatan yang lebih presisi dibandingkan berdasarkan batas administratif, sehingga masalah bias akibat measurement error sangat mungkin diatasi dengan baik.

---

The study of economic agglomeration has been widely discussed in the literature. However, studies that show causal relations in developing countries, which are dominated by the informal sector and workers with low skills, are still limited. The constraints are limitation of longitudinal data and urban size data, which cannot yet describe economic density. To complete the literature gap, this study improves the size of cities to become urban and suburban, reflecting the flow of commuting, using the 2010 and 2015 Landscan data to measure economic density better and reduce bias due to measurement errors. Empirically, using this density and using the 2SLS estimation technique with instrument variables in the form of earthquake risk and ruggedness measures and using industry and occupation fixed effect, the result of a city twice as large can increase wages 53 percent. This result is higher than most other literature because the sample only covers urban areas. The use of density measurements is more precise than based on administrative boundaries, so the problem of bias due to measurement error is very likely to be adequately resolved."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh dari implementasi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama periode dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pada tahun 2001 hingga 2011 dengan menggunakan metode panel data (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Ukuran yang digunakan untuk menganalisa desentralisasi fiskal adalah indikator otonomi, indikator penerimaan, dan indikator pengeluaran. Selain itu juga, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah digunakan variabel kontrol yang menjadi variabel pendukung yaitu Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pekerjaan, dan Investasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan variabel-variabel lainnya kecuali variabel jumlah penduduk.

---

This research paper is looking for the effect of regional fiscal policy implementation on regional economic growth in provinces in Kalimantan Island over the period when fiscal decentralization started in Indonesia, 2001 - 2011 by using panel data estimation from 4 provinces (West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and East Kalimantan). The measurement of fiscal decentralization is used to analyse are Autonomy Indicator, Revenue Indicator, and Expenditure Indicator. Moreover, to see the effect of fiscal decentralization on economic growth is used control variables to support that, such as Population, Initial GDRP, Employment, and Investment. The paper concludes with there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in provinces in Kalimantan. The result shows that increase in fiscal decentralization will increase local economic growth, and other variables too except population."

"ABSTRAKPerekonomian Indonesia cenderung meningkat, namun pertumbuhan tersebut masih belum merata. Beberapa daerah yang memiliki potensi masih memiliki batasan di kondisi infrastrukturnya. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK hadir sebagai kebijakan yang dapat memicu investasi dan penciptaan lapangan kerja yang produktif berbasis komoditas unggulan daerah untuk terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. KEK mendorong Indonesia sebagai pusat logistik, pusat produksi, dan pasar tenaga kerja yang kompetitif. KEK Bitung adalah salah satu yang turut mendukung industri kemaritiman Indonesia lewat posisinya yang strategis untuk logistik, sumber daya perikanannya, dan perkebunan kelapa. Dari segi lingkungan, ancaman pengasaman laut dan over-fishing terhadap sumber daya kelautan juga diteliti. Dengan pemodelan sistem dinamis, hasil penelitian menunjukan bahwa KEK memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mendukung pengembangan KEK Bitung yang berkelanjutan, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan: produktivitas panen kelapa, produktivitas kapal perikanan, dan indeks edukasi. Maka dari itu intervensi kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam diuji coba. Hasil menunjukan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Business as Usual KEK Bitung.

---

ABSTRACTThe Indonesian economy tends to increase, but the growth equity is still uneven. Some areas that having economic potential are still limited in the condition of the infrastructure. Development of Special Economic Zones SEZ is becoming a policy that could trigger investment and productive employment creation based on local competitive commodities for the realization of equitable economic growth. SEZ encourages Indonesia roles as competitive logistics center, production center, and labor market. Bitung SEZ is one SEZ that supports the maritime industry through its strategic position for logistics, fishery resources and coconut plantation. Furthermore, the threat of ocean acidification and overfishing towards marine resources also will be addressed. Using system dynamics modelling, the result of this research shows that SEZ is contributing to economic sector and decreasing level of unemployment. To support Bitung SEZ sustainable development, three factors should be improved coconut plantation productivity factor, fisheries ship management, and education index. Thus, policy intervention in developing education facilities and increasing resources productivity are tested. It shows that the policies giving greater impact compared to SEZ Business as Usual condition."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari keragaman sumber impor terhadap resiliensi rantai pasok pada perdagangan sektor mesin. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data perdagangan dua industri yang tergolong dalam sektor permesinan yaitu industri mesin umum dan kelistrikan serta industri permesinan presisi (kode HS 85-86 & kode HS 90-92) dari 15 negara anggota RCEP selama tahun 2007- 2020. Selama periode tersebut, keragaman sumber impor tercatat lebih rendah untuk industri mesin presisi dengan fluktuasi dan konsentrasi diukur dari HHI yang lebih tinggi terutama didorong oleh ekonomi yang relatif lebih kecil di wilayah tersebut. Hasil regresi fixed-effect untuk persamaan reduced-form ekspor menemukan bahwa keragaman sumber impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan rantai pasokan yang diukur dengan ekspor produk akhir (final products) dari masing-masing industri. Di sisi lain, variabel impor suku cadang dan komponen signifikan untuk kedua industri dengan signifikansi dan pengaruh yang lebih lemah dan hanya pada sub-sampel negara tertentu untuk industri mesin presisi. Studi ini menunjukkan pentingnya impor suku cadang dan komponen, keterbukaan, dan jaringan produksi regional untuk perdagangan sektor mesin di wilayah tersebut dibandingkan dengan kuantitas atau keragaman sumber impor.

---

This study aims to investigate the effects of import sources diversity on supply chain resilience of machinery sectors trade. The analysis is conducted by utilising the trade data of two industries classified under the machinery sector which is the general and electric industry and the precision machinery industry (HS code 85-86 & HS code 90-92) of 15 RCEP member countries during the 2007-2020 period. During the period, the diversity of import sources is lower for the precision machinery industry with fluctuations and higher concentration measured in the Herfindahl-Hirschman Index mainly driven by relatively smaller economies in the region. The results of fixed-effects regression for reduced-form export equation find that diversity of import sources does not have statistically significant effects on supply chain resilience measured by the export of final products from respective industries. On the other hand, the parts and components import variables are significant for both industries with the effects and significance weaker and only in a selected sub-sample of countries for the precision machinery industry. This study demonstrates the importance of import of parts and components, openness, and the regional production networks for machinery sector trade in the region rather than the quantity or diversity of import sources."

"Kebijakan promosi ekspor telah diberlakukan di banyak negara berkembang. Salah satunya adalah Export Processing Zone EPZ yang di Indonesia diterapkan dalam bentuk Kawasan Berikat. Ada minimal dua isu menarik dari pembentukan Kawasan Berikat, yaitu terkait aglomerasi industri dan insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak aglomerasi di Kawasan Berikat terhadap perbedaan produktivitas antara perusahaan yang berlokasi di dalam dan di luar Kawasan Berikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode two step Heckman untuk mengatasi masalah selection bias karena penggunaan data pelaporan SPT. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah eksportir yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sementara periode penelitian adalah tahun 2009 sampai dengan 2016. Tahap pertama dari prosedur twostep Heckman adalah model probit dari persamaan kepatuhan pelaporan SPT, sementara persamaan produktivitas pada tahap kedua diestimasi dengan menggunakan OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar terdapat masalah selection bias dalam data yang diobservasi, sehingga nilai Inverse Mills Ratio IMR dimasukkan ke dalam persamaan utama untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat terbukti lebih produktif dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan. Hasilnya konsisten setelah memasukkan interaksi antara insentif pajak dan intensitas ekspor dengan variabel dummy Kawasan Berikat. Hal ini berarti bahwa dengan atau tanpa insentif pajak, perusahaan di dalam Kawasan Berikat lebih produktif dikarenakan menerima manfaat dari terbentuknya aglomerasi di dalam kawasan. Perusahaan memperoleh manfaat dari tersedianya sarana dan infrastruktur penunjang kegiatan produksi, kemudahan akses tenaga kerja sesuai spesialisasi yang dbutuhkan, serta knowledge spillover. Sementara itu, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor ternyata berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Sebagai rekomendasi, kebijakan perekonomian di Indonesia sebaiknya diarahkan dalam bentuk kebijakan berbasis kawasan karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas.

---

Export promotion policies have been implemented in many developing countries. One of that policy is the Export Processing Zone EPZ , which is implemented as Bonded Zone in Indonesia. There are at least two interesting issues from the Bonded Zone rsquo s existence, which are related to industrial agglomeration and tax incentives based on export share requirement. This study aims to look at the impact of agglomeration in the Bonded Zone on productivity differences between firms located within and outside the Bonded Zone. This study uses twostep Heckman method to overcome the problem of selection bias because the usage of tax reporting data. The object of this study were exporters in the processing industry sector, while the period was from 2009 to 2016. The first phase of the Heckman twostep procedure was the probit model of the tax reporting compliance equation, while the productivity equation in the second stage was estimated using OLS.The estimation outputs show that there is selection bias problem in the data observed, so the value of Inverse Mills Ratio IMR is included in the main equation to overcome the bias selection problem. Firms that are located in the Bonded Zone are proven to be more productive compared to firms that are located outside the zone. The results are consistent after including the interaction between tax incentives and export intensity with the Bonded Zone dummy variable. It means that with or without tax incentives, companies in the Bonded Zone are more productive because they receive benefits from industrial agglomeration in the zone. The firm benefits from the availability of facilities and infrastructure to support production activities, ease of access to labor that are suitable with the specialization needed, and knowledge spillover. Meanwhile, partially the estimation results show that tax incentives based on export share requirement have a negative effect on productivity. As a policy recommendation, economic policies in Indonesia should be directed in the form of place based policies because they are proven to be able to increase productivity."

"ABSTRAKDalam dua dekade terakhir sistem perdagangan di negara berkembang semakin terbuka dengan berkurangnya hambatan perdagangan melalui tarif impor yang semakin menurun. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat hubungan teoritis dan empiris antara penurunan tarif impor dan pemintaan tenaga kerja. Penelitian ini menguji hubungan antar penurunan tarif impor dengan permintaan tenaga kerja formal di tingkat kabupaten/kota dalam jangka menengah. Hal ini disebabkan karena pekerja yang terpapar penurunan tarif impor menurut Jones (1975) akan berpindah dan terserap pada sektor yang mengalami keuntungan perdagangan atau kenaikan ekspor. Sementara itu pekerjamembutuhkan waktu untuk melakukan perpindahan antar sektor dan antar daerah untuk terserap pada sektor yang mengalami kenaikan ekspor.Oleh karena itu dalam menganalisis permintaan tenaga kerja manufaktur akibat penurunan tarif impor, penelitian ini dilakukan dalam jangka menengah yaitu dalam periode lima tahun. Denganmenggunakan data tenaga kerja sektor manufaktur pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan 2015, penelitian ini mengestimasi model pengaruh penurunan tarif impor terhadap permintaan tenaga kerja formal manufaktur dengan regresi tertimbang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian inimenggunakan pengukuran paparan penurunan tarif impor Dix-Carneiro & Kovak (2017) untuk sektor manufaktur di tingkat kabupaten/kota dan mencakup 22 subsektor manufaktur. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penurunan tarif impor sektor manufakturdalam jangka menengah meningkatkan permintaan tenaga kerja formal manufaktur. Pengaruh penurunan tarif impor sektor manufaktur terhadap permintaan tenaga kerja formal manufaktur pada wilayah dengan sektor manufaktur yang beragam lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh penurunan tarif impor terhadap permintaan tenaga kerja formal manufaktur. Hal ini menyimpulkan bahwa keberagaman sektor manufaktur sebagai ukuran aglomerasi ekonomi suatu wilayah dapat mengurangi pengaruh paparan penurunan tarif impor karena persaingan harga.

---

ABSTRACTIn the last two decades the trading system in developing countries has become more open with reduced trade barriers through declining import tariffs. Based on previous research there is a theoretical and empirical relationship between the reduction in import tariffs and the demand for labor. This study examines the relationship between importtariff reductions and formal labor demand at the district or city level in the medium term. This is because workers exposed to a reduction in import tariffs according to Jones (1975) will move and be absorbed in sectors that experience trade gains or increased exports. Meanwhile, workers need time to make transfers between sectors and between regions to be absorbed in sectors experiencing an increase in exports. Therefore, in analyzing the demand for manufacturing labor due to lower import tariffs, this research was conducted in the medium term, namely in a five-year period. Using the manufacturing sector employment data at the district or city level in Indonesia in 2000 to 2015, this study estimates a model of the effect of decreasing import tariffs on demand for formal manufacturing labor with a weighted regression. In contrast to previous research, this study uses a measurement of exposure to the reduction in import tariffs of Dix-Carneiro & Kovak (2017) for the manufacturing sector at the district or city level and covers 22 manufacturing subsectors. The estimation results show that the reduction in manufacturing sector import tariffs in the medium term increases the demand for formal manufacturing labor. The effect of decreasing import tariffs on the manufacturing sector on the demand for formal manufacturing labor in regions with diverse manufacturing sectors is smaller than the effect of decreasing import tariffs on the demand for formal manufacturing labor. This concludes that the diversity of the manufacturing sector as ameasure of the economic agglomeration of a region can reduce the effect of exposure to falling import tariffs due to price competition."

"[ABSTRACTThis paper investigated whether fiscal policy, especially government investmentexpenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle andwhether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed therelationship between government investment expenditure and output gap using anordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980?1996, 2001?2014, and 1980?2014). In general, the result showed governmentinvestment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated theimpact of the changes in government investment expenditure on gross domesticproduct (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The resultsrevealed government investment expenditure did not have a significant impact oneconomic growth.

---

ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980–1996, 2001, dan 1980–2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi]"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari kebijakan fiskal terhadapfinancial deepening di Indonesia. Penelitian ini menggunakan periode observasi tahun2002-2014 dan menggunakan uji kointegrasi dan error correction mechanism. Hasilestimasi menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal terhadap financial deepening diIndonesia adalah positif dan signifikan, di mana semakin besar pembiayaan defisit APBNmelalui penerbitan Surat Berharga Negara, maka akan mendorong financial deepening diIndonesia

---

ABSTRACTThe objective of this study is to analyze the effect of fiscal policy on financialdeepening in Indonesia. This study used observation period from 2002 till 2014 andused cointegration test and error correction mechanism. The estimation resultsshowed that the effect of fiscal policy on financial deepening in Indonesia is positiveand significant, which a growing number of financing the budget deficit throughissuance of Government Securities, will encourage financial deepening in Indonesia"