Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Program Rumah Pemberdayaan Difabel sebagai salah satu kegiatan CSR PT Bio Farma. Tujuan program adalah untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi kelompok difabel daerah Pasteur, Sukajadi, dan sekitarnya dengan menciptakan lingkungan inklusif dan lapangan pekerjaan baru. Studi evaluasi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan tunggal dan parsial dalam dimensi serta metode, sementara studi ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi dampak dengan penggunaan kombinasi model evaluasi CIPP dan SROI. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak program cukup signifikan dalam bentuk peningkatan keterampilan, pendapatan, serta kepercayaan diri penerima manfaat. Faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah aspek-aspek input, process yang cukup baik kualitasnya. Sementara aspek context masih cenderung kurang optimal. Berdasarkan perhitungan dampak, diketahui bahwa program ini memiliki rasio SROI sebesar 5.87 yang mengindikasikan valuasi moneter yang tinggi. Hasil evaluasi ini secara konseptual merefleksikan bahwa context dan partisipasi penerima manfaat adalah elemen penting dalam mengontrol manfaat serta dampak yang diharapkan dari program.

---

The purpose of this paper is to evaluate the impact of Rumah Pemberdayaan Difabel program as one of PT Bio Farma CSR initiatives. The program aims to empower disabled groups in Pasteur, Sukajadi, and surrounding area as its target beneficiaries by developing skills, creativity, and promote financial independence. Previous evaluation studies typically apply a limited single and partial approach, while this study combined CIPP and SROI model analysis that offer a more exhaustive analysis on the impact of the program. It is shown that the program has significant impact on improving beneficiaries’ capabilities, and contributed to the increase in income and self-confidence. The achievements were made possible due to input and process aspects of the program that have performed quite well. While the context aspect have yet to reach its best potential. Based on the impact calculation, the program has a SROI ratio of 5.87 which indicates a high monetary valuation. The findings in this evaluation reflects that context and participation of beneficiaries are essential features that leads to the desired impact of the program."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Rendahnya partisipasi sekolah pada anak disabilitas masih menjadi permasalahan di tingkat global maupun nasional. Salah satu faktor yang menghambat anak disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan adalah keterbatasan anggaran pendidikan di rumah tangga. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada keluarga miskin. Belum banyak penelitian yang menyoroti manfaat program ini bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Program Indonesia Pintar dan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada keluarga dengan anak usia sekolah dan disabilitas dengan menggunakan data SUSENAS BPS 2018 yang meliputi 1.051 rumah tangga di Indonesia. Hasil pengujian Ordinal Least Square (OLS) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara keluarga yang menerima Program Indonesia Pintar dan yang tidak. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah perlu merancang sebuah program khusus untuk meringankan kendala anggaran pendidikan pada keluarga dengan anak-anak disabilitas sehingga partisipasi sekolah anak-anak dari kelompok ini dapat meningkat, dan kemiskinan yang berhubungan dengan status disabilitas dapat dikurangi.

---

The school participation rate for children with disabilities is still a problem at the global and national levels. One factor that hinders access to education for disabled children is the educational budget constraint of families with disabled children. Since 2014 the Government of Indonesia has implemented Program Indonesia Program to increase school participation at the primary and secondary education levels of low-income families. There are not many studies that highlight the benefits of this program for families with children with disabilities in Indonesia. This study wants to know the relationship between Program Indonesia Pintar and the households' education expenditure of families with school-aged and disabled children by applying the SUSENAS BPS 2018 data of 1.051 households in Indonesia. The Ordinary Least Square (OLS) test results indicate that there is no significant difference in the education expenditure per schooled child between families that receive Program Indonesia Pintar and those that do not. These results imply that the government has to design a specific program to relieve education budget constraints of the families with disabled children so that school participation of children with disabilities can increase, and poverty that has been associated with disability status can be alleviated."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk siap kerja di DNetwork Indonesia – Jaringan Kerja Disabilitas dalam bentuk pelatihan hardskills dan softskills bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, difokuskan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh DNetwork Indonesia melalui pelatihan hardskills dan softskills sebagai keterampilan untuk Penyandang Disabilitas sehingga siap bersaing di pasar kerja, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung serta penghambat program. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan informan berjumlah enam orang dengan pengumpulan data melalui video conference dan chat menunjukkan bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan DNetwork Indonesia dilatarbelakangi karena adanya kondisi ketidakselarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga disusunlah program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan hardskills dengan 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan profesi, pelatihan menjadi wirausaha, digital content writing, dan kelas bahasa inggris dengan tujuan pengembangan keterampilan lapangan bagi Penyandang Disabilitas dan pelatihan softskills dengan 3 jenis pelatihan yaitu mindset training, financial planner, dan sesi well-being bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan yang berfokus mempersiapkan Penyandang Disabilitas untuk dapat bertahan dengan kondisi yang tidak diinginkan dan siap untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan adalah pendonor dana, kolaborasi yang meluas, motivasi Penyandang Disabilitas, dan kemampuan Penyandang Disabilitas mengakses teknologi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan adalah pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap Penyandang Disabilitas, peran pemerintah yang masih kurang, dan kondisi ekonomi Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan DNetwork sudah memberikan hasil dimana peserta pelatihan ada yang sudah bekerja dan membuka usaha secara mandiri.

---

This study discusses the empowerment of Persons with Disabilities to be ready to work at DNetwork Indonesia – the Disability Network in the form of hardskills and softskills training for Persons with Disabilities. This research was conducted during the COVID-19 pandemic in 2021.This is a descriptive research with a qualitative approach, focused on describing the efforts to empower Persons with Disabilities carried out by DNetwork Indonesia through hardskills and softskills training as skills for Persons with Disabilities so that they are ready to compete in the job market, and identify the supporting and inhibiting factors of the program. The results of the research conducted with six informants with data collection through video conference and chat show that the empowerment of Persons with Disabilities conducted by DNetwork Indonesia is motivated by the condition of incompatibility between the needs of the job market and the capabilities possessed by Persons with Disabilities so that educational programs are arranged in hard skills training with 4 types of training, namely professional training, entrepreneurial training, digital content writing, and english classes with the aim of developing field skills for Persons with Disabilities and soft skills training with 3 types of training, namely mindset training, financial planner, and well-being sessions. for Persons with Disabilities which aims to provide provisions in the form of abilities that focus on preparing Persons with Disabilities to be able to survive with undesirable conditions and be ready to cooperate in the environment. bro work. Supporting factors for the implementation of empowerment are donors of funds, extensive collaboration, motivation of Persons with Disabilities, and the ability of Persons with Disabilities to access technology, while the inhibiting factors for implementing empowerment are community views that are still negative towards Persons with Disabilities, the role of the government is still lacking, and the economic condition of Persons with Disabilities. The empowerment carried out by DNetwork has had an impact on some of the training participants who are already working and opening businesses independently."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak peningkatan kapasitas penerima manfaat program pembinaan UMKM sebagai CSR perusahaan migas lepas pantai. Literatur dalam evaluasi program CSR perusahaan migas cenderung lebih banyak mengulas output program charity dan kurang memberi perhatian pada dampak program ke komunitas penerima program. Program pemberdayaan UMKM berbasis komunitas ini merupakan CSR PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah kombinasi metode SWOT untuk menilai aspek tata kelola dan Main Analytical Category untuk mengukur capaian dampak Community Development. Hasil analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama program adalah dukungan dari PT Pertamina Hulu Energi dan komitmen komunitas lokal, sementara peluang mencakup dukungan kebijakan pemerintah dan pasar yang luas. Kelemahan mencakup keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Strategi yang dihasilkan dari SWOT membantu memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman. Hasil evaluasi dengan Main Analytical Category menunjukkan bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama melalui pelatihan dan bantuan teknis. Program ini efektif, meskipun terdapat kendala dalam pelibatan stakeholder lokal. Dampak program signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui diversifikasi pekerjaan dan peningkatan pendapatan. Kombinasi metode SWOT dan MAC memberikan pandangan komprehensif mengenai keberhasilan program dalam memberdayakan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini menguji argumentasi apakah program ini sudah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan dampak yang optimal.

---

This study aims to evaluate the impact of capacity building for beneficiaries of MSME development programs as CSR initiatives by an offshore oil and gas company. Literature on CSR program evaluation for oil and gas companies tends to focus more on program outputs as charity and less on the impact on the recipient communities. This community-based MSME empowerment program is a CSR initiative of PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java in Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. The study employs a qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews and observations. The evaluation method used is a combination of the SWOT method to assess governance aspects and the Main Analytical Category to measure the impact of Community Development. The SWOT analysis results show that the main strengths of the program are the support from PT Pertamina Hulu Energi and the commitment of the local community, while opportunities include government policy support and a broad market for fisheries products. Weaknesses include the limited quality of human resources and inadequate infrastructure. The strategies derived from the SWOT analysis help leverage strengths and opportunities while addressing weaknesses and threats. The evaluation results using the Main Analytical Category indicate that the program is highly relevant to the community's needs, particularly through training and technical assistance. The program is effective, although there are challenges in involving local stakeholders. The program has a significant impact on improving the quality of life in the community through job diversification and increased income. The combination of SWOT and MAC methods provides a comprehensive view of the program's success in empowering the community and enhancing community welfare. This evaluation tests the argument whether this program has been managed effectively and efficiently so as to produce optimal impact."