Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Program Rumah Pemberdayaan Difabel sebagai salah satu kegiatan CSR PT Bio Farma. Tujuan program adalah untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi kelompok difabel daerah Pasteur, Sukajadi, dan sekitarnya dengan menciptakan lingkungan inklusif dan lapangan pekerjaan baru. Studi evaluasi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan tunggal dan parsial dalam dimensi serta metode, sementara studi ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi dampak dengan penggunaan kombinasi model evaluasi CIPP dan SROI. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak program cukup signifikan dalam bentuk peningkatan keterampilan, pendapatan, serta kepercayaan diri penerima manfaat. Faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah aspek-aspek input, process yang cukup baik kualitasnya. Sementara aspek context masih cenderung kurang optimal. Berdasarkan perhitungan dampak, diketahui bahwa program ini memiliki rasio SROI sebesar 5.87 yang mengindikasikan valuasi moneter yang tinggi. Hasil evaluasi ini secara konseptual merefleksikan bahwa context dan partisipasi penerima manfaat adalah elemen penting dalam mengontrol manfaat serta dampak yang diharapkan dari program.

---

The purpose of this paper is to evaluate the impact of Rumah Pemberdayaan Difabel program as one of PT Bio Farma CSR initiatives. The program aims to empower disabled groups in Pasteur, Sukajadi, and surrounding area as its target beneficiaries by developing skills, creativity, and promote financial independence. Previous evaluation studies typically apply a limited single and partial approach, while this study combined CIPP and SROI model analysis that offer a more exhaustive analysis on the impact of the program. It is shown that the program has significant impact on improving beneficiaries’ capabilities, and contributed to the increase in income and self-confidence. The achievements were made possible due to input and process aspects of the program that have performed quite well. While the context aspect have yet to reach its best potential. Based on the impact calculation, the program has a SROI ratio of 5.87 which indicates a high monetary valuation. The findings in this evaluation reflects that context and participation of beneficiaries are essential features that leads to the desired impact of the program."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Rendahnya partisipasi sekolah pada anak disabilitas masih menjadi permasalahan di tingkat global maupun nasional. Salah satu faktor yang menghambat anak disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan adalah keterbatasan anggaran pendidikan di rumah tangga. Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Indonesia Pintar yang bertujuan meningkatkan partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pada keluarga miskin. Belum banyak penelitian yang menyoroti manfaat program ini bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Program Indonesia Pintar dan pengeluaran pendidikan rumah tangga pada keluarga dengan anak usia sekolah dan disabilitas dengan menggunakan data SUSENAS BPS 2018 yang meliputi 1.051 rumah tangga di Indonesia. Hasil pengujian Ordinal Least Square (OLS) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pengeluaran pendidikan per anak sekolah antara keluarga yang menerima Program Indonesia Pintar dan yang tidak. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah perlu merancang sebuah program khusus untuk meringankan kendala anggaran pendidikan pada keluarga dengan anak-anak disabilitas sehingga partisipasi sekolah anak-anak dari kelompok ini dapat meningkat, dan kemiskinan yang berhubungan dengan status disabilitas dapat dikurangi.

---

The school participation rate for children with disabilities is still a problem at the global and national levels. One factor that hinders access to education for disabled children is the educational budget constraint of families with disabled children. Since 2014 the Government of Indonesia has implemented Program Indonesia Program to increase school participation at the primary and secondary education levels of low-income families. There are not many studies that highlight the benefits of this program for families with children with disabilities in Indonesia. This study wants to know the relationship between Program Indonesia Pintar and the households' education expenditure of families with school-aged and disabled children by applying the SUSENAS BPS 2018 data of 1.051 households in Indonesia. The Ordinary Least Square (OLS) test results indicate that there is no significant difference in the education expenditure per schooled child between families that receive Program Indonesia Pintar and those that do not. These results imply that the government has to design a specific program to relieve education budget constraints of the families with disabled children so that school participation of children with disabilities can increase, and poverty that has been associated with disability status can be alleviated."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk siap kerja di DNetwork Indonesia – Jaringan Kerja Disabilitas dalam bentuk pelatihan hardskills dan softskills bagi Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, difokuskan untuk menggambarkan upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh DNetwork Indonesia melalui pelatihan hardskills dan softskills sebagai keterampilan untuk Penyandang Disabilitas sehingga siap bersaing di pasar kerja, serta mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung serta penghambat program. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan informan berjumlah enam orang dengan pengumpulan data melalui video conference dan chat menunjukkan bahwa pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilakukan DNetwork Indonesia dilatarbelakangi karena adanya kondisi ketidakselarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga disusunlah program pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan hardskills dengan 4 jenis pelatihan yaitu pelatihan profesi, pelatihan menjadi wirausaha, digital content writing, dan kelas bahasa inggris dengan tujuan pengembangan keterampilan lapangan bagi Penyandang Disabilitas dan pelatihan softskills dengan 3 jenis pelatihan yaitu mindset training, financial planner, dan sesi well-being bagi Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memberikan bekal berupa kemampuan yang berfokus mempersiapkan Penyandang Disabilitas untuk dapat bertahan dengan kondisi yang tidak diinginkan dan siap untuk bekerjasama di lingkungan kerja. Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan adalah pendonor dana, kolaborasi yang meluas, motivasi Penyandang Disabilitas, dan kemampuan Penyandang Disabilitas mengakses teknologi, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan adalah pandangan masyarakat yang masih negatif terhadap Penyandang Disabilitas, peran pemerintah yang masih kurang, dan kondisi ekonomi Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan DNetwork sudah memberikan hasil dimana peserta pelatihan ada yang sudah bekerja dan membuka usaha secara mandiri.

---

This study discusses the empowerment of Persons with Disabilities to be ready to work at DNetwork Indonesia – the Disability Network in the form of hardskills and softskills training for Persons with Disabilities. This research was conducted during the COVID-19 pandemic in 2021.This is a descriptive research with a qualitative approach, focused on describing the efforts to empower Persons with Disabilities carried out by DNetwork Indonesia through hardskills and softskills training as skills for Persons with Disabilities so that they are ready to compete in the job market, and identify the supporting and inhibiting factors of the program. The results of the research conducted with six informants with data collection through video conference and chat show that the empowerment of Persons with Disabilities conducted by DNetwork Indonesia is motivated by the condition of incompatibility between the needs of the job market and the capabilities possessed by Persons with Disabilities so that educational programs are arranged in hard skills training with 4 types of training, namely professional training, entrepreneurial training, digital content writing, and english classes with the aim of developing field skills for Persons with Disabilities and soft skills training with 3 types of training, namely mindset training, financial planner, and well-being sessions. for Persons with Disabilities which aims to provide provisions in the form of abilities that focus on preparing Persons with Disabilities to be able to survive with undesirable conditions and be ready to cooperate in the environment. bro work. Supporting factors for the implementation of empowerment are donors of funds, extensive collaboration, motivation of Persons with Disabilities, and the ability of Persons with Disabilities to access technology, while the inhibiting factors for implementing empowerment are community views that are still negative towards Persons with Disabilities, the role of the government is still lacking, and the economic condition of Persons with Disabilities. The empowerment carried out by DNetwork has had an impact on some of the training participants who are already working and opening businesses independently."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Perilaku agresif orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak hanya membuat masalah bagi keluarga tetapi bagi masyarakat. Tua golo memiliki peran untuk menjaga kedamaian lingkungan termasuk dari perilaku agresif ODGJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tua golo selaku tokoh masyarakat informal terhadap pemasungan pada ODGJ melalui pendekatan budaya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi semantik dengan menggunakan Spradley Development Reseacrh Sequence sebagai pengumpulan data dan analisa data. Partisipan adalah tua golo yang memiliki pengalaman menagani pemasungan di kampungnya sebanyak 11 orang yang berasal dari 11 desa di Kabupaten Manggarai. Metode pengumpulan data adalah indepth interview dengan tipe pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara dalam bentuk transkrip dianalisis dengan menggunakan analisa domain, analisa struktural, analisa kontras, dan analisa tema. Empat analisa menghasilkan 9 domain, 9 taksonomi, 7 paradigma, dan 3 tema utama yaitu (1) Pemasungan merupakan proses kontrol sosial berjenjang. (2) Fenomena paradoks pada pemasungan  (3) Peran tu`a golo sebagai sesepuh dalam proses pemasungan. Temuan penelitian ini menggambarkan proses pemasungan yang dilakukan secara bertahap mulai dari keluarga hingga masyarakat dan tua golo sebagai tokoh masyarakat informal berperan tidak hanya sebelum pemasungan tetapi saat pemasungan dan setelah pemasungan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk oleh praktisi keperawatan baik area praktik maupun pendidikan untuk mengembangkan penanganan yang tepat untuk mengatasi pemasungan terutama melalui pendekatan budaya. Penelitian ini merekomendasikan agar membedayakan tokoh masyarakat informal sebagai kader kesehatan jiwa

---

Aggressive behaviour of mentally ill people gives family and community major problem as well. Tua Golo as informal leader in culture of Manggarai have a role to maintain community safety. The aim of tis research is to gain an understanding of tua golo cultural perception about physical restrain of mentally ill people. The research method was ethnography semantic used Spradley development research sequence to collected and analysed the data. The research was conducted in 11 villages in Manggarai by interviewed 11 tua golo who had experience with confinement of mentally ill people.  In-depth interview was also conducted to collect data. The interview question were semi-structured, consisting of descriptive, structural, and contrast question in relation to each stage of data collection process. The question was based on Spradley`s interview question in ethnographic study. The interview was tape recorded and transcribed verbatim. The transcript verbatims were analysed four time, consisting of domain, structural, contras, and theme analyse. There were 9 domains, 9 taxonomies, and 7 paradigms found in this research. Three cultural themes were found in this research (1) confinement is a sequence process of social control (2) The paradox phenomena of confinement (3) The role of tu`a golo as an elder in confinement process.  The result of this study described the sequence proses of confinement that started from family to the community guided by tua golo as informal leader. Tua golo has big role not only before the confinement proses but also during and after confinement. The result of this research can be used as a reference for further nursing interview to reduce the practice of confinement in community used cultural approach. The recommendation of this research was to use tua golo as mental health agent for promoting mental health care in community"

"Anak tuna grahita memiliki resiko kekerasan seksual 2.5 kali lebih tinggi dibandingkan anak normal lainnya. Anak tuna grahita mengalami kendala secara verbal dalam menggambarkan kasus kekerasan seksual serta hambatan kemampuan dalam melaporkan perilaku kekerasan yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman ibu yang memiliki anak tuna grahita dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi pada sembilan belas orang partisipan Ibu yang ditentukan secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Analisis data menggunakan analisis Colaizzi. Penelitian ini mengidentifikasi sembilan tema yaitu memahami ciri-ciri kekerasan atau pelecehan seksual, merasa cemas terhadap risiko yang mengancam anak, membatasi aktivitas yang berisiko, mengajarkan anak cara menjaga diri, menyandarkan harapan kepada Tuhan, bekerjasama dengan sistem pendukung, merasa ragu cara yang tepat dalam mengajarkan, merasa kondisi anak sulit untuk diajarkan, dan kurangnya dukungan pasangan. Peran perawat dibutuhkan untuk melakukan asuhan keperawatan dengan memperhatikan edukasi dalam pencegahan kekerasan seksual. Sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta meminimalkan resiko yang mengancam bagi anak tuna grahita.

---

The child with Intellectual disability has risk child sexual abused 2.5 times higher than other normal children. The child has a verbal problem in describing the case of sexual abused and the ability to report on the behavior of the violence experienced. The study aims to explore the experiences of mothers who have children with intellectual disability in prevention of the CSA. The study used a phenomenological study on nineteen participants who recruted by purposive sampling, using a semi-guided interview method. Data analysis using Colaizzi analysis.

This study identified the nine themes, understanding the characteristics of child sexual abused, anxious feeling of the risk that could threaten the child, limiting risk activities, teaching the children how to protect themselves, relying on God's hope, cooperating with support systems, doubtful feelings the right way to teach, feeling the condition of the child is difficult to teach, and lack of support partner. The role of nurses needed to nursing care by taking into the education efforts in the prevention of CSA. So that can help improve the quality of life and minimize the risks that threaten the child's with intellectual disability."

"TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara bertugas menegakkan dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokoknya mereka berisiko tehadap peristiwa sakit, kecacatan bahkan kematian sebagai risiko yang berhubungan dengan pekerjaan. Bentuk perlindungan sosial ekonomi yang disediakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat santunan cacat selain perawatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen klaim santunan cacat pada program JKK bagi prajurit TNI Peserta Rehabilitasi Terpadu Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Gelombang I tahun 2019. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Pusrehab Kemhan dan PT. ASABRI (Persero). Hasil penelitian terdapat 60 berkas close/layak bayar dan 2 berkas reject. Peserta telah mendapatkan manfaat dengan tepat jumlah, tepat orang/sasaran, dalam waktu sekitar 2 minggu, belum semua peserta menerima manfaat santunan sesuai dengan jaminan yang diajukan. Kesimpulan manfaat santunan cacat belum dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, persyaratan belum sesuai standar, beberapa aktivitas dalam manajemen klaim belum diatur oleh kebijakan tertulis. Perlu disempurnakan kebijakan tertulis yang mengatur aktivitas manajemen klaim dan sosialisasi secara intens kepada pemangku kebijakan dan peserta secara berjenjang.

---

TNI as the main component of national defense system has duty to uphold and maintain the territorial integrity of the Unitary State of Indonesia Republic. In carrying out their main tasks they risk facing illness, disability and even death as work-related risks. The form of socio-economic protection provided in the Work Accident Guarantee (JKK) is disability benefits in addition care benefits. The study aims to determine and analyze the management of claims for disability benefits in the JKK program for TNI soldiers in the Integrated Rehabilitation Center of the Defense Ministry in Phase I of 2019. The study used a qualitative descriptive method through observation, in-depth interviews and document review. The research location in the Pusrehab Kemhan and PT. ASABRI (Persero).

The results were 60 close claim/feasible pay and 2 reject claim. Participants have benefited from the exact number, number of people / targets, in about 2 weeks, not all participants have received compensation benefits in accordance with the collateral submitted. The conclusion of disability compensation benefits has not been fully utilized, due to lack of socialization, requirements not yet in line with standards, some activities in claim management have not been regulated by written policies. It is necessary to improve written policies that regulate claims management activities and intensify socialization to stakeholders and participants in stages. "