Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan posisi negara yang beragam dan terkadang kontradiktif dalam menanggapi tuntutan kelompok buruh outsourcing PT Pertamina Patra Niaga dalam kurun waktu 2017-2020. Penjelasan mengenai kontradiksi fungsi negara dari Richard Hyman menjadi landasan untuk menjelaskan posisi yang dinamis dari lembaga-lembaga negara dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan awalnya beberapa lembaga mengambil posisi yang cenderung mengakomodir tuntutan gerakan buruh terutama karena masih adanya UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan legitimasi bagi pelaksanaan outsourcing. Akan tetapi semenjak terjadinya perubahan-perubahan regulasi terutama pengesahan UU Cipta Kerja (2021) maka semakin menguat posisi yang mengutamakan fungsi pasifikasi dan akumulasi negara. Akibatnya hasil perjuangan kelompok buruh mengalami kemunduran dalam hal pemenuhan tuntutan menghapus hubungan outsourcing bagi Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga.

---

This research explains the diverse and sometimes contradictory positions of the state in responding to the demands of PT Pertamina Patra Niaga's outsourced labor group during 2017-2020. Richard Hyman's explanation of the contradictions in state functions serves as the basis for explaining the dynamic positions of state institutions over time in the 2017-2020 period. The results of this study show that initially, some institutions took a position that tended to accommodate the demands of the labor movement, especially because there was still a UU Ketenagakerjaan that did not provide legitimacy for the implementation of outsourcing. However, since the changes in regulations, especially the ratification of the UU Cipta Kerja (2021), the position that prioritizes the function of pacification and accumulation of the state has become stronger. As a result, the results of struggles of labor groups have experienced a setback in terms of the fulfillment of demands to abolish outsourcing relationships for Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga."

"Pengemudi Awak Mobil Tangki (AMT) merupakan kelompok pekerja berisiko tinggi untuk mengalami kelelahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor terkait tidur, faktor terkait pekerjaan, faktor psikososial, dan faktor individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan kelelahan pada pengemudi AMT. Desain penelitian cross-sectional dalam peneltian ini menggunakan instrumen subjektif berupa kuesioner (IFRC, PSQI, SHI, KSS, dan kuesioner lainnya) kepada 220 pengemudi AMT serta instrumen objektif berupa smart watch fitbit untuk mengukur kualitas dan kuantitas tidur pada 10 pengemudi AMT. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara kualitas tidur (p=0,005, OR=3,376), lingkungan tempat tidur (p=0,008, OR=2,137) dan kebiasaan sebelum tidur (p=0,005, OR=2,246) dengan status kelelahan. Tidak didapatkan hubungan signifikan antara kuantitas tidur dengan status kelelahan. Meskipun demikian, berdasarkan pengukuran smart watch fitbit, kuantitas tidur pengemudi AMT pada hari kerja lebih singkat dibandingkan pada hari libur, serta didapatkan kualitas tidur yang buruk pada tahapan REM sleep (<20%). Faktor risiko lain seperti lingkungan kerja (p=0,000, OR=4,209) dan status kesehatan (p=0,013, OR=2,052) juga berhubungan dengan status kelelahan.

---

Tank truck drivers are a group of high-risk workers to experience fatigue because it involves various factors, namely sleep-related factors, work-related factors, psychosocial factors, and individual factors. The purpose of this study is to analyze the relationship between these factors with fatigue on tank truck drivers. The cross-sectional study designed in this study uses subjective instruments consisting of questionnaires (IFRC, PSQI, SHI, KSS, and other questionnaires) for 220 drivers and objective instruments in the form of Fitbit smart watches to measure the quality and quantity of sleep for 10 drivers. The results shows a significant relationship between sleep quality (p = 0.005, OR = 3.376), bed environment (p = 0.008, OR = 2.137) and habit before going to bed (p = 0.005, OR = 2,246) with fatigue status. There is no significant relationship between the quantity of sleep and the fatigue status. However, based on Fitbit smart watch measurements, the quantity of sleep on workdays is shorter than off-days, and poor sleep quality is obtained in REM sleep (<20%). Other risk factors such as work environment (p = 0,000, OR = 4,209) and health status (p = 0,013, OR = 2,052) were also related to the fatigue status."

"Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan suatu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada pemiliknya (WHO, 1984). Untuk menentukan penyebab kecelakaan di PT. Pertamina Patra Niaga Plumpang Jakarta Utara . penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam ,observasi partisipatif dengan bantuan dokumentasi. Waktu penelitian bulan Mei 2014 sampai Juni 2014. Dengan informan adalah Site Supervisor, HSE Manager PT. Pertamina Patra Niaga, supervisor fleet management, pengawas armada, maintenance, pengawas awak mobil tangki, awak mobil tangki, PT. Pertamina Patra Niaga. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa kecelakaan di lihat dari fase sebelum , pada saat dan setelah terjadi kecelakaan. Kemudian masing-masing fase dilihat dari segi factor manusia, kendaraan dan lingkungan. Faktor yang paling berpengaruh adalah dari segi manusia yaitu kelelahan. Kelelahan yang akan menyebabkan penurunan fungsi tubuh dan kurangnya konsentrasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengetahuan AMT (Awak Mobil Tangki) sudah baik dengan diadakannya program K3 berupa pelatihan, safety talk, briefing safety, komunikasi hazard. Akan tetapi Masih banyak ditemukan perilaku yang tidak aman, masih banyaknya AMT yang melakukan pelanggaran seperti bekerja yang melebihi batas yang ditentukan yaitu lebih dari 12 jam, over speed. Hal ini bertentangan dengan UU no 22 tahun 2009 dimana ditentukan bahwa maksimal lama kerja adalah 12 jam.

---

Accident in this case was a traffic accident is a road ttraffic incident in which at least involves a vehicle causing injury or loss to the owner (WHO, 1984). To determine the cause of the accident at PT. Pertamina Plumpang Patra Niaga North Jakarta. This study is a qualitative research with in-depth interviews, participant observation with the help documentation. When the study in May 2014 through June 2014. Informant is the Site Supervisor, HSE Manager PT. Pertamina Patra Niaga, supervisor fleet management, fleet supervisors, maintenance, crew supervisor tank cars, tank cars crew, PT. Pertamina Patra Niaga. From the results of this study showed that accidents in view of the phases before, during and after a crash. Then each - each phase in terms of the human factor, vehicle and the environment. The most influential factor is human terms is exhausted. Fatigue will cause a decrease in the function of the body and lack of concentration. From the results of this study found that knowledge of AMT (Tank Car Crew) has been good with the holding of a training program K3, safety talk, safety briefing, hazard communication. But still many are found unsafe behavior, there are many who commit violations such as the AMT works in excess of the prescribed limit ie more than 12 hours, over speed. This is contrary to the Act No. 22 of 2009 which determined that the maximum length of employment is 12 hours."

"Banyak kerugian yang harus ditanggung jika terjadi kecelakaan kerja berupa kebakaran, tidak hanya diri korban itu sendiri maupun juga keluarga dan perusahaannya. Penelitian ini bertujuan melihat gambaran tingkat pengetahuan Awak Mobil Tangki (AMT) BBM terhadap risiko bahaya dan pencegahan kebakaran di mobil tanki dan Area Filling Shed PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jakarta Group Plumpang Jakarta Utara Tahun 2013.Penelitian ini dilakukan karena Para Awak Mobil Tanki (AMT) merupakan pekerja yang berhubungan langsung dengan bahaya kebakaran, dimana para awak mobil tanki tersebut harus mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan salah satu potensi bahaya kebakaran dengan klasifikasi bahaya berat, kepada para konsumen yang tersebar diberbagai wilayah JABODETABEK dengan menggunakan mobil tanki. Untuk itu, pengetahuan tentang akibat dan cara pencegahahannya wajib diketahui oleh para awak mobil tanki agar bisa waspada dan dapat menanganinya jika kejadian kebakaran dialami selama diperjalanan pendistribusian BBM. Penelitian ini menghasilkan gambaran tingkat pengetahuan AMT tentang bahaya kebakaran adalah tergolong tinggi dan tingkat pengetahuan AMT tentang pencegahan kebakaran baik di area filling shed maupun di mobil tangki PT. Pertamina (persero) adalah tergolong tingkat pengetahuan sedang. Dan pelatihan merupakan karakteristik responden yang paling memiliki keterkaitan terhadap tingkat pengetahuan AMT.

---

Many losses must to be covered by anyone cause of accidents like fire and eksplotion, the victims are not only themselves but also their family and company. The objective of this study is Knowledge Level Overview of Fuel Tank Car Crew (AMT) for Fire Hazard Risk and Prevention on Fuel Tank Car and Filling Shed Area at PT. Pertamina (Persero) Jakarta Fuel Installation Group (IJG) Plumpang, North Jakarta 2013.

This research was carried out because the tank car crew (AMT) is directly related to worker fire hazard, where the tanker crew will have to distribute fuel oil (BBM) which is a potential fire hazard with severe hazard classification, to consumers who scattered in the Greater Jakarta area using tank cars. Therefore, knowledge about the consequences and how pencegahahannya must be known by the tanker crew to be alert and able to handle it if it fires experienced during the journey fuel distribution.

The result of this research are knowledge level overview of the AMT about fire hazard is high and the level of knowledge about fire prevention AMT is medium. And training is a respondents characteristic that most have relevance to the knowledge level of AMT."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."

"Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan demikian wilayah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Persoalan paling krusial hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah berkaitan dengan pengupahan dan kesejahteraan PT. Pertamina, persoalan pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan dan status hubungan kerja para pegawai awak mobil tangki yang mendistribusi bahan bakar ke berbagai daerah merupakan latar masalah penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan pembayaran upah lembur di PT. Pertamina kemudian pengaturan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaandan pelaksanaan nota pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukumbagi pekerja di PT. Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode yuridis normatif data kualitatif dengan menggambarkan fakta permasalahan. Metode pengumpulan data menggunakan sumber-sumber hukum sekunder. Yang kemudian dapat memberikan jawaban berupa upaya konkret dala penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat menciptakan saran perbaikan khusus nya bagi pemerintah agar tercipta nya Harmonisasi Hubungan Industrial yang baik dan Patuh terhadap peraturan Perundang-undangan.

---

Industrial Relations is a system of relationships formed between the actors of the production process consisting of elements of employers, workers and the government. Thus the area of employment is part of industrial relations. The most crucial issue of work relations between employers and workers is related to the remuneration and welfare of PT. Pertamina, the issue of the implementation of labor law enforcement and the working relationship status of the tank truck crew employees who distribute fuel to various regions is the background of this research problem. The formulation of the problem which later became the focus of the study was related to Overtime Wage Payments at PT. Pertamina then regulates labor inspection, the implementation of labor law enforcement by labor inspectors and the implementation of the memorandum of inspection as a law enforcement effort for workers at PT. Pertamina. This research is a labor law research that uses the normative juridical method of qualitative data by describing the facts of the problem. Data collection methods use secondary legal sources. Which can then provide answers in the form of concrete efforts in law enforcement by the Labor Inspector who can create specific improvements for the government to create a harmonious Industrial Relations that are good and Compliant with statutory regulations."

"Proyek revitalisasi pipa alat penyiram pada spherical tank pada Depot LPG Tanjung Priuk, Jakarta Utara merupakan proyek milik PT. Pertamina Patra Niaga. Terdapat 3 unit alat penyiram yang akan dilakukan revitalisasi pipa pada 3 unit spherical tank. Pengawasan mutu pada produk sambungan las pada proyek revitalisasi pipa alat penyiram mengacu pada ASME Code sebagai referensi mutu. ASME Code yang sangat berpengaruh pada proyek revitalisasi pipa alat penyiram ini adalah ASME Sec IX, ASME B31.3, dan ASME B16.5. Direct Acceptance Product merupakan suatu ukuran persentase produk yang dapat diterima melalui pengujian. Rejection Rate digunakan sebagai persentase produk sambungan las yang reject yang dihasilkan oleh welder, produk tersebut akan diuji dengan metode uji tak rusak (Non-destructive Test) Liquid Penetrant.

---

Spherical tank sprinkler pipe revitalization project at Depot LPG Tanjung Priuk, Jakarta Utara is a project owned by PT. Pertamina Patra Niaga. There are 3 sprinkler unit which will be revitalized in 3 spherical tank units. Quality control process of welding joint product in this revitalization project based on ASME Code as quality reference. ASME Code used in sprinkler revitalization project are ASME Sec IX, ASME B31.3, and ASME B16.5. Direct Acceptance Product is a count of product acceptance percentage by examination. Rejection rate is used as rejected percentage of welding joint product produced by welder, there product will be examined by Non-destructive Test Liquid Penetrant Methode."

"Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian menggunakan media kepustakaan perundang-undangan serta melakukan kajian dan analisa pada akibat hukum yang timbul, karena tidak dilakukannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri atas adanya perubahan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya, guna menjawab permasalahan bagaimana penerapan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam praktek dilingkungan Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga melalui studi pustaka dan studi empiris, serta akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Menteri serta menemukan solusinya, sehingga penulisan ini dapat berguna bagi tataran perkembangan teoritis, bagi para pelaku usaha dan juga bermanfaat bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadministrasian hukum.

---

Limited Liability Companies must submit a Change of Company Data Notification for each change in the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as determined by the Limited Liability Company Law, based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This thesis conducts research on the absence of GMS Decisions for changes in Directors and Board of Commissioners due to termination of the term of office according to the period of office as specified in the Articles of Association. As a result, the Company cannot notify changes to Company Data through the Legal Entity Administration System (SABH) at the Ministry of Law and Human Rights. This study used normative juridical method, which is use the statutory library media and analysis of the legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister for changes in the Directors or Board of Commissioners whose term of office has finished, in order to answer the problem of how to apply the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 in the practice of the PT Pertamina Patra Niaga Group Company through literature studies and empirical studies, and legal consequences arising from not carrying out the obligation to notify the Change of Company Data to the Minister and finding a solution, so that this thesis can be useful for the level of theoretical development, for business people and also beneficial for the Government in carrying out the duties of legal administration. "