Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KNRP merupakan salah satu NGO Indonesia yang fokus terhadap isu kemanusiaan di wilayah Palestina. KNRP menganggap seluruh pengurusnya sebagai relawan dan KNRP memiliki mitra-mitra yang membantu dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis organisasi KNRP sebagai Non-Government Organization (NGO) dalam menjaga profesionalismenya dan peran KNRP sebagai mediator dalam penyelesaian perkara-perkara isu kemanusiaan di wilayah Palestina berdasarkan perspektif hubungan internasional kontemporer. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara rinci peran KNRP dalam membantu rakyat Palestina yang masih terjajah oleh Israel. Penelitian ini berjenis eksplanatori karena mengambarkan keterkaitan antara peran KNRP berdasarkan perspektif hubungan internasional kontemporer. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang dihasilkan dari instrumen tersebut adalah data primer (hasil wawancara dan hasil observasi) serta data sekunder (teori NGO dan Hubungan Internasional Kontemporer). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa KNRP dapat dinyatakan sebagai NGO (non-government organization) karena bersifat nonpartisan, tidak mencari keuntungan, bersifat sukarela dan fokus pada gerakan moral. KNRP pun memenuhi nilai-nilai profesionalisme sebagai NGO dengan selalu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, berkomitmen dalam mendistribusikan bantuan kepada rakyat Palestina dan menyediakan informasi kepada donatur, melakukan sosialisasi serta edukasi kepada calon donatur. KNRP tidak dapat menjadi mediator antara Palestina dan Israel. Selanjutnya, peneliti dapat mengetahui hubungan antara Indonesia dengan Palestina dari perspektif hubungan internasional kontemporer dalam kerjasama diantaranya pada bidang perdagangan, Indonesia menghilangkan bea cukai dan pajak penghasilan (PPh). Indonesia dan Palestina tidak pernah terjadi persaing dan pertentangan dalam hal apapun.

---

KNRP is one of the Indonesian NGOs that focuses on humanitarian issues in the Palestinian territories. The KNRP considers all of its administrators to be volunteers and the KNRP has partners who assist in distributing aid to the Palestinian people. The purpose of this study is to analyze the KNRP organization as a NGOs in maintaining its professionalism and the role of the KNRP as a mediator in solving cases of humanitarian issues in the Palestinian territories based on the perspective of contemporary international relations. The case study method is used in this research to explain in detail the role of the KNRP in helping the Palestinian people who are still occupied by Israel. This research is of an explanatory type because it describes the relationship between the roles of the KNRP based on the perspective of contemporary international relations. The instruments used in this study consisted of document studies, observations and interviews. The data generated from these instruments are primary data (results of interviews and observations) and secondary data (NGO theory and Contemporary International Relations). The results of this study indicate that KNRP can be declared an NGOs because it is nonpartisan, does not seek profit, is voluntary and focuses on moral movements. KNRP also fulfills the values ​​of professionalism as an NGO by always reporting the results of the implementation of activities, is committed to distributing aid to the Palestinian people and providing information to donors, conducting socialization and educating potential donors. The KNRP cannot become a mediator between Palestine and Israel. Furthermore, researchers can find out the relationship between Indonesia and Palestine from the perspective of contemporary international relations in cooperation including in the field of trade, Indonesia eliminated customs and income tax (PPh). Indonesia and Palestine have never had competition or conflict in any way."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai peran pendampingan yang dilakukan nongovernment organization NGO dalam advokasi di level individu pada permasalahan buruh migran Indonesia. Lokasi penelitian adalah Migrant CARE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pendampingan NGO dalam advokasi kasus BMI terbagi atas tiga fase yaitu pada prapendampingan, pendampingan, dan pasca pendampingan. Peran-peran yang dilakukan mencakup advokasi, konsultasi, enabling, pengelolaan kasus, edukasi, mediasi, negosiasi, konseling, menghubungkan klien dengan sumber kebutuhan, dan pemberdayaan.

---

This thesis is about assistance roles performed by NGO on the individual level of advocacy according to the Indonesian migrant worker rsquo s problem in Migrant CARE. This research used qualitative approach with descriptive method. The data were collected by in depth interviews and study literature. Informants are determined through purposive sampling technique.Results of this research revealed that the role of NGOs in their advocacy assistance is divided into three phases on pre assistance, assistance, and post assistance. The roles performed include advocacy, consultation, enabling, case management, education, mediation, negotiation, counseling, connecting clients with resources needs, and empowerment."

"Skripsi ini membahas mengenai Peran Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Peran Ornop yang dilihat dari penelitian ini ialah dalam mitigasi bencana khususnya mitigasi bencana non-struktural dan pendidikan pengurangan risiko bencana(PRB). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KerLiP sebagai Ornop melakukan peran dalam mitigasi bencana non-struktural pada level pertengahan dan makro.

---

This research discusses about Role of Non Government Organization (NGO) in Disaster Mitigation (Case Study Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan/KerLiP). Role of Ngos which is discussed in this research are in disaster mitigation particular ini non-structural mitigation and education of disaster risk reduction (DRR). This research uses case study approach and qualitative method. The research result shows that KerLiP as NGO execute roles ini non-structural mitigation at the midlevel and macrolevel of intervetion."

"Keberadaan NGO Anti Narkoba merupakan langkah nyata akan insiatif dan sikap pro aktif masyarakat terbadap upaya Drug Demand Reduction - mengurangi pennintaan terhadap narkoba. Kehadiran YCAB sebagai NGO Anti Narkoba yang memiliki fokus di bidang Pencegahan Primer (Primary Prevention) merupakan langkah progresif untuk melengkapi upaya-upaya penanganan narkoba yang bersifat represif (lewat penanganan hukum) dan rehabilitatif (penyembuhan ketergantungan narkoba). Upaya pencegahan narkoba pada dasamya terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pencegahan Pnmer (Primary Prevention), Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention) dan Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention). Untuk Pencegahan Sekunder dan Teitier lebih mengaiah kepada mdividu-mdividu yang sudah menggunakan narkoba, dan upaya ini sudah banyak dilalnilfan lewat panti-panti rehabilitasi atau klinik ketergantungan narkoba. Sedangkan YCAB 'bermain" di wilayah Pencegahan Primer atau lebih dikenal sebagai Pencegahan Dini dimana upaya tersebut ditujukan bagi individu-individu yang belum pemah menggunakan narkoba. Untuk mendukung upaya tersebut YCAB melakukan Kampanye Anti Narkoba kepada dua target utamanya yaitu Basis Sekolah dan Basis Komunitas. Sebagai organisasi YCAB tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya (umum dan khusus). Untuk menghadapi gejolak dan ketidakpastian lingkungan organisasinya tersebut YCAB menerapkan beberapa strategi bagi masing-masing elemen lingkungannya. Skripsi ini berusaha untuk menggambarkan strategi-strategi internal dan ekstenal yang diimplementasikan untuk mengelola ketidakpastian lingkungan yang dihadapi YCAB. Secara garis besar YCAB menerapkan dua strategi utama dalam menjalankan Kampanye Anti Narkoba, yaitu Networking strategy dan Campaigning strategy. Analisa studi ini menggunakan teori-teori yang terdapat dalam Sosiologi Organisasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (depth interview) teriiadap 8 (delapan) orang anggota YCAB. Kesulitan YCAB dalam menjalankan Kampanye Anti Naikoba di bidang Pencegahan Primer ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu untuk menjangkau seluas-luasnya rakyat Indonesia, masih minimnya kesadaian publik untuk berpartisipasi secara sukarela terhadap kegiatan ini dan keterbatasa dana pendukung kegiatan tersebut."

"ABSTRAKJurnal ini dilatarbelakangi oleh peran raja faisal terhadap kemerdekaan Palestina. Hal ini cukup menarik untuk diteliti karna raja-raja arab Saudi setelahnya tidak begitu nampak keseriusan terhadapupaya kemerdekaan palestina. Bahkan kecenderungan arab Saudi terhadap dominasi Israel tidak begitu Nampak kemandiriannya. Data-data diperoleh dari sumber bacaan primer dan sekunder menggunakan metode kualitatif, dam survey secara deskriptif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa raja faisal adalahg puncak kejayaan Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat. Ketidak ketergantungan raja faisal kepada amerika sangat nampak.

---

ABSTRACTThis journal is motivated by the role of the king of faisal against the efforts of Palestinian independence. This is interesting enough to be studied because the Saudi Arabian kings thereafter did not seem to be serious about the efforts of Palestinian independence. Even the Saudi Arabian tendency toward Israeli domination is not so self-evident. The data are obtained from primary and secondary reading sources using qualitative methods, and descriptive survey. From the results of the discussion concluded that the king of faisal is the peak of glory of Saudi Arabia as a sovereign state. The non-dependence of the king of faisal to America is very visible."

"Definisi 'pengungsi' dalam istilah hukum telah menciptakan pemahaman yang sama mengenai situasi "perlindungan" yang didefinisikan dengan tidak memiliki kewarganegaraan, suatu keadaan yang dapat dibenarkan dengan memberikan perlindungan individu dan hak-hak sipil yang ditawarkan oleh kewarganegaraan dalam negara, apapun negaranya. Kasus unik pengungsi Palestina di Yordania, yang sebagian mayoritas memiliki kewarganegaraan Yordania, menantang definisi itu. Identifikasi Pengungsi Palestina di Yordania yang memiliki kewarganegaraan Yordania dengan statusnya sebagai pengungsi dan hak mereka atas status yang dimungkinkan oleh UNRWA mengusulkan pemahaman tentang situasi perpindahan yang ditandai dengan perpindahan, situasi yang hanya bisa dibenarkan dengan pengembalian. Dalam penelitian ini, Identitas pengungsi Palestina sebagai bangsa dianalisis dalam konteks sentralitasperpindahan bagi suatu negara di pengasingan dan apa syarat perpindahan bernegosiasi dengan tempat tinggal jangka panjang mereka di Yordania. Hasilnya adalah kategorisasi antara pengungsi Palestina yang berpegang teguh pada identitas mereka sebagai pengungsi Palestina, di mana kewarganegaraan Yordania hanya dilihat sebagai alat untuk menopang hidupnya di pengasingan dan pengungsi Palestina yangsudah menganggap dirinya bagian dari bangsa Yordania dengan identitas hibrida sebagai Palestina-Yordania. Situasi ini dimungkinkan oleh bentrokan identitas masa lalu sebagai orang Palestina dengan realitas kehidupan di masa sekarang sebagai pemukim, kemudian menjadi warga negara, di Yordania sejak 1949.

---

The definition of 'refugee' in legal terms has created a common understanding of the situation of "protection" defined by statelessness, a situation that can be justified by providing individual protection and civil rights offered by citizenship in a country, regardless of the country. The unique case of Palestinian refugees in Jordan, the majority of whom hold Jordanian citizenship, challenges that definition. Identification of Palestinian Refugees in Jordan who hold Jordanian citizenship with refugee status and their right to that status enabled by UNRWA proposes an understanding of displacement situations characterized by displacement, situations that can only be justified by return. In this study, the identity of Palestinian refugees as a nation is analyzed in the context of centrality migration for a country in exile and what terms of migration are negotiated with their long-term residence in Jordan. The result is a categorization between Palestinian refugees who cling to their identity as Palestinian refugees, where Jordanian citizenship is only seen as a means to sustain life in exile and Palestinian refugees who already considers himself part of the Jordanian nation with a hybrid identity as Palestinian-Jordan. This situation is made possible by the clash of past identities as Palestinians with the realities of life today as settlers, then citizens, in Jordan since 1949."

"Pendudukan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina selama 76 tahun, telah menghasilkan berbagai upaya perlawanan. Menyadari hal ini, individu, kelompok aktivis dan masyarakat di seluruh dunia telah menemukan cara-cara kreatif untuk mengekspresikan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana simbol semangka digunakan, diinterpretasikan, dan disebarluaskan sebagai bentuk ekspresi solidaritas terhadap perjuangan Palestina di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ikon simbolis semangka yang warnanya mirip dengan bendera Palestina, telah berkembang dan menjadi bagian dari ekspresi solidaritas dan perlawanan terhadap penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina. Popularitas penggunaannya meningkat sejak eskalasi konflik Israel-Palestina pada 7 Oktober 2023, dalam berbagai bentuk konten visual, emoji hingga filter TikTok. Hal ini memperluas jangkauan simbolisme semangka di media sosial, dan berdampak pada gerakan solidaritas global. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan semangka sebagai simbol memiliki sejarah, makna, dan perkembangan yang signifikan di media sosial sebagai wujud ekspresi dukungan masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina dan memperkuat gerakan solidaritas global.

---

The 76 years of occupation and injustice perpetrated by Israel against the Palestinians has resulted in various resistance efforts. Recognizing this, individuals, activist groups and societies around the world have found creative ways to express solidarity with the Palestinian cause. This research aims to analyze how the watermelon symbol is used, interpreted, and disseminated as a form of expression of solidarity with the Palestinian cause on social media. The research method used is a descriptive qualitative approach through relevant literature sources. The results show that the use of the watermelon symbolic icon, which is similar in color to the Palestinian flag, has developed and become part of the expression of solidarity and resistance to the oppression experienced by the Palestinian people. The popularity of its use has increased since the escalation of the Israeli-Palestinian conflict on October 7, 2023, in various forms of visual content, emojis to TikTok filters. This expanded the reach of watermelon symbolism on social media, and impacted the global solidarity movement. The conclusion of this research is that the use of watermelon as a symbol has a significant history, meaning and development in social media as an expression of the international community's support for the Palestinian cause and strengthening the global solidarity movement."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengungsi Palestina di Lebanon sejak 1948 hingga 1969.Landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis ialah teori perpindahanpenduduk secara umum serta teori pengungsi. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang berdasar pada metode sejarah dengan jenis penelitian deskriptif.Dekatnya jarak tempuh antara wilayah Palestina bagian utara dengan wilayahLebanon bagian selatan, menyebabkan sejumlah penduduk Palestina bermigrasidan menjadi pengungsi di sana. Hadir sebagai kelompok minoritas, pengungsiPalestina mengalami pembatasan hak-hak sipil dari pemerintah Lebanon. Sebagaihasilnya, perwakilan Palestina dan Lebanon menandatangani Perjanjian Kairopada 1969 di Kairo, Mesir, untuk menanggapi dampak yang ditimbulkan olehpengungsi Palestina

---

ABSTRACTThe focus of this study is Palestinian refugees in Lebanon from 1948 until 1969.This study uses the theory of population movement in general and the theory ofrefugee. This is a qualitative research with descriptive design and is based on ahistorical method. Nearness of distance between the northern Palestinianterritories to the southern Lebanon region, causing a number of Palestinianpopulation migrated and became refugees there. Having been a minority group inLebanon, Palestinian refugees experienced civil rights restriction which wasconducted by the government of Lebanon. As a result, Palestinian and Lebanesedelegations signed the Cairo Agreement in 1969 in Cairo, Egypt, as a respond ofthe impact which was caused by the Palestinian refugees."

"Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris oleh Liga Bangsa-bangsa melalui perjanjian mandat Palestina. Analisis diawali dengan menjelaskan sistem mandat internasional yang diperkenalkan Liga Bangsa-bangsa serta sistem perwalian yang menggantikannya. Berikutnya, analisis dilakukan terhadap isi perjanjian mandat, yang juga sangat berkaitan dengan Deklarasi Balfour, serta praktik pelaksanaan mandat dengan mendasarkan pada sistem mandat internasional oleh Liga Bangsa-bangsa maupun sistem perwalian oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, ditemukan bahwa pendirian negara Israel melalui keadaan yang tidak ideal, terlepas dari fakta penerimaannya sebagai anggota PBB.

---

This thesis studies the legality of Israel?s declaration of independence in Palestine territory, in the scope of international mandat and trusteeship system. Subsecquently, as a background issue, this thesis will start to describe the legal state of Palestine territory after the World War I as much as the recognition of British government as Mandatory State carried on the international mandate system by the Palestine mandate treaty from the Covenant League. Next, this thesis will explain the conceptions and practices of League mandate systems as well as to differ the latest system. Afterwards, analyze the content of mandate treaty of Palestine which happened to be legal standing of British mandate rule over those territory, as well as the emerge of Balfour Declaration in advance. Also to analyze the mandate practice over during the mandate period, accordingly to the international mandate and trusteeship system, subsequently. Qualitative approach is used to gather resources in writing this thesis. This thesis concluded by point out the legality of Israel?s declaration of independence was deliberately attemped in unideal situation, regardless the recognition and membership approval from United Nations."