Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda sebagian besar wilayah asia tenggara pada medio tahun 1997 memberikan pengaruh besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak pemilik proyek mengalami kesulitan pendanaan, baik dalam hal pembangunan proyek barn maupun melanjutkan pembangunan proyek yang tertunda akibat adanya krisis tersebut. Hal ini mengakibatkan skema pendanaan proyek dari penyedia jasa sangat diminati oleh pengguna jasa. Di Indonesia, proyek yang didanai terlebih dahulu oleh penyedia jasa dikenal dengan istilah proyek putar kunci (turnkey project). Terdapat pemahaman yang berbeda terhadap istilah proyek putar kunci (turnkey project) yang dikenal di Indonesia dengan istilah proyek putar kunci (turnkey project) berdasarkan pengertian terminologinya. Dalam penerapannya di Indonesia, proyek putar kunci (turnkey project) selalu dikaitkan dengan pelaksanaan pembayaran dari pengguna jasa kepada penyedia jasa setelah pekerjaan fisik proyek diselesaikan sepenuhnya oleh penyedia jasa, sehingga penyedia jasa harus terlebih dahulu mendanai pelaksanaan proyek tersebut, oleh karena itu sangat panting bagi penyedia jasa untuk memperoleh perlindungan hukum akan adanya kepastian pembayaran dari pengguna jasa atas proyek yang telah didanai dan diselesaikan oleh penyedia jasa.Dalam tata hukum Indonesia, dikenal adanya jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang adalah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah hakhak jaminan yang adanya hams diperjanjikan lebih dahulu antara para pihak. Jaminan yang Iahir karena perjanjian bisa berbentuk jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Berbagai bentuk dan macam jaminan dapat diperjanjian antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Sedangkan pengertian istilah proyek putar kunci (turnkey project) berdasarkan pengertian terminologinya, tidak harus selalu dikaitkan dengan masalah pembayaran proyek, karena pengertian istilah proyek putar kunci (turnkey project) di sini lebih menitikberatkan kepada ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pengguna jasa untuk diemban oleh penyedia jasa."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian ketentuan hukum di Indonesia mengenai pilihan forum sebagai penyelesaian sengketa terhadap prinsip-prinsip pilihan forum secara umum dan keberlakuan pilihan forum tersebut dalam kasus yang melibatkan badan hukum Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pilihan forum merupakan pemilihan yang dilakukan terhadap instansi peradilan mana yang oleh para pihak ditentukan sebagai forum untuk menangani sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Para pihak dalam merumuskan klausul pilihan forum harus menerapkan prinsip-prinsip pilihan forum secara umum seperti kebebasan para pihak, iktikad baik, dan yurisdiksi eksklusif. Sejatinya, pilihan forum yang telah disepakati para pihak menjadi kewenangan absolut dari forum tersebut untuk mengadili sengketa. Namun, dalam praktiknya penerapan pilihan forum masih menimbulkan kekeliruan bagi pihak yang mengajukan perkara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Btm dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 263/Pdt.G/2020/PN Btm, kedua kasus tersebut memiliki sengketa mengenai kewenangan absolut dan relatif dari pengadilan negeri. Dalam kasus pertama, pengadilan negeri menghormati pilihan forum yang telah disepakati berdasarkan penerapan prinsip kebebasan para pihak dan pacta sunt servanda yang dimiliki para pihak. Berbeda dengan kasus kedua, pengadilan negeri tidak menghormati kesepakatan pilihan forum para pihak dan menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa, walaupun terdapat perjanjian arbitrase dalam kontrak. Walaupun yang disengketakan adalah mengenai pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdata dan merupakan kewenangan pengadilan negeri, tetapi perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak bersifat mutlak dan arbitrase memiliki kewenangan mengadili terhadap keabsahan perjanjian pokoknya.

---

This paper analyzes the compatibility of legal provisions in Indonesia regarding choice of forum for dispute resolution with the general principles of choice of forum and its applicability in cases involving Indonesian legal entities. The study employs a doctrinal research method. Choice of law entails the designation of a judicial authority by the parties to resolve potential disputes. In formulating the choice of forum clause, parties must adhere to general principles such as autonomy of the parties, good faith, exclusive jurisdiction. Ultimately, the agreed-upon forum holds absolute authority to adjudicate disputes. However, in practice, the application of choice of forum can lead to confusion for the parties involved. This is evidenced by the decision of District Court No. 287/Pdt.G/2020/PN Btm and District Court No. 263/Pdt.G/2020/PN Btm, which present disputes over absolute and relative jurisdiction of the district court. In the first case, the court upheld the choice of forum based on the principles of autonomy of the parties and pacta sunt servanda. In contrary, the second case, the district court did not honor the parties’ forum selection agreement and asserted its jurisdiction to adjudicate the dispute, despite the existence of an arbitration clause in the contract. Although the issue in question concerned the cancellation of the agreement as regulated in Article 1265 of the Civil Code, which falls under the jurisdiction of the district court, the arbitration agreement made by the parties is absolute and the tribunal has jurisdiction over the validity of the main agreement."

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"Latar belakang dari penulisan tesis ini bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya peradilan in absentia atau persidangan tanpa kehadiran terdakwa (acara pemeriksaan biasa) sejak dibukanya persidangan pertama oleh majelis hakim melainkan KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka artinya tidak dalam keadaan terbelenggu baik jasmani maupun rohaninya. Narnun tidak demikian halnya dalam peradilan tindak pidana korupsi yang sejak awal persidangan dapat saja dilakukan oleh majelis hakim tanpa kehadiran terdakwa dengan alasan yang tidak sah sepeti tidak berada pada alamat atau tempat tinggal yang ada atau tidak dapat diketahui dimana keberadaannya lagi atau melarikan diri. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nornor 31 Tahun 1999 menyebutkan: dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Namun kenyataannya bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur ketidakhadiran terdakwa di persidangan dengan alasan yang sah atau dapat dipertanggungjawabkan serta dibenarkan oleh hukum seperti terdakwa diketahui alamatnya namun tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan alasan sakit. Jadi secara normative berbeda prinsip yang dianut KUHAP dengan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menurut teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatif wettelijke bewijst theories). Pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbleen grondsIag) yaitu peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.Berdasarkan teori ini dan dihubungkan dengan judul tulisan ini maka timbul pertanyaan bagaimanakah hakim mendapatkan keyakinan memutus seseorang bersalah atau tidak tanpa kehadiran tcrdakwa di persidangan (in absentia)?Pokok bahasan dalam penulisan tesis ini akan membahas Peradilan In Absentia Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan hukum acara dalam pemeriksaan peradilan pidana in absentia terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimanakah peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia, bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan peradilan pidana in absentia."

"Are international courts effective tools for international governance? Do they fulfill the expectations that led to their creation and empowerment? Why do some courts appear to be more effective than others, and do so such appearances reflect reality? Could their results have been produced by other mechanisms? This book evaluates the effectiveness of international courts and tribunals by comparing their stated goals to the actual outcomes they achieve. Using a theoretical model borrowed from social science, the book assesses their effectiveness by analysing key empirical data."