Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber dana perusahaan dapat berasal dari sumber internal perusahaan dan sumber external perusahaan. Dana dari luar perusahaan dapat dipenuhi dari hutang dan dari emisi saham baru. Banyak Perusahaan Tercatat memanfaatkan emisi saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk memperoleh tambahan modal yang akan dipergunakan untuk melakukan ekspansi Perusahaan. HMETD ini ditujukan agar pemegang saham lama memiliki kesempatan untuk mempertahankan komposisi kepemilikannya pada Perusahaan sehingga tetap dapat mempertahankan porsi suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tercatat.Penerbitan saham baru dalam jumlah yang demikian besar tanpa memperhatikan kemampuan publik seolah-olah melegalisasi pengambialihan perusahaan oleh pihak lain melalui mekanisme pemberian Hak kepada pemegang saham lama. Di bidang Pasar Modal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka harus dilakukan melalui suatu mekanisme tertentu yang mewajibkan Pengendali Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Tender untuk mengambil seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka. Diperbolehkannya penggunaan stand by buyer dalam rencana penerbitan saham baru melalui penerbitan HMETD yang akan bertindak sebagai pihak yang akan mengambil seluruh bagian apabila pemegang saham lama tidak memiliki kemampuan untuk ikut ambil bagian dalam penambahan modal tersebut, berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka tanpa melalui proses penawaran tender. Kondisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan semangat perlindungan bagi pemegang saham. Dalam hal pihak yang menjadi stand by buyer adalah merupakan pihak terafiliasi maka seharusnya proses persetujuan penerbitan HMETD juga mengikuti ketentuan terkait dengan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang mewajibkan transaksi dilakukan dengan persetujuan pemegang saham independen.Tesis ini mencoba melihat praktek yang dilakukan oleh salah satu Perusahaan Tercatat yaitu PT Inti Kapuas Arowana Tbk yang melakukan penambahan modal dengan HMETD yang mengakibatkan perubahan pengendalian dengan masuknya satu pengendali baru yang masih memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan namun proses pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD tersebut tidak dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ketentuan mengenai Tender Offer dan ketentuan menganai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Selama ini pelakanaan penambahan modal dengan HMETD hanya semata-mata mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penambahan modal dengan HMETD."

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."

"Penelitian ini, dimulai sebagai rasa ingin tahu atas apa yang tampak sebagai sebuah paradoks, akan membahas mengenai POJK 9/2018 dalam memberikan kewajiban Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer/MTO) kepada calon pemegang saham pengendali. Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib belum tentu dapat dilaksanakan dengan mudah dan konsisten seperti yang diinginkan. MTO dianggap kontroversial karena perdebatan tentang potensi kerugian yang berdampak bagi calon pengendali. Akibatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan kerugian bagi calon pemegang saham pengendali karena keuntungan yang diperoleh berpotensi tidak seimbang dibandingkan dengan pemegang saham minoritas dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana implikasi penambahan pemegang saham pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka yang wajib melakukan Penawaran Tender Wajib dan peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam menerapkan kewajiban Penawaran Tender Wajib terhadap penambahan Pemegang Saham Pengendali baru pada suatu perusahaan terbuka. Adapun penelitian berpendapat bahwa penerapan kewajiban MTO terhadap PT XYZ Tbk menimbulkan hambatan yang dapat berakibat pada likuiditas perusahaan. Sehingga diperlukan metode alternatif selain MTO serta lembaga pengawas dan regulator di bidang pasar modal perlu terlibat aktif dalam memberikan evaluasi yang komprehensif dan tuntas.

---

This research, started as a curiosity about what appears to be a paradox, will discuss POJK 9/2018 in providing Mandatory Tender Offer (MTO) obligations to potential controlling shareholders. The implementation of Mandatory Tender Offer may not be as easy and consistent as desired. MTO is considered controversial due to the debate on the potential losses impacting potential controlling shareholders. As a result, this raises the possibility of losses for potential controlling shareholders because the benefits obtained are potentially unbalanced compared to minority shareholders and the public. This research uses doctrinal research methods with the aim of examining and analyzing how the implications of adding new controlling shareholders in a public company that is required to conduct a Mandatory Tender Offer and the role of the Financial Services Authority as a regulator in implementing the Mandatory Tender Offer obligation on the addition of new Controlling Shareholders in a public company. The research argues that the application of the MTO obligation to PT XYZ Tbk raises obstacles that can result in company liquidity. So that alternative methods other than MTO are needed and supervisory and regulatory institutions in the capital market sector need to be actively involved in providing a comprehensive and complete evaluation."

"Untuk memudahkan usaha restrukturisasi perusahaan maka BPPN membentuk perusahaan-perusahaan induk (holding companies) dan ke dalam perusahaan induk tersebut telah dialihkan kepemilikan atas perusahaan dan asset milik para konglomerat yang telah disetujui untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai jaminan dari utang-utang konglomerat kepada pemerintah. Salah satu perusahaan induk tersebut adalah PT Holdiko Perkasa (Holdiko) yaitu perusahaan induk yang dibentuk sebagai vehicle BPPN untuk menampung asset eks milik Grup Salim.Calon investor yang berminat untuk membeli asset-aset eks milik Grup Salim dapat langsung membelinya melalui Holdiko, dalam hal ini pembelian tersebut dapat mengakibatkan pihak tersebut mempunyai kemampuan baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Jika perusahaan yang mengalami perubahan pengendalian tersebut adalah perusahaan terbuka maka berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ditentukan bahwa pihak yang melalui pembelian atas 25% atau lebih saham suatu perusahaan terbuka atau pengendali baru wajib melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya perusahaan tersebut. Tetap terdapat pengecualian yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam No. I3X.H.1 tersebut jika transaksi yang dimiliki danlatau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau egara dalam hal ini BPPN, sehingga ketentuan penawaran tender tidak berlaku.Yang menjadi permasalahan disini adalah jika terjadi pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya melalui Holdiko. PenuIis melihat bahwa terdapat dualisme penafsiran atas ketentuan yang berlaku tersebut. Sehingga bagaimanakah penerapan yang harusnya terjadi pada transaksi tersebut, apakah terkeria pengecualian dari penawaran tender atau tidak."

"Hukum Persaingan Usaha di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi acuan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (?KPPU?) da lam mengawasi pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengambilalihan saham. Seiring perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia, pemerintah pengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pedoman bagi KPPU untuk mengawasi pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha, serta pengambilalihan saham. Di dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan sahamnya berlaku secara efektif yuridis. KPPU melalui Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 memberikan pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dan datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara terarah yang kemudian data-data tersebut diperiksa dan diklasifikasi secara sistematis melalui pendekatan kualitatif. Dalam menetapkan denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan, Majelis Komisi KPPU tidak konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, karena Majelis Komisi memiliki pertimbangan tersendiri, seperti misalnya itikad baik dan sikap kooperatif pelaku usaha selama proses persidangan, serta pelanggaran bukan merupakan faktor kesengajaan pelaku usaha.

---

The Competition Law in Indonesia refers to Law Number 5 Year 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which became the guideline for the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (?KPPU?)) in supervising business actors in doing their business, among others the takeover of shares. Along with the development of economic activities in Indonesia, the government issued Government Regulation Number 57 Year 2010 on the Merger or Consolidation of Business Entities and the Acquisition of Company Shares which may Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as a guideline for KPPU to supervise business actors who wish to perform any merger or consolidation of business entities, as well as acquisition of shares. In Article 29 of Government Regulation Number 57 Year 2010, business actors implementing a acquisition of shares which result in their assets and/or the value of the sale to exceed a certain threshold, is obligated to notify the KPPU within 30 (thirty) days after the date of the shares takeover is judicially effective. KPPU through the Commission Regulation Number 4 Year 2012 provide a guideline on the imposing of fines for late notification of business entity merger or consolidation and acquisition of company shares. This research utilizes a judicial normative research method with a descriptive research nature, using data collected from literature research and structured interviews, the data collected to be examined and classified systematically using a qualitative approach. In imposing administrative fines for late notification, the KPPU Council Commission is inconsistent with Government Regulation Number 57 Year 2010 and Commission Regulation Number 4 Year 2012, because the Commission Council has its own considerations, such as good faith and the cooperative attitude of the business actor during the trial, and that the violation was not intentional from the business actor."

"Pengambilalihan di pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan dikarenakan berbagai manfaat yang dihasilkannya untuk pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Skripsi ini membahas peraturan tentang pengambilalihan pada perusahaan publik yang tunduk pada hukum pasar modal Indonesia. Secara khusus, pokok pembahasan muncul dari isu metode pengambilalihan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan dampaknya terhadap penegakan kewajiban lain yang diatur. Melalui penelitian hukum normatif yuridis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilalihan dengan pendekatan kualitatif mengakibatkan beberapa masalah utama yang timbul dari realisasi bahwa pengambilalihan secara kualitatif tampaknya tidak memiliki definisi hukum yang pasti atau absolut, karena pendekatan tersebut berasal dari konsep pengendalian yang memiliki lingkup pengertian yang luas. Hal tersebut menetapkan bagaimana ambang batas untuk melakukan pengambilalihan secara kualitatif terbuka untuk berbagai penafsiran dan pemahaman, sehingga menjadi masalah yang lebih besar karena berpotensi untuk menghentikan penegakan kewajiban - khususnya penawaran tender wajib - yang timbul dari pelaksanaan pengambilalihan seperti yang diatur dalam hukum pasar modal. Selain itu, skripsi ini memaparkan studi kasus yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimana pengambialihan yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengambilalihan, dan harus melibatkan penegakan yang ketat oleh badan pengawas yang berwenang.

---

Acquisition in the Indonesian capital market has emerged as a popular conduct due to the benefits that it brings for a company’s growth and expansion. This thesis examines the regulation on acquisitions upon public companies subjected to the Indonesian capital market law. In particular, the focus issue arises from the method of conducting acquisition by the qualitative approach, and its implications towards the enforcement of other obligations regulated. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the implementation of acquisitions by qualitative approaches entails to several key issues resulting from the realization that qualitative acquisition appears to have no absolute legal definition, as the approach is derived from the broad concept of control. This establishes how the threshold to conduct qualitative acquisition is open to various interpretations and understandings, which becomes an even bigger issue as it can potentially halt the enforcement of obligations – particularly the mandatory tender offer – arising from conducting acquisition in the capital market law. Moreover, the thesis provides a case study that ultimately concludes how acquisitions conducted by method of the qualitative approach highlights a legal uncertainty within the laws of acquisition, and must involve strict enforcement by the authorized regulatory bodies."