Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98094 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nanu Sudjojo
"Saat ini industri pertambangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, balk dari segi jumlah investasi dan produksinya. Perkembangan ini disatu sisi merefleksikan semakin besarnya manfaat ekonomi industri pertambangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain, keadaan ini meningkatkan resiko kerusakan lingkungan hidup karena dampak lingkungan hidup melekat dalam setiap kegiatan industri pertambangan.
Dampak industri pertambangan terhadap lingkungan hidup mencakup dampak terhadap lingkungan flsik/alamiah maupun lingkungan sosial. Dampak pada lingkungan sosial acapkali bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Sekarang ink untuk mengatasi dampak-dampak sosial tersebut, perusahaan pertambangan menaruh perhatian Iebih besar pada upaya pengelolaan lingkungan sosial melalui pendekatan community development.
Namun beberapa penelitian menunjukkan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan masih kurang memadai, karena cenderung reaktif, bersifat jangka pendek dan ditekankan pada program-program fisik. Sedangkan program yang bersifat non fisik, kuhususnya pengembangan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal pengembangan kapasitas masyarakat adalah faktor yang sangat panting untuk mempersiapkan masyarakat menuju ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Disisi lain, karakter utama dari industri pertambangan adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable industry, sehingga industri tersebut hanya bersifat sementara. Jika ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan masih sangat besar, pada saat aktivitas industri pertambangan berakhir, maka pembangunan masyarakat lingkar tambang akan mengalami proses deindustrialisasi yang ditandai dengan berhentinya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Mengacu dari penjelasan-penjelasan diatas, tesis ini akan mencoba membahas upaya pengelolaan lingkungan sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang melalui community development yang dilakukan oleh perusahaan tambang.
Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Deskripsi mengenai hal tersebut ditekankan corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, mendeskripsikan dampak atau implikasi pengelolaan lingkungan sosial yang pada kapasitas masyarakat Iokal. Ketiga, Memberikan penilaian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat lokal dikaitkan dengan kesiapan mereka untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesis kerja penelitian ini adalah: pertama, Pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam derajat tertentu ditentukan oleh corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan. Kedua, pengelolaan lingkungan sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, dalam derajat tertentu dapat meningkatan kapasitas masyarakat lokal.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan dokumen. Studi kasus dilakukan d PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang sedang mengusahakan penambangan bijih tembanga di Batu Hijau, kabupaten Subawa Barat, Nusa Tenggara Barat.
Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa perhatian PTNNT pada upaya pengelolaan Iingkungan sosial masyarakat lingkar tambang cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen dan kebijakan Social Lisence To Operate (SLTO) dan Corporate Social Responsibility PTNNT yang memandang penting kedudukan masyarakat lingkar tambang dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan lingkungan sosial PTNNT telah berjalan secara sistematis, berdasarkan konsep dan strategi community development yang cukup jelas, melalui perencanaan jangka panjang dan secara relatif telah melibatan partisipasi masyarakat serta dukungan sumberdaya yang cukup besar dari perusahaan, balk dukungan dalam bentuk organisasi maupun dana atau anggaran. Dalam community developmen nya, PTNNT tidak saja melakukan pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisisk, atau pembangunan kapasitas. Cakupan program pengelolaan lingkungan sosial PTNNT juga sangat luas, meliputi program pengembangan infrastruktur fisik, kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan pengembangan usaha (bisnis) lokal.
Walaupun demikian, konsep pengembangan kapasitas dalam community development cenderung dipersepsikan secara terbatas, pelibatan partisipasi masyarakat lingkar tambang pada program tahunan community development cenderung masih rendah dan pengelolaan lingkungan sosial cenderung dilakukan secara sektoral oleh masing-masing divisi dan program yang terdapat dalam Seksi Community Development PTNNT.
Bertolak dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan sosial yang dilakukan PTNNT telah mampu meningkatkan kapasitas di tingkat individu. berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan peningkatan kapasitas di tingkat organisasi dan komunitas rnasih kurang terlihat.
Berdasarkan hasil tersebut maka, hingga saat penelitian ini dilakukan, peningkatan kapasitas yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang dinilai masih belum cukup untuk mempersiapkan masyarakat lingkar tambang untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh Seksi Community Development PTNNT dalam jangka panjang cukup menjanjikan bag peningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang, bila: a) PTNNT memperluas konsep pengembangan kapasitasnya, b) PTNNT mempertimbangkan program-program yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan visi dan kemampuan untuk memerintah serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan dan perluasan keterlibatan anggota dalam komunitas, dan c) PT. NNT meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi dan program yang terdapat di dalam Seksi Community Development PT. NNT ataupun antar Community Organizer ketika merealisasikan program-program community development.

Indonesian mining industry today is growing at a fast pace, both in terms of investments and production. Such progress on the one hand reflects increasing economic benefits generated by the industry for central and local governments; on the other hand, it poses greater risks to the environment because the environmental impact is inherent in every mining activity.
The mining industry affects both the physical/natural and social environments. It is local people that suffer the mostly negative impacts of mining activities on the social environment. In order to deal with these social impacts, mining companies give greater attention to social environment management efforts through a community development approach.
A number of researches, however, show that community development programs run by mining companies are considered not satisfactory as they tend to be reactive, short-term and physical programs. Non-physical programs, e.g. one that develops the community's capacities, are not given proper attention despite the fact that community capacity development is an important factor in preparing people to lead a more independent and sustained life.
Mining is a non renewable industry, and it is only temporary. If local people are highly dependent on mining companies, no more mining activities will result in de-industrialization, marked by stoppages of all social and economic activities of the local communities.
Referring to the above statements, this thesis discusses social environment management applied by mining companies to build the capacities of local communities through their community development programs.
This research used a case study method as well as data collection, observations, in-depth interviews and documents. The company studied in the research was PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), a multi-national company mining copper ores in Batu Hijau in the regency of West Sumbawa, West Nusa Tenggara.
Research results show that PTNNT is highly concerned about social environment management as seen from its commitment to and policy on social environment management that respects the community living around the mining areas. Social Lisence To Operate and Corporate Social Responsibility are the basis on which the company makes its commitment and policy. PT NNT has been managing the social environment systematically, with sufficiently clear community development concept and strategy, long-term planning, community engagement and adequate organizational support and funds. The concept of community development applied by the company does not only address physical development but the capacity building of the community as well. The company's social environment management has an extremely wide coverage: infrastructure development, community health care as well as educational, agricultural and local business developments.
It can be concluded that the social environment management programs run by PTNNT are capable of building the capacities of the communities living around mines. However, in the case of, the company focused its social environment management on building the capacity of the community at individual level by promoting the knowledge and skills of community members, leaving their capacities at organizational and community levels not sufficiently attended to. By the time this research was on-going, the company had not been able to make appropriate capacity building efforts to prepare people living around mining areas to carry on with independent and sustainable development.
However, social environment management efforts taken by the Community Development Division of PT NNT are highly promising in the long run for building the capacities of people living around mining areas provided that the company a) develops a better capacity-building concept; b) considers to implement programs related to the establishing and strengthening of a proper vision and instructing capabilities as well as programs concerned with improving the involvement of community members; and c) enhances coordination and communication between sections within the Community Development Section or between Community Organizer to get its community development programs on track.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T 17565
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunika Permatasari
"ABSTRAK
Perkembangan industri tambang saat ini, mendorong perusahaan untuk
melakukan peningkatan kinerja yang kompetitif dan manajemen strategi yang
baik. Strategi diturunkan dari visi dan misi akan menghasilkan indikator kinerja
yang bersifat kuantitatif sebagai alat ukur perusahaan untuk menilai kinerja
perusahaan secara keseluruhan. Diperlukan adanya penilaian bobot terhadap KPI
yang selaras dengan strategi perusahaan menggunakan metode Analytic Hierarchy
Process. Didapatkan indikator kinerja prioritas yang memiliki nilai bobot tertinggi
adalah ?Sustainability Growth Rate? sebesar 18,5% (0,185). KPI ?Sustainability
Growth Rate? ini menjadi penting bagi perusahaan dalam mewujudkan strategi
perusahaan. Hasil bobot ini diharapkan dapat menggambarkan arah dan tujuan
perusahaan sesuai dengan tema strategi tahunan perusahaan.

Abstract
Development of the mining industry today, encourages companies to increase
competitive performance and a good management strategy. Strategy derived from
vision and mission will generate quantitative performance indicators as a
measurement tool to assess the overall corporate performance. Required the
assessment of the weight of the KPI is aligned with corporate strategy using the
method of Analytic Hierarchy Process. Obtained priority performance indicators
that have the highest weight value is "Sustainability Growth Rate" of 18.5%
(0.185). KPI "Sustainability Growth Rate" is important for the company in
realizing the company's strategy. The results of this weight is expected to describe
the direction of the company in accordance with the theme of the company's
annual strategy."
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
S43561
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Gusti Muhammad Yosalvina Yovani
"Di Kalimantan Selatan diperkirakan deposit batu bara yang tersimpan di dalam tanah daerah ini berkisar 4,7 milyar ton. Semakin tingginya permintaan batu bara ternyata tidak dapat dicukupi oleh penawaran atau supply dari pengusahaan pertambangan yang ada (legal). Disisi lain untuk mendapatkan izin pengusahaan pertambangan ini sangat sulit. Selain birokrasinya yang berbelit-belit yang memakan waktu berbulan-bulan, pengusaha juga harus mengeluarkan "uang pelicin" yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini membuat pengusaha daerah "enggan" untuk mengurus izin tersebut. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan berusaha tanpa memiliki izin, sehingga saat ini dikenallah istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batu bara.
Akibatnya walaupun sektor pertambangan dan penggalian ini meningkat pesat, namun tidak memberikan kontribusi atau pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain sistem penambangan yang mereka jalankan cenderung tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kemudian salah satu hal yang membuat masalah PETI ini semakin pelik adalah, ada diantara pengusaha yang membuka usaha tambangnya di daerah konsesi perusahaan lain (PT. Arutmin). Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Dari hasil penelitian dalam kerangka penanggulangan masalah PETI batu bara ini. Penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yang pertama yaitu analisis Analitical Hierarcy Process (AHP). Dari kuesioner yang dibagikan kepada Pemda dan PT. Arutmin, hasil analisis dengan menggunakan alat ini ditemukan aktor atau pelaku yang dianggap paling berkompeten dalam menanggulangi masalah PETI ini adalah Pemerintah Daerah (yang lebih difokuskan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru). Dengan kepentingan yang diutamakan adalah masalah kelestarian lingkungan. Sedangkan kebijakan yang diambil adalah Kebijakan Kemudahan Perizinan dan Relokasi PETI batu bara. Kemudian untuk mendapatkan suatu strategi yang lebih terfokus dan mengena pada sasaran, peneliti menggunakan alat analisis Managemen Strategis (SWOT). Sehingga diharapkan dengan menganalisa faktor Internal dan Eksternal dari stake holder utamanya yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, akan dihasilkan suatu rumusan strategi yang efektif, komprehensif dan tepat sasaran.
Dari hasil analisis ini dirumuskan strategi yang dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada strategi jangka pendek, ditemukan strategi S - O, dengan skor 265, 484. Sedangkan untuk jangka panjang ditemukan strategi W-0 dengan skor nilai 240, 631. Diperlukan suatu kesamaan visi kedua belah pihak (Pemda dan Pengusaha PETI) agar tercipta suatu tujuan yang sama-sama berusaha untuk memajukan daerah.
Hantaman krisis yang berkepanjangan seharusnya makin membuat kita bersatu dan bahu-membahu untuk bekerja sama menggerakkan roda perekonomian bangsa. Apabila kita lihat dan kaji lebih mendalam, pada dasarnya PETI adalah merupakan bangsa Indonesia, saudara kita sendiri, juga perlu dipertimbangkan peralatan yang mereka gunakan sudah cukup bagus baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu pada dasarnya keberadaan pengusaha PETI ini merupakan "aset daerah" yang perlu diarahkan sehingga dapat membantu memberi pemasukan keuangan kepada daerah dalam kerangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Kotabaru pada khususnya."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T10366
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Small scale mining concept is derived from two ideas, which is to give opportunity to the people who are interested in mining sector and handling the illegal gold mining occurred. This concept was modified from Komar Priatna Anwar's ideas developed in 1990 dealt with people participation to involve in mining sector."
IMJ 1:3 (1995)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Azad Aziz
"Dalam rangka Restrukturisasi Pertamina dan diberlakukannya Undang-undang Migas tahun 2001 serta mengantisipasi persaingan kedepan yang sangat ketat. Untuk mencapai tujuannya maka Pusat Rekaya Dit. Pengolahan memerlukan strategi yang tepat.
Pusat Rekayasa Pertamina Dit. Hilir kedepan, diharapkan dapat bertahan dan berkembang agar mampu bersaing dengan perusahaan - perusahaan sejenis disamping dapat menjaga Image Pertamina sebagai suatu Perusahaan Oil and Gas kelas Dunia.
Penelitian dari tesis ini dilakukan guna melihat Potret diri dari Pusat Rekayasa saat ini, untuk dapat menentukan strategy yang tepat sebagai acuan dalam menuju suatu Business Unit dimasa depan.
Untuk ini dipilih Analisa RWA (Ready, willing, Abillity) dari BCG (Boston Consultan Group) sebagai acuan yang dilengkapi dengan Analisa SWOT di dalamnya guna menentukan Strategy Pusat Rekayasa ke depan.
Questionares yang dipakai dalam Analisa RWA adalah spesifik dipilih untuk Pusat Rekayasa baik sebagai Perusahaan Enjiniring atau merupakan bagian dari Pertamina dalam sektor Industri Migas.
Hasil analisa telah mulai segera ditindaklanjuti mengingat bahwa tugas yang dihadapi oleh pusat Rekayasa saat ini dalam menangani pekerjaan Enjiniring khususnya terhadap Proyek Intern Pertamina Hilir dibidang Pengolahan, Pemasaran Niaga serta Perkapalan harus segera ditindak lanjuti.
Diharapkan Pusat Rekayasa akan terus berkembang dan bertahan serta akhirnya dapat menjadi suatu Unit Bisnis yang mandiri."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
T664
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tubagus Fatwa P.
"Daerah "X" merupakan daerah prospek mineralisasi yang terletak di daerah Papandayan, Jawa Barat. Mineralisasi daerah penelitian tergolong low sulfidation. Proses mineralisasi umumnya dikontrol oleh pembentukan struktur geologi berupa sesar dan kekar. Pembentukan mineralisasi yang ada dapat diamati dari struktur rekahan singkapan batuan di permukaan. Namun, keberadaan singkapan batuan ini telah tertutup oleh lapisan vulkanik muda yang cukup tebal. Sehingga menjadi kendala dalam mengidentifikasi keberadaan struktur geologi bawah permukaan.
Bermula dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penyelidikan dengan metode gayaberat. Metode gayaberat sangat efektif digunakan dalam mengidentifikasi strukur patahan. Indikasi adanya struktur patahan diamati dari peta anomali residual. Umumnya ditunjukan dari nilai anomali positif dan negatif yang dibatasi kontur rapat.
Analisis horizontal gradient juga dilakukan untuk menentukan batas kontras densitas pada anomali residual. Batas kontras tersebut mengindikasikan adanya zona patahan. Keberadaan mineralisasi dapat dideteksi dengan metode Resistivity umumnya berdekatan dengan bidang batas dari kontras resistivity. Dengan hasil interpretasi terpadu dari ketiga metode tersebut diharapkan dapat menentukan sebaran zona mineralisasi. Sehingga kesuksesan rasio pemboran dalam eksplorasi mineral emas dapat ditingkatkan.

Area "X" is a mineralized prospect areas located in areas Papandayan, West Java. Mineralization study area classified as low sulfidation. This mineralization process is generally controlled by the formation of geological structures such as faults and fractures. Formation of the existing mineralization can be observed from outcrop fracture structures on the surface. However, the existence of this outcrop has been covered by younger volcanic layer. Thus an obstacle in identifying the existence of subsurface geological structures.
From these problems, the investigation done by the gravity method. Gravity method is effectively used in identifying the structure of the fault. Indication of fault structures observed residual anomaly map. Generally shown the value of positive and negative anomalies are tightly constrained contour.
Horizontal gradient analysis was also conducted to determine the density contrast in the residual anomaly. The contrast limits indicate the fault zone. The presence of mineralization can be detected by resistivity methods. Indicated the presence of minerals generally adjacent to the boundary of contrast resistivity. An integrated interpretation of the results of the three methods is expected to determine the distribution of the mineralized zone. Thus drilling success ratio in the mineral exploration of gold can be improved.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S52870
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alino Budi Rahardjo
"PT Newmont Nusa T cnggara merupakan salah satu Perusahaan Tambang Bijih Tembaga di Indonesia yang memproduksi tarnbangnya rata-rata sebesar 130 juta ton lebih setiap lahunnya. Hasil lambang yang berasal dari lokasi peledakan oleh shovel listrik (electric shovel) diambil dan dimuat ke dalam dump truck, yang selanjutnya dibawa ke lokasi pcnghancuran (crushing plany, tempal penimbunan (stockpile), dan limbah buangan (waste dump). Shovel Iistrik dan alat penghancur (crusher) sesuai dengan kapasitas produksinya sanggup melayani rencana produksi tambang sampai dengan th.2010.
Permasalahannya di sini adalah dengan kemajuan penambangan scmakin mcningkat, maka jarak pengangkutan material tambang dari lokasi penambangan (lokasi peledakan) menuju ke tiga lokasi pengiriman material (crusher, stockpile dan wastedump) akan bertambah juga. Dengan bertambahnya jarak pengangkutan tersebut akan bcrakibat untuk masa yang akan datang kebutuhan dumptruck juga akan mcningkat. Oleh sebab itu perlu diketahui mulai kapan dumptruck perlu ditambah.
Untuk memperoleh kebutuhan dumptruck pada masa yang akan datang, diperlukan suatu simulasi dengan ProModel untuk mcngetahui kcbutuhan dari dumptruck tersebut untuk masa yang akan dalang. Pertama kali dilcumpulkan data penunjang untuk keperluan simulasi, sclanjumya disusun model simulasi yang dapat mewakili keadaan peralatan sesungguhnya di lapangan.
Dari proses simulasi temyata diperoleh hasil bahwa untuk lahun 2003 dan 2004 kcbutuhan dumptruck yang ada cukup memadai, tetapi untuk tahun 2005 kebutuhan dumptmck masih kurang dan perlu ditambah sebanyak 7 unit dumptruck.

PT Newmont Nusa Tenggara is one of Copper Mining Companies in Indonesia which has an average of 130 million ton copper orc production per annum. Mine production from blasting location are loaded to dump truck by using electric shovel and then transported to crushing plant, stockpile and to waste dtunp locations. Electric shovel and crushing unit services mine production plan until 2010.
Now, the problem is if the mining activity is entended, so distance of mining ore transportation &om blasting location to crushing plant, stockpile and to wastedump locations will be longer. The addition of distance for mining ore transportaion is of course will increase cycle time and eventually it will also increase the number of' unit dump truck.
For this purpose we have to analyze when and how many dump truck should be increased. By using simulation of ProModel method it can be easily to find out the time and the number of unit dump truck. Simulation process can be done by collecting some field data as a support data to create simulation model representative of field condition.
From simulation process can be summarized that in 2003 and 2004 there will be no more units of dump truck are needed and in the year 2005 7 units of dump truck have to be increased."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T6462
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Danu Ega
"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52495
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ineke Mayliana
"Penelitian ini membahas mengenai beberapa permasalahan, seperti pembahasan tentang implikasi dari konsistensi pelaksanaan peraturan serta ketentuan yang berlaku disktor pertambangan terhadap perlindungan investor dalam hal pemberian izin. Kemudian persoalan tentang efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa izin usaha wilayah pertambangan. Serta pihak yang berhak atas kuasa pertambangan di konawe Utara berdasarkan fakta hukum dan rasionlitas para majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah konsistensi peraturan terhadap pemberian izin pertambangan belum tercapai, sehingga harus ada sosialisasi peraturan di tingkat pemerintah daerah dan koordinasi yang kuat antara pihak yang terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh tidak efisien bagi investor, sehingga dianjurkan adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan agar lebih efektif dari segi waktu dan biayas. Berdasarkan fakta hukum dan rasionalitas para hakim, maka jelas pihak yang berhak atas kuasa pertambangan tersebut adalah PT. DIPM karena telah sesuai dengan prosedur yang ada.

This research discusses about several issues, such as a discussion of the implications of the consistent implementation of the rules and regulations of the mining sector in terms of investor protection licensing. Then the question of the efficiency of the dispute resolution process mining license area. As well as the party entitled to Mining in Northern Konawe based on legal facts and rationality of the Panel of Judges. This research is normative.
The results of this study is that the problem of consistency rules for granting mining licenses have not been achieved, so there should be laws and regulations at the local level and strong coordination between the parties involved, both at central and regional levels. Then, the dispute resolution process adopted inefficient for investors, so it is recommended a special agency to resolve the problem of mining to be more effective in terms of time and cost. Based on the legal facts and rationality of the judges, it is clear that the parties are entitled to power mining is PT.DIPM due in accordance with established procedures.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33040
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Sulistiyohadi
"[ABSTRAK
Booming batubara dalam sepuluh tahun terakhir memunculkan industri tambang yang menjadi tulang punggung terbentuknya kota tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan Beraudan Paser di Provinsi Kalimantan Timur sebagai kota tambang.Industri tambang disini akan memasuki tahap pascatambangpada tahun 2024. Keberlanjutan kota dinilai dengan perbandingan PDRB sektor-sektor penyusun struktur ekonomi. Metodologi yang dilakukan yaitu dengan depth interviews dengan pemangku kepentingan seperti Bupati, Kepala Teknik Tambang dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Paser dan Berau sejak 1993-2013 belum dapat mentransformasi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, sehingga pembangunan di kedua kota tambang tersebut berpotensi tidak berlanjut menurut definisi lunak pembangunan berkelanjutan. Lima tahun terakhir kualitas masyarakat Berau lebih dari 60% berpendidikan SMP. Pendidikan masyarakat yang rendah, tidak mampu mengelola SDA secara optimal. Interaksi manusia dari luar sebagai pekerja tambang membentuk rente ekonomi yang menumbuhkan interaksi sosial dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan interaksi sosial ekonomi antar penduduk lokal. Pekerja tambang yang bermigrasi ke luar Paser dan Berau akan menurunkan rente ekonomi yang telah terbangun sejak tahun 1993. Valuasi ekonomi lingkungan dapat digunakan untuk menilai SDA, SDM, dan sumber daya buatan di Paser dan Berau. Nilai SDM, SDA terbarukan, dan sumber daya buatan di Berau lebih besar dibandingkan Paser, namun kualitas sumber daya manusia Berau dan Paser masih rendah dan belum dapat mengelola sumber daya alam secara optimal.

ABSTRACT
Coal booming in the last ten years, made the mining industry as the backbone of the mining town forming. This study aims to assess sustainability at Berau and Paser District in East Kalimantan Province as a mining town, where in 2024 the mining industry will enter the stage of post-mining. Sustainability cities assessed by comparison of GDP sectors making up the structure of the economy. The methodology is made by depth interviews with stakeholders such as Regent, mining manager and community leaders. The results showed that the development in Paser and Berau since 1993-2013 have not been able to transform the non- renewable natural resources into human resources better, so that development in both the mining town has potentially unsustain according to the soft definition of sustainable development. In last five years the quality of Berau people more than 70% graduated from junior high school. It is not enough to manage the environmentoptimallty. Human interaction from the outside as the miners had formed multiplier economic effect, where it was fosters social and economic interaction higher than socio-economic interaction between the local residents. Migrating miners will reduce economic rents that have been built since 1993Economic valuation of natural resources and the environment can be used to assess natural resources (NR), human resources (HR), and man-made resources (MMR) in Paser and Berau. HR value, NR value, and MMR in Berau greater than the value of HR, NR value, and MMR in Paser, but the quality of human resources and Paser Berau is still low and has not been able to manage natural resources optimally., Coal booming in the last ten years, made the mining industry as the backbone of the mining town forming. This study aims to assess sustainability at Berau and Paser District in East Kalimantan Province as a mining town, where in 2024 the mining industry will enter the stage of post-mining. Sustainability cities assessed by comparison of GDP sectors making up the structure of the economy. The methodology is made by depth interviews with stakeholders such as Regent, mining manager and community leaders. The results showed that the development in Paser and Berau since 1993-2013 have not been able to transform the non- renewable natural resources into human resources better, so that development in both the mining town has potentially unsustain according to the soft definition of sustainable development. In last five years the quality of Berau people more than 70% graduated from junior high school. It is not enough to manage the environmentoptimallty. Human interaction from the outside as the miners had formed multiplier economic effect, where it was fosters social and economic interaction higher than socio-economic interaction between the local residents. Migrating miners will reduce economic rents that have been built since 1993Economic valuation of natural resources and the environment can be used to assess natural resources (NR), human resources (HR), and man-made resources (MMR) in Paser and Berau. HR value, NR value, and MMR in Berau greater than the value of HR, NR value, and MMR in Paser, but the quality of human resources and Paser Berau is still low and has not been able to manage natural resources optimally.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>