Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipandang sebagai pewarisan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi banga Indonesia guna mempertahankan Negaxa Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar karena diyakini dengan Pancasila sebagaj falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.Dalam dunia pendidikan, substansi yang terkandung pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibagi kepada jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan setiap pembagian dalam jenjang tersebut masih dijabarkan lagi kepada beberapa segmen namun tetap berorientasi kepada tujuan yang same. yakni dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk konkrlt dari keterlibatan masyarakat dalam pembelaan negara adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.Sebab dengan adanya suasana yang kondusif tersebut memungkinkan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik disegala aspek kehidupan sehingga tercapai tujuan nasional yang berarti pula dapat tercipta Ketahanan Nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa rnasih banyak tindakan masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu penulis memilih judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka Penegakkan Hukum ( Studi kasus di SMUN 22 dan 30 Jakarta dalam Perspelctif Ketahanan Nasional ) Penulis ingin mengetahui sejauh mana pelajaran tersebut membentuk perilaku siswa, meskipun disadari bahwa perilaku siswa tidaklah berdiri sendiri melainkan sangat terpengaruh dengan suasana dan perilaku masyarakat disekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.Dari aspek proses pembelajaran PPK11 kesan yang ditangkap dari para siswa lcurang menguntungkan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara ]ain :a. Materi pelajaran masih teljadi tumpang tindih antara satu jenjang dengan jenjang lairmya, padahal pesan yang diterima dari kedua jenjang tersebut tidak jauh berbeda.b. Media pengajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran PPKn masih bersifat konvensional.c. Siswa seringkali merasa bosan dengan pembelajaran PPKn.Meskipun demildan tingkat pengetahuan mereka terhadap substansi PPKn sangat baik, hal ini dapat dilihat dari dua aspek :a. Nilai atau hasil ujian mata pelajaran PPKn yang dituangkan dalam buku rapor rata-rata 7.b. Pengetahuan terhadap politik dan ketatanegaraan cukup baik.

---

The studies of Pancasila and Civilization is to be viewed as inheritance values of culture the New Age of Indonesian generation, in preserving the Unity of Indonesia Republic against internal and external intimidation, since it is believed that Pancasila as the basic foundation and ideology to keep the national unity.In an education system, the substantial line which lies in the Chapter 30 Verse (1) UUD 1945, dividing the level from the Elementary to Further Education, and the each section of the group will be then separated into several segments, nevertheless the orientation of the overall goal is resting in the favor of national interest. A concrete model of community involvements in building national awareness is the establishment of moderate social security. The creation of encouraging situation would enhance a better future development in all aspects of life achieving national aims and promptly create National Safety.However, the reality shows that there are many community actions which against national legitimate regulation. Therefore, the writer chooses a title of ?The Study of Pancasila and Civilization for Law Enforcement" (case study at the SMUN 22 and 30 Jakarta, National Safety Perspective). The starting point is writer wishes to obtain such idea to what extent it reflects student behavior, as though they were aware of their conducts is not merely depends on their own, instead it develops through social interaction with the community.The standing point of learning process of PPKn implicitly drives a negative output, which due to several factors as follows:a. Study material considered irrelevant with other related subjects, although the main concern of such studies are not so far in different.b. Teaching media used as guidelines in the learning process of PPKn is exceedingly conventional.c. Most of the times students are reluctant in learning PPKn.However, the level of student knowledge towards the substantial of PPKn is consider advanced, and can be viewed within two measure aspects such as;a. Result of evaluation each subject of PPKn in Student Report Book shows score at point 7 (seven)-b. Political and States knowledge proves to an optimal level."

"Orasi ilmiah ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan Pancasila sebagai paham kesatuan sekaligus kebijakan nasional untuk mempertahankan persatuan nasional, Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika adalah embrio nasionalisme. Nasionalisme adalah kesadaran kebangsaan, harga-diri, dan identitas diri sebagai suatu bangsa."

"Penerbitan buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara tulisan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto' pada tahun 1981 telah menimbulkan perdebatan mengenai kapan hari lahir dan siapa penggali Pancasila. Buku setebal 74 halaman yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tersebut juga berisi tulisan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo yang berjudul Sekitar Pancasila dengan kata pengantar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P & K (saat itu) Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.Tanggapan-tanggapan yang muncul terhadap penerbitan buku tersebut pada intinya berfokus pada dua h6l. Pertama, tanggapan yang berasal dari para ilmuwan yang menganggap bahwa secara metodologis tulisan Prof. Nugroho Notosusanto tersebut lemah. Kedua, yang lebih keras, datang dari kalangan yang selama i.ni menganggap bahwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir.Pada saat itu ia sedang menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI dengan pangkat Brigadir Jenderal Tituler. Kemudian ia menjadi Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia?"

"ABSTRAKIndonesia merupakan suatu negara yang telah mendudukkan agama pada postal yang sangat penting, sehingga seluruh gerak kehidupan bangsa dan negara Indonesia selalu saja diwarnai oleh agama yang terdapat di Indonesia. Beberapa agama yang terdapat dan diakui di Indonesia, ialah agama Hindu (Bali), Buddha, Islam,Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dengan kedudukannya yang penting tersebut, agama telah dijadikan modal rohaniah dan mental dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bahwa agama di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting tampak dengan dicantumkannya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang telah diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi negara. Dengan adanya sila pertama Pancasila tersebut berarti negara Indonesia berdiri di atas landasan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menunjukan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara teokratis dan bukan juga negara sekuler. Untuk itu, negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara yang mendasarkan diri kepada agama tertentu saja, juga bukan negara yang tidak mempeduli kan agama. Kenyataan ini membawa akibat bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Untuk itu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang sehat. Hal ini tidak berarti, negara Indonesia memaksakan agama, sebab agama itu sendiri merupakan suatu keyakinan, sehingga tidak dapat untuk dipaksakan kepada seseorang untuk memeluknya. Kewajiban ini sudah semestinya sebab negara Indonesia memberikan ja minan akan adanya kebebasan beragama. Jaminan ini diberikan karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Kebebasan agama tersebut langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga hak akan kebebasan beragama bukan pemberian negara dan atau bukan pemberian golongan. Adanya jaminan kemerdekaan dan kebebasan beragama tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati agama tanpa mengadakan diskriminasi atau pembedaan perlakuan antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga setiap agama menerima hak, fasilitas, perlindungan serta kesempatan yang sama. "