Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditjen Perlindungan HAM sebagai unit organisasi yang baru tidak luput harus menyampaikan akuntabilitas kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap anggaran yang dikeluarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan perlu disusun dengan pendekatan kinerja. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan kualitas sumberdaya manusia dan sistem informasi terhadap proses penyusunan anggaran berbasis kinerja.Tinjauan pustaka mengindikasikan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu perencanaan berhubungan erat dengan kualitas sumberdaya manusia dan sistem informasi. Indikator kualitas sumber daya manusia mengacu pada pendapat Matindas (1997:102-103) menyebutkan bahwa pengembangan mutu sumber daya manusia bukan saja dengan mengirim ke lembaga-lembaga pendidikan tetapi juga meliputi pula hal-hal yang merupakan unsur kenyataan internalnya sepeti keyakinan, nilai dan kecenderungan. Indikator sistem informasi antara lain mengacu pada pendapat Halim (2002:112-113 mengatakan bahwa sasaran yang harus dicapai oleh sistem informasi adalah sebagai berikut : a) informasi yang dihasilkan harus tepat pada waktunya, b) Biaya harus dibuat seminimal mungkin, c) Sistem informasi harus sederhana dalam arti mudah dipahami, d) Dapat melayani kebutuhan. Karyawan dalam Halim, 2002:230-231 menyebutkan bahwa proses penyusunan anggaran kinerja maka setiap unit kerja haws mempunyai : a) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) unit kerja, b) Tujuan dan sasaran pokok, c) Program dan kegiatan, d) Indikator kinerja dan e) Target kinerja.Penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 responden dari populasi sebanyak 90 orang. Sebelum dilakukan analisa, instrumen diuji terlebih dahulu validitas dan reliabiltasnya. Kemudian data dianalisis berdasarkan frekuensi, median, modus dan crosstab. Setelah itu dilakukan analisis hubungan antar variabel penelitian dengan metode korelasi non-parametric Spearman's Rho.Temuan dari penelitian ini, ternyata dengan tingkat kepercayaan 99 % terdapat hubungan yang kuat antara variabel kualitas sumberdaya manusia dengan variabel proses penyusunan anggaran berbasis kinerja sebesar 0,762. Begitu juga hubungan antara variabel sistem informasi dengan variabel proses penyusunan anggaran berbasis kinerja mempunyai hubungan yang kuat yakni sebesar 0,796.Implikasi dari temuan penelitian, untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan : a) pendidikan dan latihan terutama mengenai perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, b) kesempatan bagi seluruh personil ikut serta dalam proses perencanaan, c) diberikan kesempatan/waktu Iuang yang lebih baik lagi bagi personil untuk mengembangkan did, d) peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas secara tepat waktu, e) penyiapan SAM yang memadai sehingga sistem informasi yang ada lebih dimanfaatkan secara optimal, f)diadakan analisis jabatan mengenai tugas pokok dan fungsi sehingga didapat benang merah yang jelas perbedaan antar tugas pokok dan fungsi antar unit kerja, g)standarisasi yang jelas untuk membuat indikator.kinerja berupa angka numerik atau yang dapat diperbandingkan secara spesisfik sehingga mempermudah pengendalian/pengawasan anggaran dalam rangka mencapai tujuan sasasran yang ingin dicapai oleh Ditjen Perlindungan Hak Asasi Manusia.

---

The Directorate General of Human Right Protection as a new unit has to give its performance accountability. In accordance with that, each expenditure in every activity needs to be arranged by performance approach. This research mainly focus in how the correlation of the quality of human resources and information system with the arrangement of budgeting process based on working performance.

From library reference, it indicates that budgeting process through performance is a plan that is closely related to the quality of human resources and information system. Based on Matindas' statement (1997:102-103) about the indicator of the quality of human resources, which stated that developing he quality of human resources is not only by sending to the course or training but also including the reality internal aspects, such as believe, value and tendency. And referring to Halim's statement about the indicator of information system which stated that the targets that has to be reached out are as followed; a) the information needs to be actual, b) minimize the cost, c) the information has to be simple and easliy understood, d) it can fulfill the needs. In addition, Halim stated (2002:230-231) that in the process of arranging the working performance budget, every working unit needs to have: a) main duty and function of working unit, b) purpose and main goal, c) program and activity, d) performance indicator, e) performance target.

This research covers primer and secondary data and 73 respondents from 90 people population. Before doing the analysis, the validity and reliability of the instruments are tested. Then, the data is analyzed based on to frequency, median, modus and crosstab. After that, the correlations between research variables are analyzed by using non-parametric Spearman's Rho correlation method.

The findings of this research with the degree of reliability 99 0/0 actually has a strong correlation between the quality of human resources variables and the process of arranging budget based on working performance which is 0.762. And the correlation between information system variables and the process of arranging budget based on working performance also has a strong correlation, which is 0.796.

The implication of the findings is that in order to optimize the budget arrangement based on working performance needs: a) course and training mainly on the design of budget based on performance, b) chance for every officials to be involved in the designing process, c) a better chance/time for every officials to develop themselves, d) enhance the officials performance in performing the tasks in an accurate time, e) prepare a qualify human resourse to optimize the existing information system, f) perform a function analysis about main duty and function in order to get a clear red line about the differences of main duty and function between working unit, g) a clear standardization to make a working performance indicator in numeric or other tools that can be compared in a specific way to make an easier budget controlling/monitoring in order to reach the target of the Directorate General of Human Right Protection."

"This study aims to find out the effect of the application of performance-based budgeting to performance budgetingmanager at the Centre for Education and Training Ministry of Home Affairs, Bandung Regional. The variables in thisstudy are the application of performance-based budgeting as an independent variable (X) and budget managementperformance as the dependent variable (Y). The dimensions of the indicators of variable X include the preparation phase(X1), the ratification stage (X2), the implementation phase (X3), reporting and evaluation phase (X4). While theindicators of variable Y include the dimensions of the level of efficiency (Y1), the level of effectiveness (Y2), and levels ofaccountability (Y3).The research method used is explanative research method because it intends to investigate the effect of one variable toanother variable. The sampling technique used is saturated by the number of sampling techniques sample of 38respondents. Data collection techniques are the study of literature and field research consisting of distributingquestionnaires and interviews. The results shows that the application of performance-based budgeting and performancemanagement budget is included in the Good category. Stages of preparation, ratification, implementation, reporting andevaluation of a positive effect on the level of efficiency, effectiveness, and level of accountability. It can be concluded thatthe application of variable performance-based budgeting has a positive effect on the performance variable budget managerat the Center for Education and Training Ministry of Interior Regional Bandung.The authors provide recommendations for improving the performance of the budget manager, by doing socializationregulations and guidelines on budget preparation and m Increasing the effectiveness of supervision and control of budgetexecution is managed by the managing budgets and doing so type of expenditure should consider the composition ofseveral types of shopping and p Need to involvement of both the head and the head of the field to describe the activities andtypes of budgets that have been proposed by each section."

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan.

---

This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used.

Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities.

These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan anggaran berbasis kinerja di Lingkungan Pemerintahan Pusat khususnya di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun anggaran 2014 sebagai tindaklanjut reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan UU 17 Tahun 2003. Analisis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di Sekretariat Jenderal Kementerian keuangan Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2014 dengan membandingkan penerapan anggaran berbasis kinerja Sekretariat Jenderal dengan peraturan yang terkait. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal masih fokus pada penyempurnaan anggaran berbasis kinerja ditahap proses penyusunan anggaran namun belum optimal pada proses pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran berbasis kinerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan periode anggaran 2014 belum seutuhnya menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This thesis analyze the implementation of performance-based budgeting in central government, case study in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014, as the enactment of public finance management reform mandated on UU No 17 year 2003. The analysis used qualitative descriptive methodology by reviewing the implementation on Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan and compare with regulation established. The analysis conclude that Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan still focus on budgeting process itself, but in the implementation phase, evaluating and reporting phase are still not optimal yet. This thesis conclude that implementation of performance-based budgeting in central government particularly in Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan budget year 2014 has not been completely implement based on regulation of performance-based budgeting in Indonesia."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan proses penganggaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai perusahaan publik dengan teori yang berlaku. Laporan ini fokus kepada siklus anggaran operasional Bank Indonesia untuk tahun anggaran 2019. Laporan magang ini menjelaskan dengan rinci langkah-langkah yang dilakukan di dalam siklus anggaran operasional Bank Indonesiasebagai bagian dalam penjelasan. Selain itu, penjelasan mengenai proses tambahan anggaran dan pengembalian anggaran, penganggaran untuk kantor cabang luar negeri, alat-alat penganggaran Bank Indonesia, evaluasi kinerja Bank Indonesia, dan Badan Supervisi Bank Indonesia juga dilakukan di laporan magang ini. Hasil dari laporan magang ini adalah penemuan bahwa proses penganggaran Bank Indonesia berjalan secara tepat. Kesimpulannya, proses penganggaran Bank Indonesia sudah berjalan sesuai dengan teori yang berlaku.

---

This internship report aimed to explain and compare the budgeting process done by Bank Indonesia, as a public company, with applicable theory. The report focuses on Bank Indonesia‟s 2019 operational budgeting cycle. A detailed step by step budgeting process is included in this report as a part of the explanation. Meanwhile, explanation of additional budget and budget refund, budgeting for overseas representative offices, budgeting tools of Bank Indonesia, Bank Indonesia performance evaluation, and Bank Indonesia Supervisory Agency, are also explained in detail. The result of this internship report is a finding that budgeting process of Bank Indonesia is performed appropriately. All in all, Bank Indonesia budgeting process is in accordance with the applicable theory"

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Tesis ini adalah studi kasus bagaimana ide investasi yang berasal dari karyawan dapat bertransformasi menjadi suatu proposal proyek investasi dengan bantuan opini subjektif dari karyawan lain di perusahaan yang sama. Hasil studi menunjukkan pengumpulan opini subjektif dengan variasi metode kualitatif dapat membantu mentransformasikan ide karyawan tersebut menjadi suatu perkiraan nilai ekonomis. Namun penggunaan opini subjektif ini menyebabkan problem informasi asimetris. Problem informasi asimetris dapat terjadi antara karyawan penggagas proyek investasi sebagai agen dan manajemen sebagai pemegang kepentingan. Dan problem informasi asimetris juga dapat terjadi antara karyawan penggagas proyek investasi sebagai pemegang kepentingan dan karyawan lain sebagai agen. Evaluasi terhadap proposal proyek investasi dapat mengurangi problem informasi asimetris tersebut. Pada penelitian ini model stage gate (Cooper, Robert G., 2008) dapat membantu menggambarkan sejauh mana model intertemporal capital budgeting (Roper, Andrew H. & Ruckes, Martin E., 2012) sesuai dengan kondisi pada penelitian. Pada penelitian ini kondisi informasi asimetris masih belum mendekati sesuai dengan model intertemporal capital budgeting, yaitu terjadi akibat perbedaan pandangan terhadap prospek investasi melainkan kondisi informasi asimetris masih terjadi pada faktor-faktor yang lain yang menentukan.

---

This thesis is a case study of how investment ideas from employees can be transformed into an investment project proposal with help of the subjective opinion of the other employees in the same company. The study shows the variation of collecting subjective opinion with qualitative methods can help transform the employee idea into an estimate economic value. However, the use of subjective opinion causes asymmetric information problems. Asymmetric information problems can occur between employees initiators of the project investment as an agent and management as an stakeholders. Also, asymmetric information problems can occur between employees initiaors of the project investment as an stakeholders and other employee as an agents. Evaluation of investment project proposal can reduce the asymmetric information problems. At this research stage gate model (Cooper, Robert G., 2008) can help illustrate the degree to which intertemporal capital budgeting model (Roper, Andrew H. & Ruckes, Martin E., 2012) in accordance with the conditions of the study. In this study the condition of asymmetric information still has not been similar in accordance with the intertemporal capital budgeting model, which occurs as a result of different views of the the investment prospects, but the asymmetric information condition still occurs at others factors that determine."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."