Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengenai Kebijakan Penempatan Bintara Polri dan Pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Kebijakan penempatan yang dikeluarkan oteh Kapotwittabes Semarang, hanya dipahami untuk menempatkan Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan Bintara polri di Polwiltabes Semarang tidak hanya ditujukan kepada Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan, tetapi ditujukan kepada semua Bintara polri, baik Bintara Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan maupun yang belum mengikuti pendidikan kejuruan.Masalah penelitian tesis ini adalah kebijakan penempatan Bintara Polri dan pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Dengan tidak adanya peraturan tertulis yang jelas dari komando atas (centralize policy) tentang penempatan Bintara polri menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang hanya berdasarkan pada perintah secara langsung (wisdom), baik berupa perintah lisan maupun berupa perintah tertulis, Peraturan tertulis yang tidak jelas menimbulkan lemahnya konsistensi pejabat yang mengeluarkan kebijakan, karena setiap ganti pejabat sudah pasti ganti kebijakan. Akibatnya Bintara Polri dalam melaksanakan tugas menjadi tidak efektif dan efisien.Hasil penelitian tesis ini menemukan fakta bahwa adanya kebijakan penempatan yang dikeluarkan Markas Besar Pairi dijadikan kebijakan umum untuk melakukan mutasi personal di Polwiltabes Semarang. Sedangkan kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapoiwiltabes dijadikan kebijakan khusus untuk memberikan reward atau punishment kepada Bintara polri. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang tidak sesuai dengan prinsip the right man on the right place berdasarkan minat, bakat dan kemampuan.Penelitian tesis ini juga menemukan fakta bahwa adanya hubungan otoriter, hubungan personal, rendahnya gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak, terbatasnya sarana perumahan dan kendaraan dinas serta adanya perbedaan tempat basah dan tempat kering dalam pelaksanaan tugas, menimbulkan dampak kepada Bintara polri, sehingga tidak termotivasi untuk bekeija secara maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Maka implikasi dari tesis ini adalah perlunya kebijakan penempatan yang jelas dari Markas Besar Polri untuk memberikan perhatian kepada Bintara Polri dalam pola pembinaan karier, terutama di bidang penempatan. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh kepala kepolisian dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan daerah hukum dan kewenangan masing-masing. Perlu adanya konselling di Polwiltabes Semarang untuk membantu Kapolwiltabes dalam melihat minat, bakat dan kemampuan Bintara Polri, agar dalam penempatan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian periunya menghitung kembali standar kehidupan yang layak, karena kebutuhan fisik manusia tidak cukup hanya makan, tetapi ada kebutuhan primer Iainnya seperti, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi sebagai pendukung terpeliharanya unsur kejiwaan petugas polisi yang sangat rentan dan beresiko timbulnya stress."

"ABSTRAKSI Bersamaan dengan program pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan seluruh wilayah Nusantara, khusus di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya banyak terjadi berbagai jenis kejahatan. Padahal, "beban yang besar dan korban yang fatal akibat kejahatan jelas merupakan ancaman dan hambatan bagi usaha pembangunan yang ingin mendekatkan kesejahteraan umat manusia" (Soedjono, 1983: 5). Berdasarkan pengamatan, laju kriminalitas cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan masih rendahnya perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (Mabes Polri, 1983, Soejarwo, 1985, Sanusi, 1987, Suara Pembaruan, 1988). Reserse sebagai pengemban fungsi melaksanakan tugas pokok Polri di bidang "represif justisiil"; pemberantasan kriminalitas. Reserse berperan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sehingga pelaku dapat dituntut dan mendapat putusan Pengadilan (Soesilo, 1976), masih terdapat kelemahan (Soedjarwo, 1983, Soesetio, 1983. Suara Karya, 15 Juni 1989). Oleh karena itu Polri dalam program kerja memprioritaskan peningkatan fungsi reserse, di samping fungsi lain (Sanusi, 1986). Bila dikaji mengenai tugas reserse dan kegunaan kreativitas yang dikatakan Rahardjo (1968) dan Sanusi (1987c) bahwa reserse adalah sebagai juru tafsir dan transformator hukum, Sebagai penegak hukum "jalanan" yang bersifat telanjang memiliki risiko yang cukup tinggi, pekerjaannya berkualitas ganda bahkan majemuk dan kedudukannya dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana pada pos terdepan sebagai pemburu kejahatan yang tidak mengenal menyerah meskipun masalah yang dihadapi lebih banyak di luar batas-batas yang sudah dikenal. Sedang kegunaan kreativitas dalam hal ini dikatakan Sanusi (1987c) dan Lantang Harahap (1987) kreativitas berguna untuk mengantisipasi kemajuan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan untuk menemukan cara-cara baru yang lebih tepat dan cepat dalam mengatasi masalah-masalah peningkatan kualitas tindak pidana. Disamping dapat mendorong semangat kerja keras, memberikan kesukaan dan kepuasan, mendorong semangat juang dan ketahanan untuk tidak berhenti berjuang, mencambuk untuk mencapai tujuan serta merupakan sarana mengembangkan kepribadian dan memotivasi perbaikan-perbaikan kualitas dan kuantitas hidup. Muncullah dugaan ada hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kreatif, sikap kreatif dan keberhasilan tugas bintara reserse. Sebagai konsekuensi logis dari dugaan tersebut maka dalam peningkatan fungsi reserse seyogyanya mencakup aspek kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif para petugas, baik melalui program pendidikan, penempatan maupun pengalaman (lama tugas). Karena ketiga faktor tersebut cukup besar pengaruhnya terhadap proses pengembangan kreativitas sebagaimana dikatakan Utami Munandar (1984) bila ditinjau dari segi pendidikan bakat kreatif dapat dipupuk dan dikembangkan, tetapi bakat itu dapat pula terhambat dan tidak terwujud. Demikian pula Selo Soemardjan mengatakan bahwa timbul dan tumbuhnya kreativitas dan selanjutnya berkembang suatu kreasi yang diciptakan oleh individu tidak dapat luput dari pengaruh kebudayaan serta pengaruh masyarakat di mans individu itu hidup dan bekerja (1983). Campbell pun mengatakan bahwa orang-orang kreatif biasanya sudah lama hidup dalam lingkungan orang-orang yang dapat menjadi contoh (1986). Ungkapan ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kreativitas melalui pendidikan, penempatan maupun lama tugas terhadap pengembangan kreativitas bukan dengan sendirinya akan terwujud tetapi diperlukan suatu kondisi yang secara sadar mengarah kepada peningkatan kreativitas. Di lingkungan Polri selama ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai kreativitas hubungannya dengan keberhasilan tugas, tingkat pendidikan, penempatan dan lama tugas bintara reserse. Maka dapat dikatakan penelitian ini sebagai pendahuluan dalam rangka penjajagan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dan sikap kreatif tidak ada hubungan dengan keberhasilan tugas, tingkat pendidikan dan lama tugas. Namun pada kemampuan berpikir kreatif maupun sikap kreatif terdapat perbedaan antara bintara reserse dan sabhara. Di mana kemampuan berpikir kreatif bintara reserse lebih tinggi daripada bintara sabhara, tetapi pada sikap kreatif (sementara) bintara reserse lebih rendah daripada bintara sabhara. "

"Tesis ini membahas mengenai analisis implementasi program “AREA” sebagai bentuk affirmative action dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu. Penurunan rekrutmen bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu, membuat biro SDM Polda Metro Jaya membuat sebuah program dengan tujuan dapat menjadi jembatan bagi putera-puteri di wilayah Kepulauan Seribu dapat terakomodir sebagai bagian dari personil Polri. Hal ini didasarkan pada nilai keadilan sosial yang diupayakan untuk dipenuhi dalam sebuah praktik manajemen SDM publik. Fakta yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, hasil dari rekrutmen dan seleksi di wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki putera-puteri yang berhasil lolos menjadi personil Polri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan memfokuskan penelitian dalam sejak tahun 2016-2018 dimana program “AREA” pertama kali di laksanakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori implementasi program, dan model kesesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada ketidaksesuaian di 3 unsur yaitu pelaksana (biro SDM Polda Metro Jaya), program “AREA” dan pemanfaat (pemuda-pemudi Kepulauan Seribu). Selain itu pelaksanaan implementasi program “AREA” memiliki bebebrapa faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi , dan struktur organisasi yang dimana ke-4 faktor tersebut menyebabkan bentuk tindakan affirmative action yang dilakukan melalui program “AREA” belum dapat dikatakan sebagai jembatan bagi nilai keadilan sosial dalam praktik manajemen sumber daya manusia publik seperti instasi Polri.

---

This thesis analyze the implementation of 'AREA' program as affirmative action form in the bintara Polri recruitment process and selection in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region. The decreasing of Bintara Polri recruitment in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region, made the Human Resources Bureau of Polda Metro Jaya make a program that has the aim to bridging Kepulauan Seribu sons and daughters to be able to join as Polri personnel. This is based on the social justice value that is sought to be fulfilled in a public Human Resources management practice. The fact that occurred in the last 2 years, the results of recruitment and selection in the Kepulauan Seribu region did not have sons and daughters who managed to qualify as Polri personnel. In this study, the authors used qualitative methods, focusing on research in 2016-2018 where the 'AREA' program was first implemented. The theory used in this thesis is the program implementation theory and program suitability model. The results showed that the  program impementation had not been implemented properly because there were incompability in 3 elements, which are the executor (Polda Metro Jaya Human Resources bureau), the 'AREA' program and the beneficiaries (Kepulauan Seribu sons and daughters). In addition, the implementation of the 'AREA' program has several factors that influence its implementation, which are communication, resources, disposition, and organizational structure. This 4 factors cause the affirmative action form that carried out through the 'AREA' program can not be called yet as a bridging to social justice value in public Human Resources management practice like Polri agency."

"Permasalahan citra Polri di masyarakat sejauh ini masih kurang baik. Makin hari tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin tinggi, dalam hal penegakan hukum dan terutama dalam hal perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk memperbaiki citra Polri yang kurang bagus di masyarakat maka diperlukan anggota Polri yang beijiwa sipil dan merakyat. Pembentukan polisi-polisi sipil yang merakyat sendiri dimulai dari pendidikan dasar kepolisian. Setelah keluar dari ABRI pendidikan dasar kepolisian diarahkan ke pembentukan polisi-polisi sipil yang non militer karena dalam tugasnya polisi berhadapan dengan masyarakat dan bukan dengan musuh. Pendidikan dasar kepolisian yang mengarah ke pembentukan polisi sipil ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kepolisian, terutama di kalangan anggota-anggota Polri yang terkait dengan pendidikan Polri. Untuk itu penulis meneliti perbedaan sikap antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri, apakah ada perbedaan atau tidak. Diambilnya pendidikan pertama Bintara Polri sebagai sampel karena sebagian besar anggota Polri merupakan lulusan dari pendidikan tersebut.Subyek penelitian ini terdiri dari 30 orang pembina Sepolwan, 30 orang pembina SPN Lido, 50 orang siswa Sepolwan, dan 50 orang siswa SPN Lido, yang diambil secara accidental di Sepolwan dan SPN Lido. Untuk mengetahui perbedaan sikap antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri penulis mengunakan skala sikap model Likert dengan metode kuesioner yang penulis buat sendiri berdasarkan aspek-aspek yang mewakili pendidikan Polri yang hendak diukur. Selanjutnya data yang diperoleh dihitung dengan menggunakan T-test (independenl) untuk mendapatkan perbandingan nilai mean dari kedua sampel.Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sikap yang signifikan antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri. Dimana kedua pihak cenderung samasama setuju atau bersikap positif terhadap pendidikan Polri sekarang ini.Ditemukan tidak adanya perbedaan sikap yang signifikan antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri disebabkan karena pendidikan Polri yang bersifat non militeristik sekarang ini dilihat sebagai hal yang menyenangkan bagi kedua pihak sehingga mereka menyukainya. Tema mengenai sikap pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri cukup menarik karena pendidikan pertama Bintara Polri paling banyak menghasilkan anggota-anggota Polri dibandingkan dengan pendidikan dasar kepolisian yang lain. Disamping itu Bintara-Bintara Polri dalam tugas kesehariannya banyak terjun di masyarakat sehingga Bintara Polri yang merakyat sangat dibutuhkan.Dilihat dari hasil ternyata sikap siswa dan pembina pendidikan pertama Bintara Polwan berbeda terhadap komponen pendidikan Polri, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya cara lain untuk mendapatkan informasi mengenai sikap pembina dan siswa terhadap pendidikan Polri, misalnya dengan cara wawancara dan observasi.Pada penelitian ini teknik pengambilan sampelnya adalah accidcntal sampling dan prosedur pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana peneliti sehingga ketepatan hasil yang diperoleh mungkin masih kurang, oleh karena itu perlu memperhatikan teknik pengambilan sampel. Sebaiknya mengambil sampel siswa ketika mereka sedang tidak kelelahan sehingga jawaban yang diberikan lebih akurat. Dan yang terakhir, sebaiknya dalam pengelompokan item-item berdasarkan dimensinya menggunakan analisis faktor agar lebih akurat."

"Tesis ini tentang Faktor Kepemimpinan dalam Proses Pengawasan Seleksi Penerimaan Bintara Polri di Polda X. Perhatian utama Tesis ini adalah kepemimpinan Polri di tingkat Polda dalam proses seleksi penerimaan Bintara Pain di Polda X. Dengan fokus penelitian pada fungsi pengawasan dalam proses seleksi. Adanya kesenjangan kepemimpinan Polri di tingkat pusat dan daerah berdampak Pula kepada pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda X. Meskipun telah ada peraturan dari tingkat pusat agar pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda-polda dilaksanakan secara obyektif, transparan dan bebas KKN, akan tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan dari para pemimpin atau pejabat di Polda maka penyimpangan-penyimpangan tersebut masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan atau perintah dan pimpinan Polri di tingkat Pusat ternyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pimpinan Polri di daerah (Polda). Metode penelitian yang digunakan adalah metode desknptif analitis dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X, Kapolda X kurang berperan dan melimpahkan kewenangannya sebagai Ketua Panitia Daerah Penerimaan dan fungsi pengawasan kepada para stafnya. Akan tetapi, pelimpahan kewenangan ini tanpa disertai pengawasan Iebih lanjut dari Kapolda X. Kondisi ini memberikan peluang kepada para stafnya untuk melakukan diskresi birokrasi dengan cara membantu kelulusan para peserta yang memiliki sponsorship dari Kapolda atau pejabat lainnya. Selanjutnya peluang ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan membantu kelulusan para peserta seleksi dengan cara berkolusi dengan para pejabat tersebut atau para anggota panitia pelaksana seleksi. Akibat dari lemahnya fungsi pengawasan yang ada, maka praktek KKN masih terjadi pada kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A. 2006 di Polda X.Oleh karena itu Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi, harus melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan juga pemenuhan kebutuhan anggaran serta penjatuhan sanksi hukuman yang berat bagi anggota atau pejabat yang melakukan penyimpangan dapat diterapkan untuk menjamin agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan transparan dan bebas KKN."

"Test ini tentang Pengawasan yang diiakukan oleh pihak eksternal dalam Penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 di Polda Metro Jaya. Pengawasan dalam penerimaan Bintara Paid pada awainya hanya melibatkan pihak eksternal, namun tidak diiaksanakan secara optimal sehingga pengawasan tersebut bersifat semu. Hal tersebut dikarenakan pengawasan eksternal masih terikat dalam suatu birokrasi dan hierarkhi yang dapat mempengaruhi jalan atau hasil dart pengawasan. Berdasar hal tersebut pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep1214IIVI2004 tanggal 12 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Polri diatur tentang pelibatan pihak eksternal baik sebagai fungsi pendukung maupun sebagai fungsi pengawas. Pelaksanaan pengawasan eksternal setelah dikeluarkan Skep Kapolri tersebut masih belum dirasakan hasilnya. Pelibatan pengawas eksternal hanya bersifat formalitas saja, mereka hanya dilibatkan dalam surat perintah Kapolda tetapi pada pelaksanaannya tidak melakukan apa-apa. Pada penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 Kapoiri melalui De SDM Kapolri menekankan kepada seluruh Panitia agar melaksanakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan akuntabel dengan memberdayakan pihak eksternal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penekanan De SDM Kapolri tersebut dijabarkan oleh Polda Metro Jaya dalam penerimaan Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 sehingga pelaksanaannya sudah memberdayakan pihak eksternal baik sebagai pengawas maupun sebagai pendukung peiaksanaan penerimaan Bintara Polri. Karena baru pertama kali pemberdayaan pihak eksternal dilaksanakan maka image masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Bintara Polri masih seperti penerimaan sebelumnya, sarat dengan KKN. Sosialisasi yang sudah gencar dilaksanakan masih belum dapat meyakinkan masyarakat/calon peserta seleksi bahwa penerimaan Bintara Gelombang f T.A. 2007 sudah bersih, transparan, dan bebas KKN sehingga masih banyak yang menjadi korban penembak di atas kuda. Komitmen pejabat Polri atau anggota Polri untuk mendukung kebijakan Kapolri dalam menciptakan penerimaan Bintara Polri yang bersih, transparan dan bebas KKN masih dirasakan kurang, hal ini mungkin disebabkan dukungan dan persiapan untuk melakukan kegiatan tersebut juga masih dirasakan belum cukup. "

"Tesis ini mendiskripsikan tentang penanganan pelaku kejahatan anak oleh polisi di kodya Semarang, untuk mengetahui sejauh manakah hak-hak tersangka anak mendapatkan perhatian polisi di Poltabes Semarang. Pendiskripsian dimaksud difokuskan pada langkah-langkah penyidikan dengan lebih fokus lagi pada tindakan penangkapan, penahanan dan pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka anak. Latar belakang teori dalam penulisan ini dilakukan dengan melihat tindakan penyidikan dimaksud sebagai tindakan sosial (analisa tindakan sosial COHEN:1973) dan pengaruh kondisi lingkungan penyidik yang mempengaruhi tindakannya sebagai penyidik tersangka anak (sebagaimana yang dikemukakan oleh DONALD BLACK : 1980). Dari hasil penelitian yang melatar belakangi tesis ini, diperoleh gambaran bahwa terdapat kecenderungan pilihan tentang tujuan penyidikan tersangka anak, yang mengarah kepada penyelesaian berkas perkara dan mengabaikan alternatif tentang tujuan lain, berupa jaminan perlindungan terhadap pertumbuhan pisik, mental dan sosial tersangka anak. Kondisi semacam inilah yang mempengaruhi perilaku polisi yang menangani tersangka anak dalam prakteknya, yang menimbulkan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak-hak tersangka anak, termasuk tindakan kekerasan dan kecenderungan melakukan penahanan terhadap tersangka anak."

"Tesis ini merupakan upaya untuk mengkaji Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Kep/0211/2001, Tentang Ketentuan Penugasan Anggota Polri di Luar Jabatan Struktural/Fungsional Organisasi Polri.Hasil pengkajian ini mengungkapkan bahwa Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri, ternyata belum berjalan secara efektif. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut.Pertama, ketentuan pada pasal 2 ayat (a) dalam Keputusan Kapolri di atas yang menetapkan bahwa penugasan anggota Polri di luar jabatan struktural/fungsional organisasi Polri dengan keharusan beralih status menjadi PNS atau pensiun, serta ketentuan yang "meniadakan keharusan beralih status atau pensiun tersebut" sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (b); ternyata tidak selalu sinkron dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan hukum dan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.Kedua, adanya kendala hukum dan perundang-undangan di atas, pada gilirannya juga berdampak pada ketidaksinkronan dalam kebijakan tentang ketentuan alih status menjadi PNS atau pensiun di antara yang berlaku di lingkungan organisasi polri dengan yang berlaku pada instansiinstansi di luar organisasi Polri, sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut tidak dapat diproses dengan mudah.Ketiga, dalam berbagai kasus yang terungkap melalui penelitian ini, kondisi tersebut cenderung merugikan bagi anggota Polri yang bertugas di instansi lain di luar organisasi Polri, sehingga mereka bersikap hati-hati dan menungggu perkembangan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, dan tidak terburu-buru untuk mengajukan permohonan alih status menjadi PNS atau permohonan pensiun dari dinas Polri.KEPUSTAKAAN: 35 (1961-2002)."

"Berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri masih terjadi. Pada tahun 2017, dari 33 Polda yang menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri, terdapat 8 Polda dan 1 Satker Mabes Polri yang masih ditemukan adanya penyimpangan. Namun demikian, Polda Metro Jaya justru mendapatkan penghargaan dari Kapolri atas prestasinya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi Polri tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya tahun 2018 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan Polda Metro Jaya dapat menjadi role model bagi Polda-polda lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri. Peraturan yang ada menggariskan bahwa prinsip yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi Polri adalah bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) yang selaras dengan prinsip merit. Terdapat celah-celah yang berpotensi kecurangan dalam mekanisme tiap metode seleksi hingga penentuan kelulusan akhir sehingga berpotensi merit system tidak terimplementasi dengan baik. Namun demikian, Polda Metro Jaya dapat menyelenggarakan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri tahun 2018 berdasarkan merit system. Faktor utama yang menentukan keberhasilan Polda Metro Jaya adalah faktor Kapolda selaku Ketua Panitia Daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri dengan berbasis merit system.

---

Various problems in the recruitment and selection process of non-commissioned officer still occur. In 2017, of the 33 Regional Police Offices (Polda) that held national police recruitment and selection process, there were 8 Regional Police Offices and 1 National Police Headquarters Work Unit where  irregularities were still found. Nevertheless, Polda  Metro Jaya instead received an award from The Chief of Indonesian Police for its achievements in holding the 2017 national police recruitment and selection process.

The purpose of this study is to analyze the implementation of merit systems in the recruitment and selection process of Non-commissioned  Police Officer held by Polda Metro Jaya in 2018 as well as the factors that influenced them, with the expectation that Polda Metro Jaya could become a role model  for other Regional Police Offices. The study uses an approach post-positivist. Data collections are done by document studis and in-depth interviews which the data analysis then were carried out.

The results showed that there was no Kapolri Regulation that explicitly regulated the implementation of merit systems in the process of recruitment and selection of National Police. The existing regulations outline that the principles used in the National Police recruitment and selection process are clean, transparent, accountable and humane (BETAH) that are in line with the principle of merit. There are potential loopholes in the mechanism of each selection method which determine the final graduation  with the result that the potential merit system is not implemented properly.

Nevertheless, Metro Jaya Regional Police could still hold the 2018 National Police commission recruitment and selection process based on the merit system. The main factor that determines the success of Polda Metro Jaya is Chief of Regional Police as the Chairperson of the Regional Committee who has a high commitment to administer Non-commissioned  Police Officer recruitment and selection process with a merit-based system."