Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 70275 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Nugrohadi
"Pelaksanaan Orasional Kepolisian dalarn rangka menanggulangi kejahatan yang semakin meningkat dapat dilakukan melalui penggunaan kekuatan Sat Brimobda. Pemanfaatan Sat Brimobda dalam kegiatan Operasional Kepolisian cukup beralasan, mengingat penggun an satuan ini merupakan suatu bentuk perkuatan.
Namun dalam upaya memaduan satuan Reserse dan satuan Brimob tidak menutup kemungkinan timbulnya hambatan ber:upa ketidakselarasan pola tindak. Melalui penyempurnaan pola tindak Satuan Brimob dan Satuan Reserse pada Unit Resmob dan pemenuhan empat prasyarat fungsienal sebagai sistem Ke as maka akan tergambar dan terkategori struktur hubungan kerjasama, sekaligus berbagai kebutuhannya dapat terpenuhi.
Adapun masalah penelitiannya adalah mengenai orientasi tindakan sosial antara Brimob dan Reserse pada Unit Resmob Dit Serse Polda Metm Jaya dan pemenuhan empat prasyarat fungsional yang dicapai sebagai sistem kerjasama yang seimbang.
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pola tindak dan pemenuhan empat prasyarat fungsional Satuan Brimob dan Satuan Reserse. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati , tekhnik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara terstruktur ataupun spontan dalam rangkaian pengamatan
terlibat.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T5037
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Balelang, Samuel
"Penggunaan senjata api oleh Fold tidak terlepas dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang, tata Cara dan pertanggung jawabannya. Adanya ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam penggunaan dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan senjata api. Di mana secara berlanjut kondisi tersebut sangat memungkinkan masyarakat karena hak asasinya dilanggar, demikian pula bagi Polri citranya akan terus memburuk dimata masyarakat.
Adapun rumusan masalah penelitian adalah bentuk-bentuk penggunaan senjata api yang cenderung untuk di simpangkan sehingga menjadi penyimpangan kepolisian (abuse of power). Bagaimana terjadinya penyimpangan maka berkaitan erat dengan perilaku pembentukan anggota dalam melaksanakan tugas baik yang bersumber dari dalam diri (Kondisi Psikologis) ataupun lingkungan sosial (Social Interaction) yang turut membentuk dan mempengaruhi anggota berperilaku.
Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian di Unit Resmob Polda Metro Jaya adalah penelitian yang berifat kualitatif, yang didasarkan oleh pemikiran bahwa untuk dapat, melihat perilaku dapat juga dilakukan pemahaman-pemahaman terhadap kehidupan sosial. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian tentang adanya kecenderungan penyimpangan kepolisian. Teori yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Klitgard.
Dari serangkaian penelitian yang dilakukan ditemukan fakta yang melatar betakangi motivasi, pertimbangan-pertimbangan dan pertanggung jawaban yang telah membentuk kondisi psikologis dimana kondisi psikologis ini berinteraksi dengan lingkungan sosial maka terbentuklah perilaku sosial dalam pelaksanaan tugas anggota Unit Resmob Polda Metro Jaya. Terutama dalam penggunaan senjata api yang cenderung untuk disimpangkan.
Sesuai dengan permasalahan bahwa perilaku yang dibahas adalah perilaku yang menyimpang atau penyimpangan kepolisian. Maka, penyimpangan yang ada pada Unit Resmob tentang penggunaan senjata api yaitu karena adanya penggunaan power yang berlebih penerapan diskresi serta tidak adanya pertanggungjawaban secara jelas dan pasti dalam operasionalisasi penggunaan senjata api pada pelaksanaan tugas.
Penggunaan senjata api dan kekerasan adalah bukan satu-satunya cara dalam rangka penegakan hukum jadi upaya penegakan hukum yang mengedepankan kekerasan dengan menggunakan senjata api oleh Polri harus dapat dirubah."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T10654
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitriana Sidikah Rachman
"Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk tim negosiator Polri termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, dibentuk dua tim negosiator yaitu tim negosiator polki dan tim negosiator polwan.
Dalam melakukan negosiasi, ada dua sasaran, yaitu pimpinan atau koordinator unjuk rasa dan massa unjuk rasa, dimana strategi yang diterapkan yaitu Sapa - Senyum - Salam dengan metode berbaris memanjar atau berbaur dengan massa. Di sisi lain, dalam melakukan unjuk rasa, kelompok unjuk rasa memiliki agenda aksi tersendiri. Agenda tersebut termasuk kedalam bagian dari karakteristik unjuk rasa yang ada.
Dengan adanya karakteristik tersebut, maka tim negosiator harus memiliki strategi tersendiri dalam melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa sehingga dapat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Jika tidak mempertimbangkan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh tim negosiator akan sulit mencapat tujuan bersama agar unjuk rasa berlangsung aman, tertib dan damai. Akibatnya, negosiasi yang dilakukan, menjadi tidak ada kaitannya dengan aman, tertib, damai tidaknya unjuk rasa yang terjadi."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iskandar Fitriana Sutisna
"Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Satuan V Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Metrojaya. Permasalah penelitian ini adalah penyidikan tindak pidana korupsi ada yang sesuai prosedur dan ada yang tidak sesuai prosedur atau menyimpang, sedangka Fokus penelitian tersebut adalah berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat. V Tipikor DiLReskrimsus Polda Metrojaya.
Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menunjukan proses penyidikan tindak pidana korupsi terutama beberapa penyimpangan yang dilakukan ofeh penyidik Sat V Tipikor Dit. Reskrimsus Polda Metrojaya, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan dan memotret secam utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat. V Tipikor dalam melakukan penyidikan.
Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut.
Terdapat juga tindakan lain yang terjadi dalam proses penyidikan yaitu berupa penyimpangan-penyimpangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Sat V Tipikor adalah berupa penyimpangan dalam : prosedur pemanggilan saksi; perlakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dalam pemeriksaan tersangka; penangguhan penahanan dengan imbalan uang; penghentian penyidikan dengan imbalan uang; menyidik perkara yang bukan merupakan tindak pidaka korupsi. Sedangkan faoktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan; pendidikan; pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan; hubungan internal dan esktemal yang negatif seperti budaya Polisi yang menghalalkan segala cara (istilah 86).
Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Poiri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Raid dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dafam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana, maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin subumya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sehingga akan semakin terpuruknya citra Poiri dimata Masyarakat dan Pemerintah."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18364
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Julianto
"Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat.
Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah.
Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?
Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan.
Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11976
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dilia Tri Rahayu Setyaningrum
"Praduga mempakan dugaan awal terhadap seseorang atau sesuatu, baik yang bersifat positif, maupun negatif. Praduga yang bersifat negatif biasanya disebut prasangka atau prejudice. Praduga dapat terjadi pada siapa saja, dalam skripsi ini penulis membahas praduga petugas polisi, khususnya pemeriksa tersangka dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polri. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana dan mengapa praduga tersebut dapat terjadi di kalangan pemeriksa.
Untuk itu, penelitian berfokus pada pemeriksa tersangka yang telah berpengalaman menangani kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dengan harapan dapat diperolah gambaran mengenai proses yang terjadi sebelum dan ketika pemeriksaan dilakukan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang proses praduga, dengan demikian dapat diketahui secara jelas penyebab praduga di kalangan pemeriksa BAP. Pemeriksa di Polda Metro Jaya merupakan subyek yang tepat untuk diambil datanya sebab di sana merupakan pusat pemeriksaan segala kasus, termasuk kasus yang tidak dapat ditangani oleh Polres atau Polsek.
Dalam penelitian ini dipilih pendekatan kualitatif, agar gambaran dan dinamika serta proses yang diceritakan subyek terlihat jelas dan unik sehingga dapat dipahami Iebih baik, sesuai makna yang diberikan dari sudut pandang individu yang bersangkutan. Dapat dikatakan pula bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena berusaha menggambarkan gejala, keadaan, dan proses yang terjadi pada diri individu. Data untuk penelitian ini didapat dari wawancara mendalam terhadap beberapa pemeriksa tersangka di Polda Metro Jaya. Wawancara dilakukan di rumah kediaman mereka.
Pembahasan dimuiai dengan pemberian contoh praduga positif dan negatif pada pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya pembahasan kasus yang dialami subyek pertama. Bagian kedua membahas kasus subyek kedua. Kedua bagian tersebut membahas 4 proses yang masing-masing adalah: Pengaruh kontekstual, impression formation, attribution, dan faktor penyebab praduga pada setiap subyek. Bagian ketiga, berisi pembahasan antar subyek yang membandingkan antara hasil yang diperoleh pada subyek 1 dan 2. Bagian keempat merupakan rangkuman pembahasan, berisi proses-proses kognisi sosial yang terjadi sehingga menghasilkan praduga, baik positif maupun negatif. Proses-proses tersebut antara Iain schema dan prototypes, heuristic, dan automatic vigilance.
Penelitian ini menemukan bahwa praduga terjadi karena manusia memiliki proses berpikir yang dilandasi oleh berbagai faktor, antara lain pengaruh kontekstual yang termasuk di dalamnya kehidupan masa lalu, pembentukan impresi saat pertama kali pemeriksa bertemu tersangka dan proses selama pemeriksaan, atribusi yang merupakan sikap pemeriksa untuk dapat mengerti penyebab sikap dari tersangka, dan faktor penyebab praduga Iain seperti stereotypes, Iingkungan kerja, desakan tugas dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melandasi proses terjadinya praduga yang dapat diterangkan melalui proses skema dan prototip dimana telah terbentuk suatu framework dalam kognisi pemeriksa saat bertemu tersangka, proses heuristik yaitu jalan pintas yang diambil dalam praduga negatif atau positif, proses yang menimbulkan kesalahan kognisi seseorang yang disebut automatic vigilance dimana seseorang lebih memperhatikan informasi negatif dari tersangka dibanding informasi lainnya sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, dan faktor afektif yang dapat mempengaruhi praduga pemeriksa terhadap tersangka.
Praduga yang terjadi pada tersangka tidak selamanya merupakan hal yang buruk, karena berguna agar proses pemeriksaan berjalan Iebih lancar tanpa mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Tentunya harus terdapat toleransi pada diri masing-masing pemeriksa agar praduga yang terjadi tetap pada batas-batas yang diperkenankan. Semoga skripsi ini berguna."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2000
S2977
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Z. Panca Putra
"Pemberlakuan sistem peradilan umum merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Polri. Sebagai hal baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan Tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi sistem peradilan umum diterapkan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Dalam penulisan tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Cara pengamatan terlibat, wawancara, dan penelitian dokumen. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sistem peradilan umum bagi anggota Polri telah diimplementasikan melalui penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
Implementasi ketentuan ini juga diikuti dengan perubahan pola penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri. Dalam kenyataannya, penyidikan yang dilakukan belum dapat mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana, khususnya dalam menyelesaikan laporan/ pengaduan masyarakat yang terbukti dari masih rendahnya tingkat penyelesaian perkara.
Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan antara lain adalah faktor pengorganisasian yang dilakukan terhadap tim penyidik; ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri; kebijakan pimpinan; dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana, diperlukan adanya organisasi penyidik yang khusus bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum anggota Polri. Selain itu, diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.
Daftar Kepustakaan : 43 buku dan 14 dokumen, kurun waktu tahun 1969-2002."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10994
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nuri Andrian
"ABSTRAK
Fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini mencoba menggambarkan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yaitu Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam menangani Penyimpangan polisi baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik bagaimana mekanisme penghukuman dan pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya terhadap anggota polisi yang melakukan penyimpangan berupa pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi polri. Seberapa jauh dalam pola dan mekanisme penghukuman dan pembinaan yang sudah dijalankan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya serta penghukuman yang diterapkan terhadap pelaku penyimpangan berupa pelanggaran disiplin maupun kode etik, serta melakukan pengawasan dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. agar dalam proses rehabilitasi berupa pelaksanaan penghukuman dan pembinaan yang dilakukan Bidang Propam Polda Metro Jaya semakin lebih baik. Dampak implementasi program kerja Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam mewujudkan profesionalitas personil antara lain berkurangnya pelanggaran kode etik profesi dan disiplin kepolisian serta penerapan Penghukuman dan Pembinaan berupa rehabilitasi lebih mengedepankan pola penghukuman dan pembinaan etika moral pendidikan agar menimbulkan efek jera.

ABSTRACT
The phenomenon used as the object of this study tries to illustrate what is done by the police institution, namely the Metro Jaya Regional Police Propam Field in dealing with police irregularities, both disciplinary violations, violations of the code of ethics, how to punish and guide the police of the police who commit irregularities. in the form of disciplinary violations and the code of ethics of the police profession. How far in the pattern and mechanism of punishment and coaching that has been carried out by the Metro Jaya Regional Police Propam Field as well as the punishment applied to the perpetrators of irregularities in the form of violations of discipline and code of ethics, as well as supervising and knowing the obstacles in its implementation. so that in the rehabilitation process in the form of execution of punishments and coaching carried out by the Metro Jaya Regional Police Propam Field the better. The impact of the implementation of the work program of the Metro Jaya Regional Police Propam in realizing personnel professionalism, among others, the reduction of violations of the professional code and discipline of the police as well as the application of Punishment and Guidance in the form of rehabilitation prioritizes the pattern of punishment and fostering moral education ethics in order to create a deterrent effect. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ricky Ananda Nafarin
"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Arief Kurniawan
"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pengaruh praktik-praktik manajemen sumberdaya manusia terhadap profesionalisme polisi dengan mengambil lokus pada Polda Metro Jaya. Praktik-praktik manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi mencakup antara lain rekrutmen, seleksi, pengembangan karir, penilaian kinerja dan pendidikan pelatihan.
Metode yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode eksplanatif yang didasarkan pada paradigma kuantitatif. Penelitian ini juga ditunjang dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah institusi kepolisian Polda Metro Jaya. Sampel penelitian ini terdiri dari 150 responden anggota Polri Polda Metro Jaya berpangkat Bripda sampai dengan Aiptu yang berdinas pada Lima Fungsi Kepolisian (Sabhara, Lalu Lintas, Reserse, Intelijen dan Binmas) yang dipilih dengan menggunakan teknik probability sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Model) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa variabel pelatihan memiliki hubungan tertinggi dengan variabel profesionalisme dengan besar hubungan sebesar 0,715 (p= 0,000 < 5%). Selanjutnya variabel pengembangan karir memiliki hubungan tertinggi kedua dengan variabel profesionalisme dengan besar hubungan sebesar 0,683 (p= 0,000 < 5%). Kemudian rekrutmen memiliki hubungan tertinggi ketiga dengan variabel profesionalisme dengan besar hubungan sebesar 0,662 (p= 0,000 < 5%). Variabel rekrutmen memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Hal ini berarti bahwa proses rekrutmen pada Polda Metro Jaya dinilai sudah cukup baik. Sedangkan variabel profesionalisme memiliki rata-rata paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan juga memiliki pengaruh paling tinggi terhadap karir anggota Polri.
Dalam penelitian ini juga membuktikkan bahwa rekrutmen dan pelatihan berpengaruh secara tidak langsung terhadap profesionalisme melalui mediasi karir. Penelitian ini menemukan hal – hal yang terkait dengan pengaruh praktik – praktik manajemen sumber daya manusia terhadap profesionalisme polisi.

This research was conducted to examine the influence of human resource management practices on police profesionalism by taking a locus at Polda Metro Jaya. Human resource management practices in organizations include, among others, recruitment, selection, career development, performance appraisal and training education.
The method used by researchers in conducting this research is explanative methods based on quantitative paradigms. This research is also supported by literature study of sources relevant to the problem under study. The location which is used as a place of research in this study is the Polda Metro Jaya police institution. The sample of this study consisted of 150 respondents from the Police of Polda Metro Jaya with the rank of Bripda to Aiptu who served in the five Police Functions (Sabhara, Traffic, Detective, Intelligence and Binmas) selected using probability sampling techniques. The data analysis method used in this research is PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Model) using SmartPLS 3.0 software.
From the results of the research conducted, it was found that the training variable had the highest relationship with the profesionalism variable with a large relationship of 0.715 (p = 0.000 <5%). Furthermore, the career development variable has the second highest relationship with the profesionalism variable with a large relationship of 0.683 (p = 0.000 <5%). Then recruitment has the third highest relationship with the profesionalism variable with a large relationship of 0.662 (p = 0.000 <5%). The recruitment variable has the highest average compared to other variables. This means that the recruitment process at Polda Metro Jaya is considered good enough. Meanwhile, the profesionalism variable has the lowest average compared to other variables. The results showed that training also had the highest influence on the careers of members of the Police.
This research also proves that recruitment and training have an indirect effect on profesionalism through career mediation. This research finds matters related to the influence of human resource management practices on police profesionalism.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>