Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonflik itu selalu ada dalam kehidupan manusia?. Yang bisa dilakukanoleh manusia adalah mengelola (managing) konflik yang terjadi, sehingga tidakmenjadi konflik kekerasan massal yang menghancurkan peradaban manusia.(Ichsan Malik, 2006).Latar belakang etnik dengan budaya, bahasa, dan agama yang beragamdari narapidana adalah salah satu faktor yang menimbulkan konflik di LembagaPemasyarakatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman dari para narapidana itusendiri maupun petugas bahwa perbedaan adalah hal yang sangat manusiawi.Untuk menjamin terlaksananya proses pembinaan dan bimbinganterhadap narapidana, diperlukan kondisi Lapas yang kondusif. Salah satu faktoryang dapat menjaga kondisi Lapas tetap kondusif adalah adanya petugas yangmampu memahami dan menanani bila konilik antar narapidana terjadi. Untukmelakukan antisipasi dan mernbekali petugas dalam menangani konflik,rancangan program pelatihan strategi menangani konflik merupakan salah satualternatif yang dapat dilaksanakan.Selanjutnya, perlu diciptakan juga nuansa kedamaian di antara paraWBP. Untuk memotivasi mereka dalam menciptakan dan memelihara suasanaperdamaian tersebut dilakukan upaya kampanye hari tanpa kekerasan melaluilomba poster antar kelompok narapidana.Penulis berharap rancangan program yang penulis buat dapat dijadikansebagai acuan untuk penanganan konflik, baik konilik yang terjarli di LapasKelas I Sukamiskin pada khususnya, dan Iembaga pemasyarakatan padaumumnya."

"Penulisan Tugas Akhir mengenai Rancangan Program Pelatihan Keterampilan Berempati Bagi Petugas Perwaiian, ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas petugas perwalian dalam memahami permasalahan WBP di Lapas Sukamiskin Bandung. Ketertarikan untuk memilih judul tulisan ini berawal dari melihat kenyataan bahwa pembinaan dalam Lapas adalah untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Salah satu hak WBP adalah untuk menyampaikan keluhan tentang masalahnya kepada petugas sarnpai saat ini masih sering diabaikan. Dampak psikologis ketika seseorang menjalani masa pidananya dalam Lapas, menimbulkan akibat yang mengganggu fungsi psikologis WBP. Berbagai masalah psikologis yang menimpa WBP kadang tidak terpantau dan tidak tertangani oleh petugas Lapas. Ini memberikan gambaran bahwa WBP harus dapat menampung masalahnya sendiri dalam Lapas. Salah satu altematif dalam ikut membantu memecahkan permasalahan WBP adalah melalui program perwalian, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung No. W8.EA.PP.04-10-458, tanggal 23 Pebruari 2005, menunjuk petugas yang dianggap cakap dan mampu untuk menjadi Wali WBP daiam rangka meningkatkan pembinaan secara individual. Tujuan dari Perwalian ini, salah satunya adalah menerima keluhan dan membantu memecahkan masalah yang dialami atau dihadapi oloh WBP. Sehingga segala tekanan psikologis yang dihapai WBP selama menjalani masa pidanya dapat disalurkan dan ditemukan jalan pemecahannya secara tepat. Berdasarkan hasil obsewasi dan FGD maka penulis menyimpulkan bahwa program perwalian kurang beljalan secara optimal dikarenakan adanya berbagai hambatan yang dihadapi para wali, antara lain : kurangnya keterampilan empati petugas dalam menghadapi WBP sehingga wali belum bisa menggali informasi tentang permasalahan WBP secara mendalam. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat rancangan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petugas wali melalui Pelatihan Keterampiian Berempati (Empathy Skill Training) di Lapas Sukamiskin."

"ABSTRAKPetugas pengamanan LAPAS Kls. I Sukamiskin Bandung sebagai pelaksana teknis lapangan mempunyai tugas mencegah terjadinya pelarian, gangguan kamtib seperti perkelahian,kericuhan, pemberontakan warga binaan. Selain itu juga bertanggung jawab atas terwujudnya tertib kehidupan penghuni LAPAS dan keamanan gedung serta seisinya terutama setelah kantor di tutup. Petugas pengamanan pads umumnya masih memiliki motivasi kerja yang rendah dalam melaksanakan tugas dan fimgsinya. Hal ini antara lain karena banyak petugas yang tidak memahami TUPOKSI pengamanan.Program intervensi bagi Petugas pengamanan dilakukan melalui Program Pelatihan Peningkatan Motivasi Kerja yaitu program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai upaya meningkatkan motivasi dan sikap kerja petugas pengamanan terhadap tugas dan fungsinya. Pelatihan dirancang mulai dari tahap persiapan,pelaksanaan dan evaluasi. Materi dan metode pelatihan menggunakan konsep metode belajar untuk orang dewasa dan mempergunakan teori motivasi dua faktor dari Frederick Herzberg.Melalui pelatihan peningkatan motivasi kerja diharapkan petugas regu pengamanan dapat meningkat motivasi kerjanya dan semakin menguasai TUPOKSI-nya. Agar pelatihan dan hasilnya lebih efektif maka perlu dibuat tata tertib untuk WBP dan petugas, mengadakan pembinaan dan bimbingan, penempatan petugas sesuai dengan kemampuan serta lcoordinasi pasca pelatihan."

"Rancangan tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menangani konflik antar narapidana dengan menggunakan teknik mediasi. Teknik mediasi memposisikan petugas sebagai orang yang netral dalam mendamaikan pihak yang berkonflik. Konflik antar narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berakibat langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan sehingga setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Lapas karena hal tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses pembinaan narapidana.Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan petugas saat ini dalam menangani masalah antar narapidana belum maksimal Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam mengambil tindakan. Data dilapangan juga menunjukkan sering terjadinya masalah-masalah pemerasan, perkelahian, dan penyalahgunaan obat terlarang.Program ini berbentuk pelatihan yang akan diselenggarakan selama 6 hari dengan beberapa materi ketrampilan dasar yang harus dikuasai petugas pengamanan sebagai mediator. Dengan kegiatan tersebut diharapkan petugas pengamanan mampu untuk menangani konflik antar narapidana dan menyelesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hasil dari pelatihan dapat dilihat dari efektifitas petugas pengamanan yang telah mengikuti pelatihan ketika mengaplikasikan kemampuannya dalam menangani permasalahan di lapangan."

"Narapidana terdiri dari orang-orang dengan beragam suku bangsa, asal daerah, adat istiadat, kebiasaan dan cara pandang yang berbeda berbaur menjadi satu membentuk kehidupan yang terpisah dengan masyarakat luar dan mempunyai peraturan dan tata kehidupan sendiri, tiap-tiap suku bangsa ataupun asal daerah mempunyai seorang Ketua atau kokolot (dituakan) yang mempunyai peran dalam mengendalikan anggota kelompok. Permasalahan yang diangkat Bagaimana upaya dari "Ketua Suku" dalam menjaga ketertiban antar kelompok etnis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung ?. Teori yang digunakan adalah Teori Smelser mengenai proses terbentuknya tingkah laku kolektif dan teori Sub kebudayaan. Metode penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan pengamatan langsung. Data-data tersebut diperoleh melalui informan yang dipiih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.Berdasarkan hasil penelitian kelompok narapidana terbentuk dari gabungan beberapa daerah asal yang dipimpin dari salah seorang dari mereka yang disebut "Ketua Suku", Mereka bergabung dalam satu kelompok didasarkan atas kesamaan latar belakang. Dalam kelompok tersebut terdapat sistem nilai yang berbentuk aturan-aturan main yang digunakan sebagai acuan tingkah laku dan pelanggaran aturan-aturan tersebut berakibat pada sanksi, mulai dari tindakan pengucilan sampai dengan bentuk hukuman fisik.Bekerjanya pengendalian sosial adalah suatu tahapan yang penting dapat dimanfaatkan untuk mencegah pecahnya suatu Konflik terbuka yang menjurus pada kerusuhan sosial, "Ketua-ketua Suku" telah bersepakat dengan petugas pengamanan dalam menangani perselisihan yang terjadi dengan penerapan sanksi sebagai acuan tingkah laku dan pelanggaran aturan-aturan tersebut. Didalam penjara subkebudayaan merupakan salah sate pilihan dalam menghadapi kehidupan di penjara. Dengan norma dan nilai yang berlawanan, subkebudayaan ini beraviliasi dengan "geng" didalam penjara yang memberikan dukungan dan perlindungan bagi anggotanya.

---

Correctional institution inmates consist of various ethnicities, regions, cultures, customs and worldviews, merging into a community separated from the society in general, and having their own rules and regulations. Each ethnic group of inmates in a correctional institution has an elder or "kokolot" in charge of group members. This study attempts to find out the role of such ethnic leaders in preserving peace among ethnic groups in Sukamiskin Class I Correctional Institution in Bandung. The theory used in Smelser's theory of collective behavior and the theory of subcultures. The study used the qualitative approach, using in-depth interview and direct observation methods. Data are obtained from informants purposively selected according to the goals of the study.

Based on the results of the study, groups of inmates are created from a combination of inmates coming from several regions, led by a leader called "ethnic elder". The group is based on similarities of background among the members. In such groups, there is a value system in the form of rules used as basis of behavior. Violation of such rules would result in sanctions, in various forms starting from ostracizing to physical sanctions.

Social control is important in preventing open conflict between groups, which might lead to social disturbances. "Ethnic elders" have tacit agreements with institutional staff to handle quarrels, giving sanctions to violators of rules and agreements. In the correctional institution, subcultures become an option in facing prison life. With a separate set of norms and values, the subcultures are affiliated with "prison gangs" supporting and protecting their members."

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari rangkaian sistem peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan diupayakan agar sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Hal ini diharapkan agar narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya masing-masing agar setelah habis masa pidananya dapat memperoleh bekal berupa keahlian dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan pada saat berintegrasi dengan masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah yang diharapkan oleh narapidana untuk dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak narapidana guna mengembangkan diri. Hak narapidana untuk mengembangkan diri di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, dapat dilihat melalui indikator ketersediaan fasilitas serta program pengembangan diri yang diberikan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan. Sebenarnya pihak lembaga pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas-fasilitas dimaksud melalui pengelompokan pada pos-pos kerja yang ada, namun jumlahnya masih sedikit dan tidak semua narapidana dapat terserap. Ketersediaan program pengembangan diri dapat dikatakan relatif sudah tersedia, meskipun demikian pihak Lembaga pemasyarakatan belum dapat mengakomodir semua program pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Pelatihan kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, mint dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, sehingga biaya produksi yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang tidak diharapkan. Faktor penghambat lain yaitu lemahnya manajemen sumber daya manusia khususnya dalam fungsi kepemimpinan dan pengorganisasian.

---

Correctional institution is the last institution from criminal judicature system that based on Acts Republic of Indonesia Number 12 year 1995 about Institutional has function as reconstruction place for prison and pupil of institutional. Implemented reconstruction is attempted to adjust their desire, intelligent and necessity of prison. This is accepted in order to depelop them after they finish their punishment can obtain know-how such as skill and used ability when they enter into community.The main problem in this research is what accepted from prisoner so that it provide useful for correctional institution in attempt to right fulfillment to develop them. From obtained conclusion that lack of chance for prison at Class I Correctional Institution Sukamiskin Bandung to develop them during concerned with their phunisment progress. Prisoner right to develop them at Sukamiskin Correctional Institution cannot be fully fulfilled, viewed from facility infrastructure indicator as well as reconstruction program that provided by correctional institution internal line. In fact, they provided such facilities through work posts classification that exist, but insufficient to accommodate the prisoner, nevertheless correctional institution internal line not yet accommodate all development program concerned with their desire and intelligent and willing or inappropriately with situation and condition that they face. Training for them often not suitable with technology and skill so that ineffective where production cost exceeded their hope. Other factor is poor human resources management especially in leadership and organizational function."

"Kekerasan kolektif merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang acap kali dicetuskan oleh konflik antar pribadi. Demikian halnya yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan, pada awalnya konflik terjadi antar individu, kemudian berkembang menjadi konflik antar kelompok sampai dalam bentuk kekerasan kolektif.Konflik dan kekerasan ini terjadi karena masing-masing atau salah satu narapidana membawa identitas kelompoknya, seperti kelompok kamar atau blok, etnis, kelompok narapidana atau kelompok tahanan.Kekerasan kolektif antar narapidana cenderung menimbulkan orang terluka, cidera, kehilangan nyawa, dan kerusakan benda atau barang; suasana tidak aman dan tidak nyaman, sehingga menghambat pelaksanaan pembinaan.Selama ini Lembaga Pemasyarakatan telah menempuh upaya untuk mengatasi konflik dart kekerasan, yaitu : memberikan pengarahan, peringatan dan teguran, melakukan tindakan fisik, "tutupan sunyi", atau meniadakan dan menunda hak-hak tertentu, serta melakukan pemindahan dan proses hukum bagi yang terlibat.Namun demikian kekerasan masih terus berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya preventif dan promotif yang lebih efektif dan menyentuh akar permasalahannya.Penulis mencoba mengajukan program intervensi untuk kalangan narapidana dalam bentuk permainan peran atau sirriulasi, dan untuk petugas serta beberapa narapidana tertentu dengan program pelatihan negotiating dan mediating skill.Diketahui bahwa jumlah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia cukup besar, sedangkan persediaan dana dan waktu sangat terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan program intervensi ini akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas. Program ini diajukan dengan alasan : pertama, memungkinkan terjadinya kontak, kerja sama, dan komunikasi pada semua pihak, sehingga diharapkan dapat terjalin hubungan yang sating percaya dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama; kedua, dengan alasan yang pertama tersebut, diharapkan akan tumbuh orientasi komunitas pergbuni Lembaga Pemasyarakatan bukan orientasi grouping yang cenderung menimbulkan sikap dan prasangka in-group/out-group, ordinat sub ordinat, superior dan inferior pada kelompok-kelompok narapidana."

"Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada minat, bakat dan kebutuhan narapidana. Kebutuhan pembinaan bagi narapidana residivis dengan narapidana non residivis tentunya berbeda. Namun, dalam pelaksanaannya, pembinaan secara khusus kepada narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan belum dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan di lembaga pemasyarakatan tidak terdapat blok khusus bagi narapidana residivis dan tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan narapidana residivis.Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analisis dengan Iokasi penelitian Lapas Klas. I Sukamiskin maupun Lapas Klas. II A Banceuy Bandung. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dari wawancara dan pengamatan lapangan, dan data sekunder dari studi pustaka dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Klas. I Sukamiskin maupun Lapas Klas. II A Banceuy Bandung belum melakukan klasifikasi tersendiri terhadap narapidana residivis, belum adanya program pembinaan yang terencana yang diperuntukkan bagi, narapidana residivis, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang bagi kegiatan pembinaan narapidana residivis maupun non residivis.Program pembinaan narapidana residivis yang penulis ajukan berupa kegiatan pembinaan kemandirian, khususnya pembinaan keterampilan kerja. Program pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis masuk ke dalam kategori pekerjaan industri yang bersifat produktif dan latihan keterampilan, yaitu :1. Pekerjaan industri yang murni merupakan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan atau jasa;2. Pekerjaan industri yang merupakan bagian dari latihan keterampilan yang lebih rnenekankan pada kegiatan latihan keterampilan sebelurn narapidana bekerja produktif;3. Latihan keterampilan, yang dimaksudkan untuk memberikan keterampilan keahlian bagi narapidana tanpa diberikan beban untuk menghasilkan barang dan atau jasa;4. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan hobi dan narapidana yang bersangkutan.

---

Institution of correctional serve as a place the treatment for prisoner. The requirement based on the talent, interest, and the need of prisoner. Requirement of recidivist an non recidivist is different. Especially, however, it is do not implemented yet. It caused by there is no special block in institution of correctional for recidivist and no regulation used for the treatment.The research method used is qualitative and interview guidance a direction of conference with the informants. The result described in analysis descriptive in both of facilities location. Data used in the research is primary data of interview and field study and the secondary arise from literature and documentation studies related to the problems.The result shows that both of facilities do not implement classification toward the prisoner, there is no design treatment for them, leakages in facility and infrastructure for support of the activity in treatment of recidivist or non-recidivist.The treatment of recidivist program presented by author consist of vocational treatment, especially in work skill. The program given to them includes the productive industrial working and skill practice, as follows:1. The pure industrial working is a resulting good and service.2. Industrial working is a part of skill practice which it focused on skill practice before they work productively.3. Skill practice aimed to gives the skill practice of prisoner without loading production.4. The job implemented according to the hobby of related prisoner."

"Sistem Pemasyarakatan berasumsi bahwa WBP bukan saja obyek melainkan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktuwaktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan WBP berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Oleh sebab itu eksistensi pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menyadarkan WBP agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.Di samping itu, sistem pemasyarakatan juga berasumsi bahwa pada hakekatnya perbuatan melanggar hukum oleh WBP adalah cerminan adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.Hal ini berarti bahwa penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu dan diakibatkan oleh "kegagalan" yang bersangkutan dengan ketiga aspek tersebut. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan penciptaNya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara WBP dengan masyarakatnya (Sujatno, 2003).Untuk mencapai tujuan dimaksud, sistem pemasyarakatan mengenal adanya dua jenis program pembinaan dan pembimbingan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan ketrampilan agar WBP dapat kembali berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab (Sujatno, 2004).Pembinaan kepribadian meliputi :a. Pembinaan kesadaran beragama.b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.c. Pembinaan kemampuan intelektual.d. Pembinaan kesadaran hukume. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.Namun, beberapa program pembinaan tadi belum terlaksana/berjalan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan karena berbagai faktor. Dalam pelaksanaannya, banyak narapidana yang belum tersentuh program pembinaan tersebut dan andaikan tersentuh pembinaan kepribadian seperti pembinaan rohani sifatnya massal seperti ceramah yang kurang efektif.Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang terdapat pada program kepribadian. Menurut penulis, di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu adanya program pembinaan kepribadian yang bersifat individual karena mengingat latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh para narapidana tersebut tidaklah sama. Salah satu program yang dapat dijadikan program pembinaan kepribadian adalah Program Self Control.Menurut Shapiro (dalam Franken, 2003)), pengendalian diri (self control) penting untuk kesehatan fisik dan mental. Kehilangan kendali dihubungkan dengan timbulnya berbagai gangguan, seperti stress, depresi, kecemasan, mengkonsumsi obat-obatan sampai kecanduan obat."