Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"To achieve the goal of ?Health for all by the year 2000? hospitals are absolutely needed for referral. In reality only 9% of the poor make use of the facilities provided by the hospitals. This figure is even lower for the private hospitals whereas with the government policy not to build new hospital the role of private hospitals will be more important. One of the reasons of this low utilization is the un-charity about the meaning and the implementation of the social function of the private hospitals.

A restricted research was done in the Surakarta municipality to get a clear comprehensive meaning of the social function, which can be measured. A qualitative method was used by selecting purposive respondents, representing the health providers, the health users, the lawyers and prominent health figures. An in-depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher depth interview was done after the respondents gave written answers for the questionnaires by the researcher.

The results of the research were as follows:

* The meaning of the social function conforms to the Health of the Republic of Indonesia No. 23, 1992.

* The forms of social function conform to the regulation of the Health Minister No. 378, 1993.

* Implementation of the social function will be done by giving the charity directly to poor patients.

* Evaluation is based on measurable standard.

Due to many shortcomings of the results, the research has some suggestions as follows :

* Reconsider the Regulation of the Minister of Health No. 378, 1993.

* Remainder of the social function budget should be channeled through the ?Kartu Sehat Fund?.

* Social function of the private hospital should be based on a measurable standard, averaging 5% of the total cost budget.

* Social function fund could be connected with tax deduction.

---

Untuk mencapai tujuan ?Kesehatan untuk semua pada tahun 2000" rumah sakit sebagai tempat rujukan mutlak diperlukan. Dalam kenyataannya hanya 9% dari masyarakat yang tidak/kurang mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakannya. Pemanfaatan ini dirumah sakit swasta bahkan jauh lebih kecil, padahal dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membangun rumah sakit baru, peran rumah sakit swasta akan tambah penting. Rendahnya pemanfaatan ini disebabkan salah satunya oleh karena ketidakjelasan tentang arti, dan pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta. Penelitian dilakukan secara terbatas didalam Kotamadya Surakarta bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang arti ?fungsi sosial? rumah sakit swasta yang komprehensif dan dapat diukur. Digunakan metode kualitatif dengan cara memilih narasumber secara purposive, yang mewakili kelompok penyedia pelayanan kesehatan, kelompok pengguna pelayanan kesehatan, ahli hukum dan tokoh kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan setelah para narasumber memberikan jawaban-jawaban tertulis atas kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan mengenai fungsi sosial rumah sakit swasta sebagai berikut :- Arti sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan pasal 57 ayat 2- Bentuk sesuai dengan yang tercantum dalam Permenkes 378/1993 pasal 2 dan pasal 3- Cara pelaksanaan dengan pemberian keringanan/pembebasan biaya langsung pada penderita- Cara penilaian atas dasar standar yang dapat diukur.Karena masih banyak terdapat kelemahan dalam kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :- Peninjauan kembali Permenkes No.378/MenKes/Per/V/1993- Sisa anggaran fungsi sosial disalurkan lewat ?Dana Kartu Sehat?- Fungsi sosial rumah sakit swasta didasarkan standar yang dapat diukur, sebesar 5% dari biaya total- Dana fungsi sosial dapat dikaitkan dengan perpajakan."

"Pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya merupakan salah satu hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpraktik yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Saat ini terdapat kesenjangan dalam pengembangan karier antara tenaga kesehatan non-ASN dan ASN. Hal ini didorong oleh belum adanya regulasi yang mengatur terkait pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tersebut, sehingga pengembangan kariernya menjadi tidak terstandar. Tesis ini menyajikan sebuah penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah, yang meliputi rumah sakit yang dikelola oleh swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten, proses, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan-konteks yang saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, sehingga diperoleh output berupa rekomendasi kebijakan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaah dokumen. Kerangka konsep yang digunakan mengadaptasi teori Model Sistem Easton, kerangka Segitiga Kebijakan Kesehatan, dan teori Model Van Meter dan Van Horn. Input kebijakan dalam pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN di rumah sakit nonpemerintah terdiri dari tuntutan, dukungan, sumber daya, aktor, konten kebijakan. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengawali proses pembuatan rancangan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN sejak tahun 2019 dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan seperti yang dicita-citakan maka komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan disposisi pelaksana perlu diperhitungkan sejak tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan pengembangan karier tenaga kesehatan non-ASN tidak terlepas dari peranan lingkungan dan konteks kebijakan, baik pada faktor politik, ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, tenaga kesehatan, dan swasta diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan ini dan implementasinya nanti sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Tenaga kesehatan non-ASN di fasilitas pelayanan kesehatan milik nonpemerintah agar membentuk suatu wadah untuk mengadvokasi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam memperjuangkan tuntutannya secara lebih fokus dan berkelanjutan.

---

Competency, scientific and career development in their professional field is one of the rights of medical personnel and practicing health workers mandated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently there is a gap in career development between non-ASN and ASN health workers. This is driven by the absence of regulations governing the career development of non-ASN health workers, so that their career development is not standardized. This thesis presents a study that aims to conduct an analysis of career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals, which include hospitals managed by the private sector and State-Owned Enterprises (BUMN). This research uses qualitative research. The variables analyzed include demands, support, resources, actors, content, processes, communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, and environmental contexts that influence each other as a system, so that output is obtained in the form of policy recommendations. Data collection techniques are in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), and document review. The conceptual framework used adapts the Easton Systems Model theory, the Health Policy Triangle framework, and the Van Meter and Van Horn Model theories. Policy input in making career development policies for non-ASN health workers in non-government hospitals consists of demands, support, resources, actors, and policy content. The Directorate of Health Personnel Development and Supervision began the process of drafting a career development policy for non-ASN health workers in 2019 by involving relevant stakeholders. To be able to realize policy objectives as envisioned, communication between organizations and implementing activities, the characteristics of implementing agencies, and the disposition of implementing agencies need to be taken into account from the policy-making stage. Policy making for the career development of non-ASN health workers cannot be separated from the role of the environment and policy context, both political, economic and social factors. Thus, stakeholders from the central government and regional government, related ministries/institutions, health workers and the private sector are expected to support the creation of this policy and its implementation later in accordance with their capacity and authority. Non-ASN health workers in non-government health service facilities should form a forum to advocate for policy makers and relevant stakeholders in fighting for their demands in a more focused and sustainable manner."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi sosial rumah sakit. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai fungsi sosial rumah sakit di Indonesia menurut hukum kesehatan. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan No. 381/Pid.B/2014/PN.TK serta Kasus Bayi Debora. Penelitian ini adalah penelitian dengan tipe deskriptif, bentuk yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi sosial rumah sakit, tetapi masih ada rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar sebaiknya rumah sakit memaksimalkan pelaksanaan fungsi sosialnya agar pasien yang kurang/tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Selain itu untuk pemerintah sebaiknya menyelenggarakan dan memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat, melakukan sosialisasi berkala berkaitan dengan fungsi sosial rumah sakit kepada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, serta memaksimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasien dan rumah sakit.

---

ABSTRACTThis paper discuss about the hospital social function. The focus of this research is to discuss about the hospital social function in Indonesia according to the health law. This research is done through a literature study and an analysis on verdict No. 381 Pid.B 2014 PN.TK and Baby Debora Case. This research is a normative juridical research using a qualitative method with a descriptive type. The result of this research conclude that although there is a legislation that regulates the hospital social function, there are still hospitals in Indonesia that has not performed their social function properly. The result of this research suggest that hospitals should maximize the implementation of social functions. The government should organizing the availability of affordable health facilities, periodically socialize the hospital rsquo s social functions to hospitals in Indonesia. Furthermore, the government should maximize the implementation of monitoring function and development function."

"Keterbatasan kemampuan pengelolaan pemimpin merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan keperawatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kompetensi kepala ruangan dalam pelaksanaan fungsi pengarahan. Desain menggunakan survey dengan rancangan deskriptif korelasional, pada 98 kepala ruangan dan 196 ketua tim. Sampel diambil secara total dan instrumen riset berupa kuisioner. Analisis menggunakan uji Mann Whitney, Kruskall Wallis, Spearman Correlation, dan Regresi linear berganda. Variabel yang berhubungan dengan kompetensi kepala ruangan adalah masa kerja(p=0.0001), pelatihan manajemen ruangan(p=0.006) serta uraian tugas(p=0.008). Pelatihan merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi kompetensi kepala ruangan dalam melaksanakan fungsi pengarahan. Hasil penelitian merekomendasikan manajemen untuk merancang pelatihan serta menyusun uraian tugas sesuai dengan kompetensi kepala ruangan.

---

Limited ability of leadership in management is one factor contributing to the low quality of nursing care. This study aimed to analyze factors influencing head nurses competency in directing function. Design used survey with descriptive correlational, to 98 head nurses and 196 team leaders. Total sample with questionnaire as an instrument. Analysis using Mann Whitney test, Kruskal Wallis, Spearman Correlation, and Multiple Linear Regression. Variables that relate to head nurses competency is working period(p=0.0001), ward management training(p=0.006) and job description(p=0.008). Training is the most dominant factor influencing competency of head nurses in directing. Results of the study recommend management to design training and develop job descriptions according to the competence of the head nurses."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fungsi pemasaran yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dengan persepsi kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam. Desain penelitian adalah deskriptif eksploratif menggunakan pendekatan potong lintang dan dilengkapi dengan informasi secara kualitatif. Sampel penelitian ini adalah 118 perawat dengan latar belakang pendidikan minimal D-3 Keperawatan, masa kerja minimal 3 tahun dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien ditambah 10 orang pasien yang telah dirawat minimal 3 hari untuk memvalidasi informasi dari subyek perawat. Seluruh sampel diambil secara proposional dari 2 Rumah sakit Islam. Analisis yang digunakan adalah uji regresi linier sederhana, chi-square dan uji regresi linier ganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara fungsi pernasaran yang dilaksanakan oleh perawat dengan persepsi kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan. Hasil analisis karakteristik individu rerata menunjukkan tidak ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi pemasaran. Hasil analisis korelasi dengan a. = 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara diferensiasi pelayanan, kepemimpinan biaya, fokus pelayanan (variabel babas), dan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama kerja (variabel pengganggu) dengan persepsi perawat tentang kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa lama kerja mempunyai penganruh yang paling besar terhadap persepsi kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan, tetapi hanya 16,5% dari variasi persepsi kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan yang dapat menjelaskan fungsi pemasaran yang dilaksanakan dan karakteristik individu. Hal ini dapat terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemasaran oleh tenaga keperawatan disertai persepsi kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan. Untuk itu, praktik keperawatan, institusi rumah sakit dan keilmuan perlu meninjau kembali aspek - aspek yang dapat meningkatkan pencapaian fungsi pemasaran dan mengubah persepsi perawat tentang kesadaran pelanggan akan hak pelayanan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan dapat meningkat.

---

The purpose of the study was to examine the relationship between the function of marketing done by nurses and the perception of consumer awareness towards patient's rights to health service at Islamic hospitals. The design was descriptive explorative using cross sectional approach and also provided with information from patients. The sample of the study was 118 nurses who have minimal education of D-3 of nursing, minimal experience of 3 years and provide care directly to the patients, also added with 10 patients who were hospitalized for minimal 3 days to validate information from the nurse subjects. The sample was proportionately taken from two Islamic hospitals. The analyses employed simple regression, chie square, and multiple regressions tests.

The findings showed that the function of marketing done by nurses have significant correlation with the nurse' perception of consumer awareness toward patient's rights to health service, and none of the individual characteristics had correlation with the function of marketing done by nurses. Further, from its correlation analysis with a = 0.05 there were significant relationship between differentiation of service, cost leadership, focus of service (independent variables), and age, sex, education and experience (confounding variables) with the perception of consumer awareness towards patient's rights to health service.

The study concluded that experience variable had very strong influence to the perception of consumer awareness towards patient's rights to health service but only 16.5% from variation of the perception of consumer awareness to patient's rights to health service could be explained by the function of marketing done by nurses and individual characteristic simultaneously. This condition may be related to the function of marketing done by nurses that was not optimum in implementation. Therefore, the nursing service, the hospitals and nurses organization need to re-evaluate and improve the factors that could strengthen the achievement of nurse marketing function."

"Rumah sakit secara umum yang menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan dalam upaya mengembangkan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan berbagai hal, antara lain permintaan pasar yang semakin mengarah pada kualitas pelayanan, dicanangkannya pelayanan prima, kebijakan tentang pelayanan pasien miskin, akreditasi rumah sakit, lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial.Penjabaran tentang fungsi sosial rumah sakit tersebut dapat diketahui dari Pasal 25 Permenkes Nomor 159 b tahun 1988 tentang Rumah Sakit Nasional Jo. SK Menkes Nomor 378 tahun 1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, dinyatakan "Setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak mampu. Bagi rumah sakit pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, sedangkan bagi rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25% dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan Permenkes No. 159b tahun 1988 tentang penerapan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan tujuan khusus :Pemahaman kebijakan tentang fungsi sosial rumah sakit dalam kaitannya dengan penerapan fungsi sosial rumah sakit, pelaksanaan penerapan kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan penilaian pelaksanaan Permenkes No. 159b /Menkes/Per/1111988 tentang penerapan fungsi sosial rumah sakit.Hasil penelitian menunjukk`an bahwa pemahaman manajer kesehatan terhadap kebijakan fungsi sosial ialah terjadi salah persepsi di pejabat Depkes, yaitu Permenkes 159b/Menkes/Per/1111988 telah diganti SK Menkes 582/Menkes/SK VII1997. Pemahaman dari RSUD Tarakan tentang kebijakan fungsi sosial rumah sakit hanya diketahui oleh level manajer 1 dan level manajer 2. Lever manejer 3 dan manajer 4 hampir seluruhnya baru tahu ada kebijakan fungsi sosial rumah sakit dan merasa hanya menjalankan kebijakan fungsi sosial rumah sakit sebagai perintah atasan. RSUD Tarakan telah melaksanakan fungsi sosial dengan tempat tidur kelas III 41,41% dengan BOR kelas 111 73,23%, klaim yang dikeluarkan untuk fungsi sosial rumah sakit 23,29% dari hasil pendapatan rumah sakit.Disarankan agar antara Permenkes 159blMenkeslPer/1111988 Pasal 25 dan SK Menkes RI No. 582/ MenkesISKIVI/1997 sehingga harus dilakukan peninjauan kembali 2 ketentuan yang menetapkan besarnya jumlah tempat tidur, meskipun RSUD Tarakan dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan Permenkes 159b tahun 1988 Pasal 25 ternyata dengan tempat tidur 41,41% BOR nya 73,23%. Hal ini dipertimbangkan agar rumah sakit dibebaskan untuk mengatur tempat tidur.

---

Analysis on Implementation of Hospital Social Function Policy Conducted in Tarakan Hospital, Central Jakarta Year 2004Hospitals face many challenges in implementing their function as health care institution related to the development of hospital social function and the duty to provide health care to the public. This complex situation is caused by market demand towards quality, prime service embark, policy on poor patient, hospital accreditation, Law No. 8/1999 on consumer's protection and the ever increasing number of NGO act as social control.

The Minister of Health Decree Number 159b/1988 Chapter 25 on National Hospital and Minister of Health Decree Number 378/1993 on the implementation of social function of private hospitals stated that every hospital should implement its social function by, among others, providing facilities to poor patients, at least 75% of bed capacity for state-owned hospital and at least 25% for private hospital.

This study objective is to analyze the implementation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on the implementation of hospital social function in Tarakan Hospital with specific objectives of investigating the understanding of the hospital social function among hospital managers, the implementation of hospital social function policy, and evaluation of Minister of Health Decree Number 159b/1988 on hospital social function implementation.

The study shows that there is misperception on social function policy among hospital managers the Minister of Health Decree Number 159b/1988 has been replaced by Minister of Health Decree Number 582/1997. Understanding of hospital social function were only perceived by level 1 and level 2 managers. Level 3 and 4 managers did not notice the policy as legal document and implement the policy based on superior's command only. Tarakan Hospital has been implemented its social function by providing 41.41% class III wards with BOR of 73.23%, the hospital also claimed that they spent 23.29% of its income for social function.

It is recommended to adjust and to review both the Minister of Health Decree Number 159b/1988 and the Minister of Health Decree Number 582/1997 as to not confuse hospital managers. Even though Tarakan Hospital was not complied to the Minister of Health Decree Number 159b/1988 but the hospital had provided 41.41% class III wards with BOR of 73.23%. It is also suggested that the hospital should given the freedom to determine the number of beds provided for social function.

References: 25 (1986-2003)"

"Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan berbagai tantangan salah satunya adalah peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan yang berakibat tingginya beban biaya pelayanan kesehatan. Tren persalinan dengan metode bedah caesar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan menyusun suatu usulan kebijakan untuk pengendalian utilisasi tindakan bedah caesar dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian adalah analitik dengan mixed method melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif, analisis kebijakan menggunakan Eugene Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins. Penelitian kuantitif melalui analisis data rekam medis tahun 2019 pada pasien bedah caesar di tiga rumah sakit dengan aspek bisnis yang berbeda di Provinsi Jakarta. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi persalinan caesar dibanding normal di RSSP Y 99,3% di RSSK Z 63,66%, dan di RSUD X 13,42%. Tidak terdapat perbedaan karakteristik sosial dan karakteristik medis pasien bedah caesar di ketiga rumah sakit. Tidak terdapat perbedaan upaya pengendalian utilisasi operasi bedah caesar di ketiga rumah sakit. Bekas SC 1x memiliki persentase tertinggi sebagai indikasi SC dengan persentase 41,67% di RSUD X, di RSSK Z 39,48% dan di RSSP Y 24,11%. Terdapat hubungan antara usia, adanya komplikasi dalam kehamilan, malposisi janin, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dengan metode persalinan ibu secara caesar. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan belum terdapat metode/tools khusus untuk pengendalian utilisasi caesar. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins terdapat skenario/alternatif kebijakan pengendalian utilisasi bedah caesar diantaranya penyusunan program promotive preventif yang melibatkan organisasi-organisasi profesi terkait (seperti: Kebidanan Kandungan, Penyakit Dalam, Gizi, Penyakit Jantung) dengan sasaran wanita usia subur yang merencanakan kehamilan dan ibu hamil, yang khususnya berfokus untuk meminimalisir adanya penyulit kehamilan seperti: Hipertensi, Diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung. Hal ini penting dalam upaya menekan penyulit kehamilan yang dapat berpotensi meningkatkan angka utiliasi bedah caesar.

---

The implementation of the National Health Insurance Program faces various challenges, one of which is the increase in the utilization of health services which results in high health service costs. The trend of childbirth by Caesarean section method has increased every year. This dissertation aims to analyze the policy and prepare a policy proposal for controlling the utilization of Caesarean section procedures in the implementation of the National Health Insurance program. The type of research is analytical with a mixed method through quantitative and qualitative data analysis, policy analysis using Eugene Bardach's eightfold framework modified by Collins. Quantitative research through analysis of medical record data in 2019 on caesarean section patients in three hospitals with different business aspects in Jakarta Province. Qualitative research was conducted through in-depth interviews with stakeholders. The results showed that the proportion of caesarean deliveries compared to normal in RSSP Y was 99.3% in RSSK Z 63.66%, and in RSUD X 13.42%. There were no differences in the social characteristics and medical characteristics of caesarean section patients in the three hospitals. There were no differences in efforts to control the utilization of caesarean section operations in the three hospitals. Former 1x CS has the highest percentage as an indication for CS with a percentage of 41.67% in RSUD X, in RSSK Z 39.48% and in RSSP Y 24.11%. There is a significant influence between age, complications in pregnancy, fetal malposition, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, and the method of maternal delivery by caesarean section. The results of qualitative research indicate that there are no specific methods/tools for controlling caesarean section utilization. Based on policy analysis using Bardach's eightfold framework modified by Collins, there are scenarios/alternative policies for controlling caesarean section utilization including the preparation of promotive preventive programs involving related professional organizations (such as: Obstetrics and Gynecology, Internal Medicine, Nutrition, Heart Disease) targeting women of childbearing age who are planning pregnancy and pregnant women, which specifically focus on minimizing pregnancy complications such as: Hypertension, Diabetes mellitus, obesity, heart disease. This is important in an effort to reduce pregnancy complications that can potentially increase the rate of caesarean section utilization."

"ABSTRAKNama : Imas Rahmi WisdianiProgram Studi : Kajian Adminstrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis Implikasi Sistem Pembayaran JKNterhadap Pendapatan Rumah Sakit di Dua RumahSakit Swasta Kelas C di Karawang Tahun 2017 Studi Kasus Herniotomi Tanpa Penyulit Besaran tarif yang diatur dalam INA-CBG mendorong rumah sakit untukmenciptakan berbagai macam upaya khususnya berupa usaha pengendalian biayaagar tercipta efisiensi yang baik dan mutu pelayanan kesehatan tetap berkualitas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi system pembayaran JKNterhadap pendapatan rumah sakit di dua rumah sakit swasta kelas C berdasarkantarif BPJS dan tarif rumah sakit.Desain penelitian ini berupa studi kasus di dua rumah sakit swasta kelas C dengandesain potong lintang dan melihat tren yang terjadi pada periode tahun 2014 ndash; 2016.Pengumpulan data dilakukan dalam dua bagian, analisis kuantitatif bertujuan untukmenganalisis selisih pendapatan berdasarkan tarif BPJS dan tarif rumah sakit danmenganalisis komponen-komponen yang menentukan besaran tarif rumah sakit.Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan danupaya-upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dalam meresponselisih biaya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei ndash; Juni 2017 di RS A dan RS Bdengan karakteristik rumah sakit yang mirip dan bekerjasama dengan BPJS sejaktahun 2014.Terdapat selisih negatif antara pendapatan berdasarkan tarif umum denganpendapatan berdasarkan tarif BPJS pada periode tahun 2014 ndash; 2016 baik di RS Amaupun di RS B. Selisih negative di RS A sebesar 21,2 dari nilai pendapatanberdasarkan tarif umum, dan selisih negative di RS B sebesar 50,5 dari nilaipendapatan berdasarkan tarif umum. Besaran tarif dan metode pembayaran INACBGsmenyebabkan adanya upaya-upaya efisiensi dan kendali biaya rumah sakitbagi pasien BPJS berupa pembayaran jasa medis yang lebih rendah, penggunaanobat generik, pengendalian pemeriksaan penunjang, pengendalian biaya di ruangoperasi serta pengendalian jumlah hari rawat.Kata kunci : pembayaran JKN, pendapatan Rumas sakit, Rumah Sakit swasta,

---

ABSTRACTNama Imas Rahmi WisdianiProgram Studi Hospital AdministrationJudul Tesis Analysis on JKN Payment System and its relationto Hospital Income in two type C private hospitals inKarawang, 2017The implementation of payment system using INA CBGs bundling has leadhospital to improve efficiency to provide good quality of care. The purpose of thisstudy is to analyze implication of JKN payment system toward hospital revenue intwo type C private hospitals.This case study in two type C private hospitals was done using Cross Sectionaldesign. Data was retrospectively collected to capture trend for period 2014 2016,and analysed to compare hospital revenue using hospital charge vs BPJSpayment scheme as set up by BPJS. The study was conducted in May June 2017covering 548 cases with Herniotomy in the two private hospitals with similarcharacteristics and contracted as BPJS service provider since 2014.The study revealed that both hospitals tend to have lower revenue from BPJS usingbundling scheme as compared to hospital charge, for period 2014 2016. The resultshowed that in hospital A 21,2 loss and in hospital B was 50,5 loss, this maycaused by unefficient use of resources, or no proper monitoring system. The twohospitals have tried to improved efficiency, implement cost containment such asfee adjustment, use of generic drug, proper length of stay, cost containment inproviding medical exam and operation.Key words JKN payment, private hospital, revenue"

"Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Menurut indikator Human Development Index Indonesia adalah peringkat 110 dari 177 negara. Dafam menuju visi Indonesia Sehat 2010, pembiayaan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pribadi maupun masyarakat melalui penyediaan dana dan terciptanya insentif finansial yang benar bagi para penyedia pelayanan kesehatan. Rurnah sakit milik pemerintah adalah salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan untuk melayani dan menjamin kesehatan warganya. Penelitian ini me!akukan analisis terhadap kebijakan pembiayaan rumah sakit miiik pemerintah DKI Jakarta taahun 2004 - 2008. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer yaitu peraturan dan regulasi terkait serta data keuangan rumah sakit, Penelitian ini meiibatkan dua rumah sakit milik pemrintah DKi Jakarta yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan rumah saJdt milik pemerintah terdiri kebijakan tarif, kebijakan subsidi APBD, kebijakan dan GAKIN dan SKTM, serta keterkaitan dengan status kelernbagaan dan pola keuangan rumah sakit. Pada pembuatan kebijakan, didapatkan bahwa aktor yang paling menentukan adalah pihak DPRD DKI Jakarta, tetapi pihak tersebut masih memiliki keterbatasan pengetahun dan infonnasl. Ada beberapa ketidaksempumaan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu penentuan agenda dan fonnulasi kebijakan, sehingga menimbulkan kendata pada implementasinya. serta evaluasi dan adaptasi yang belum maksimal dilakukan. Sehingga kesimpulannya dibutuhkannya kerjasama dan diskusi antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Administrator rumah sakit yang memiliki fungsi strategis haros melakukan usaha peningkatan baik kearah internal rumah sakit menuju kemandirian maupun kearah ekstemal melakukan advokasi dengan pihak legislatif untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya.

---

Development of health addressed to realize the healthy human) productive and smart, According to indicator Human Development Index Indonesia is rank 110 from 177 states. In going to the Indonesia health vision 2010, defrayal is the significant factor influence the quality health of society. Purpose of defrayal of health is each individual have to access to service of health of person and society through ready incentive creation and fund financial the correctness to all service provider of health. Governmental hospital is one of reserved for health facility serve and guarantee health of his citizen, This research analyze to politics policy of defrayal of governmental property hospital DKI Jakarta year of 2004 - 2008. This research is research qualitative by using circumstantial interview as primary data that is regulation and relevant and also hospital finance data. This research entangles two hospital property of DKI Jakarta governmental that is Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital.

Result of this research that is policy of defrayal of governmental property hospital compose policy of tariff, policy of subsidy APBD, policy and GAKIN and SKTM, and also related to hospital finance pattern and institute status. In making of policy, please get that actor most detennining is DPRO DKI Jakarta, but them still having limitation knowledge and information. Th.ere are some imperfection in the process of policy that is determination of agenda and policy formulation causing constraint his implementation. and also the adaptation and evaluation not yet ever been maximal done, So that his conclusion cooperation and discussion among various policy actor to yield a policy. Administrator the hospital have the strategic function have to do the effort improvement of good toward internal hospital to independence and toward external do advocacy with legislative to improve policy hereinafter."

"ABSTRAKSitikolin adalah neuroprotektor yang paling banyak digunakan untuk memperbaiki kerusakan neurologis pada penderita stroke iskemik, namun efektivitas sitikolin masih diperdebatkan berdasarkan penelitian ilmiah karena memberikan hasil yang heterogen. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi sitikolin terhadap fungsi neurologis yang dinilai dengan The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) dan kemampuan fungsional yang dinilai dengan Barthel Index. Penelitian pada pasien stroke iskemik berdasarkan terapi sitikolin yang dilakukan di 18 rumah sakit di Indonesia yang berkontribusi dalam registri penyakit stroke. Desain studi penelitian ini adalah kohort retrospektif menggunakan data registri stroke Indonesia. Penilaian perbaikan fungsi neurologis berdasarkan perubahan nilai NIHSS sebesar > 2 poin dan penilaian kemampuan fungsional berdasarkan perubahan nilai Barthel Index sebesar > 20 poin yang diukur pada saat masuk dan keluar rumah sakit. Pasien stroke iskemik yang mendapat terapi sitikolin memiliki peluang perbaikan fungsi neurologis sebesar 1,34 kali (CI 95% 1,058-1,658) dibanding pasien yang tidak mendapat terapi sitikolin setelah dikontrol variabel neurorestorasi. Peluang perbaikan kemampuan fungsional pasien stroke iskemik yang mendapat terapi sitikolin sama dengan pasien yang tidak mendapat sitikolin setelah dikontrol dengan neurorestorasi dengan relative risk 1,07 (CI95% 0,879-1,293; p=0,53).

---

ABSTRACTCiticoline is the most widely used neuroprotective to repair neurological deficit in ischemic stroke patients, however the effectiveness of citicoline is still controversial and raise arguments against scientific research because it provided heterogeneous results.The objectives of the study are to identify citicoline effect on neurological function improvement using The National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) and functional ability improvement using Barthel Index (BI) in the treatment of ischemic stroke patients at 18 hospitals involved in Indonesia stroke registry. The design of this study is retrospective cohort study using stroke registry data. Improvement of neurological function assessed by changes of NIHSS score >2 and improvement of functional ability assesed by changes of Barthel Index score > 20 as measured at the time of admission and discharge of the hospital.The result shows that the probability of functional neurological improvement on citicoline treatment group is higher than no citicoline treatment group with adjusted RR by neurorestoration is 1,34 (95% CI 1.058 to 1.658, p=0,0014). There is no difference of functional ability improvement between citicoline and no citicoline treatment group, with adjusted RR by neurorestoration is 1.07 (CI95% 0.879 to 1.293; p=0,53)."