Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah OKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-maslah sebagai berikut : (1) Apakah telah terjadi perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika,(2) Mengapa terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika, (3)Apakah integritas para penegak hukum memiliki korelasi terhadap terjadinya perbedaan pidana pada tindak pidana narkotika serta (4) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam praktek perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika memang terjadi. Hakim di dalam praktek, dalam menjatuhkan pidana sangat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim,faktor ini berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain.Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni:bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan.Terdapat korelasi antara integritas penegak hukum dalam hal ini. Jaksa Penuntut Umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Selain korelasi antara jaksa dan putusan hakim terjadi juga korelasi antara penyidik dengan penuntut umum tetapi hal ini tidak secara lansung mempengaruhi terjadinya perbedaan pengenaan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim.Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim tersebut, Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan nisi dan misi terhadap peradilan pidana."

"Pidana denda merupakan sanksi pidana yang tergolong tua. Beberapa negara dalam pelaksanaannya pada awalnya bersifat keperdataan, karena berhubungan dengan ganti kerugian. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda tidak lagi berhubungan dengan ganti kerugian, melainkan menjadi sanksi pidana.Perkembangan teori pemidanaan mulai dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan mencari jawaban atas kebaradaan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan kepada pelaku kejahatan yang awalnya sebagai balasan atas tindak pidana yang telah dilakukan kemudian berkembang menjadi penjatuhan pidana, seyogyanya memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku kejahatan. Perkembangan teori pemidanaan ini kemudia.n menjadi penyebab berkembangnya pidana denda.Pada perkembangan, Di Indonesia Pidana denda semakin banyak dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain adalah pada kejahatan psikotropika dan narkotika. Akan tetapi, pencantuman ancaman pidana denda tersebut adalah untuk memperberat ancaman sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena ancaman pidana denda merupakan kumulatif dari ancaman sanksi pidana penjara, sehingqa dengan demikian penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika adalah pidana penjara dan pidana denda.Bukti lain pidana denda berkembang pesat di Indonesia adalah bahwa dalam rancangan KUHP juga banyak menggunakan ancaman pidana denda sebagai alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Pengaturan mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP mengatur ancaman pidana denda secara kategori, mengatur sistem penerapan sanksi pidana denda, mengatur batas waktu dan cara pembayaran denda, serta mengenai tindakan paksaan serta pedoman penjatuhan pidana denda. Pidana denda akan semakin sering diterapkan karena semakin dipandang sebagai sanksi pidana yang mampu memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu bukan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan untuk pencegahan, pembinaan dan penyelesaian konflik."

"Tesis ini membahas mengenai analisis keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba berdasarkan penjelasan dari Fredy Budiman kepada Haris Azhar ketika berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hasil penjelasan dari Fredy Budiman tersebut, kemudian Haris Azhar mempublikasikannya di media sosial Facebook yang membuat dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada Haris Azhar dan menghimpun dokumen terkait yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi Haris Azhar mempublikasikan penjelasan dari Fredy Budiman di media sosial dikaitkan dengan beberapa teori, maka dapat dianalisis sebagai berikut: dikaitkan dengan teori perilaku beralasan Ajzen dan Martin Fishbein, motivasi Haris Azhar tersebut adalah dilakukan dengan suatu niatan agar masyarakat atau publik dapat mengetahui bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Fredy Budiman dapat berjalan dengan lancar karena dilindungi oleh aparat kepolisian, BNN dan TNI; dikaitkan dengan teori kepribadian Allport, motivasi Haris Azhar tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran dan kepribadiannya sebagai salah seorang aktivis yang menggeluti masalah-masalah sosial, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pernyataan dari Fredy Budiman kepada masyarakat; dikaitkan dengan teori komunikasi massa Menurut Jean Baudrillard, maka aksi yang dilakukan oleh Haris Azhar tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan media massa yang gencar membahas masalah publikasinya; sementara dikaitkan dengan teori Etika menurut Bertens, bahwa Haris Azhar sudah memperhitungkan dampaknya, yakni akan menuai pro dan kontra dimasyarakat. Sedangkan apabila dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka aksi yang dilakukan Haris Azhar adalah tidak mengarah pada subjek hukum manusia orang/natuurlijke persoon tertentu karena tidak disebutkan dalam pernyataannya. Oleh karena itu pencemaran nama baik yang didakwakan kepadanya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, penerapannya harus mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUH Pidana atau mengacupada sumber hukum lain.

---

This thesis had made to discuss about the involvement of police officer, by analyzing the explanation of Fredy Budiman to Haris Azhar during the jail visit on 2014 at Nusa Kambangan. Based on that explanation, then Haris Azhar took an action by publishing the result on Facebook, that lead him self to be reported at Bareskrim Polri as defamation. This research is using the interview method on Haris Azhar and collecting related documents to be analyzed with qualitative descriptive approach. The result of this research showed that the purpose of Haris Azhar doing the publishment on social media can be related to some theories The reasoned behavior theory by Ajzen and Martin Fishbein, explain the purpose of Haris Azhar is to have public attention about how the drugs crimes by Fredy Budiman can be run easily because of the involvement of Police Officer, BNN, and TNI. Allport's personality theory, explain that the purpose of Haris Azhar based on his mindset and personality as one of the Indonesian Social Activist. Mass communication theory according to Jean Baudrillard, Haris Azhar's act can't be separated from the news on mass media that aggresively talk about what he did. Ethics theory by Bertens and Duska, Haris Azhar has considered the impact of his action that will cause the pros and cons in the community. Meanwhile, based on criminal law perspective and UU No 11 of 2008 about ITE, the defamation report to Haris Azhar should be referring to article 310 and 311 KUHP or referring to the otherl egal resources."

"Penyalahgunaan prekursor pada clandestine laboratory narkotika merupakan sebuah masalah global, termasuk di Indonesia. Dari hal tersebut, dibutuhkan tindakan yang tepat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui pengawasan oleh Direktorat Prekursor dan Psikotropika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Dit P2 BNN RI). Upaya Pengawasan oleh Dit P2 BNN RI terdapat dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang diatur secara tertulis. Beberapa upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dianalisis lebih lanjut menggunakan menggunakan aspek strategi pencegahan kejahatan situasional. Analisis ini menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan penjelasan dan penggambaran yang menyeluruh dari upaya pengawasan dan aspek startegi pencegahan kejahatan situasional. Hasil kategorisasi dan analisis menunjukkan terdapat 8 aspek pencegahan kejahatan situasional yang terlihat pada berbagai upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI. Kemudian, 8 aspek strategi pencegahan kejahatan situasional tersebut sejalan dengan beberapa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dit P2 BNN RI. Oleh karena itu, keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dapat dikatakan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia.

---

Precursor abuse in clandestine laboratory narcotics is a global problem, including in Indonesia. From this, appropriate action is needed to prevent the abuse of non- pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia. One of the prevention efforts is carried out through supervision by the Directorate of Precursors and Psychotropics of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (Dit P2 BNN RI). Supervision efforts by Dit P2 BNN RI are in the form of regulations and policies that are regulated in writing. Several monitoring efforts by Dit P2 BNN RI were further analyzed using aspects of situational crime prevention strategies. This analysis uses content analysis techniques to obtain a thorough explanation and description of monitoring efforts and aspects of situational crime prevention strategies. The results of the categorization and analysis show that there are 8 aspects of situational crime prevention seen in various monitoring efforts by the Directorate of P2 BNN RI. Then, the 8 aspects of the situational crime prevention strategy are in line with several monitoring efforts carried out by Dit P2 BNN RI. Therefore, the overall results of the analysis show that supervision by Dit P2 BNN RI can be regarded as a form of preventing the abuse of non-pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability."

"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Hal tersebut merupakan salah satu program prioritas Polres Kepulauan Seribu mengingat wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga rawan menjadi sasaran penyelundupan Narkotika. Pada awal tahun 2015 terjadi penangkapan bandar Narkotika bernama Wong Chi Ping beserta anggotanya oleh Badan Narkotika Nasional BNN. Dari penangkapan tersebut BNN menyita 862 kilogram Narkotika jenis sabu yang siap diedarkan di Jakarta dan sekitarnya. Sabu dimaksud berasal dari Guang Zhou yang dibawa menggunakan kapal laut melalui Kepulauan Seribu. Selain itu dalam kurun waktu satu bulan petugas berhasil mengungkap 12 kasus dari 16 laporan polisi yang 3 orang diantaranya merupakan Target Operasi TO Polres Kepulauan Seribu. Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif melalui analisa Rational Choice, SARA, SWOT, dan NKK yang bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Melalui metode analisa tersebut diharapkan upaya penanggulangan dapat dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, pemberian pendidikan kesehatan dan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat di berbagai usia, pencegahan peredaran gelap narkotika, serta kegiatan patroli, razia, sidak baik di kapal,wilayah pesisir maupun darat, yang dilakukan secara rutin maupun acak. Kendala yang dihadapi Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika umumnya berada pada permasalahan teknis internal. Kendala ini juga ditambah dengan keunikan kondisi Kepulauan Seribu yang meliputi pulau-pulau tidak berpenghuni sehingga para penjahat mudah untuk berpindah-pindah dan melarikan diri. Berkembangnya jenis dan macam narkotika serta kemajuan teknologi dan arus globalisasi mengakibatkan kejahatan narkotika sering diikuti kejahatan trans nasional lainnya seperti pencucian uang dan perdagangan manusia, sementara posisi Kepulauan Seribu merupakan transit masuknya barang dari luar negeri ke wilayah lain di Indonesia. Karenanya, dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di masa mendatang, Polres Kepulauan Seribu dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan swasta baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

---

This study aims to formulate efforts to be made by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measure narcotics illicit distribution that occurred in Kepulauan Seribu region. Narcotics counter measure is one of the priority programs of Kepulauan Seribu Police Resort considering Kepulauan Seribu region consist of islands which targeted for drugs smuggling. In early 2015 a drug dealer namedWong Chi Ping and their members arrested by the National Narcotics Agency BNN. From the arrest BNN seized 862 kilograms of the illicit drug, methamphetamine sabu ready to be circulated in Jakarta and surrounding areas. Methamphetamine sabu which derived from Guang Zhou brought by ship through Kepulauan Seribu. Additionally within one month officers uncovered 12 cases of 16 police reports where 3 of them are Target Operations TO of Kepulauan Seribu Police Resort. Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring narcotics illicit distribution is done its preemptive, preventive and repressive effort through Rational Choice analysis, SARA, SWOT, and NKK which aims to reduce the level of drug crime in Kepulauan Seribu region. Through the analysis method it is expected the counter measure may be carried out thoroughly, either by reducing the opportunity to commit the crime, provision of health education and the dangers of drug abuse to the society in varieties age level, prevention on narcotics illicit, aswell as patrol, raid, spot inspection on board, coastal and land area, is carried outroutinely and randomly. Obstacles faced by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring illicit narcotics generally are on technical issues internal. This constraint is also coupled with the unique conditions of Kepulauan Seribu which includes the uninhabited islands so the criminals easy to move around and escape. Expanding the types and kinds of narcotics as well as technological progress and globalization lead to narcotics crime which is often followed by other trans national crimes such as money laundering and human trafficking, while the position of Kepulauan Seribu is as transit entry of goods from abroad to other regions in Indonesia. Therefore, in counter measuring illicit narcotics in the future, Kepulauan Seribu Police Resort can further improve cooperation with various parties, including government agencies, civil society, non governmental organizations andthe private sector both nationally and internationally."

"Penyelundupan narkotika merupakan sebuah permasalahan yang krusial dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno Hatta sebagai bentuk implementasi dari Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan 10 teknik dalam strategi pencegahan kejahatan situasional, yang terdiri dari target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules dan alert conscience. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kekurangan dan hambatan dalam penerapan pencegahan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

Narcotics smuggling is a crucial problem with various negative impacts. This thesis discusses the mechanism carried out by the Directorate General of Customs and Excise in preventing narcotics smuggling at Soekarno Hatta Airport as a form of implementation of the Situational Crime Prevention Strategy. This research is a qualitative research with a descriptive analysis design. Researchers conducted an analysis using 10 techniques in situational crime prevention strategies, which consisted of target hardening, access control, deflecting offenders, controlling facilitators, extend guardianship, natural surveillance, intentional surveillance, entry screening, set rules and alert conscience. Based on the analysis conducted, there are deficiencies and obstacles in implementing the prevention of narcotics smuggling carried out by the Directorate General of Customs and Excise."

"

Kondisi saat ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tindak pidana narkotika tidak pernah surut, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Salah satu daerah di wilayah hukum Provinsi Banten yang masuk dalam zona merah darurat narkotika adalah Kota Tangerang. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, ditemukan 20 putusan Hakim dengan pelanggaran yang sama namun menjatuhkan putusan yang berbeda-benda (disparitas). Pada dasarnya disparitas dimungkinkan terjadi apabila adanya alasan yang jelas. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari adanya diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun terjadinya disparitas putusan yang tidak dapat dihindarkan bertentangan dengan konstitusi, sebab berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas yang terjadi dalam putusan terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang umumnya menjatuhkan pidana penjara terhadap para penyalahguna narkotika, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, dan  sekunder dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadi disparitas putusan pada 20 kasus putusan yang dijadikan sampel penelitian. Pertama, Hakim sama-sama menjatuhkan pidana minimal dengan barang bukti shabu pada takaran yang berbeda. Kedua, faktor penyalahguna dipidana penjara diakibatkan karena dalam setiap dakwaan tidak terdapat tuntutan Terdakwa untuk direhabilitasi, Ketiga, pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi tidak jelas, sebab dengan telah terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan kondisi fakta dipersidangan yang tidak jauh berbeda, ada yang dipidana penjara, ada pula yang direhabilitasi, padahal secara umum syarat Terdakwa untuk dapat menjalani tindakan rehabilitasi sesuai SEMA tidak terpenuhi.

 

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika

---

It is prevalent today that illicit narcotic abuse is a transnational crime as the producers, couriers and victims can be from a variety of countries.  Laws related to narcotics have been sufficient to combat narcotic abuse, that is, Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, narcotic-related-crime rate has never reduced; in fact, it tends to rise.

One of regions under the authority of Province Banten which is categorized as red zone for acute narcotic abuse is Tangerang city. During the process of narcotic law enforcement in district court of Tangerang, 20 similar offences are found to be dropped with different verdicts (disparity). Basically, a disparity can occur for the legitimate reason. The disparity in the judicial verdict is strongly related to judicial discretion in sentencing. However, the disparity cannot contravene legal constitution since it potentially leads to inequality and legal insecurity in its application.

This study aims to analyze the disparities occurring in judicial verdicts against narcotic abuses in district court of Tangerang, the factors of judges’ verdicts, most of which are imprisonment for the defendants, and legal reasonings to decide on rehabilitation for the defendants. This study uses normative jurisprudence with the approach to laws and cases; research data are comprised of primary and secondary law sources, collected by interview and literature review analyzed using qualitative-descriptive approach.

This study reveals that disparities occurr to 20 verdicts, all the research samples. First, judge pronounced minimum sentence based on evidence of different dose of shabu/ extacy. Secondly, the defendants were sentenced to prison since there was no indictment for narcotic rehabilitation for the defendant. Lastly, judge’s legal consideration was not certain owing to the evidence that defendant’s action was in violation of Narcotics Act Article 127 verse (1) letter a jo. in essentially similar legal facts in courts in which ones were sentenced and ones were rehabilitated whereas generally the requirement for rehabilitation based on SEMA was not complied with.

"