Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."

"Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Indonesia merupakan masalah yang cukup banyak dibicarakan, baik di kalangan peneliti, ilmuwan, pejabat, maupun di dalam berbagai media cetak, khususnya mengenai alih fungsi tanah pertanian di daerah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur), yang penataan ruangnya di atur secara khusus oleh Pemerintah Pusat, karena fungsinya sebagai daerah koservasi tanah dan air.Dengan menggunakan metode penelitian deskriptis analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dari hasil penelitian penulis ternyata banyak permasalahan yang menyebabkan terjaidnya alih fungsi tanah terebut. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengendalikan alih fungsi tanah tersebut dan berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan penertiban pemanfaatan tanah (ruang) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan/villa yang tidak memiliki IMB, namun kenyataannya peraturan yang ada maupun upaya penertiban yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ternyata belum cukup memadai untuk melakukan penegakkan alih fungsi tanah pertanian. Terdapat berbagai hambatan untuk melakukan penegakkan tersebut antara lain, banyaknya bangunan tanpa IMB, termasuk bangunan Villa para konglomerat atau mantan pejabat militer dan dikalahkannya Bupati Kabupaten Bogor oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan pemilik villa yang hendak ditertibkan (dibongkar)."

"Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengenai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak, umumnya dirasakan masyarakat terdapat ketidakadilan vertikal. Nilai Jual Obyek Pajak adalah mewakili nilai pasar, sedangkan nilai pasar yang wajar merupakan refleksi dari harga jual yang terjadi dalam pasar yang berlangsung secara kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan dalam menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak melalui uji ketidakadilan vertikal dan uji perbedaan koefisien keadilan yang menggunakan model IAAO (The International Association and Assessing Officers). Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pengumpulkan data dengan teknik Purposive Random Sampling, yaitu bukan acak (non probability), dimana data transaksi jual beli perumahan dari Pialang Properti yang dipilih sebanyak 295 sampel dari populasi yang ada, berdasarkan alamat dan karakteristik yang lengkap setelah dicocokkan dengan basis data pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Hasil penelitian, berupa regresi menggunakan model IAAO menunjukkan secara rata-rata penetapan Nilai Jual Obyek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat menunjukkan adil. Sebaliknya penetapan Nilai Jual Obyek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan terdapat indikasi ketidakadilan vertikal secara regresif. Di antara kedua kantor tersebut tidak terjadi perbedaan koefisien keadilan. Dari hasil penelitian disarankan supaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selalu mengevaluasi kinerja dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak melalui analisis ketidakadilan vertikal serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mencari data yang lengkap dan akurat, teliti dalam menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah, penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan yang up-to-date. Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak yang adil dapat mendukung kebijakan Nilai Jual Kena Pajak yang efektif dalam mengeliminir ketidakadilan vertikal."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan dan pelaksanaan daerah, khususnya Kabupaten Cianjur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan penlesaan perkotaan yang semula dipungut olch pemerintah pusat namun sekarang dipungut oleh pemerintah daerah Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data secara wawancara dan pengkajian hteratur. Dengan metoda penelitian tersebut data yang diperoleh dari penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif sehingga didapat pemahaman mengenai gejala sosial yang ada dibidang perpajakan. Hasil penclitian ini menggambarkan bahwa persiapan yang dilakukan secara garis besar adalah dari segi sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan, hal yang telah dipersiapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pelatihan, sosialisasi, penerbitan modul. Untuk persiapan teknis yang sudah dilakukan adalah dibuatnya rancangan alur peran masing-masing pihak yang terkait dengan administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ini. Walaupun adanya kendala berupa belum adanya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat, namun pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah merancang perkiraan peraturan yang akan diperlukan. Hal ini dilakukan agar target Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat terlaksana di tahun 2012.

---

The aims of this research are to find out the local government preparation and also the implementation (especially in Cianjur) about the property tax collecting transition from the central government to the local government. This research using quantitative methods, the data collected by doing interviews and observe the literature. The data which has been collected through this method are analyzing and finally serve in the descriptive way to get the understanding about the social impulse in tax science. Trough this research, the data shows the information that two thing should be prepared by the local government conduct to the property tax collecting transition, they are human resources and the technical implementation. The things which had been done to improving the human resource are training, socializing, and also launched the property tax module For the technical implementation, the things prepared are make an administration procedure which the personel engage. Even though no implementation rule excise from the central government, the Cianjur local government has prepared the design of the implementation rule. This action do by the Cianjur local government to sctile the aims of local property tax implementation in 2012."

"ABSTRAKSelf assessment merupakan metode pemungutan pajak yang diterapkan pada sistem perpajakan Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sepenuhnya menganut sistem ini karena Wajib Pajak (WP) belum mempunyai hak untuk menentukan harga jual tanah yang dimilikinya. Hak WP hanya sampai pada penentuan luas, letak, bentuk dan lokasi tanahnya saja, sementara Pemerintah yang menentukan harga jual tanah itu berdasar pada ketentuan yang dibuat berdasarkan penelitian dan dugaan. Penulis berpendapat bahwa dalam hal penentuan NJOP, UU Nomor 12 Tahun 1985 dan UU Nomor 12 Tahun 1994 masih menggunakan sistem campuran antara "self' dan ?official assessment". Penelitian ditujukan untuk membuktikan adanya jalan keluar terhadap kesulitan pemerintah dalam mempercayakan penentuan NJOP kepada Wajib Pajak dengan cara pengedaran questionaire kepada KPPBB dilima wilayah Kotamadya di Daerah Khusus Ibukota JakartaRaya. Data Wajib Pajak diambil dari Surat Keberatan yang diajukan Wajib Pajak kepada KPPBB dan telah dijawab aleh KPPBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keberatan yang diterima KPPBB sangatlah sedikit sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan NJOP oleh pemerintah telah adil dan secara umum dapat diterima oleh Wajib Pajak, bahkan terbuka kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor PBB ini. Selain itu ditemukan data tentang adanya hubungan antara banyaknya Surat Keberatan dengan penghasilan, pendidikan, pekerjaan, umur dan aksebilitas tanah Wajib Pajak. Penulis menyarankan agar pemerintah dalam hal ini BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah bersama Wajib Pajak dan penilal independen menuntukan kebijakan nilai tanah sebagai acuan untuk NJOP tanah. Perlu adanya konsistensi dalam program daerah pengembangan perumahan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi. Penentuan NJOP dengan melibatkan pihakpihak yang terkait akan menimbulkan rasa adil bagi semua pihak dan tidak menimbulkan banyaknya Surat Keberatan yang mempengaruhi kinerja KPPBB. "

"Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak. Ketetapan pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan hasil dari penilaian atas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kisaran dianggap terlalu besar oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk. Dengan adanya Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu besar tersebut, apakah di dalam proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak yang telah dilakukan oleh fiskus sudah benar ?, dan apakah usaha yang dilakukan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk untuk mengurangi jumlah kewajibannya yang dianggap terlalu besar tersebut ?.Dalam hal ini tujuan penulis untuk menjeiaskan proses penetapan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisran. Selain itu juga menjelaskan usaha yang dilakukan oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terlalu besar tersebut Di dalam mencari atau mengumpulkan data metode penelitian yang digunakan adalah Tehnik Wawancara. Dilakukan dengan menetapkan beberapa nara sumber (responden) yang sering disebut key informant. Metode ini digunakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau seluruhnya berada di dalam benak pikiran responden yang akan diwawancarai oleh penulis.Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dijelaskan bahwa proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisaran sebagai fiskus dan PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagai wajib pajak ada perbedaannya. Hal tersebut dilihat dari penilaian atas tanah, tanaman dan bangunan. Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, PT. Bakrie mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak, hingga banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.Kesimpulan terakhir adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak memberikan keputusan dengan menerima sebagian banding PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Dan pihak wajib pajak harus menerima keputusan tesebut dan segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah baik fiskus maupun wajib pajak di dalam proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak harus ada keseragaman atau kesamaan persepsi tentang Objek pajak yang akan dinilai, sehingga memperoleh hasil yang tidak terlalu jauh perbedaannya."

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "