Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat sanggup atau Surat Aksep adalah surat pengakuan utang yang didalamnya memuat kewajiban/janji/kesanggupan tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diuangkan kepada penerima. Surat Sanggup yang diunjukkan oleh kreditor kekuatannya menjadi sebagai Alat Pembayaran Kredit. Tanggung jawab Yuridis dari Debitor Penerbit Surat Utang adalah sama dengan tanggung jawab suatu subyek hukum untuk mengadtkan pelunasan/pembayaran atas utang-utangnya, yang apabila tidak dipenuhi maka memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Salah satu upaya hukum bagi kreditor adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Putusan pernyataan pailit secara langsung membatasi hak perdata dari debitor yang dinyatakan pailit.Seluruh hak perdata dari debitor pailit tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Kurator, yang demi hukum mengambil alih segala hak dan kewajiban debitor pailit terhadap pihak ketiga, termasuk pengurusan harta kekayaan debitor pailit terhadap pihak ketiga dengan segala akibat hukumnya. Kurator juga diberikan hak dan kewajiban untuk mencocokkan segala utang piutang debitor pailit,termasuk untuk membela kepentingan debitor pailit dimuka Pengadilan, mengawasi, mencegah dilaksanakannya dan atau meminta pembataran penjualan dan pengalihan harta benda debitor pailit kepada pihak ketiga,baik yang dilakukan berdasarkan perintah Hakim maupun yang dilakukan secara sukarela.Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya berupaya untuk mengakomodasikan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan dinyatakannya kepailitan atas seorang debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kepustakaan untuk mendapatkan Data Sekunder. Upaya hukum kepailitan merupakan cara yang efektif untuk melindungi kepentingan kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, kreditor istimewa dengan hak privilege maupun kelangsungan usaha debitor pailit yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai suatu penyelesaian yang sebaik-baiknya bagi semua pihak."

"Salah satu cara penyelesaian kepailitan adalah melalui perdamaian yang mengkonversikan utang menjadi saham, penyelesaian dengan model tersebut menimbulkan masalah terhadap bank, karena bank tidak dapat menjalankan perdamaian tersebut akibat keterikatan bank dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan yang melarang bank melakukan penyertaan saham dalam perusahaan bukan di bidang keuangan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Memberikan penjelasan yuridis tentang kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, mengetahui Penyelesaian hak Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam hal teijadi penyelesaian Kepailitan secara damai dengan mengkonversikan hutang kepada saham, mengetahui secara empiris akibat kepailitan terhadap Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 033/K/N/2006. Untuk megkaji permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan kajian normatif mengambil sikap kritis normatif yang melancarkan kritik terhadap dogmatik hukum (peraturan per Undang-Undangan) dan praktek. Pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah Bagaimana kedudukan Bank sebagai Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan terhadap Kepailitan Debitur yang diselesaikan dengan Perdamaian yang mengkonversikan hutang menjadi saham Perusahaan pailit, Bagaimana Putusan Mahkamah Agung mengenai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan dalam Perkara Nomor: 033/K/N/2006, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan jaminan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ternyata belum cukup untuk menjamin kepentingan Bank sebagai Kreditur Separatis pemegang Hak Tanggungan

---

One of the methods for the settlement of bankruptcy is through reconciliation which converts loan into shares, such model of settlement causes problems towards the bank, because bank cannot carry out such reconciliation due to the commitment of the bank towards the Regulations o f Bank Indonesia and the Regulations of the Minister of Finance which prohibit bank to engage in share participation in companies other than in the financial sector.

The purpose of this essay is to find out how to provide juridical elucidation regarding the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligation and Law Number 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, to find out how is the Settlement of rights of HT Holder Separatist Creditor in the case there is an amicable Bankruptcy settlement by converting debt into shares, to find out empirically what are the consequences of bankruptcy towards HT Holder Separatist Creditor by analyzing the Decision of Supreme Court on Case Number: 033/K/N/2006.

To study such issues will be used normative law research method (juridical normative) with normative study that which taking the normative critical stance that criticizes dogmatic law (statutory regulations) and practices. The subject matters in composing this Thesis are: How is the position of Bank as HT Holder Separatist Creditor in the bankruptcy process according to Law No. 37 of the Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation and Law No. 4 of the Year 1996 regarding HT over Land together with Goods related to Land, How is the Legal Protection towards Bank as HT Holder Separatist Creditor against the Bankruptcy of Debtor settled by Reconciliation which converts debt into shares in the bankrupt Company, How is the Decision of the Supreme Court regarding HT Holder Separatist Creditor in the Case Number: 033/K/N/2006.

From the result of this research can be concluded that legal protection and warranty contained in Law No. 37 of the Year 2007 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is not yet sufficient to secure the interest o f Bank as HT Holder Separatist Creditor"

"Bank memegang peranan penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pada pelaksanaannya, setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (saat ini OJK). Adapun pada praktiknya, kasus praktik bank tanpa izin seperti penerbitan promissory note oleh sebuah Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk mengumpulkan modal usaha, masih mengundang pro dan kontra antara pertimbangan Majelis Hakim dengan pendapat para Ahli di bidang perbankan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pendirian bank berdasarkan ketentuan hukum perbankan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas praktik bank tanpa izin yang melakukan kegiatan usaha perbankan (Analisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan serta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat praktik bank tanpa izin dengan menganalisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan praktik bank tanpa izin serta perlindungan terhadap nasabah bank. Simpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum atas praktik bank tanpa izin bagi nasabah telah diatur pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda kepada para pihak yang memenuhi unsur-unsur pada ketentuan pasal tersebut. Adapun pemenuhan unsur “dalam bentuk simpanan” tidak seharusnya terpenuhi dalam kasus ini mengingat pada pertimbangannya Majelis Hakim menyamakan promissory note dengan produk perbankan yaitu deposito padahal pengaturannya jelas diatur secara berbeda. Saran yang dapat diberikan adalah para Ahli hukum di bidang perbankan untuk menentukan tolak ukur dari promissory note.

---

Banks play an important role in supporting the implementation of national development in Indonesia. In practice, any party wishing to carry out banking activities, namely collecting funds from the public in the form of savings, must first obtain a business license from Bank Indonesia (currently OJK). As for practice, cases of unlicensed bank practices such as the issuance of promissory notes by a Limited Liability Company to collect business capital still invite pros and cons between the considerations of the Panel of Judges and the opinions of experts in the banking sector. The formulation of the problem in this research is how to regulate the establishment of a bank based on the provisions of banking law in Indonesia and how is the legal protection of customers for bank practices without a license that carries out banking business activities (Decision Analysis No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). The purpose of this study is to provide and gain an understanding of the legal protection of customers due to bank practices without a license by analyzing Decision No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel is then linked to banking law provisions in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative by tracing regulations related to bank practices without a license and the protection of bank customers. The conclusions drawn from this thesis research are that regarding legal protection for bank practices without a license for customers, it is regulated in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law which regulates the imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines to parties who fulfill the elements in the provisions of the article.The fulfillment of the element "in the form of savings" should not have been fulfilled in this case considering that in their consideration the Panel of Judges equated promissory notes with banking products, namely deposits, even though the arrangements are regulated differently. Advice can be given by legal experts in the banking sector to determine benchmarks for promissory notes."

"Melihat perkembangan dunia usaha saat ini, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan dana untuk dipergunakan keperluan usahanya. Perusahaan melihat obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan melalui hutang jangka panjang yang bisa menjawab kebutuhan modal. Obligasi korporasi merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Gambaran secara rinci mengenai mekanisme penerbitan obligasi penting diketahui oleh para mahasiswa hukum, praktisi hukum termasuk notaris dan para calon pemegang obligasi itu sendiri. Proses penerbitan obligasi korporasi di pasar modal melibatkan banyak pihak yang perlu diatur hubungan hukumnya dalam suatu bentuk perjanjian yang dinotariilkan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan data lapangan sebagai pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan analisa mendalam. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, baik berdasarkan undang-undang dan berdasarkan atas permintaan klien bertugas dalam pembuatan akta perjanjian dan akta-akta lain yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan obligasi korporasi. Tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya selama proses penerbitan obligasi korporasi diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan pasar modal dan undang-undang jabatan notaris. Tesis ini juga membahas mengenai proses penawaran obligasi korporasi yang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penawaran umum dan penawaran umum berkelanjutan. Mekanisme penerbitan obligasi melalui kedua cara tersebut mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam pasar modal yang berlaku.

---

Viewing the development of the corporate world today, more companies are in need of funds to be used for his efforts. The company saw bonds as an alternative source of financing through long-term debt which could answer required capital. A corporate bond is one of the instruments of investment in capital markets that are published by a private company. Description in detail regarding mechanism of the issuance of bonds is important to be knownby law students, legal practitioners, including notary and the prospective bond holder. The process of issuance of corporate bonds in the capital markets involves many parties that need to be regulated in law a form of relationship agreements which is notarized.

The methods used in this research are normative research to the underlying legislation, data field as supporters. Data processing is carried out using qualitative methods and in-depth analysis.

Based on this research can be summed up as one of the profession of notary public within the capital markets, both by legislation and by the request of clients served in the deed of covenants and deed-a deed of other necessary in connection with the issuance of corporate bonds. Responsibility of a notary to their deeds which is made during the process of corporate bond issuance arranged normatively in capital markets legislation and the legislation Office of notary public.

This thesis also deals with corporate bonds offer process can be done in two ways, through public offering and initial public offering. Mechanisms through issuance of corporate bonds both ways follow the provisions in the laws and regulations in the capital markets."

"Bentuk usaha yang paling banyak dan paling umum diketahui oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas termasuk dalam salah satu subjek di dalam hukum. Suatu Perseroan Terbatas dapat dipailitkan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menggantikan undang-undang kepailitan yang lama, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Tanggung jawah direksi dari sebuah perseroan terbatas pada dasarnya adalah terbatas dalam hal kepailitan. Namun tasnggung ;swab tersebut menjadi tidak terbatas apabila direksi telah lalai dalam relaksanakan tugasnya sehingga terjadi kepailitan. Dalam hal ini, direksi bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang perseroan."