Bank memegang peranan penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pada pelaksanaannya, setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (saat ini OJK). Adapun pada praktiknya, kasus praktik bank tanpa izin seperti penerbitan promissory note oleh sebuah Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk mengumpulkan modal usaha, masih mengundang pro dan kontra antara pertimbangan Majelis Hakim dengan pendapat para Ahli di bidang perbankan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pendirian bank berdasarkan ketentuan hukum perbankan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas praktik bank tanpa izin yang melakukan kegiatan usaha perbankan (Analisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan serta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat praktik bank tanpa izin dengan menganalisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan praktik bank tanpa izin serta perlindungan terhadap nasabah bank. Simpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum atas praktik bank tanpa izin bagi nasabah telah diatur pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda kepada para pihak yang memenuhi unsur-unsur pada ketentuan pasal tersebut. Adapun pemenuhan unsur “dalam bentuk simpanan” tidak seharusnya terpenuhi dalam kasus ini mengingat pada pertimbangannya Majelis Hakim menyamakan promissory note dengan produk perbankan yaitu deposito padahal pengaturannya jelas diatur secara berbeda. Saran yang dapat diberikan adalah para Ahli hukum di bidang perbankan untuk menentukan tolak ukur dari promissory note.

---

Banks play an important role in supporting the implementation of national development in Indonesia. In practice, any party wishing to carry out banking activities, namely collecting funds from the public in the form of savings, must first obtain a business license from Bank Indonesia (currently OJK). As for practice, cases of unlicensed bank practices such as the issuance of promissory notes by a Limited Liability Company to collect business capital still invite pros and cons between the considerations of the Panel of Judges and the opinions of experts in the banking sector. The formulation of the problem in this research is how to regulate the establishment of a bank based on the provisions of banking law in Indonesia and how is the legal protection of customers for bank practices without a license that carries out banking business activities (Decision Analysis No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). The purpose of this study is to provide and gain an understanding of the legal protection of customers due to bank practices without a license by analyzing Decision No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel is then linked to banking law provisions in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative by tracing regulations related to bank practices without a license and the protection of bank customers. The conclusions drawn from this thesis research are that regarding legal protection for bank practices without a license for customers, it is regulated in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law which regulates the imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines to parties who fulfill the elements in the provisions of the article.The fulfillment of the element "in the form of savings" should not have been fulfilled in this case considering that in their consideration the Panel of Judges equated promissory notes with banking products, namely deposits, even though the arrangements are regulated differently. Advice can be given by legal experts in the banking sector to determine benchmarks for promissory notes.